Ditemukan 24 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-05-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 15-08-2016
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 349/Pdt.G/2016/PA.Mpw
Tanggal 27 Juli 2016 — Pemohon VS Termohon
132
  • keluargaPemohon maupun pihak keluarga Termohon, namun tidak berhasil danPemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumahtangga dengan Termohon dan Pemohon memilih untuk bercerai;Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tanggaPemohon dan Termohon tersebut, telah didengar keterangan saksisaksidari orangorang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimanaketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,masingmasing bernama Wahyu Hidayat bin Sukimin dan Naweki
Register : 22-03-2016 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA PONTIANAK Nomor 323/Pdt.G/2016/PA.Ptk
Tanggal 28 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
122
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

    3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( Asmat bin Satem ) terhadap Penggugat ( Nawedeh binti Naweki );

    4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang

Register : 25-10-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 28 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HARY WIBOWO, SH.,MH.
Terdakwa:
SURYADI Bin M. YUSUF
8030
  • Selamat (Pak Dadang), namun tidak ada jawaban yang pastidari kepala desa;Bahwa saksi kemudian mengetahui jika pinjaman atas nama KSPPSelamat Makmur dipergunakan oleh pengurus UPK PNPMMPdKecamatan pada saat musyawarah antar desa (MAD) UPKKecamatan Kubu;Bahwa dalam musyawarah antar desa (MAD) tidak disebut orangperorang yang melakukan penyelewangan dana simpan pinjam KSPPpada UPK Kecamatan Kubu;Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut, terdakwa Suryadi bin MYusuf merasa cukup dan tidak keberatan;Naweki
    Yusuf dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaantugas UPK dan atau pengurus UPK (misalnya laporan keuangan) hanyamelihat laporan keuangan yang dibuat pengurus UPK, tanpa melakukanpencocokan dengan bukti phisik pendukung dari laporan, sehingga tidakdapat diketahui secara pasti dan benar apakah pelaksanaan tugas dantanggungjawab UPK dan penguruspengurusnya sesuai dengan prinsip danmekanisme PTO atau tidak;Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Susiyanto, WellySuhanda, Dadang, Naweki, Kholila
    padatahun 2011 KSPP yang tercatat memperoleh pinjaman dana simpan pinjamHalaman 85 dari 105 Putusan Nomor 52/Pid.SusTPK/201 7/PN.Ptk.PNPMMPd (perguliran) adalah 11 (sebelas) KSPP dengan nilai sebesarRp.575.000.000.00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan oleh karenaketidaktertiban pengelolaan keuangan pelaksanaan program PNPMMPdUPK Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 dan tahun 2011,berdasar keterangan saksi Susiyanto, Junaidi, SSos., Naweki
    Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMPd) UPKKecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya yang berupa kegiatan simpanpinjam kelompok perempuan (KSPP) tahun 2010 telah dicairkan danaPNPMMPd dari kas keuangan negara sampai dengan jumlah Rp.714.000.000,00 (tujuh ratus empat belas juta rupiah) dan tahun 2011 sampaildengan jumlah Rp. 575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan berdasarketerangan saksisaksi Susiyanto, Welly Suhada, Naweki
Register : 25-10-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 28 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HARY WIBOWO, SH.,MH.
Terdakwa:
NUR AZIZAH Binti DAMI DARJI
5624
  • Dadang), namun tidak ada jawaban yang pastidari kepala desa; Bahwa saksi kemudian mengetahui jika pinjaman atas nama KSPPSelamat Makmur dipergunakan oleh pengurus UPK PNPMMPdKecamatan pada saat musyawarah antar desa (MAD) UPKKecamatan Kubu; Bahwa dalam musyawarah antar desa (MAD) tidak disebut orangperorang yang melakukan penyelewangan dana simpan pinjamKSPP pada UPK Kecamatan Kubu;Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut, terdakwa Nur Azizahbinti Darmi Darji merasa cukup dan tidak keberatan;Naweki
    Putusan Nomor 51/Pid.SusTPK/2017/PN.Ptkterhadap saldo kas dan bank pada setiap penutupan transaksi danmembuat Laporan Keuangan UPK terkait BLM Dana Kegiatan PNPMMandiri Perdesaan dan Dana Bergulir serta mengelola dokumen dan arsipterkait pengelolaan keuangan sesuai dengan petunjuk tehnis operasionalPNPMMPd;Menimbang, bahwa oleh karena tidak teratur dan tidak tertibadministrasi keuangan program PNPMMPd yang dilakukan oleh UPKPNPM MPd Kecamatan Kubu, berdasar keterangan saksi Naweki, Kholiladan saksi
    terhadap saldokas dan bank pada setiap penutupan transaksi.dan membuat LaporanKeuangan UPK terkait BLM Dana Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan danDana Bergulir serta mengelola dokumen dan arsip terkait pengelolaankeuangan dan membuat perencanaan keuangan dan anggaran;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan oleh karenaketidaktertiban pengelolaan keuangan aquo pencatatan keuanganprogram PNPMMPd pada UPK Kecamatan Kubu Tahun 2010 dan tahun2011, berdasar keterangan saksi Susiyanto, Junaidi, SSos., Naweki
    Putusan Nomor 51/Pid.SusTPK/2017/PN.Ptksampai dengan jumlah Rp. 575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima jutarupiah);Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan berdasarketerangan saksisaksi Susiyanto, Welly Suhada, Naweki, Kholila, DadangSyahroni, Suryadi dan saksi Iswandi serta keterangan terdakwa Nur Azizahbinti Darmi Darji dalam hal pengelolaan kKeuangan dana PNPMMPd aquodana simpan pinjam kelompok perempuan (KSPP) tidak dilakukan secaratertib Sesuai petunjuk tehnis operasional (PTO) PNPMMPd