Martin Paulus (sebagaimana terlampirdi dalamkronologis), PADA AWALNYA PIHAK MANAJEMEN TELAHMEMBERIKAN OPSI kepada Sdr. Martin Paulus untuk dimutasi ke bagian lainakan tetapi Sdr. Martin Paulus menolaknya, dan atas hal tersebut saat ditanyaapakah Sdr.

kebagian clening service (opsi kedua) ataue Pemohon Kasasi mengundurkan diri (opsi ketiga).Ketiga opsi tersebut diberikan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi karenaadanya kesalahan berat yang dilakukan Pemohon Kasasi serta penurunan kinerjaPemohon Kasasi.Dengan terbuktinya pemberian opsi oleh Termohon Kasasi kepada Penggugat(diakui oleh Termohon Kasasi), telah cukup membuktikan bahwa pengundurandiri Pemohon Kasasi bukan atas kemauan Pemohon Kasasi (murni kemauanPemohon Kasasi).

Namun dikarenakan adanya 3 (tiga) opsi yang diberikanTermohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi . Dimana ketiga opsi tersebut samasekali tidak menguntungkan Pemohon Kasasi.

Khan, bisa saja surat pengunduran diri dibuatdirumah Pemohon Kasasi, lalu dikirimkan kepada Termohon Kasasi.Barangkali jika Majelis Hakim atau kami atau siapapun dia, apabila dihadapkanpada 3 opsi tersebut sebagaimana disampaikan Tergugat kepada Penggugat, kamiyakin dengan terpaksa dan Karena tidak ada pilihan yang lebih baik, maka Majelishakim atau kami atau siapun dia akan memilih mengundurkan diri.

;INDIKASI tekanan/intimidasi dalam pengunduran diri Pemohon Kasasi, sudahada dengan adanya 3 opsi yang disampaikan Termohon Kasasi kepada PemohonKasasi yakni di PHK tanpa pesangon (opsi pertama), dimutasi kebagian cleningservice (opsi kedua) atau Pemohon Kasasi mengundurkan diri (opsi ketiga).Artinya 3 (tiga) opsi tersebut adalah sarana atau bukti adanya indikasi tekanan/intimidasi Termohon Kasasi pada Pemohon Kasasi;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah cukup membuktikan PemohonKasasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Riki Rikardo bin Hirman) dengan Pemohon II (Opsi Atenja Niagara binti Arsan Pardiyanto) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2017 diDesa Kemang Manis, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
4. Membebankan Para Pemohon

Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih tahun 2017 No.Pol DA 1075 WDNoka : MHKM5EA.3JHK047090 Nosin : INRF223327 tanda tangankontrak tanggal 09 Mei 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.2. Toyota Avanza Veloz M/T warna putih tahun 2018 No.Pol DA 1524 WHNoka : MHKM5FA4JKK024025 Nosin : INRF36827 tanda tangankontrak tanggal 03 Agustus 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.3.

Toyota Avanza G M/T warna putih tahun 2019 No.Pol DA 1024 PQ Noka: MHKM5EA3JKK130813 Nosin : 1NRF482471 tanda tangan kontraktanggal 03 Agustus 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.4. Toyota Innova G A/T warna hitam tahun 2019 No.Pol DA 1312 PUNoka : MHFJW8EMO0K2376965 Nosin : 1TRA684632 tanda tangankontrak tanggal 28 November 2019, kontrak per 2 tahun opsi diperpanjang .5.

Honda Jazz RS CVT A/T warna putih tahun 2019 No.Pol DA 1892 PPNoka : MHRGK5860JJ902546 Nosin : 4A91GG4817 tanda tangankontrak tanggal 27 Juli 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.10. Toyota Agya G TRD 1.2 A/T warna merah tahun 2019 No.Pol DA 1201PT Noka : MHKA4GB5JKJ028098 Nosin : 3NRH446160 tanda tangankontrak tanggal 02 Oktober 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.11.

Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih tahun 2017 No.Pol DA 1075 WDNoka : MHKM5EA.3JHK047090 Nosin : INRF223327 tanda tangankontrak tanggal 09 Mei 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.13. Toyota Avanza Veloz M/T warna putih tahun 2018 No.Pol DA 1524 WHNoka : MHKM5FA4JKK024025 Nosin : INRF36827 tanda tangankontrak tanggal 03 Agustus 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.14.

