Ditemukan 27 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : martowidjojo martowidjoyo marthowidjojo mertowijoyo merttowidjojo martodidjojo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-10-2015 — Upload : 30-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 26 Oktober 2015 — JUDITH JUBILINA NAVARRO DIPODIPUTRA VS TOTAL E & P INDONESIE
151 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 547 K/Pdt.SusPHI/2015dapat membuktikan dengan sempurna sangkalannya sehinggamestinya yang harus diperhatikan adalah keadilan dari sisi Tergugat/Pemohon kasasi terlebih dahulu yaitu. mengabulkan gugatanrekonvensi untuk dipekerjakan kembali; Bahwa adapun alasan "tidak harmonis" yang melatarbelakangiputusan hakim jelas alasan yang tidak pernah diutarakan dalamgugatan dan tidak pernah terkuak dalam persidangan; Mahkamah Agung dalam putusan 12 Agustus 1972 (putusan No. 140K/Sip/1971 dalam perkara Mertowidjojo
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Perdata
Register : 21-08-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Drh
Tanggal 5 Maret 2020 — Penggugat:
1.Hj. SITI HADIDJA
2.SITTI DJUBAIDAH LATULUMAMINA
3.MASINDA LATULUMAMINA, SH
4.HARUN S LATULUMAMINA. SST, MTr.Kep
Tergugat:
1.ABDURAHMAN LATUMAPAYAHU
2.BURHAN LATUMAPAYAHU
3.PEMERINTAH NEGERI KASIEH
Turut Tergugat:
AISA LATUMAPAYAHU
199 — 137
  • MahkamahAgung dalam putusan 12 Agustus 1972 (putusan Mahkamah Agung No. 140K/Sip/1971 dalam perkara Mertowidjojo Cs vs B. Mertodirdjo) juga menegaskanpersyaratan yang disinggung Yahya Harahap di atas. Putusan hakim yangmengabulkan ex aequo et bono harus masih terkait dalam kerangka petitumprimair.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-07-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — 1. MAHMUDIN, DKK VS PT JAS AERO-ENGINEERING SERVICES (JAE),
153 — 878 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan ex aequo et bono yang melebihi materi pokokpetitum primair, merupakan putusan yang melanggar ultra petitumpartium sebagaimana digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR;Hal. 42 dari 60 hal.Put.Nomor 712 K/Pdt.SusPHI/201717.Bahwa terkait hal ini Mahkamah Agung dalam putusan 12 Agustus 1972(Putusan Nomor 140 K/Sip/1971 dalam perkara Mertowidjojo Cs vs B.Mertodirdjo) menegaskan persyaratan putusan Hakim yangmengabulkan tuntutan subsidair dalam bentuk ex aequo et bonoharuslah masih terkait dengan petitum
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 25-09-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 479/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 16 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat III : Pemerintah Kota Cirebon
Terbanding/Penggugat : Hendrianti Sahara Nurdin
Terbanding/Turut Tergugat : Notaris Nani Susanti SH
Turut Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Pertanahan Kota Cirebon
Turut Terbanding/Tergugat I : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Cq Direktorat Jenderal Bina Karya
83 — 51
  • dijatuhnkan tidak melanggar ultra petitum partium yangdigariskan Pasal 178 ayat (3) HIR, sedangkan pada sisi lain, putusanitu. tidak boleh sampai berakibat merugikan tergugat dalammelakukan pembelaan kepentingannya.Bahwa di dalam praktik di Pengadilan tercatat sudah beberapa kaliHakim memutus berdasarkan ex aequo et bono, Bambang SugengAriadi S, Johan Wahyudi, Razky Akbar : Kajian Penerapan 106misalnya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 140K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972, dalam perkara Mertowidjojo
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 14-03-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 132/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 24 Mei 2016 — PT. KAPAL ANGKUT INDONESIA >< PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM,Cs
509 — 130
  • Limitasi ini ditegaskan juga dalamPutusan Mahkamah Agung No. 140/K/SIP/1971 tanggal 12 Agustus 1972dalam perkara Mertowidjojo Cs melawan B. Mertodirdjo, yang padapokoknya menyatakan bahwa putusan hakim yang mengabulkan ex aequoet bono harus masih terkait dalam kerangka petitum primair.Bahwa memutus secara ex aequo et bono telah dipraktekan oleh sistemperadilan Indonesia dalam beberapa perkara seperti dalam PutusanMahkamah Agung No. 2345/K/Pdt/2008 untuk perkara PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2630 K/Pdt/2017
Tanggal 27 Nopember 2017 — KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABALONG, DKK VS YONGKIE SOUKOTTA, DK
120 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • conscience atau by principles of what is fair and just) dimana Hakimboleh menggunakan ex aequo et bono dengan catatan hukum harusberdasarkan kelayakan atau kepatutan (appropriateness) atau denganlain perkataan kelayakan atau kepatutan tersebut masih dalamkerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan dan sama sekali tidaktepat bila amar putusan melebihi halhal yang tidak dituntut Penggugatdalam petitum primairnya (Putusan Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 dalam perkara Mertowidjojo
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 24-05-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 371/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT ANEKA TAMBANG TBK Diwakili Oleh : Christien Natalia., S.H
Pembanding/Tergugat V : EKSI ANGGRAENI Diwakili Oleh : Yohan Dwi Kurniawan., S.H
Terbanding/Penggugat : BUDI SAID
Terbanding/Turut Tergugat I : BUTIK EMAS LOGAM MULIA SURABAYA I PT ANEKA TAMBANG TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEP PURNAMA Vice President Precious Metal Sales and Marketing
Terbanding/Turut Tergugat III : ABDUL HADI AVICIENA General Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat IV : NUR PRAHESTI WALUYO Trading Asisten Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat V : YUDI HERMANSYAH Trading dan Services Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VI : NUNING SEPTI WAHYUNINGTYAS Retail Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT INCONIS NUSA JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : ENDANG KUMORO Kepala BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat III : MISDIANTO Tenaga Administrasi BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : AHMAD PURWANTO General Trading Manufacturing And Service Senior Officer
1536 — 1707
  • Bahwa dalam praktiknya, Hakim boleh menggunakan ex aequo etbono dengan catatan harus berdasarkan kelayakan atau kepatutan(appropriateness), dan masih berada dalam kerangka jiwa petitum primairdan dalil gugatan.Hal tersebut telah menjadi Yurisprudensi sebagaimana maksud PutusanNo. 140 K/SIP/1971 dalam perkara Mertowidjojo Cs vs B. Mertodirdjo,bahwa Putusan Hakim yang mengabulkan ex aequo et bono harus masihterkait dalam kerangka petitum primair.