Ditemukan 414 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-06-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 16-08-2018
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 114/Pid.B/2018/PN Unr
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Ervina Diah Anggraini, S.H., M.H.
Terdakwa:
Supardi Als Muhadi Als Potet Bin Alm Suyut
9220
  • Nesia Pan Pasific Knit sekitar 20 meter dari pintu gerbang terjadipemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi; Bahwa Awalnya saksi berangkat mengantarkan isteri saksi yang bekerja PT.Nesia Pan Pasific Knit. Ketika dijalan raya saksi menyalip truk yang dikendaraioleh Terdakwa. Terdakwa mengklaksonklakson namun karena saksi merasatidak menyalahi jalannya truk Terdakwa maka saksi jalan terus, Bahwa setelah sampai di PT. NESIA PAN PASIFIC KNIT isteri saksi turun danmasuk ke pabrik.
    Saksi Karyadi Alias Kepleh Bin Giyarto dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa; Bahwa saksi mengetahui bahwa ada pemukulan yang dilakukan olehTerdakwa terhadap saksi Slamet Bagiyo Alias Kobra Bin Karto Rejo Kadiyang dilakukan di depan pabrik PT NESIA.
    Bahwa Terdakwa memarkir truck di depan masjid jalan masuk PT NESIA,selanjutnya jalan kaki menuju PT. NESIA mencari Saksi Slamet Bagiyo Alias KobraBin Karto Rejo Kadi.
    Bahwa saksi Slamet Bagiyo tetap jalan terus mengantar Istrinya saksiSumiyati Binti warno yang akan kerja di PT Nesia Pan Pacific Knit DusunNagdirno Desa Klero Kecamatan tengaran; Bahwa Terdakwa tetap mengejar Saksi Slamet Subagyo dan sekitar pukul07.00 wib Terdakwa memarkir truck di depan masjid jalan masuk Nesia PanHalaman 14 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN UnrPasific KNIT, selanjutnya jalan kaki menuju Nesia Pan Pasific KNIT mencariSaksi Slamet Bagiyo Alias Kobra Bin Karto Rejo Kadi.
    Bahwa saksi Slamet Bagiyo tetap jalan terus mengantar Istrinya saksiSumiyati Binti warno yang akan kerja di PT Nesia Pan Pacific Knit DusunNagdirno Desa Klero Kecamatan tengaran; Bahwa Terdakwa tetap mengejar Saksi Slamet Subagyo dan sekitar pukul07.00 wib Terdakwa memarkir truck di depan masjid jalan masuk Nesia PanPasific KNIT, selanjutnya jalan kaki menuju Nesia Pan Pasific KNIT mencariSaksi Slamet Bagiyo Alias Kobra Bin Karto Rejo Kadi.
Register : 11-11-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PTA PONTIANAK Nomor 24/Pdt.G/2020/PTA.Ptk
Tanggal 24 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : NESIA ST Binti AH DAMANIK Diwakili Oleh : Radiaman Purba, SH
Terbanding/Tergugat : Jaya Harsono, ST Bin Anwar Musfik
19389
  • Pembanding/Penggugat : NESIA ST Binti AH DAMANIK Diwakili Oleh : Radiaman Purba, SH
    Terbanding/Tergugat : Jaya Harsono, ST Bin Anwar Musfik
Register : 20-02-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 25/Pid.B/2019/PN SNG
Tanggal 8 Mei 2019 — Penuntut Umum:
ALEXIUS BRAHMA TARIGAN, SH
Terdakwa:
NANANG KOSIM Alias BONCEL Bin NURENDRA
307
  • Pan Pacific Nesia berdasarkan Surat Nomor0095/PPN/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 padahal sejak bulanDesember 2015 terdakwa sudah tidak berwenang lagi mengelola limbahproduksi PT. Pan Pacific Nesia menawarkan kepada saksi Nurdin TanjungTanjung barangbarang limbah produksi PT.
    Ciasem Kab.Subang.Bahwa benar Karang Taruna ini sering membeli limbah/stok sisa ekspor di pabrik PT Pan Pacific Nesia;Bahwa benar bahwa PT Pan Pacific Nesia tidak pernah menjual barang sisaekspor berupa celana jenis twil dan circo kepada Terdakwa;Bahwa benar, sejak 2015, PT Pan Pacific Nesia hanya menjual sisa ekspor kepada Dadang Ramdani;Bahwa benar sejak 2015, Terdakwa sudah tidak bisa lagi membeli sisa ekspor berupa celana panjang dewasa jenis twill panjang dan celana anak jenis cirCO;Bahwa benar
    Terdakwa menyatakan jika antara saksi Mr.Elvindan Nurdin Tanjung pernah membuat kesepakatan jual beli sisa ekspor PT PanPacific Nesia.