Koreksi Pajak Masukan dari Pelepasan Opsi, Jasa Negosiasi danPengosongan lahan dengan PT Liverpool Indonesia di Kawasan IndustriJababeka Il Blok PP Jl.

IndustriSelatan 4 Cikarang yaitu berdasarkan buku, catatan dan dokumenyang telah Akte Perjanjian Pelepasan Opsi dan PelaksanaanPekerjaan Untuk Pembelian Properti No. 16 Tanggal 11 September2009, dinilai belum cukup untuk membuktikan bahwa PT LiverpoolIndonesia adalah Pemilik hak Opsi atas properti tersebut, hal iniberkaitan dengan tidak adanya Akte atau dokumen pendukunglainnya yang menunjukkan bahwa PT Liverpool Indonesia adalahPemilik Hak Opsi atas properti dari PT Video Display GlassIndonesiab

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Pajak pada halaman 31 yang berbunyi sebagai berikut :pahwa memperhatikan penjelasan kepemilikan hak opsi yaitu hakuntuk membeli property PT Video Display Glass, berdasarkan faktapersidangan Pemohon tidak membuktikan kepemilikan hak opsi itudengan perjanjian antara Pemilik Property yaitu PT Video Display Glassdengan pemilik hak opsi yaitu PT Liverpool Indonesia yang memeganghak

Pihak Kedua adalah perusahaan yang memiliki opsi untukmembeli Properti guna mengembangkan sarana usahanya,namun bersedia untuk melepaskan opsi tersebut kepada PihakPertama berdasarkan syaratsyarat sebagaimana akandisepakati dalam Perjanjian iniPasal 1 Pelepasan Opsi Membeli1.1.Pihak Kedua dengan ini melepaskan kepada Pihak Pertamaopsi untuk membeli Properti, dan Pihak Pertama dengan inimenerima pelepasan opsi tersebut dari Pihak Kedua, dengantunduk pada ketentuanketentuan tersebut dibawah ini1.2.

tiga halsebagai berikut:untuk pelepasan hak opsi membeli tanah;Halaman 13 dari 26 halaman.

Sebagaimana yang tertuang dalam isi perjanjian SGU dengan Opsi Beli Kapal sebagai berikut : Kapal KM CTP Charlie (Perjanjian SGU Kapal dengan Opsi Beli No 14tanggal 15 Januari 2007 ) dalam pasal 9 (Sembilan) mengenai CideraJanji (Wanprestasi ). Kapal KM CTP Bravo (Perjanjian SGU Kapal dengan Opsi Beli No 67tanggal 28 juni 2007 dalam pasal 18 (delapan belas) mengenai lain lain (angka 18.2 mengenai wanprestasi).

Addendum 2 terhadap Perjanjian SGU dengan opsi beli AktaNotaris Ny.

Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha dengan Opsi Beli atas 1(satu) Unit Kapal bernama KM CTP Bravo, dengan nilai pembiayaansebesar USD 7,353,000, berdasarkan: 1) Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal Dengan Opsi Beli KMCTP Bravo No. 67 tanggal 28 Juni 2007 dibuat oleh Notaris NY.Poerbaningsih Adi Warsito, SH; 2) SyaratSyarat Umum Sewa Guna Usaha Kapal Dengan Opsi BeliPerusahaan Perseroan (Persero) PT.

Pasal 9 ayat (1) Syarat Syarat Umum Sewa Guna Usaha KapalDengan Opsi Beli;Selama jangka waktu seva guna usaha kapal dengan opsi beli, kapal sepenuhnya menjadi tanggung jawab lessee serta berada dalam pengavasannya..

atau landasan hukum.Sebab sebagaimana didalilkan Penggugat, bahwa hak opsi tersebut adalahbersumber dari adanya jual beli saham, sementara Para Penggugatmenuntut agar jual beli saham dinyatakan batal demi hukum.

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk melaksanakan danmenerima hak opsi Para Penggugat untuk membeli kembali seluruhsaham PT Karabha Digdaya (in casu Tergugat III);c.

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il (sekarang ParaPemohon Peninjauan Kembali) untuk melaksanakan danmenerima hak opsi Para Penggugat untuk membeli kembaliseluruh saham Tergugat III/PT Karabha Digdaya, dan2.

