Perbuatan Terdakwa telahmelanggar ketentuan Pasal 53 huruf c UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sebelum berdebat lebih jauhmengenai maksud pasal tersebut kami Penasehat Hukum akan mencoba untukHalaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT PDGmengingatkan kita semua sebuah doktrin yang disampaikan oleh maestro hukumIndonesia Profesor Satjipto Rahardjo Hukum Adalah Untuk Manusia, bukanManusia Untuk Hukum, sejalan dengan pemikiran Philippe Nonet

menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usahaPengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabelyang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar,sehat, dan transparan;C) menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi danGas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku,untuk kebutuhan dalam negen;d) mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasionaluntuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, daninternasional;1Philippe Nonet

Bahwa menurut Philippe Nonet dan Philippe Selznick dalam teorinya hukumResponsif mengemukakan pendapatnya "bahwa hukum yangbaikseharusnya memberikan sesuatu yang lebih dari pada sekedar prosedurhukum, harus berkompeten, dan juga adil, mampu mengenali keinginanpublik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif;4. Menurut pandangan aliran rasa keadilan yang berkembang di lingkunganpara Hakim "bahwa Hakim bukan mulut undangundang, dan juga bukanmulut hukum.

aspek kemanfaatan dan merespon nilainilai hukum danrasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Mahkamah Agungberpendapat seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan menggunakanhukum yang hidup dan berlaku di masyarakat setempat (living law).Pertimbangan ini sejalan dengan konsep hukum modern yang dikemukakanJerome Frank, yaitu to make law more responsive to social needs(membuat hukum menjadi lebin responsif terhadap kebutuhankebutuhansosial) atau yang dalam konsep hukum responsif dari Philippe Nonet

Bahwa konsepsi hukum responsif yang digagas oleh Philipe Nonet danSelznick memberi kemampuan bagi institusi hukum untuk lebih secaramenyeluruh dan cerdas mempertimbangkan faktafakta sosial di manahukum itu berproses dan diaplikasikan, penegak hukum harus diperkayadengan ilmuilmu sosial, hukum tidak hanya rules tetapi juga ada logikalogika yang lain. Ada perspektif ilmu sosial yang harus diperhatikan untukHalaman 26 dari 29 halaman.

Danar menjabat sebagai Mamak Kepala Waris (MKW)dalam kaumnya yang menjabat sebagai MKW adalah Jidir; Bahwa tanah perumahan si Eni pada bagian sebelah Baratnya berbatasdengan tanah Ratna Tonit dan tanah perumahan si Nonet atau Sudasniberbatas dengan jalan dan dibalik jalan adalah tanah perumahan si Piras atauRosni; Bahwa setahu saksi di lokasi obyek perkara dahulu ada pagar dari batangkedondong yaitu tanah yang sekarang ada di lokasi tanah perumahannya siEni;Menimbang, bahwa Terbantah untuk membuktikan

aspek kemanfaatan dan merespon nilainilai hukum danrasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Mahkamah Agungberpendapat seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan menggunakanhukum yang hidup dan berlaku di masyarakat setempat (living law).Pertimbangan ini sejalan dengan konsep hukum modern yang dikemukakanJerome Frank, yaitu to make law more responsive to social needs(membuat hukum menjadi lebin responsif terhadap kebutuhankebutuhansosial) atau yang dalam konsep hukum responsif dari Philippe Nonet

Jawabannya tentu dengan menggunakan kacamata paradigma antropologi,dalam hal ini instrumen hukum seperti pengadilan dan penegak hukumlainnya termasuk kelompok masyarakat harus membacaperaturanperundangundangan dengan nilainilai yang tersirat sebagaimana yangdiungkapkan Nonet dan Selznick. Dalam konteks ini harus membacakonstitusi denganmoral of reading sebagaimana yang diungkapkan olehHalaman 8 dari 62 halaman.

dijelaskannyasecara rinci berapa jumlah hutang dan berapa yang telah dibayar dan berapasisa hutang serta bunga dan denda keterlambatan pembayaran hutangPelawan kepada Terlawan I, maka dengan demikian gugatan Perlawanan inimenjadi kabur dan tidaak jelas.Dengan demikian terbukti gugatan perlawanan Pelawan kabur dan tidak jelas(Obscuur Libel).Berdasarkan uraianuraian tersebut, Terlawan mohon kepada yang MuliaMajelis Hakim dalam perkara ini untuk menyatakan gugatan PerlawananPelawan tidak dapat diterima (NONet

., mengutip Nonet & Selznick,dalam Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, bahwahukum dalam masyarakat dibedakan ke dalam tiga keadaan dasar,yaitu: (1) hukum represif, yaitu hukum sebagai alat kekuasaan represif;Hal. 27 dari 47 hal. putusan No.53.

Pemohon Kasasi telah melaksanakan tugas/bekerjasesuai bidang dan keahlian hingga Proyek Jogging Track selesaipembangunannya tepat waktu) dan masyarakat Bengkulu sudahmenikmatinya hingga saat ini ramai penggunanya;Ajaran hukum responsif/progresif seperti dikumandangkan Bismar Siregar,Satjipto Raharjo, Philipe Nonet dan Philip Zelznick Hukum untuk manusia,hukum untuk kemanusiaan. Hukum untuk memperlancar lajunyapembangunan, bukan untuk menghambat pembangunan.

Penonjolan pada pilihan pertimbangankeadilan prosedural, menjadi pilihan dari suatu masyarakatyang oleh Nonet & Selznick diistilahkan sebagai tipe hukumotonom.

Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUNJKT.dari suatu masyarakat yang oleh Nonet & Selznick diistilahkansebagai tipe hukum otonom. Yang lantas menjadi masalah besar,dan hal itu terlihat dari realitas hukum di Indonesia saat ini, adalahketika prosedur itu dijadikan tujuan. Akibatnya para penegak hukumyang kebetulan korup, menjadikan alasan prosedur sebagai alasanuntuk meringankan hukuman atau bahkan membebaskan terdakwayang membayarnya.

UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 setiap keputusan oleh pejabat ada tiga halyang harus diperhatikan, pertama aspek filosofik, kedua aspek yuridis,ketiga aspek sosiologis, apa yang terjadi, apa yang berkembangperistiwaperistiwa yang terjadi diluar kemampuan harusdipertimbangkan, apabila hal itu tidak dipertimbangkan kondisi sepertiitu maka tidak baik dan menyalahi ketentuan UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 itu sendiri, karena aspek sosiologis itu. sangatberkembang kalau kita kaitkan dengan teorinya Nonet

Penonjolan padapilihan pertimbangan keadilan proseduralmenjadi pilinan dari suatu masyarakatyang oleh Nonet & Selznick diistilankansebagai tipe hukum otonom. Yang lantasmenjadi masalah besar, dan hal itu terlihatdari realitas hukum di Indonesia saat ini,adalah ketika prosedur itu dijadikan tujuan.Akibatnya para penegak hukum yangkebetulan korup, menjadikan alasanprosedur sebagai alasan untukmeringankan hukuman = atau bahkanHalaman 68 dari 149 halaman.

,Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan JucialPrudence), Kencana Jakarta, halaman 478, Tahun 2009,mengemukakan:Paradigma Hakim sekedar terompet undangundang inilah, yangharus dihapuskan dari praktik peradilan kita di Indonesia, jika kitamenginginkan lahirnya putusanputusan yang lebih responsive,meminjam istilah Nonet dan Serlznick, yang dipopulerkan olehSatjipto Raharjo;Yang merupakan desiderata (kebutuhan utama) untuk melakukanreformasi didunia peradilan adalah merubah paradigma legalisticmenjadi

Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil, ia seharusnyamampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadaptercapainya keadilan Subtantif (Philippe Nonet dan Philip Selznick).6. Bahwa menurut pandangan aliran progesif, berpendapat pengadilanprogresif mengikuti maksim, Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknyaBila rakyat adalah hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akanditepis karena yang dibaca adalah katakata dalam Undangundang.

dengan Teori hukum FriedrichCarl von Savigny (1987) yang menyatakan bahwa hukum adalahcerminan jiwa rakyat (volkgeist), menurut Savigny terdapat hubunganorganik antara hukum dengan dengan watak atau karakter suatubangsa, sehingga menurutnya hukum adat (al/adah) yang tumbuh danberkembang dalam rahim jiwa rakyat (volkgeist) harus dipandangsebagai hukum yang sejati; Bahwa untuk merealisir kemaslahatan sebagaimana tujuan utamahukum (maghasid syariah) diatas, hal ini sesuai dengan Teori hukumnyaPhilippe Nonet

Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil, iaseharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmenterhadap tercapainya keadilan Subtantif (Philippe Nonet dan PhilipSelznick).6. Bahwa menurut pandangan aliran progesif, berpendapatpengadilan progresif mengikuti maksim, Hukum adalah untuk rakyatbukan sebaliknya Bila rakyat adalah hukum, apapun yang dipikirkandan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah katakatadalam Undangundang.