    Pan Pacific Nesia berdasarkan Surat Nomor 0095/PPN/XII/2009tanggal 15 Desember 2009, padahal sejak bulan Desember 2015 terdakwasudah tidak berwenang lagi mengelola limbah produksi PT. Pan Pacific Nesia,kemudian menawarkan kepada saksi Nurdin Tanjung Tanjung barangbarangsisa ekspor produksi PT.
    Kesepakatan terjadi karena terdakwa merupakan Surat Pemegang Kuasa (SPK) berdasarkan Surat Nomor 0095/PPN/XII/2009tanggal 15 Desember 2009 yang berwenang membeli atau menjual limbah sisaPT Pan Pacific Nesia, padahal Terdakwa mengetahui sejak tahun 2015 sudah bukan merupakan pemegang Surat Pemegang Kuasa (SPk) lagi di PT Pan Pacific Nesia.
Putus : 24-05-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 406 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 24 Mei 2012 — MOHAMMAD DOSET Alias DOSET Bin SUDARKO ;
3123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dedi Priyono menjemput saksi Fonda dansaksi Nesia kemudian mereka diajak ke Lokawisata Baturaden tanpa seizindan sepengetahuan orang tua saksi Fonda dengan saling berboncengandimana Terdakwa memboncengkan saksi Fonda sedangkan sdr.
    Dedimemboncengkan saksi Nesia dengan tujuaan akan mengajak merekamenginap di hotel di Baturaden akan tetapi banyak hotel yang sudah tutupsehingga mereka berempat dudukduduk di pinggir jalan sekitar LokawisataBaturaden sampai dini hari yaitu hari Minggu Tanggal 27 Februari 2011sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan sdr. Dedi memutuskan untukmengajak saksi Fonda dan saksi Nesia menginap di rumah sdr. Dedi diDesa Kedungwuluh Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga dansesampainya di rumah sdr.
    Dedi Priyono menjemput saksiFonda dan saksi Nesia kemudian mereka diajak ke Lokawisata Baturadentanpa seizin dan sepengetahuan orang tua saksi Fonda dengan salingberboncengan dimana Terdakwa memboncengkan saksi Fonda sedangkansdr.
    Dedi Priyonomenjemput saksi Fonda dan saksi Nesia kemudian mereka diajakke Lokawisata Baturaden tanpa seizin dan sepengetahuan orangtua saksi Fonda dengan sating berboncengan dimana Terdakwamemboncengkan saksi Fonda sedangkan~ sdr. Dedimemboncengkan saksi Nesia dengan tujuan akan mengajakmereka menginap di hotel di Baturaden akan tetapi ban yak hotelHal. 19 dari 26 hal. Put.
Register : 06-04-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 68/Pid.C/2016/PN Unr
Tanggal 6 April 2016 — TERDAKWA : Iwan Kurniawan Bin Aprino Lasapoe
4011
  • Menetapkanbarangbuktiberupa :- 2 (dua) daun pintu jenis alumunium dikembalikan kepada PT Nesia Pan Pasifik melalui Saksi DaengMargono Bin Marlis Sugiatno;- Sepasang sepatu Vantopel merk Pakalolo dikembalikan kepada Terdakwa;5. MembebankanTerdakwauntuk membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp.2.000,00 (DuaRibu Rupiah);
    UnrCatatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ungaranyang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acarapemeriksaan cepat, dalam perkara:Namalengkap : wan Kurniawan Bin Aprino Lasapoe;Tempat lahir : Salatiga;Umur/ Tg lahir : 40 tahun/ 26 Maret 1976;Jeniskelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempattinggal Jalan Pundungsari Rt.01/Rw. 11 KelurahanSidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota SalatigaAgama : Islam;Pekerjaan : Karyawan Swasta( Supervisor Satpam PT Nesia
    Margono Bin Marlis Sugiatno, Budi Rahmanto BinRohani, Yulia Handayani Binti Endang Suhendi dan Sudarti Binti Rasmin yangdidengar keterangannya di persidangan, yang masingmasing pada pokoknyamenerangkan dibawah sumpah membenarkan seluruh isi dakwaan yang padapokoknya menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016,sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang dengan teriakteriak menuju ruanganpara saksi dan langsung menendang pintu alumunium bagian ruang bawah/ruang Quality Control milik PT Nesia
    Menetapkanbarangbuktiberupa : 2 (dua) daun pintu jenis alumunium dikembalikan kepada PT Nesia Pan Pasifikmelalui Saksi DaengMargono Bin Marlis Sugiatno; Sepasang sepatu Vantopel merk Pakalolo dikembalikan kepada Terdakwa;5. MembebankanTerdakwauntuk membayar biaya perkara sebesar sebesarRp.2.000,00 (DuaRibu Rupiah);Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 April 2016 oleh kami MakmurPakpahan, S.H.
