Petitum Angka 3 ini beralasan hukum, dan karenanya dapat dikabulkan:Petitum Angka 4.Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Perjanjian Perdamaian ternyataTergugat Dalam Rekonpensi tidak merupakan pihak dalam Perjanjian Perdamaian aquo,maka secara hukum ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para PenggugatRekonpensi, sehingga Petitum Angka 4 ini bralasan hukum dan karenanya dapatdikabulkan;Petitum Angka 5.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Gugatan DalamKonpensi sebagaimana secara mutatis

dan bukannya menyatakan batal dan tidak sah hanyaterhadap SuratSurat yang telah diajukan kedua belah pihak sebagai bukti dalamperkara aquo, sedangkan terhadap suratsurat yang tidak pernah diajukan oleh keduabelah pihak Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan dan mengabulkan, yaitudalam hal ini terhadap Suratsurat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka RayaNomor: 10.61042 tanggal 9 Januari 2009;Petitum Angka 6.Menimbang, bahwa terhadap Petitum Angka 6 ini Pengadilan Tinggiberpendapat secara mutatis

Nomor 14/2009 tanggal 08 Januari 2009 tidak beralasan hukum karena tidakpernah dijadikan surat bukti oleh kedua belah pihak sebagai bukti di persidangan;Petitum Angka 7.Menimbang, bahwa terhadap Petitum Angka 7 ini Pengadilan Tinggiberpendapat secara mutatis mutandis pertimbangan sebagaimana pada Petitum Angka 5di atas, dianggap termuat pula dalam pertimbangan ini, dengan demikian beralasanHalaman 21 dari 30 hal,Put.No.45/PDT/201 2/PT.PR2d,hukum untuk dikabulkan, namun Sertifikat Hak Milik Nomor

Bahwa untuk menghindarkan pengulangan, maka secara mutatis mutandispertimbangan pada Ad.1 tersebut dianggap termuat dalam uraian Ad. 3 ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur Ad.3 ini telahterpenuhi;Ad. 4. Dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebabakibat (causa).Bahwa hubungan kausal merupakan hubungan sebab akibat antara perbuatanmelawan hukum dengan kerugian.

mutandis termuat dalam pertimbangan petitumangka 9 ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Petitum angka 9beralasan hukum dan karena dapat dikabulkan;Petitum Angka 10.Menimbang, bahwa terhadap tuntutan membayar ganti rugi dan bunga sebesarRp. 526.664.000.000, (lima ratus dua puluh enam milyar enam ratus enam puluh empatjuta rupiah) Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:Bahwa untuk tidak terjadi pengulangan maka secara mutatis mutandis pertimbanganpada petitum angka

Bila akta yangasli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan sertakutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untukditunjukkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal di atas maka alat bukti P.3 yang diajukanPemohon menurut hukum mutatis mutandis tidak dapat dipercaya;Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakanperkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PegawaiPencatat Nikah;Menimbang, bahwa in casu

Pemohon bermohon supaya perkawinan Termohon Idengan Termohon II dibatalkan akan tetapi alat bukti yang menyatakan Termohon Idengan Termohon II terikat perkawinan, yakni alat bukti P.3, mutatis mutandis telahtidak dapat dipercaya disebabkan Pemohon tidak mengajukan atau menunjukkanaslinya maka dari itu Majelis berkesimpulan Termohon I dengan Termohon II belumdapat pula dikualifikasikan memiliki hubungan hukum yang disebut perkawinan;Menimbang, bahwa antara Termohon I dengan Termohon II belum dapatdikualifikasikan

Alat buktinya ada namunmenurut hukum tidak dapat dipercaya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan argumentasi yuridis di atasmaka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang menuntut supayaperkawinan Termohon I dengan Termohon II berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:17/39/11/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari tanggal 17 Februari 2014dibatalkan, mutatis mutandis harus dinyatakan tidak dapat diterima, niet

