pendaftaran yang diberikan oleh pihak TNI tersebut, makadiperlukan pengangkatan wali untuk Sasro Marupatua Lumban Gaol sebagaisyarat pendaftaran Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia;Menimbang, bahwa Pemohon merupakan kakek dari Sasro MarupatuaHalaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pat.P/2021/PN TrtLumban Gaol dan telah mendapat kuasa atau izin dari bapak kandung SasroMarupatua Lumban Gaol untuk menjadi wali khusus untuk keperluan mengikutiseleksi penerimaan Calon Anggota Tentara Nasionan

didaftar dalambuku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) *;Dikatakan demikian karena data fisik dan data yuridis yang sebenarnyasesuai kenyataan di lapangan bahwa tanah tersebut masih tercatat atasnama : TAMAT RONODISASTRO (orang tua Penggugat) tercantum dalamPetok D Nomor : 373, klas : dIV, persil No : 51, luas : 2940 M2 masihberlaku dan selama ini belum pernah dialinkan haknya dengan caraapapun keada pihak lain ;Bahwa secara subtansi materiil berdasarkan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasionan

dimaksud dalam Pasal 27 .Dan dalam pasal 67 ayat 1 d , disebutkan :Dalam hal terdapat gugatan ke Pengadilan dengan keputusanpengadilan yang menguatkan adanya cacat hukum administrasi, BPN RItidak melakukan upaya banding atau kasasi dan langsung melaksanakanputusan Pengadilan tersebut ;Bahwa dengan demikian penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara atasObyek Sengketa tersebut, jelas bertentangan dengan PeraturanPemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasionan

Oesman Sapta, sebagaiTergugat ; Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Hukum danHAM RI cq Ditjen HKI cq Direktorat Hak Cipta, Desain Industri,Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,sebagai Tergugat II;Objek Sengketa:Dalam perkara tersebut yang menjadi obyek sengketa adalahpendaftaran ciptaan logo HKTI dengan permohonan NomorC00201003232 tanggal 1 September 2010 dan NomorPendaftaran 049524, dengan Pecipta Holman Purba, danPemegang Hak Cipta Dewan Pimpinan Nasionan HimpunanKerukunan

Tani Indonesia(DPN HKTI) pimpinan Let.Jen (purn) Prabowo Subianto, sebagaiTergugat, dan Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Hukum dan HAMRI cq Ditjen HKI cg Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DesainTata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, sebagai TurutTergugat;Objek Sengketa:Dalam perkara a quo tersebut yang menjadi obyek sengketa adalahpendaftaran ciptaan logo HKTI dengan permohonan NomorC00201100642 tanggal 22 Februari 2011, dengan Pecipta sertaPemegang Hak Cipta Dewan Pimpinan Nasionan

Bahwa pada waktu orang tua Penggugat yang bernama Simpenmeninggal dunia betapa terkejutnya Penggugat ternyata salah seorangkakak Penggugat yang bernama Syamsidar disebut juga Ida menyatakansebagian tanah tersebut telah dimilikinya melalui jual beli denganalmarhumah dan telah ada sertipikat serta telah mempersilahkan untukbertanya kepada pihak Badan Pertahanan Nasionan in casu Tergugat ;.

Peraturan Menteri Petahanan Nomor 23 Tahun 2008 yang mengatur tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai dilingkungan Departemen Pertahanan, sedangkan kedudukan Termohon/Pembanding dalam perkara a quo adalah Tentara Nasional Indonesia yang masih aktif dan kedudukan Pemohon/Terbanding adalah Pegawai Negeri Sipil (Bukan TNI/Prajurit), maka tata cara perceraian dari Pemohon/Terbanding harus berpedoman kepada ketentuan khusus, yaitu Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasionan

No.57/Pdt.G/2017/MSACEHharus berpedoman kepada ketentuan khusus, yaitu Undangundang Nomor 34Tahun 2004 Tentang Tentara Nasionan Indonesia (TNI) khususnya seperti diaturdalam pasal 63 Undangundang tersebut dan Peraturan Panglima TentaraNasional Indonesia Nomor PERPANG/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 TentangTata Cara Penikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit sebagaimanadisebutkan dalam pasal 11 PERPANG tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung RITahun 2010 di Balik Papan

Bahwa selanjutnya pada tahun yang sama, yaitu awal tahun 2009terhadap tanah tersebut oleh Badan Pertanahan Nasionan (BPN)Kabupaten Nagan Raya telah mengeluarkan sertifikan atas nama pihakketiga (Istri) Tergugat terhadap tanah tersebut, yang terdiri dari serifikat HakHalaman 10 dar hal 19 Perdata Nomor : 8/Pdt/2016/PTBnaMilik No. 423, 424,425, 426, 427, 428,dan 344, kesemua Sertifikat tersebutdikeluarkan pada awal tahun 2009;Jika dicermati dari dalil gugatan Penggugat tersebu maka gugatanpenggugat

Bahwa, dalam perkawinannya antara Penggugat yang berstatus perawansedangkan Tergugat berstatus jejaka dan dahulu Tergugat adalah anggotaTentara Nasionan Indonesia (TNI) Bataliyon Kostrad 515 Tanggul Jembertelah desersi;3. Bahwa, setelah perkawinannya antara penggugat dengan tergugat yangdilaksanakan di Jember, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamadengan orang tua penggugat di Desa Mlokorejo, Kecamatan Puger,Kabupaten Jember,;4.

YUSUF dan nama Ibu SARIFAH SAKINAH;

YUSUF dan nama Ibu SARIFAH SAKINAH;

Ridwan
Tergugat:
1.Hendri Syah
2.Asrizal Agus
3.Zulfahmi
4.Naswardi
5.Andi
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasionan Kota Bukittinggi

MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAN (BPN) Cq. KEPALAKANTOR WILAYAH BADAN' PERTANAHAN NASIONALPROVINSI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TAPANULI UTARA,berkedudukan di Jalan S.M.