Sehingga menurut hukum pembuktian yangdipancangkan asas he who assert must proof, berarti ParaPenggugat gagal total untuk membuktikan kebenaran dalil gugatanatau fundamentum petendi yang mendalilkan Para Penggugatmempunyai hak opsi;Akan tetapi meskipun secara nyata dan objektif Para Penggugattidak dapat memenuhi beban wajib bukti (bewijslast, borden ofproof) untuk membuktikan kebenaran dalil hak opsi yang merekaHalaman 73 dari 81 hal. Put.

Namun putusan a quo membuat konstruksipertimbangan yang sungguhsungguh manipulatif yang berbunyiantara lain: Oleh karena dalam putusan Nomor 01/PKPU/1998/PNNiaga.Jkt.Pst., ada tercantum diberikan hak opsi kepada TergugatIll sebagai debitur adalah beralasan juga bahwa Para Penggugatsebagai pemegang saham mempunyai hak opsi;9.4.

., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor diJalan Cimandiri Nomor 1A, Cikini, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 25 Maret 2015;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;LawanSIANAH, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di JalanSukamulya Ill Nomor 42, RT.004/RW.006, Galur Senen, JakartaPusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saepul Tavip danTimbul Siregar, kKeduanya adalah Presiden OPSI dan SekretarisJenderal OPSI, berkantor di Jalan Kavling Nomor 36,RT.002/014, Asem Baris, Kebon Baru, Tebet, Jakarta

Pingkan;Bahwa esok harinya dan beberapa hari kemudian, Penggugat ijin tidakmasuk kerja karena kondisi kesehatannya semakin memburuk dan traumayang mendalam akibat caci maki dari Pak Edi;Bahwa menghadapi situasi yang kalut dan tidak menentu tersebut,Penggugat mengadukan hal ini kepada OPSI dan meminta bantuan OPSIatas permasalahan yang dihadapinya. Lalu Penggugat memberi kuasakepada OPSI pada tanggal 14 Juli 2014;Bahwa pada hari itu juga OPSI berkirim surat kepada pihak manajemen.

Dengandidasari iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baikbaik/musyawarah, Penggugat (dengan didampingi OPSI selaku kuasanya)datang ke kantor Tergugat sesuai waktu yang ditentukan. Namun yangterjadi, justru penolakan Tergugat terhadap keberadaan dan kehadiranOPSI yang mendampingi Penggugat. Tentu saja sebagai kuasa hukumyang memiliki egal standing (berdasarkan surat kuasa), OPSI tidak terimaatas sikap tersebut.

Pertemuan itu tidak mencapai kata sepakat;Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2014 OPSI berkirim surat kepada Tergugatyang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pemanggilan langsungkepada Penggugat (tanpa melalui OPSI) serta penolakan Tergugat terhadapkeberadaan OPSI dalam pertemuan tanggal 25 Juli 2014. OPSI menegaskanbahwa kasusnya dilimpahkan ke Sudinakertrans Jakarta Pusat;Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014.

Namundemikian dengan surat OPSI tanggal 5 Agustus 2014 yang menyatakanbahwa kasus ini sudah menjadi sebuah perselisihan sesungguhnya Tergugatharus menghormati dan mengikuti proses perselisihan tersebut serta tidakHalaman. 7 dari 18 hal.

Dalam hal ini Tergugat memilih opsi ke 1 (Satu), apabila pihak kantorPajak menolak penyetoran pajak dimaksud, maka uang sejumlah Rp.269.226.000, dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat.. Bahwa menindaklanjuti surat Penggugat pada tanggal 15 November 2018yang disampaikan kepada Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalbar perihalpelaksanaan kesepakatan dalam Berita Acara tanggal 11 Oktober 2018 antaraPenggugat dan Tergugat, Pihak Biro Hukum Setda Prov.