Pemohon; Bahwa saksi sebagai supir dari Pemohon; Bahwa saksi sudah ikut Pemohon + 19 (Sembilan belas) tahun; Bahwa Pemohon pernah bersekolah di SMP Ciputra sampaidengan SMA, dan kuliah di Amerika; Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya karena adakeperluan untuk sekolah;Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan halhal yang laindan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan penetapanmaka segala yang termuat didalamnya secara mutatis

dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 415 WNI2002 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota SurabayaHalaman 4 Penetapan No. 1162/Pdt.P/2020/PN Sbyuntuk mengganti nama Pemohon dari nama MAXIMILLIAN DONOVAN,menjadi nama YUSUKE DONOVAN SHEN;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan nonkontentiosa maka biaya perkra menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa berita acara merupakan dasar pembuatanpenetapan ini maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis

Bahwa dengan demikian, maka secara mutatis mutandis hakkeperdataan, hak penguasaan, dan atau hak kepemilikan ataskeseluruhan jaminan umum (borg) yang sebelumnya telah diserahkan olehTerlawan III dan Terlawan IV kepada Pelawan, berdasarkan hukum beralihmenjadi hak keperdataan, hak penguasaan, dan atau hak kepemilikanPelawan.

Dan selanjutnya dikarenakan hal itu, maka berdasarkan hukumhak keperdataan, hak penguasaan, dan atau hak kepemilikan ataskeseluruhan jaminan umum (borg) yang sebelumnya milik Terlawan III danHalaman 4 dari 15 Putusan Perdata Nomor 630/Pdt.Bth/2019/PN MdnTerlawan IV secara mutatis mutandis berdasarkan hukum telah menjadibatal dan berakhir demi hukum (van rechtwege nietig);10.

Bahwa bersesuaian berdasarkan kepadakeseluruhan uraian pendalilanyuridis diatas, dan dengan adanya upaya hukum dari Terlawan (Satu)untuk melakukan EKSEKUSI RILL terhadap bidang tanah dan bangunanrumah yang selama ini telah dimiliki dan dikuasai oleh Pelawan dengancaracara yang dibenarkan oleh hukum dan undangundang positif untukitu, maka secara mutatis mutandistelah menimbulkan kerugian baik materilmaupun immateril yang nyata bagi kelangsungan hidup Pelawan;2.

Bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum dan kwalitas materil didalam tata beracara Hukum Acara Perdata, dengan jelas dan tegas,dinyatakan apabila Subjek Hukum yang merasa hakhak konstitusi dankepentingan hukumnya dilanggar oleh Subjek Hukum lainnya sebagaiakibat adanya suatu Putusan Hakim, atau apabila dikarenakan adanyasuatu Putusan Hakim, Subjek Hukum tersebut mengalami Kerugian Materilmaupun Immateril, maka secara mutatis mutandis Subjek Hukum tersebut,dapat melakukan perlawanan, dengan melakukan

VistaPoint, No.11, Desa Marindal Il, Kecamatan Patumbak, Kabupaten DeliSerdang, hak kepemilikan Pelawan, dengan caracara yang bertentangandan melanggar hakhak konstitusi Pelawan terhadap hak kepemilikan atasObjek Sita Eksekusi tersebut, adalah telah terkualifikasi sebagai perbuatanmelawan hukum = (onrechtmatig) materil dan tata terib beracaraberdasarkan Hukum Acara Perdata Positif, Dan karena itu. makaberkonsekwensi Sita Eksekusi tersebut harus dinayatakan tidak sah danbatal demi hukum, sehingga secara mutatis

Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk secara mutatis mutandis terhadap putusan ini;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp3.463.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kembali)tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat /Terbanding)tidak memberikan kebijakan pertimbangan atas iktikad baik Penggugat(Pemohon Peninjauan Kembali), dimana semestinya kebijakanpertimbangan tersebut dapat diberikan dalam bentuk RePerjanjian Kredit(Peninjauan Perjanjian Kredit) yang pada umumnya diberikan olehperusahaan Perbankan;Bahwa atas dasar tersebut in casu Pengadilan Negeri Jakarta Baratwajar hukum untuk mempertimbangkan iktikad baik Penggugat(Pemohon Peninjauan Kembali), mutatis

mutandis gugatan Penggugatdapat diterima;Bahwa dibenarkan oleh undangundang, dalam proses pelelanganterhadap jaminan hutang haruslah didahului dengan pemberitahuankepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Penggugat untukdiketahui, in casu pertimbangan pada halaman 18 paragraf 2 tidak dapatdibenarkan;Mutatis mutandis Majelis Hakim pada Peninjauan Kembali berkenanmemberi pertimbangannya;b.

Putusan Nomor 100 PK/Pdt/20131212taat hukum bahwa seluruh kebijakan hukum dalam hal ini pelaksanaanlelang haruslah didasari dengan iktikad baik, in casu tidak dapat dijadikandasar bukti T.I5 sampai dengan T.I9 dan pengumuman pelaksanaansebagaimana yang tertuang didalam T.II1T.ll2, T.lll2 dan T.Ill3,mutatis mutandis Pemohon Peninjauan Kembali wajib hukum untukdiberitahu secara tertulis;Bahwa bukti T.I8 berupa surat penyelesaian kewajiban kredit (peringatanterakhir) tertanggal 12 November 2002, sangat

100 PK/Pdt/201314oleh Departemen Keuangan Kantor Pelayanan Pajak Bumi danBangunan Jakarta Barat, seharusnya dalam lelang untuk penetapanharga limit mendekati atau sama dengan NJOP dan bilamana dalampelaksanaan lelang tidak ada penawaran yang mendekati atau samadengan harga limit tersebut, maka pelaksanaan lelang ditunda ataudiumumkan kembali;Bahwa fakta yang terjadi dalam lelang perkara a quo tidak sebagaimanalazimnya menurut undangundang, in casu lelang tersebut cacat hukumdan batal demi hukum, mutatis

Perkara :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa pada tahap persidangan yang telah ditetapkanPemohondan Termohon hadir di persidangan;Menimbang, bahwa Termohon telah menempuh upaya mediasioleh mediator Dra.Salmah ZR, Hakim Pengadilan AgamaSungguminasa,berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1),namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dalam perkaraini dikabulkan, maka majelis berpendapat bahwa secara mutatis

mutandispermohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dinyatakan tidakdapat diterima, maka secara mutatis mutandis gugatan rekonvensiTermohon tidak dapat diterima;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.

Eksepsi tentang kumulasi gugatan mutatis mutandis bertentangandengan hukum acara perdata.

No. 174/PDT/2019/PT.MKS1.3.penggugat (misalnya karena suatu peijanjian ataukah karena tukarmenukar) yang sifat hukumnya memberikan tanggung jawab kepadaTergugat 1 untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan suatuakibat hukum yang berakhir pada Ganti Kerugian.Bahwa suatu perbuatan melawan hukum tidak mutatis mutandis akanberakibat pada perbuatan hukum ganti rugi. Karena akibat hukumnyaberbeda sehingga kedua hal tersbut tidak dapat digabung (tidak dapatdikumuulasi).

Dengan adanyaperbedaan tersebut mutatis mutandis letak objek sangat berbeda.Apalagi asal usul tanah sangat berbeda hal ini terklihat dengan Jjelasasal usul tanah milik Tergugat (Saat ini Hj.

Dengan tidak mengajukan ahliwarisMannarai Bin Ruma yakni Mahmud Bin Bundu, mejadikan gugatancacat hukum karena kurang pihak.Bahwa dengan tidak mengikut sertakan pihak pihak yang telah kamikemukakan tersebut diatas menjadikan gugatan cacat hukum karenatidak cukup pihak (Eksepsi Plurium Litis Consortium).Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka mutatis mutandis gugatanpenggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;ll.

Karena itulan dengan tidak adanya petitum gugatan tentang perbuatanmelawan hukum maka mutatis mutandis patut dipandang tidak pernah adaHal. 18 dari 41 Pts. No. 174/PDT/2019/PT.MKSperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak patutditerapkan kepada Tergugat I.Demikian saat Tergugat mengajukan permohonan pensertifikatan tanahmiliknya (saat ini objek sengketa) tidak ada kewajiban hukum bagiTergugat untuk meminta isin kepada PT. Asindoinda Griyatama karenaPT.

Dengan demikian, gugatanPenggugat wajib ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima;DALAM POKOK PERKARA1.bahwa segala hal yang telah terurai dan tertuang dalam Eksepsi, mohonsecara mutatis mutandis diberlakukan pula sebagai bagian yang tidakterpisahkan dengan Pokok Perkara;bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 1 tidak mencantumkan nomorKutipan Akta Nikah.

Oleh karena itu, GugatanPenggugat wajib ditolak untuk seluruhnya atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima;DALAM REKONPENSI1.bahwa segala hal yang telah terurai dan tertuang dalam Eksepsi dan PokokPerkara, mohon secara mutatis mutandis diberlakukan pula sebagai bagianyang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi;bahwa Tergugat dalam Pokok Perkara menjadi Penggugat Rekonpensi danPenggugat dalam Pokok Perkara menjadi Tergugat Rekonpensi; Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2016/PA Kas.Halaman 6 dari 16 halaman3

Hal tersebut akan dibuktikan Tergugat pada saatnyananti dipersidangan dan Tergugat juga mensomir Penggugat untukmembuktikan Repliknya tersebut;DALAM POKOK PERKARA1.bahwa segala hal yang telah terurai dan tertuang dalam Eksepsi, mohonsecara mutatis mutandis diberlakukan pula sebagai bagian yang tidakterpisahkan dengan Pokok Perkara;bahwa Replik Penggugat dalam Pokok Perkara tidak menanggapi dan tidakmembantah selurun Jawaban Tergugat.

bahwa gugatan Penggugatadalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga gugatan Penggugat wajibditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;DALAM REKONPENSI1.bahwa pada prinsipnya, Penggugat Rekopensi/Tergugat tetap konsistendengan daiildalil gugatan Rekonpensinya tanggal 03 Januari 2017 sertamenolak seluruh dalil Jawaban Tergugat Rekonpensi/Penggugat kecualiyang nyatanyata secara tegas diakui kebenarannya;bahwa segala hal yang telah terurai dan tertuang dalam Eksepsi, mohonsecara mutatis

karena Penggugat tidak tahu menahu ProsesHutang piutang antara Tergugat dengan Tergugat II akan tetapi ketikaterjadi wanprestasi Penggugat kehilangan hak atas tanah Rumah milikPenggugat yang di pinjam oleh Tergugat ;Bahwa oleh karena dalam proses pembebanan jaminan atas Tanah RumahSHM Nomor 00677/ Sokorejo, luas 284 M2 (dua ratus delapan puluh empatmeter persegi), tidak melibatkan Penggugat, oleh karenanya maka ProsesPembebanan Hak Tanggungan tersebut Tidak Sah dan Batal Demi hukum,sehingga secara mutatis

hukum yaitutidak bisa menyerahkan SHM Nomor 00677/ Sokorejo, luas 284 M2 (duaratus delapan puluh empat meter persegi), kepada Penggugat sebagaimanatelah disepakati dalam Perjanjian Meminjam Sertipikat tanggal 26 Juni 2012:Menyatakan Proses Pembebanan jaminan dan Pendaftaran HakTanggungan atas Tanah Rumah SHM Nomor 00677/ Sokorejo, luas 284 M2(dua ratus delapan puluh empat meter persegi) milik Penggugat akan tetapitidak melibatkan Penggugat, adalah Tidak Sah dan Batal Demi hukum,sehingga secara mutatis

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama YangDiambil Alin Oleh Pengadilan Tingkat Banding Adalah Keliru SehinggaSecara Mutatis Mutandis Pertimbangan Hakim Tingkat Banding Juga Keliru;Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang keliru yaitu:Pertimbangan Hukum yang menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat(Tergugat Il) menyatakan Gugatan Penggugat Kabur serta menyatakanGugatan Penggugat (Pembanding) tidak dapat diterima adalahPertimbangan Hukum yang tidak tepat sebagaimana

bisa menyerahkan SHM Nomor00677/Sokorejo, luas 284 M2 (dua ratus delapan puluh empat meter persegi)kepada Penggugat sebagaimana telah disepakati dalam PerjanjianMeminjam Sertipikat tanggal 26 Juni 2012, kemudian menuntut agarmenyatakan proses pembebanan jaminan dan Pendaftaran HakTanggungan atas Tanah Rumah SHM Nomor 00677/Sokorejo, luas 284 M2(dua ratus delapan puluh empat meter persegi) milik Penggugat akan tetapitidak melibatkan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum,sehingga secara Mutatis

yaitutidak bisa menyerahkan SHM Nomor 00677/ Sokorejo, luas 284 M2 (duaratus delapan puluh empat meter persegi), kepada Penggugat sebagaimanatelah disepakati dalam Perjanjian Meminjam Sertipikat tanggal 26 Juni 2012:Petitum angka 3:Menyatakan Proses Pembebanan jaminan dan Pendaftaran HakTanggungan atas Tanah Rumah SHM Nomor 00677/ Sokorejo, luas 284 M2(dua ratus delapan puluh empat meter persegi), milik Penggugat akan tetapitidak melibatkan Penggugat adalah Tidak Sah dan Batal Demi hukum,sehingga secara Mutatis

Bahwa menanggapi posita pada angka 2, mohon secara mutatis mutandisterbaca kembali dalam rekonvensi int.Termohon Rekonvensi menolaksecara tegas karena alasan yang disampaikan tidak jelas, sehingga alasanPemohon Rekonvensi tersebut haruslah ditolak.3.

Bahwa menanggapi posita pada angka 3, mohon secara mutatis mutandisterbaca kembali dalam rekonvensi :Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menolak secara tegas dalil PemohonRekonvensii Termohon Konvensi.Bahwa Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi selalu memberikan nafkah lahirdan bathin.Bahwa Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak secara jelas menguraikanyang dimaksud na.fkah lahir bathin.

Bahwa menanggapi posita pada angka 4, mohon secara mutatis mutandisterbaca dalam Rekonvensi ini, Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensimenolak secara tegas dalil Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensiadalah tidak benar, yang benar adalah Termohon Rekonvensi/ PemohonKonvensi yang memiliki banyak hutang untuk memenuhi kebutuhanPemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi.Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi memiliki gaya hidup yang selalumenghamburhamburkan uang, sehingga: alasan Pemohon Rekonvensi/ TermohonKonvensi

Bahwa menanggapi posita pada angka 5, mohon secara mutatis mutandisterbaca daiam Rekonvensi ini, Tetlitohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensimenolak secara tegas dalil Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi.Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak memilki kewajiban memberikannafkah/ biaya hidup kepada ibu dan anakanaknya, mendasarkan pasal 152kompilasi Hukum Warn, bahwa bekas isteri berhak rnendapatkan nafkah dari bekassuaminya, kecuali nusyuz.