Bahwa dengan demikian penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara ataspenerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 645 atas tanah yang terletak diKelurahan Pagesangan , Kecamatan Jambangan , Kota Surabaya, Luas 874M2, gambar situasi Nomor 3711 / 1997, tanggal 17 April 1997, atas namaNUR HAYATI HARTOYO (Tergugat 11 Intervensi), jelas telah sesuai denganPeraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasionan RI Nomor 3 Tahun 2011,Tentang Pengelolaan,

ALI
Tergugat:
6.Pemerintah Daerah Kota Ternate Cq Wali Kota Ternate Cq Camat Kecamatan Pulau Ternate
7.Pemerintah RI, Cq Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI, Cq Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utata, Cq Badan Pertanahan Nasionan Kota Ternate

PENETAPANNomor 26/Pdt.P/2022/PA.P areearl gor Jl alll pwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonanDispensasi Kawin yang diajukan oleh:PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 24 September1968 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhirSekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan PNS BadanRiset dan Inovasi Nasionan

MedanPerjuangan, Medan yang dibuat tanggal 14 Agustus 2014,yang telah dicocokan dengan aslinya sesuai dan telahdinazagelen dan telah ditanda tangani Ketua Majelis dandiberi tanda T.10;Foto copy Surat Meminta Klarafikasi dan Jawan dari BadanSar Nasional Nomor: KP.402/1.RH/2174BSN tanggal 28Agustus 2015 yang telah dicocokan dengan aslinya sesuaiyang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazagelendan telah ditanda tangani Ketua Majelis dan diberi tandaT.11;Foto copy Keputusan Kepala Badan sar Nasionan

onrechtmatigedaad) mengenai sengketa kepemilikan objek tanah tentang siapa pemilik yangsesungguhnya, sedangkan Penggugat mendalilkan telah mendaftarkan bidang tanahsebagai diakuinya pada Kantor Pertanahan DKI Jakarta (vide dalil gugatan butir 4)sedangkan alas hak Tergugat Sertifikat HGB No. 1438 yang diterbitkan oleh KepalaKantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan, dengan demikian secara yuridismasih terdapat hubungan hukum atas suatu peristiwa hukum antara Penggugatdengan Badan pertanahan Nasionan

onrechtmatigedaad) mengenai sengketa kepemilikan objek tanah tentang siapa pemilik yangsesungguhnya, sedangkan Penggugat mendalilkan telah mendaftarkan bidang tanahsebagai diakuinya pada Kantor Pertanahan DKI Jakarta (vide dalil gugatan butir 4)sedangkan alas hak Tergugat Sertifikat HGB No. 1438 yang diterbitkan oleh KepalaKantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan, dengan demikian secarayuridis masih terdapat hubungan hukum atas suatu peristiwa hukum antaraPenggugat dengan Badan pertanahan Nasionan

berusia sekitar 10 (sepuluh) bulan yang saattinggal dengan Termohon;Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas tentang permasalahanyang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yangSaksi ketahui bahwa saat ini Pemohon dengan termohon sudah tidaktinggal serumah lagi sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu,Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan saat ini tinggal dirumah orang tuanya di Muaradua;Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu Pemohon bekerja sebagaitenaga honor di kantor Badan Pertanahan Nasionan

No. 2734 K/Pdt/201 1Pertanahan Badan Pertanahan Nasionan (BPN), dan berdasar buktitersebut, Pembantah adalah sebagai pemilik sah atas tanah danbangunan a quo vide bukti (P 2);Bahwa, menurut hukum Pembantah selaku pembeli sah atas obyekbantahan a quo harus dilindungi oleh hukum, karena pada azasnyapembeli adalah selalu sebagai yang beretikat baikvide Pasal 1966KUHPerdata, jo. yurisorudensi MARI tanggal 29 Maret 1982 No. 1230K/Sip/1980, jo. yurisorudensi MA tanggal 26 Desember 1958 No. 251K/Sip/1958

Januari 2007;Menimbang, bahwa dari bukti P1 s/d P4 telah disesuikan dengan aslinyaserta didukung oleh keterangan dari saksi saksi Penggugat yang bersesuaian dipersidangan sehingga dengan demikian terhadap bukti P1 s/d P4 mempunyai nilaikekuatan pembuktian dalam perkara ini;Menimbang,bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugatmengajukan bukti surat T1 s/d T3 ;Menimbang, bahwa terhadap Bukti T1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 5308 atas nama SETTYARINIE yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasionan

kecuali berdasarkan izin Menteri kKehutanan dan ijin tersebut hanyasebatas izin Penelitian dan pendidikan, hal ini sebagaimana diatur di dalamUU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam sertaEkosistemnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangna tersebut diatas makatelah nyata perbuatan para terdakwa yang telah masuk kehutan yangterdapat di Desa Tonom kemudian menebang kayu lalu mengolahnyakemudian meniagakan kayu hasil olahan tersebut dilakukan para terdakwadidalam kawasan Hutan Taman Nasionan

#25 222 22 222 222 2e oe eeMenimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Gubenur KepalaDaerah Propinsi Jawa Tengah ( vide bukti T 8 ) didasarkan padadokumen yang hanya fotocopy, maka secara mutatis mutadis, terbitnyaHalaman 32 dari 37 halaman, PUTUSAN NO. 120/B/2017/PTTUN.SBYSertifikat Hak Pakai Nomor 2 / Desa Randugarut ( vide bukti T9 )yang mendasarkan pada bukti T 8 adalah mengandung Cacad HukumAdministrasi pula, selanjutnya dengan mendasarkan kepada ketentuanPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasionan