Ditemukan 24 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nasuha natuna nasabah nakula naroba nasuka nasura nasiba nasoba nasuma
Penelusuran terkait : I. kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ri. Ii. kepala balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan wilayah sumatera utara vs pt. expravet nasuba;
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 10-11-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 756/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
1.Prof. Usman Pelly MA
2.Meuthia F Fachruddinm. Eng. Sc. IR
3.Miduk Hutabarat
4.Rizanul
5.Ir. Burhan Batubara
6.Dadang Darmawan, M.Si
Tergugat:
Walikota Medan
494 — 215
  • Expravert Nasuba Melawan Kepala BalaiPengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Wilayah Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti T2;3.
Pengadilan PN ROTE NDAO Perdata
Register : 14-10-2020 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PN ROTE NDAO Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Rno
Tanggal 1 Februari 2021 — Penggugat:
1.Yoseph edon
2.Gustaf edon
Tergugat:
1.Pemerintah republik Indonesia cq. Menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia cq. Direktorat jenderal planologi kehutanan, cq. Balai pemantapan kawasan hutan wilayah XIV kupang
2.Pemerintah propinsi nusa tenggara Timur, cq. Gubernur nusa Tenggara Timur, cq. Kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan propinsi nusa Tenggara Timur, cq. UPT. kesatuan pengelolaan hutan wilayah Kabupaten Rote ndao
166 — 88
  • Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:422/Pdt.G/2019/ PN.Mdn tanggal 22 Januari 2020 atas gugatan PT.Expravet Nasuba melawan Kepala Balai Pengamanan danPenegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan WilayahSumatera (Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (kompetensiabsolut)) dalam pertimbangannya halaman 31 menyatakan:Menimbang bahwa dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019 ditentukandi Bab V ketentuan penutup yaitu Pasal 10 menyebutkan:Pada saat PERMA ini mulai berlaku (9 Agustus 2019), perkaraPMH
Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 22-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Srh
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
PT LUBUK NAGA
Tergugat:
1.Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Naga Jaya
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
156 — 105
  • ., hal tersebutdikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :422/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 22 Januari 2020 atas gugatan PT.Expravet Nasuba melawan Kepala Balai Pengamanan danPenegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan WilayahSumatera.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat II dalammenerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK. 5434/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.O/8/2018 tanggal 28Agustus 2018 termasuk kategori tindakan pemerintahan, yang masukdalam ranah
    Expravet Nasuba melawan Kepala Balai Pengamanandan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan WilayahSumatera.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat II dalammenerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK. 5434/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.O/8/2018 tanggal 28Agustus 2018 termasuk kategori tindakan pemerintahan, yang masukdalam ranah kewenangan peradilan TUN, sehingga Pengadilan NegeriSei Rampah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusperkara oleh Penggugat
Pengadilan PN KALIANDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-09-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kla
Tanggal 22 April 2021 — -SUTARJI (Penggugat) Lawan -Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI c.q Direktur Jendral Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan c.q Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung (Tergugat I) -Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni-Terbanggi Besar c.q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat II) -Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI c.q Direktorat Jendra Bina Marga c.q Direktorat Jendral Jalan Bebas Hambatan c.q Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II c.q Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar I (Tergugat III)
201 — 61
  • ;tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintdan Kewenangan Mengadili Perobuatan Melawan Hukum oleh Bsdan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsadiatur bahwa perbuatan melawan hukum oleh Badan danPejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merup.tindakan pemerintahan, sehingga menjadi kewenangan peratata usaha Negara berdasarkan UndangUndang Nomor 30 T:h.Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan N422/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 22 Januari 2020 atas gugatanExpravet Nasuba