Rapat MediasiBahwa Biro Hukum dalam rapat Mediasi terkesan tidak netral, dimanahanya pihak pengadu (Penggugat) yang hanya diberikan kesempatanuntuk menyampaikan opsi, sedangkan pihak Teradu (Tergugat) hanyaboleh memilinh opsi yang disampaikan Pengadu tanpa diberikankesempatan menyampaikan opsi, dan menurut Tergugat opsi yangdisampaikan pengadu secara logika sangatlah tidak masuk akal, sepertiopsi no. 2 isinya Tidak ada harga batu murah, tidak ada pembayarancicil, atau kembalikan batu saya, oleh karena

tidak ada opsi yangmasuk akal sehingga Tergugat memilin opsi no. 1 yang menurutTergugat masih bisa diterima secara logika, selanjutnya opsiopsi daripengadu dituangkan dalam surat Berita Acara Penanganan LayananPengaduan Masyarakat yang dibubuhi materai ditandatanganiPenggugat sebagai Pengadu dan Halisna selaku Direktur Utama PT.Esra Ariyasa Utama sebagai Teradu, Tergugat sebagai Penerima KuasaPT.

Setia Mulia Utama dalam hal ini Penggugat sebagaiKuasanya;Bahwa karena opsi pertama tentang pajak, dimana PT SMU tidak memilikipajak terutang, maka berlaku opsi yang kedua, tetapi sampai sekarangtidak terealisasi;Bahwa saksi tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan pengaduan dariPenggugat tersebut, karena saksi sudah dimutasi ke instansi lain;Bahwa pada pertemuan Penggugat dan Tergugat yang hadir kurang lebih9 (Sembilan) orang;Bahwa benar Berita Acara yang saksi maksudkan adalah benarsebagaimana Surat

Kalbar, ada dibuatkanBerita Acara;Bahwa Surat bukti P1 yang diperlihatkan kepada saksi adalah benarBerita Acara yang saksi maksudkan;Bahwa ada Tiga opsi sebagaimana yang tertuang dalam Berita AcaraPenanganan Pelayanan Pengaduan Masyarakat;Bahwa opsi pertama yang dipilin, karena Tergugat bersikukuh ke masalahpajak yang terutang;Bahwa sampai Saat ini hutang tersebut belum dibayarkan oleh Tergugat;Bahwa menurut saksi, uang yang dituntut olen Penggugat adalah uangmilik Penggugat yang belum dibayarkan

Bagaimana akta jual belibisa ditandatangani dihadapan PPAT oleh pihakpihak padahal pada saat yangbersaman Sertifikat Hak milik atas tanah tersebut masih terpasang hak tanggungan,maka itu "opsi menjual dan opsi membeli" adalah bertentangan dengan syaratobyektif yaitu kausa yang halal atau telah terjadi kausa yang tidak halal atau kausayang terlarang atau kausa yang melanggar larangan, maka itu sepanjang yangberkenaan dengan "opsi menjual dan opsi membeli" adalah nietig (batal) ;Bahwa memang benar

Dengan demikian perjanjian (opsi) tersebut bertentangan denganketentuan Pasal 1 jo. Pasal 2 jo.

PP No. 24 Tahun 1997) atau dibuat secara schijnhandeling,maka dengan demikian Akta Perjanjian No. 73 sepanjang yang berkenaan dengan"opsi menjual dan opsi membeli" tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;11.

Dengandemikian sepanjang yang berkenaan dengan "opsi menjual dan opsi membeli" adalahbatal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan berlaku dan tidak mengikat,karena rumusan/ ketentuan"opsi menjual dan opsi membeli" telah bertentangandengan UUHT (kausa terlarang) ;Bahwa "Droit de suite" baru mempunyai sifat dapat berlaku apabila debitur ciderajanji (vide Andrian Sutedi, S.H.M.H., Hukum Hak Tanggungan, Penerbit SinarGrafika, h. 166).

Dengan ketentuan Pasal ini, maka syarat mutlak untuk adanya "opsi menjualdan opsi membeli" adalah pernyataan wanprestasi dari BRI atas pinjamanuang (pemilik tanah dan hotel pemberi sewa/Tergugat).

Addendum No. 2 tanggal 16 April 2010, terhadap perjanjian sewaguna usaha kapal MT Patriot Bahagia dengan opsi beli akta NotarisNy. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. No.47 tanggal 27 Maret 2009;c. Syaratsyarat umum sewa guna usaha kapal dengan opsi beli ataskapal MT Patriot Bahagia tanggal 27 Maret 2009;3.2. Perjanjian sewa guna usaha kapal dengan opsi beli (Financial Lease)berdasarkan akta Notaris Ny.