Bahwa menanggapi posita pada angka 6, mohon secara mutatis mutandis terbacakembali dalam Rekonvensi ini.Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dengan tegas menolak dalil PemohonRekonvensi/ Termohon Konvensi, dalil Pemohon Rekonvensi/ TermohonKonvensi sangat mengadaada, tidak benar, sehingga alasan PemohonRekonvensi/ Termohon Konvensi haruslah ditolak.Berdasarkan dalildalil yang mana telah divaraikan diatas, maka PemohonRekonvensi/ Termohon Konvensi mohon sudilah kiranya Majelis Hakim yangmemeriksa

sebuah rumah atau pekarangan tertutupyang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidakdiketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum yang telah dipertimbangkanpada unsur ke 1 tersebut diatas ternyata telah jelas dan nyata perbuatan Terdakwatelah terpenuhi seluruh unsur tindak pidana, maka untuk mempersingkat uraianpertimbangan hukum unsur ke 2 Hakim akan mengambil alin pertimbangan hukumunsur ke 1 menjadi pertimbangan hukum unsur ke 2 mutatis

, dengandemikian menurut pendapat Hakim unsur ke 2 telah terpenuhi menurut hukum;Ad. 3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum yang telah dipertimbangkanpada unsur ke 1 tersebut diatas ternyata telah jelas dan nyata perbuatan Terdakwa12telah terpenuhi seluruh unsur tindak pidana, maka untuk mempersingkat uraianpertimbangan hukum unsur ke 3 Hakim akan mengambil alin pertimbangan hukumunsur ke 1 menjadi pertimbangan hukum unsur ke 3 mutatis

sampaipada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong ataumemanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupakaian jabatan palsu;Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum yang telah dipertimbangkanpada unsur ke 1 tersebut diatas ternyata telah jelas dan nyata perbuatan Terdakwatelah terpenuhi seluruh unsur tindak pidana, maka untuk mempersingkat uraianpertimbangan hukum unsur ke 4 Hakim akan mengambil alin pertimbangan hukumunsur ke 1 menjadi pertimbangan hukum unsur ke 4 mutatis

hukum (/egal standing),serta Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang tepat dalam perkara aquo (legitima persona standi in judicio);Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini denganalasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, mutatismutandis dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbanganhukum Putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Tergugat telah mengajukan Jawaban secara lisan di persidangansebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, mutatis

mutandisdianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukumPutusan ini;Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut,Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan di persidangansebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, mutatis mutandisdianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukumPutusan ini;Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugattelah mengajukan Duplik secara lisan di persidangan sebagaimanaHim. 14 dari 24 him.

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Prob.tersebut dalam duduk perkara di atas, mutatis mutandis dianggap terulangdan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;Menimbang, bahwa di setiap persidangan yang dihadiri olehPenggugat dan Tergugat, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihakberperkara dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kemballidengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka perintah pasal 130 HIRjis. 82 Undangundang Nomor: 7 Tahun 1989, yang diubah terakhirdengan Undangundang

sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perludiketengahkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentukkeluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimanadiisyaratkan al Qur'an Surat ar Rum, 21; pasal 1 Undang undang Nomor 1tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan buktibukti tertulis/ Surat dan saksisaksisebagaimana tersebut di atas, mutatis

Permasyarakatan No. 27, Tanjung GustaMedan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat ;Setelah mendengar keterangan Saksi di muka persidangan;Setelah membaca Putusan Sela Nomor 632/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 20Maret 2014;TENTANG DUDUK PERKARANYAMemperhatikan dan menerima segala keadaan tentang duduk perkarasebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 632/Pdt.G/2013/PA.Kis.tanggal 20 Maret 2014 mutatis

segalaketerangan dan buktibukti yang telah diajukan, dan selanjutnya mohon agarMajelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperingkas uraian dalamputusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada hal lhwal sebagaimana yangtercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagiantak terpisahkan dari putusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada PutusanSela Nomor 632/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 20 Maret 2014 mutatis

P4;Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut diatas telah dicocokkan denganaslinya dan sesuai serta telah dibubuhi meterai secukupnya maka secara formil dapatditerima sebagai bukti yang penilaian dan relevansinya akan dipertimbangkan dalampertimbangan hukum;Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan halhal lagi dan tetapmohon penetapan;Halaman. 2 Penetapan No. 1144/Padt.P/2020/PN SbyMenimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan penetapan, maka segalayang termuat di dalamnya secara mutatis

Pemohonsesuai dengan perintah Undangundang, maka Pemohon berkewajiban untuk mengirimsalinan resmi Penetapan ini kepda Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan KotaSurabaya untuk dicatat tentang adanya perubahan data nama Pemohondalam registeryang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan non kontentiosamaka biaya perkra menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa Berita Acara merupakan dasar pembuatan penetapan ini makasegala yang termuat didalamnya, secara mutatis

Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan alatbukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisasimenurut ketentuan peraturan perundangundangan serta secara hukum dapatditerima dalam permohonan ini secara mutatis mutandis bagian dari pembuktianpemohon;Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti surat jugamengajukan bukti saksisaksi yang telah disumpah di persidangan menurutagama mereka masingmasing sebagai

tetapi masih dapat dilumpuhkan oleh pembuktian lawan,terhadap pihak ketiga akta autentik mempunyai kekuatan bukti bebas (vrijbewijs, free evidence);Menimbang, bahwa adanya UndangUndang RI Nomor 23 tahun 2006sebagaimana telah diubah menjadi undangUndang RI Nomor 24 tahun 2013Tentang Administrasi Kependudukan yang secara hukum mengatur adminstrasidan management adminstrasi kependudukan Warga Negara Indonesiamengacu dan dan berpijak pada aturan tersebut sebagai satu ketentuan aturanhukum dan secara mutatis

datang menghadap sebagaiWakil/ Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut seperti terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas, mutatismutandis dianggap terulang sepenuhnya dalam pertimbangan hukum ini;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini denganalasan sebagaiman termuat di dalam surat Permohon Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap Permohon Pemohon tersebut,Termohon telah mengajukan Jawaban secara lisan di persidangan,sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, mutatis

mutandisdianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukumPutusan ini;Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut,Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan di persidangansebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, mutatis mutandisHlm. 12 dari 21 hlm.

Putusan Nomor 529/Pdt.G/2020/PA.Prob.dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukumPutusan ini;Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohontelah mengajukan mengajukan Duplik secara lisan di persidangansebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, mutatis mutandisdianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukumPutusan ini;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut,Majelis Hakim perlu untuk mengingatkan kembali tujuan perkawinansebagaimana

standing untukmengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang Perkawinan, untuk dapat menjatuhkan Putusan perceraian harusdidengar terlebih dulu keterangan saksisaksi dari keluarga atauorangorang yang dekat dengan suami atau isteri;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksisaksi dipersidangan sebagaimana terurai di atas, mutatis

.: PRIN P-4/WPJ.15/2023 TANGGAL 11 Januari 2023 yang mengacu pada ketentuan Pasal 43A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sehingga secara mutatis-mutandis TERMOHON tidak lagi berwenang untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan serta segala keputusan dan/atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang

Nomor 1219 K/Pdt/2015menolak RUPS mutatis mutandis tidak ada kuasa untuk ikut serta dalamRUPS. Itu sebabnya orang suruhan Penggugat itu diminta meninggalkanruang rapat oleh pimpinan rapat;Bahwa oleh sebab itu, sangat distortif dan mengadaada jika peristiwa itudisimpulkan oleh Penggugat sebagai perbuatan tidak menyenangkan.Konstruksi perbuatan tidak menyenangkan menurut Pasal 335KUHPidana, tidak demikian.

Jadi, jika ditelusuri dandicermati lebih jauh, sekiranya orang suruhan Penggugat Konvensi itumemang kuasa dari Penggugat Konvensi, maka substansi dari kuasatersebut jelas dan terang adalah seperti apa yang tersurat dalam SuratPenolakan 3002/KHPHP/12.12 tanggal 07 Desember 2012 tersebut,yakni kuasa untuk menolak RUPS mutatis mutandis tidak ada kuasaHalaman 13 dari 35 hal. Put. Nomor 1219 K/Pdt/2015untuk ikut serta dalam RUPS.

Mutatis mutandis perpindahan saham (materiele levering danjuridische levering) Karim Tano Tjandra di PT. Citra Lestari Sentosakepada PT. Rina Cipta Saudara belum ada/belum terjadi karena belummendapat persetujuan RUPS PT.

CLS mutatis mutandis PT. RCS tidakboleh ikut pindah dan menjelma menjadi pemegang 25% (2500 Lembar)saham pada PT. RAS ketika PT. CLS bertransformasi menjelmamenjadi PT. RAS;Bahwa akibat munculnya saham PT. Rina Cipta Saudara (in casuTUK/Penggugat/Terbanding/ Pembanding) di PT. Citra Lestari Sentosa,pada tanggal 21 Januari 2010 PT. Rina Cipta Saudara menggugatPT. Citra Lestari Sentosa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengenaiHalaman 26 dari 35 hal. Put.

,M.kn., Notaris,di Pekanbaru yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (kracht vangewisde) mutatis mutandis Akta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor20 tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Nursyirwan Koto,S.H.

Oleh karenanya suratkeputusan yang didasarkan keputusan sidang kode etik yang cacathukum secara mutatis mutandis juga menjadi cacat hukum dan harusdibatalkan ;Bahwa keputusan Kapolda DIY yang mengeluarkan surat keputusanNo. Pol. : Skep/264/VIIV2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentangpemberhentian dengan hormat dari dinas Polri yang didasarkanHal. 5 dari18 hal. Put. No. 348 K/TUN/2010putusan sidang kode etik No.

No. 348 K/TUN/2010Dalam SKPD tersebut, identitas Terperiksa dituliskan sebagaiberikut :Nama : ADIPONTJO NOEGROHOPangkat/NRP. : KOMPOL/691 20504Jabatan : PAMA DENMAJabatan tersebut di atas tidak sesuai dengan Kepangkatan danKedudukan Terperiksa/Penggugat adalah seorang PerwiraMenengah (Pamen) bukan Perwira Pertama (Pama), sehinggaSKPD tersebut tidak ada Kepastian Subjek Terperiksa/Terhukum dengan segala akibat hukumnya sehingga secaraYuridis Formal tidak bisa dijadikan dasar tuntutan karenasecara Mutatis

tanggal 19 April 2006.Dalam SKPD tersebut, identitas Terperiksa dituliskansebagai berikut :Nama : ADIPONTJO NOEGROHOPangkat/NRP. : KOMPOL/691 20504Jabatan : PAMA DENMAJabatan tersebut di atas tidak sesuai dengan Kepangkatandan Kedudukan Terperiksa/Penggugat adalah seorangPerwira Menengah (Pamen) bukan Perwira Pertama (Pama),sehingga SKPD tersebut tidak ada Kepastian SubjekTerperiksa/Terhukum dengan segala akibat hukumnyasehingga secara Yuridis Formal tidak bisa dijadikan dasartuntutan karena secara Mutatis

No. 348 K/TUN/2010Perwira Menengah (Pamen) bukan Perwira Pertama (Pama),sehingga SKPD tersebut tidak ada Kepastian SubjekTerperiksa/Terhukum dengan segala akibat hukumnyasehingga secara Yuridis Formal tidak bisa dijadikan dasartuntutan karena secara Mutatis Mutandis Batal DemiHukum ;Bahwa di Persidangan Tingkat Pertama (Pengadilan Tata UsahaNegara Yogyakarta) telah terbukti Kapolda DIY telah melampauibatas kewenangannya karena bertentangan dengan PeraturanPemerintah RI No. 1 Tahun 2003 dan Surat