Register : 30-10-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 2210/Pid.B/2018/PN Tng
Tanggal 4 Desember 2018 — Penuntut Umum:
UMI HANINDYA KUSUMA, SH
Terdakwa:
GALIH GUMILANG B.L.L.P.A.M.G BIN GIRI NOWO SUKOCO
15728
  • OKI NESIA;
  • Dikembalikan kepada saksi OKI NESIA APRILIANl;

    1. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).
    Saksi ZAINAL SYAHBANA NASUTION BIN EDDI HASIAN NASUTION,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi OKY NESIA APRILIANI adalah tunangan Saksi, pada hariKamis tanggal 5 Juli 2018 di Green Office Park BSD, The Breeze Ev Hivejalan Boulevard BSD City, Cisauk, Kabupaten Tangerang, saksi OKYmenyerahkan kepada terdakwa 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu AylaNopol B 2729 SZI beserta kunci kontak dan STNK atas nama saksi OKYNESIAAPRILIANI;bahwa mobil milik saksi OKY NESIA APRILIANI
    Givi ArmadaSarana; bahwa sewa tersebut dibuat dalam bentuk surat perjanjian kerjasamadengan harga sewa mobil yang harus dibayar oleh terdakwa kepadasaksi OKY NESIA APRILIANI sebesar Rp. 3.500.000, (tiga juta limaratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulannya sejak 6 Juli2018 sampai dengan 6 Januari 2019.3.
    Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menerima 1 (Satu) unit mobilmerk Daihatsu Ayla Nopol B 2729 SZI milik saksi OKY NESIA APRILIANIuntuk direntalkan di PT. Givi Armada Sarana yang beralamat di Green OfficePark BSD The Breeze.2. Selanjutnya mobil tersebut terdakwa serahkan ke pegawai terdakwayang bemama FAISAL untuk dipasang GPS dan disewakan namun mobiltersebut digadaikan oleh FAISAL.3.
    Unsur Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaanorang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang diuraikan diatas,bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla Nopol B 2729 SZI yang STNKtertulis atas nama OKY NESIA APRILIANI dan merupakan milik saksi OKYNESIA APRILIANI, sehingga unsur sama sekali kKepunyaan orang lain telahterbukti;Ad.4.
    Menyatakan barang bukti berupa:5.1. 5 (lima) lembar surat perjanjian kerjasama sewa menyewa mobildengan kop surat Givi Rent Car;5.2. 1 (Satu) lembar surat pemyataan No. 10942100818/ASF tanggal10 Agustus 2018;Tetap terlampir dalam berkas perkara;5.3. 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna merah tahun 2017Nopol B 2729 SZ;5.4. 1 (Satu) lembar STNK mobil Daihatsu Ayla Nopol B 2729 SZI an.OKI NESIA;Dikembalikan kepada saksi OKI NESIA APRILIANI;4.
Putus : 06-04-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 443 K/Pdt/2023
Tanggal 6 April 2023 — SYAIFUL BACHRI selaku Persero maupun selaku Direktur (Persero Pengurus Aktif) CV NESIA Lawan PT COCA-COLA DISTRIBUTION INDONESIA
7836 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SYAIFUL BACHRI selaku Persero maupun selaku Direktur (Persero Pengurus Aktif) CV NESIA tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 46/PDT/2022/PT SMR, tanggal 3 Juni 2022 yang membatalkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Trg, tanggal 24 Januari 2022
    SYAIFUL BACHRI selaku Persero maupun selaku Direktur (Persero Pengurus Aktif) CV NESIALawanPT COCA-COLA DISTRIBUTION INDONESIA
Register : 14-09-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 216/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 22 Februari 2017 — PT. LOKET INDONESIA MANDIRI ; KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, dkk.
7643
  • S86/SWI/2016tanggal 30 Mei 2016 Perihal Permohonan Evaluasi terhadap Izin UsahaPerdagangan (SIUP) atas nama Nasional Ekonomi Sosial Indonesia(Nesia), PT.
    Pak Andi dan PakDjafran.Bahwa pada saat itu Saksi memaparkan tentang konsep Nesia, apa itu Nesia,apa itu Dream For Freedom, dan apa kaitannya dengan Promonesia danLoketnesia.
    Nesia sebagai pemilik aplikasi tidakmenerima transferan. Bahwa Nesia sangat bergantung dengan kerjasama Promonesia danLoketnesia. Oleh karena Loketnesia tidak beroperasi lagi maka kami tidak dapatmenggunakan aplikasi tersebut dan tidak dapat melakukan kegiatan transaksiapapun.
    Surat Nomor: S86/SWI/2016, tanggal 30 Mei 2016, Perihal PermohonanEvaluasi Terhadap lIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Atas Nama NasionalEkonomi Sosial Indonesia (NESIA), PT.
    Dream For Freedom merupakan support system dari kegiatan usahaNasional Ekonomi Sosial Indonesia (NESIA), PT. Promo Indonesia Mandiri(PROMONESIA), dan PT. Loket Indonesia Mandiri (LOKETNESIA);2. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Nasional Ekonomi Sosial Indonesia(NESIA), PT Promo Indonesia Mandiri (PROMONESIA), dan PT.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tahun 2008
394290
  • Tentang : Pelayaran
  • pedalamandan/atau. perairan yang memiliki alur dengankedalaman terbatas termasuk sungai dan danau;b. meningkatkan kemampuannya sebagai lapangan usahaangkutan laut nasional dan lapangan kerja; danc. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dankewiraswastaan dalam bidang usaha angkutan lautnasional.Armada angkutan laut pelayaranrakyat dapatdioperasikan di dalam negeri dan lintas batas, baik dengantrayek tetap dan teratur maupun trayek tidak tetap dantidak teratur.Pasal 17...PRESIDENREPUBLK INDO NESIA
    berdasarkan tingkat pelayananyang diberikan.(4) Tarif angkutan barang ditetapkan oleh penyedia jasaangkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa danpenyedia jasa angkutan sesuai dengan jenis, struktur, dangolongan yang ditetapkan oleh Pemerintah.Pasal 36Tarif usaha jasa terkait ditetapkan oleh penyedia jasaterkaitberdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasaterkait sesuai dengan jenis, struktur, dan golongan yang ditetapkanoleh Pemerintah.Pasal 37...PRESID ENREPUBLK INDO NESIA
    cara pengangkutan barangkhusus dan barang berbahaya diatur dengan PeraturanPemerintah.Bagian KesepuluhAngkutan MultimodaPasal 50(1) Angkutan perairan dapat merupakan bagian dariangkutan multimoda yang dilaksanakan oleh badanusaha angkutan multimoda.(2) Kegiatan angkutan perairan dalam angkutan multimodadilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dilaksanakan antarapenyedia jasa angkutan perairan dan badan usaha angkutanmultimoda dan penyedia jasa moda lainnya.Pasal 51...(1)(2)PRESIDENREPUBLK INDO NESIA
    Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota;d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lainterkait di lokasi pelabuhan;kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; danf. keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.Pasal 74...(1)(2)(3)(1)(2)(3)(4)PRESIDENREPUBLK INDO NESIA 39 Pasal 74Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal73 ayat (1) meliputi rencana peruntukan wilayah daratandan rencana peruntukan wilayah perairan.Rencana peruntukan wilayah daratan sebagaimanadimaksud pada ayat
    Sertifikat Pembebasan (sertifikat yang memperbolehkan bebasdari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi).Huruf b...PRESID ENREPUBLK INDO NESIA 38 Huruf bJenisjenis sertifikat keselamatan kapal barang sesuai denganSOLAS 1974 antara lain:2 Sertifikat Keselamatan Kapal Barang;Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang;Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang;.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
737167
  • Tentang : Perbankan
  • Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya72Ws Sy)RAZ NY)Ry WhNoy M7Se MMPRESIDENREPUBLIK INDO NESIA 4 dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antarapenyimpan dengan bank yang bersangkutan;9.
    Perusahaan Daerah;(y = = CherN44 WAYNoy M7Wee MYPRESIDENREPUBLIK INDO NESIA tG c. Koperasi;d. Perseroan Terbatas.(2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salahsatu dari:a. Perusahaan Daerah;b. Koperasi;c. Perseroan Terbatas;d.
    Surat(y = = CherN44 WAYNoy M7Wee MYPRESIDENREPUBLIK INDO NESIA 39 pengakuan hutang yang berjangka pendek adalah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 229 k KitabUndangundang Hukum Dagang, yang dalam pasar uang dikenalsebagai Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), yaitu promes danwesel maupun jenis lain yang mungkin dikembangkan di masayang akan datang.
    Pemantauan keadaanbank perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana masyarakat(y = = CherN44 WAYNoy M7Wee MYPRESIDENREPUBLIK INDO NESIA 56 dan menjaga keberadaan lembaga perbankan.Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanyadapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatanusahanya selalu berada dalam keadaan sehat.
    Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada(y = = CherN44 WAYNoy M7Wee MYPRESIDENREPUBLIK INDO NESIA 60 bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank adajaminan bahwa penget ahuan bank tentang simpanan dankeadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Denganadanya ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bank harusmemegang teguh rahasia bank.
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tahun 1990
43891052
  • Tentang : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  • Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LembaranNegara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara NomorMenetapkan :PRESIDENREPUBLIK INDO NESIA=~ 2 =3019);3. Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokpokokKepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, TambahanLembaran Negara Nomor 3041);4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LembaranNegara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3050);5.
    Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagaiPRESIDENREPUBLIK INDO NESIA=~ @ =berikut:"(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PegawaiNegeri Spil dalam lingkungannya, baik untuk melakukanperceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajibmemberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pej abatmelalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambatlambatnyatiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izindimaksua".4.
    Pegawai Negeri Spil tertentu yangseharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadapketentuan tersebut.PRESIDENREPUBLIK INDO NESIA 46 =Disamping itu adakalanya pula Pejabat tidak dapat mengambil tindakanyang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberipeluang untuk melakukan penafsiran sendirisendiri.
    Pasal 4Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selamaberkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarangmenjadi Pegawai Negeri Spil.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)PRESIDENREPUBLIK INDO NESIA 42 =Cukup jelas3.
    Pasal 9Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)PRESIDENREPUBLIK INDO NESIA= 43 =Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas6. Pasal 11Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelas7. Pasal 12Cukup jelas8. Pasal 14Yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungansebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yangseolaholah merupakan suatu rumah tangga.9. Pasal 15Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas10. Pasal 16Cukup jelas11.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948
409163
  • Tentang : Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman
  • diyalankan dengan tidak memandang kedudukan dalam masyarakatdari fihak yang berperkara.(2) Para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dan hanya tunduk padaUndangundang.(3) Pemegang kekuasaan Pemerintahan dilarang campurtangan dalam urusan kehakiman,kecuali dalam halhal yang tersebut dalam Undangundang Dasar.(4) Perselisihan tentang kekuasaan antara Pemegang kekuasaan kehakiman dan Pemegangkekuasaan Pemerintahan diputuskan secara yang diatur dalam Undangundang.PRESID ENREPUBLIK INDO NESIA
    aNOF NYN44 AZOg 7Ny YPRESID ENREPUBLIK INDO NESIA 3 harus diperiksa dan diputus oleh pemegang kekuasaan dalam masyarakat itu, tinggal tetappada mereka untuk diperiksa dan diputusnya.(2) Ketentuan dalam ayat 1 sekali~kali tidak mengurangi hak dari pihak yang berperkarauntuk sewaktu~waktu memajukan perkaranya dimuka badan kehakiman yang melakukanperadilam umum, baik sebelum maupun sesudah ada putusan yang dimaksudkan dalamayat 1.Pasal 11.Kekuasaan Kejaksaaan dalam peradilan umum dilakukan oleh :le.
    aNOF NYN44 AZOg 7Ny YPRESID ENREPUBLIK INDO NESIA 4 Pasal 19.Badan~badan Kehakiman, para hakim dan para jaksa berwajib saling memberi segalaketerangan dan perbantuan yang diperlukan dalam melakukan peradilan.(1)(2)(1)(2)(1)(2)(1)(2)Pasal 20.Para hakim dan para jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, begitu juga paniteraMahkamah Agung.Mereka, sebelum mulai menjalankan kewajiban dalam jabatannya, harus bersumpah ataumengatakan kesanggupan secara yang teratur dalam Peraturan Pemerintah.Pasal
    aNOF NYN44 AZOg 7Ny YPRESID ENREPUBLIK INDO NESIA 5 (1) Ketua Mahkamah dan Pengadilan dapat memberi peringatan tentang hal menjalankankewajiban dalam jabatannya kepada para hakim dan panitera dari Mahkamah danPengadilan masing~masing.(2) Kepala Kejaksaan dapat memberi peringatan tentang hal menjalankan kewayjiban dalamjabatannya kepada para jaksa dari kejaksaan masing~masing.Pasal 25.(1) Para Ketua Pengadilan dan para Kepala Kejaksaan yang mau pergi ke luar daerahhukumnya selama lebih dari tujuh
    aNOF NYN44 AZOg 7Ny YPRESID ENREPUBLIK INDO NESIA 6 (1) Dalam tiaptiap daerah Kabupaten diadakan satu Pengadilan Negeri atau lebih; jika adasatu Pengadilan Negeri, maka kedudukannya ialah di ibu kota Kabupaten; jika lebih makaselebihnya berkedudukan di lain kota yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.(2) Dalam keadaan luar biasa Peraturan Pemerintah dapat menyimpang dari ketentuan ayat(1).(3) Jika dalam satu daerah Kabupaten hanya ada satu Pengadilan Negeri, daerah hukumnyaialah sama dengan daerah
Register : 08-12-2011 — Putus : 16-08-2011 — Upload : 08-12-2011
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 151/Pid. B/2011/PN.Ung
Tanggal 16 Agustus 2011 —
243
  • Nesia Dsn. Ngadirno Ds.
    NESIA, di PT. NESIA dan sekitar jam14.00 Wib. sewaktu) akan menemuinya di tempatnyakerja di PT.
    NESIA dan sekitar jam14.00 Wib. sewaktu) akan menemuinya di tempatnyakerja di PT.
    NESIA dan sekitar jam 14.00 Wib.sewaktu akan menemuinya di PT. NESIA terdakwalangsung ditangkap oleh petugas Polsek dan dibawa kekantor Polsek untuk dimintai keterangannya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas makaMajelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telahterbukti secara sah dan meyakinkan;Ad. 3.
Register : 03-10-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 259/Pid/2017/PT.DKI
Tanggal 12 Oktober 2017 — Filli Muttaqien
194735
  • ) sebagaimana yangtercantum dalam Akte Pendirian Perkumpulan NESIA Nomor : 42 tanggal 20Oktober 2015 dan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU0014034.AH.01.07 tahun 2015 tanggal 6 Nopember 2015, pemegang sahamPT.
    Promo Indonesia Mandiri untuk menjaminkesejahteraan sesama peserta komunitas, dengan bergabung padakomunitas tersebut, D4F memiliki visi kedepannya untuk para partisipanuntuk mendapatkan keuntungan bagi hasil dari kegiatan traffic online sepertipromail nesia, loket nesia, lolnesia dan bloggernesia, penghasilan RBT(nada sambung pribadi) uang terdaftar pada beberapa jaringan seluluer diIndonesia akan digunakan untuk kesejahteraan komunitas, sehinggaTerdakwa pada waktu itu mewajibkan kepada partisipan
    dan usaha Promonesia, D4F berada dibawah payunghukum NESIA.
    Selain ituTerdakwa juga mempresentasikan visi dan misi D4F dan menyampaikanbahwa bisnis D4F akan semakin besar untuk tahun ke tahun berikut.NESIA ke depan akan besar karena akan membangun unitunit bisnisseperti Cafe Nesia, Loketnesia, Property, Banking, Asuransi, akanbekerjasama dengan UMKM dan Good Adsense yang akan menjadi pilarpilar bisnis yang akan memperkuat bisnis perkumpulan NESIA;Semenjak acara di ICE BSD jaringanjaringan yang dibangun oleh saksiIndah Pancawardani semakin cepat bertumbuh
    bahwa NESIA bukan scem dan ingin memperbaharui sistemsehingga para anggota dihimbau untuk memasukkan modal dengan imingiming index 1.0 akan bertahan lama dan untuk membantu pembayaranopsi A.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
347284
  • Tentang : Perubahan Atas Undang-Undang N0.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
  • Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 4...PRESIDENREPUBLIK INDO NESIA B Pasal 4Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaankehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa TataUsaha Negara.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 6(1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukotaKabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayahKabupaten/Kota.(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan diibukota Provinsi
    huruf b,huruf c, huruf d, dan huruf f; danb. berpengalaman sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun sebagaipegawai negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 35Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti PengadilanTinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syaratsebagai berikut:a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b,huruf c, huruf d, dan huruf f; danb. berpengalaman .. .2s28.29,PRESID ENREPUBLIKK INDO NESIA
    , dandengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalammelaksanakan kewajiban saya sebaikbaiknya dan seadiladilnya, seperti layaknya bagi seorang Jurusita atau JurusitaPengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkanhukum dan keadilan.Pasal 39E(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undangundang,Jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, danpejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya iasendiri berkepentingan.(2) Jurusita. . .31.a2JoePRESIDENREPUBLIK INDO NESIA
    Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 16...37.38.(1)(2)(3))(5)PRESIDENREPUBLIK INDO NESIA 16 Pasal 116Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surattercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah KetuaPengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertamaselambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap
    Kebijakantersebut bersumber dari kebijakan yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 4Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dikehendaki olehUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Perubahan...PRESIDENREPUBLIK INDO NESIA F .Perubahan penting lainnya atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut :1.ai ee ya be6.syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan TataUsaha Negara;batas umur pengangkatan
Register : 25-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PA DEPOK Nomor 446/Pdt.P/2021/PA.Dpk
Tanggal 10 Nopember 2021 — Pemohon melawan Termohon
1311
  • Nesia Anies Achmad Badieb binti Anies Achmad S.H, umur 50,agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal diJalan H.
    Nesia Anies AchmadBadieb binti Anies Achmad S.H) adalah ibu kandung dari 3 (tiga) oranganak yang masingmasing bernama:2.1. Sawsan Humayra, (perempuan), lahir di Malang, 08 Mei2003, umur 18 tahun;2.2. Dawud Achmad, (lakilaki), lahir di Malang, 31 Oktober2005, umur 15 tahun;2.3. Anies Achmad, (lakilaki), lahir di BDepok, 20 Februari2014, umur 7 tahun;3. Menyatakan bahwa Pemohon (Dra. Psi.
    Nesia Anies AchmadHal 3 dari 13 perkara No: 446/Padt.P/2021/PA.DpkBadieb binti Anies Achmad S.H) berwenang mewakili 3 (tiga) oranganak yang masingmasing bernama:ll Sawsan Humayra, (perempuan), lahir di Malang, 08 Mei2003, umur 18 tahun;Bek: Dawud Achmad, (lakilaki), lahir di Malang, 31 Oktober2005, umur 15 tahun;3.3. Anies Achmad, (lakilaki), lahir di BDepok, 20 Februari2014, umur 7 tahun;Untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;4.
    Achmad Oemar alias OemarBaadif dan Nesia Anies Achmad yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Lawokwaru, Kota Malang .
    Nesia Anies Badieb bintiAnies Ahmad S.H ) adalah ibu kandung dan berwenang mewakili 3 ( tiga )orang anaknya yang bernama:1. Sawsan Humayra binti Achmad Oemar (perempuan), lahir di Malang,08 Mei 20 03, umur 18 tahun;2. Dawud Acmad Bin Acmad Oemar (lakilaki), lahir di Malang, , umur15 tahun;3. Anies Achmad bin Anmad Oemar (lakilaki) lahir di Depok, umur 7tahun;Untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;4.
Upload : 17-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/PDT.SUS/2010
RUDI HANDOJO (DIRUT PT. DAB INDONESIA); DWT HOLDING SPA (DAHULU DAB PUMPS SPA) DAN PEMERINTAH RI CQ.DEPKUMHAM RI CQ.JENDERAL HAKI CQ. KOMISI BANDING MEREK
4435 Berkekuatan Hukum Tetap
  • IDJM000113978 untuk melindungi produk dalamkelas 7 dengan merek AB NESIA dan Logo di bawah daftar No. IDM000113979 untuk melindungi produk dalam kelas 7 ;Penilaian persamaan antara merek DA INDO dan Logo di bawah daftarNo. IDM000113978 untuk melindungi produk dalam kelas 7 dengan merekAB NESIA dan Logo di bawah daftar No. IDM000113979 untuk melindungiproduk dalam kelas 7;Penilaian persamaan antara merek DAB INDONESIA daftar No.
    IDM0001 13978untuk melindungi produk dalam kelas 7 dengan merek AB NESIA danLogo di bawah daftar No. IDM 00113979 untuk melindungi produk dalamkelas 7 ;1.
    Bahwa, dari ketentuan Pasal 4 UU No. 15/2001 jo. penjelasannya danmelihat dari duduk perkara dalam perkara a quo, jelas terbukti bahwaMerek DA INDO dan Logo serta Merek AB NESIA dan Logo milikTermohon Kasasi didaftarkan atas dasar itikad tidak baik hal manadapat dilihat dari faktafakta berikut:a. kedua merek tersebut apabila digabungkan akan membentuk kataDAB INDONESIA. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:Merek DA INDODaftar No. IDM000113978Merek AB NESIA Daftar No.
    IDM000113978untuk melindungi produk dalam kelas 7 dengan merek AB NESIA danLogo di bawah daftar No. IDM000113979 untuk melindungi produk dalamkelas 7 ;9. Bahwa, apabila judex facti jeli melihat fakta bahwa penggabunganmerek DA INDO dan Logo serta Merek AB NESIA dan Logo milikTermohon Kasasi, Pemohon Kasasi yakin bahwa judex facti akanHal. 26 dari 30 Hal. Put.
    No. 27 K/Pdt.Sus/2010berpendapat bahwa gabungan merek DA INDO dan Logo serta MerekAB NESIA dan Logo milik Termohon Kasasi yang menghasilkan kataDAB INDONESIA memiliki persamaan dengan merek Pemohon Kasasiseperti sebagaimana judex facti telah simpulkan dan pertimbangkandengan benar terhadap merek DABINDO maupun merek DABINDONESIA lainnya milik Termohon Kasasi ;10.Bahwa, karena ketidakjelian judex facti di dalam melihat adanya itikadtidak baik dari merek DA INDO dan Logo serta Merek AB NESIA danLogo
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947
791514
  • Tentang : Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura
  • oleh Hakim Pengadilan Negeri diberitahukan kepada Hakim yangmemutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama, turunan putusan dan semuasurat~surat pemeriksaan harus segera dikirim kepada Pengadilan Negeri.Pasal 3.(1) Dalam perkara perdata Hakim Pengadilan Negeri menyuruh memberitahukan kepadakedua belah fihak hari waktu perkara itu akan diperiksa oleh Pengadilan Negeri, denganperintah supaya pada hari itu mereka membawa saksi~saksi yang akan dimajukan untukdiperiksa.(4)(1)(2)(4)PRESID ENREPUBLIK INDO NESIA
    aNOF NYN44 AZOg 7Ny YPRESID ENREPUBLIK INDO NESIA 3 Jika ada permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak dengan biaya, maka tempo itudihitung mulai hari berikutnya hari pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi ataspermintaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri.Permintaan akan pemeriksaan di atas sudah lalu, demikian juga, jika pada waktumemajukan permintaan itu tidak dibayar lebih dahulu biaya, yang diharuskan menurutperaturan yang syah, biaya mana harus ditaksir oleh Panitera Pengadilan Negeri
    aNOF NYN44 AZOg 7Ny YPRESID ENREPUBLIK INDO NESIA 4 (3) Didalam empat belas hari sesudah dituliskan itu, maka Hakim Pengadilan Negerimenyuruh memberi tahukan permintaan itu kepada fihak yang lain dan menyuruhmemanggil kedua belah fihak supaya datang dimuka Hakim tersebut.(4) Jika peminta tidak datang, permintaan dianggap tidak ada.(5) jJika peminta datang, 1a diperiksa oleh Hakim, begitu juga fihak yang lain, jika ia datang.Pasal 13.Surat pemeriksaan harus dikirim kepada Pengadilan Tinggi yang berhak
    aNOF NYN44 AZOg 7Ny YPRESID ENREPUBLIK INDO NESIA= 6 Hakim dari Pengadilan Tinggi.Jika perlu, Pengadilan Tinggi dapat membatalkan perbuatan Hakim dalam tingkatpertama yang mendahului putusan penghabisan Pengadilan Negeri.Apabila hal ini terjadi, Pengadilan Negeri tersebut harus mengulangi pemeriksaan dalamtingkat pertama mulai dengan perbuatan yang dibatalkan tadi.Pasal 26.Setelah semua hal tersebut diatas dipertimbangkan dan dyalankan, Pengadilan Tinggimenjatuhkan putusan, yaitu membenarkan atau
    aNOF NYN44 AZOg 7Ny YPRESID ENREPUBLIK INDO NESIA Ff A.G.
Register : 21-05-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN RABA BIMA Nomor 179/Pid.B/2019/PN RBI
Tanggal 13 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ANJAS MEGA LESTARI
Terdakwa:
MANSUR Alias ALDO
197
  • KOIN NESIA melalui saksi Sukardin;

    6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

    KOIN NESIA, melepas ikatan pipa darimesin penyedot air tersebut lalu mengangkat mesin penyedot air tersebut danmemikul di pundaknya.Lalu sdr.IDHAM (DPO) bersama Terdakwa berjalan keluarmenuju jalan raya.Setelah sampai di jalan raya Terdakwa dan sdr.IDHAM (DPO)menyimpan sementara mesin penyedot air tersebut, kemudian sdr. IDHAM (DPO)pergi mengambil sepeda motor di rumahnya untuk mengangkut mesin penyedotHalaman 3 dari 10 hal.
    Saksi SUKARDIN, menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalahpencurian mesin pompa air milik PT Kion Nesia yang terjadi pada hariHalaman 4 dari 10 hal.
    Saksi MUHAMAD YANI, menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pencurianmesin pompa air milik PT Kion Nesia yang terjadi pada hari Minggu, tanggal3 Februari 2019 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Dusun Mbaju, DesaRisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima; Bahwa Saksi mengetahui setelah diminta bantuan oleh Sukardin untukmencari mesin pompa air yang hilang; Bahwa setelah beberapa waktu Saksi diberitahu oleh Hadi bahwa mesinpompa air dicuri oleh Terdakwa dan
    Koin Nesia padahari Minggu, tanggal 3 Februari 2019 sekitar jam 22.00 wita bertempat dikebun milik Sukardin di Dusun Mbaju, Desa Risa, Kecamatan Woha,Kabupaten Bima;Halaman 5 dari 10 hal.
    Koin Nesia yang disimpan di sawah di So Doropica;Bahwa saat itu Terdakwa bersama Idhar membawa mesin pompa air yang adadalam sawah dengan cara mengangkat dan membawanya denganmenggunakan sepeda motor;Bahwa mesin pompa air tersebut rencananya mau dijual akan tetapi sekrangmesin pompa air tersebut telah diambil kembali oleh pemiliknya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas apakah Terdawadapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya oleh Jaksa Penuntut
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947
363127
  • Tentang : Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung
  • aNOF NYN44 AZOg 7Ny YPRESID ENREPUBLIK INDO NESIA 9 (3) Kelakuan dan perbuatan (pekerjaan) dari badan~badan kehakiman dan hakim~hakimdiawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung.
    aNOF NYN44 AZOg 7Ny YPRESID ENREPUBLIK INDO NESIA 3 A.G. PRINGGODIGDO.PENJELASANUNDANGUNDANGNOMOR 7 TAHUN 1947Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan dari Undang~ undang Dasar jo. pasal 1 dari PeraturanNo. 2 tanggal 10 Oktober 1945, yang sampai sekarang berlaku ialah susunan pengadilansebagaimana diatur dalam peraturan Hindia Belanda sesudah dirobah denganperaturan~peraturan Jepang antaranya:a. OsamuSeirei tanggal 26 September 1942 tentang peraturan pengadilan PemerintahBalatentara ;b.
    aNOF NYN44 AZOg 7Ny YPRESID ENREPUBLIK INDO NESIA 4 Tambahan pula karena Pengadilan Tinggi Jakarta masih bertempat kedudukan dalam kotaJakarta, pada dewasa ini tidak mudah perhubungannya dengan badan~badan pengadilanlainnya.Pekerjaannya ini juga sudah seyogiyanya diserahkan kepada Mahkamah Agung, yang kinisudah dapat menjalankannya.