16 April 2010, terhadap Perjanjian sewaguna usaha kapal MT Patriot Damai dengan opsi beli, akta NotarisNy.

Perjanjianperjanjian SGU dengan hak/opsi beli dan perjanjianperjanjian accesoir yang dibuat Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 3 diatas, otomatis tidakmempunyai kekuatan hukum lagi (unclaimable) karena kapal yangmerupakan Objek Perjanjian SGU dengan hak/opsi beli telahberalin hak kepemilikannya dari Tergugat kepada Tergugat II(pihak ketiga), padahal perjanjian SGU dengan hak/opsi beli belumberakhir;17.2.

No.47 tanggal 27 Maret 2009;Syaratsyarat umum sewa guna usaha kapal dengan opsi beli ataskapal MT Patriot Bahagia tanggal 27 Maret 2009;Seluruh dokumendokumen perjanjian dan suratsurat yang berkaitandengan Perjanjian sewa guna usaha dengan hak/opsi beli, sertadokumen jaminan kebendaan dan jaminan perusahaan kapal MTPatriot Bahagia dengan opsi beli;Tidak sah, batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat;Menyatakan bahwa perjanjian sewa guna usaha kapal MT.

Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal Dengan Opsi Beli MT Budi tobe renamed KM.

Perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi No 01.100.910.00.121821.6 tanggal 28 Febuari 2013 untuk 1 (satu) unit Komatsu HYD Excavator PC 200-8 Heavy Equipment.2012 No serial C 72017.3. Menyatakan terguggat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat.4.

Menghukum dan memerintahkan tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu HYD Excavator PC 200-8 Heavy Equipment/2012 No seri C 72017 yang merupakan objek perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi No 01.100.910.00.121821.6 tanggal 28 Febuari 2013.6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 616 000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).7. Menolak gugatan penggugat untuk yang lain dan selebihnya.II.

Bahwa dengan tidak memiliki salinan/ copy dari Perjanjian Hak GunaUsaha dengan Hak Opsi tersebut, maka TERGUGAT tidak dapatmelaksanakan segala kewajiban yang harus dilaksanakanTERGUGAT dengan baik dan tidak dapat memperoleh segala hakhak yang seharusnya diperoleh TERGUGAT yang timbulberdasarkan Perjanjian Hak Guna Usaha dengan Hak Opsi tersebut.Akan tetapi sebagai Debitor yang mempunyai itikad baik dalammenjalankan Perjanjian Hak Guna Usaha dengan Hak Opsi tersebut,TERGUGAT tentunya melakukan pembayaran

TERGUGAT TELAH MELAKUKAN KEWAJIBANDENGAN MEMBAYAR CICILAN ATAS 1 (SATU) UNITEXCAVATOR BERDASARKAN PERJANJIAN SEWAGUNA USAHA DENGAN HAK OPSI (SGU)Bahwa walaupun tidak menyimpan/ mengetahui hak dankewajibannya secara jelas berdasarkan Perjanjian sewa GunaUsaha dengan Hak Opsi (SGU) dimana hingga saat ini TERGUGATtidak pernah diberikan salinan dari Perjanjian Sewa Guna Usahadengan Hak Opsi (SGU) oleh PENGGUGAT, TERGUGAT telahmelakukan angsuran terhadap 1 (Satu) unit Komatsu HYD ExcavatorPC2008 Heavy

kepada TERGUGAT membuktikanitikad buruk PENGGUGAT yang tidak ingin TERGUGAT melaksanakanHak Opsi ingin membeli atau memperpanjang masa sewa guna usahasesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian Hak Guna Usahadengan Hak Opsi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Jelas juga telahbertentangan dengan Suatu sebab yang diperkenankan dalam Pasal1320 KUHPerdata.

, lessee dapat melaksanakan hak opsi yang telah disetujuibersama pada permulaan masa sewa guna usaha;Pasal 11:1) Opsi untuk membeli dilakukan dengan melunasipembayaran nilai sisa barang modal yang disewa gunausaha;2) Dalam hal lessee memilih untuk memperpanjang jangkawaktu peranjian sewa guna usaha, maka nilai sisabarang modal yang disewagunausahakan digunakansebagai dasar dalam menetapkan piutang sewa gunausaha;Pasal 12:Dalam hal lessee menggunakan opsi membeli, maka dasarpenyusutannya adalah nilai

Foto copy dari asli Perjanjian Sewa Guna Usahadengan Hak Opsi tanggal 28 Pebruari 2013 antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya diberitanda P.9;10.Foto copy dari asli Rincian Perjanjian Sewa GunaUsaha dengan Hak Opsi tertanggal 28 Pebruari 2013dengan Nomor Perjanjian : 01.100.910.00.121821.6,selanjutnya diberi tanda P.10;11.

Adapun yangdimaksuddengan penyerahan karena perjanjian sewa guna usaha(leasing) adalah penyerahan yang disebabkan oleh perjanjian sewa gunausaha (leasing) dengan hak opsi.

) atau penyerahan JKP (lease back tanpa hak opsi), karenapengaturan atas hal ini telah termaktub dalam Pasal 1A ayat (1) huruf bUU PPN yang mengkategorikan pemindahan penguasaan atas barang(Barang Kena Pajak) dari lessor kepada lessee dalam transaksi leasingdengan hak opsi sebagai termasuk dalam pengertian penyerahanBarang Kena Pajak.

Dalam bagian B.1 pada Surat Edaran tersebut terdapatpenjelasan mengenai perlakuan PPN terhadap jenis transaksi SewaGuna Usaha dengan Hak Opsi yaitu:Perlakuan PPN terhadap SGU dengan hak opsi (finance lease) dalamhal tidak terdapat hubungan istimewa:1.1.Dalam suatu kegiatan SGU dengan hak opsi pada hakekatnyaterdapat 2 macam penyerahan, yaitu penyerahan jasa danpenyerahan barang modal. Ketentuan yang berlaku sehubungandengan kedua jenis penyerahan tersebut adalah:1.1.1.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor S2086/PJ.54/1998tanggai 23 September 1998 tentang PPN atas Sale and lease backdengan Hak Opsi.

(Lessor) kepada Lessee (transaksi lease back dengan hak opsi)termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yang terutang PPN(Pasal 4 huruf a UU PPN), sedangkan penyerahan jasanya (jasaleasing dengan hak opsi) bukan merupakan penyerahan yangdikenakan PPN (Pasal 15 Keputusan Menteri Keuangan NomorKMK1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991).11.

SIMON, Penggugatkeberatan terjadilah perdebatan antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa dalam perdebatan Tergugat dengan emosional, marahmarahdan mengajukan dua opsi kepada Penggugat. Opsi (pertama) Penggugatmenjalankan semua perintah Tergugat. Opsi Il (kedua) Penggugatdiberhentikan;Bahwa Penggugat terhadap pernyataan dari Tergugat untuk memilihOpsi atau Opsi Il, Penggugat menjawab tetap mau bekerja di perusahaanTergugat, tetapi tidak sanggup menjalankan semua perintah Tergugat.

Jadipilin Opsi Il;Bahwa pada tanggal 18 Mei 2010 ini juga, Penggugat dipanggil olehPersonalia atas nama BUDI untuk menandatangani Surat Pengunduran Diri,tetapi Penggugat menolak;Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 Tergugat di telepon oleh Personalia(Sdr. BUDI) dan Sdri. HELEN, supaya Penggugat ke pabrik untuk stockopname dengan Kepala Gudang yang baru.

Zeus Citra International yang timbul dariPerjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi untuk PeralatanNo.LO5J01678D tertanggal 28 Juli 2005 dan Perjanjian Sewa GunaUsaha dengan Hak Opsi untuk Peralatan No. LO6J02568D tertanggal 20Desember 2006, antara Pemohon Pailit dengan PT. Zeus CitraInternational (selanjutnya disebut Perjanjian Sewa Guna Usaha DenganHak Opsi);. Sifat dan/atau substansi dari Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan HakOpsi antara Pemohon Pailit dengan PT. Zeus Citra International.a.

Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi antara PemohonPailit dengan PT. Zeus Citra International;Bahwa sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa Guna UsahaDengan Hak Opsi antara Pemohon Pailit dengan PT.

Zeus CitraInternational harus diperhitungkan oleh Pemohon Pailit sebagaipemenuhan kewajiban pembayaran yang timbul dari PerjanjianSewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi;Bahwa pembayaran kepada Pemohon Pailit oleh PT.

Judex Facti menyederhanakan permasalahan dalam hubunganhukum sewa guna usaha dengan hak opsi menjadi hubunganhukum pinjam meminjam uang;Bahwa Judex Facti telah berusaha menyederhanakanpermasalahan yang timbul dari Perjanjian Sewa Guna UsahaDengan Hak Opsi dalam perkara aquo, dengan menjadikanpermasalahan hubungan hukum sewa guna usaha menjadihubungan hukum pinjam meminjam uang.

Orix Finance Indonesia)";Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut sangat kelirukarena senyatanya hubungan hukum dalam Perjanjian SewaGuna Usaha Dengan Hak Opsi sebagaimana dinyatakandalam Bukti P1 dan P2, serta Bukti TP1 dan TP3, bukanmerupakan hubungan hukum pinjam meminjam uang, akantetapi hubungan hukum sewa guna usaha atas barang denganhak opsi membeli;Hal.39 dari 44 hal.

kepada Penggugat,sedangkan hak opsi adalah hak Penggugat dengan kewajiban untukmelaksanakan BOTnya.

Menurut Penggugat BOT dan opsi adalahmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tinggal membicarakanbersama masalah yang berkaitan dengan pembagian uang pemasukan daritiket.

Bahwa mengenai hak opsi tersebut terdapat perbedaan pendapat sebagaiberikut:1) Menurut Penggugat, hak opsi itu merupakan sesuatu yang tidak dapatdipisahkan dari kewajiban Penggugat untuk =membangun,mengoperasikan dan menyerahkan bangunan Undersea World besertafasilitasnya kepada Tergugat , sehingga dengan menyerahkan bangunanbeserta fasilitas tersebut, Tergugat dengan sendirinya mempunyaikewajiban untuk memenuhi hak opsi yang dimiliki oleh Penggugat.

berdasarPasal 8 ayat (6) dan Pasal 9 ayat (8) (P1) dan hak opsi inilah yangdiabaikan oleh Tergugat .

Hal ini memperkuat dalilPenggugat yang menuntut agar Akta Notaris tersebut (P9) dibatalkan,mengingat kewajiban Penggugat untuk melaksanakan BOT telah terpenuhiakan tetapi hak opsi tidak dipenuhi oleh para Tegugat. Masalah ininampaknya yang tidak dicermati oleh Turut Tergugat.Kenyataannya, bukan hanya penyesatan yang diperankan dan direkayasaTergugat Il kepada Penggugat dalam kesepakatan pelaksanaan opsi.

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK OPSI UNTUK MEMBELIKEMBALI SAHAM DALAM WAKTU 6 BULAN.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka8, 10, 11 dan 13 yang menyatakan Para Penggugat mempunyai hak opsi untukmembeli kembali saham Para Penggugat pada Tergugat I/!

Oleh karenanya dalil Para Penggugatyang menyatakan mempunyai hak opsi tersebut harus ditolak.C.

Oleh karena itu Para Penggugat menuruthukum, bukan pihak yang memiliki Hak Opsi tersebut. Akan tetapisematamata hanya Hak Tergugat Ill.2. Pengertian Hak Opsi menurut hukum.Adapun arti Hak Opsi (option right) adalah: melakukan pilihan.

Tergugat Ill tidak dapat dikualifikasi melakukan PMH dalammempergunakan Hak Opsi dimaksud.Tidak ada dasar hukum Para Penggugat untuk mengatakan TergugatIll melakukan PMH atas alasan karena Tergugat Ill tidakmempergunakan Hak Opsi tersebut dalam jangka waktu yangditentukan.Dailil itu tidak benar dan tidak tepat.

kreditur tidak mengambiltindakan apapun dalam upaya kepailitan;Bahwa yang dimaksud hak opsi adalah suatu pilihan untukpembayaran saham atau uang;Bahwa yang harus patuh dengan adanya hak opsi adalah semuakreditur dalam PKPU;Dalam homologasi ada rencana perdamaian dan rencana perdamaianharus dilaksanakan;Hal. 145 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sele Bahwa amar putusan amat pendek, hak opsi tidak harus tercantumdalam amar putusan ;e Bahwa Rencana perdamaian itu bisa berubahubah.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa angsuran sewa guna usaha dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi Nomor: L09J- 00843A, Nomor: L09J-00844A, Nomor: L09J-01180A dan Nomor: L09J- 01287A sebesar Rp. 376.564.870,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta iima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), sejak putusan perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap; 4.

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatanganiPerjanjianPerjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi UntukKendaraan Bermotor, sebagai berikutPerjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk KendaraanBermotor Nomor: LO9J00843A tertanggal 8 September 2009(selanjutnya disebut sebagai Perjanjian 43A) (BUKTI P3) berikutLampiran Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi UntukKendaraan Bermotor Ketentuan Pembayaran (Schedule) (selanjutnyadisebut sebagai Lampiran Perjanjian 43A) (BUKTI P4), yangditandatangani

LO9J00843A(BUKTI P42) ;13.3.Surat No. 024/COLL/VIII05/2011 tertanggal 9 Agustus 2011, hal:Pemberitahuan Atas Rencana Penjualan BarangBarang Sewa GunaUsaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. LO9J00844A(BUKTI P43); 22202020222 213.4.Surat No. 025/COLL/VIII05/2011 tertanggal 9 Agustus 2011, hal:Pemberitahuan Atas Rencana Penjualan BarangBarang Sewa GunaUsaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No.

Putusan No. 154/Pdt.G/2012/PN.JKT.PSTbukan milik Para Tergugat dan sekaligus dibuat sebagai dasar dibuatnyaPerjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi antara CV. Arief Nusa Rayadengan PT.

Bahwa sebaliknya, in casu perjanjian yang menjadi pokok gugatan adalahperjanjian sewa guna usaha, terlebih memiliki hak opsi, sehingga sangat jauhberbeda akibat hukumnya manakala debitur gagal bayar;5.

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telahmenandatangani PerjanjianPerjanjian Sewa GunaUsaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor,sebagai berikutPerjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk KendaraanBermotor Nomor: LO9J00843A tertanggal 8 September 2009(selanjutnya disebut sebagai Perjanjian 43A) (BUKTI P3, BUKTI T1)berikut Lampiran Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi UntukKendaraan Bermotor Ketentuan Pembayaran (Schedule) (selanjutnyadisebut sebagai Lampiran Perjanjian 43A) (BUKTI P4), yangditandatangani

terdiri dari: Perjanjian sewa guna usaha dengan Hak Opsi untuk peralatan No.

:LO6GO0657D tanggal 09 Juni 2006; (Bukti P3) Perjanjian sewa guna usaha dengan Hak Opsi untuk peralatan No.:LO6GO0520D tanggal 11 Juli 2006; (Bukti P4) Perjanjian sewa guna usaha dengan Hak Opsi untuk peralatan No.:LO6GO1940D tanggal 24 November 2006; (Bukti P5) Perjanjian sewa guna usaha dengan Hak Opsi untuk peralatan No.:LO6L03354D tanggal 19 April 2007; (Bukti P6) Perjanjian sewa guna usaha dengan Hak Opsi untuk peralatan No.

:LO7LO2055D tanggal 18 September 2007; (Bukti P7) Perjanjian sewa guna usaha dengan Hak Opsi untuk peralatan No.:LO7LO3250D tanggal 22 Januari 2008; (Bukti P8) Perjanjian sewa guna usaha dengan Hak Opsi untuk peralatan No.:LO8L02183D tanggal 02 Mel 2008; (Bukti P9) Perjanjian sewa guna usaha dengan Hak Opsi untuk peralatan No.

perjanjian sewa guna usahadengan Hak Opsi untuk peralatan No.: LO6L03354D tanggal19 April 2007; (Bukti P14) ;Pernyataan menjamin dan kesanggupan mengganti rugi(Personal Guarantee) untuk perjanjian sewa guna usahadengan Hak Opsi untuk peralatan No.: LO7LO2055D tanggal18 September 2007; (Bukti P15) pernyataan menjamin dankesanggupan mengganti rugi (Personal Guarantee) untukperjanjian sewa guna usaha dengan Hak Opsi UntukPeralatan No.: LO7LO3250D tanggal 22 lanuari 2008; (BuktiP16) ;Pernyataan menjamin

dan kesanggupan mengganti rugi(Personal Guarantee) untuk Perjanjian sewa guna usahadengan Hak Opsi Untuk Peralatan No.: L08L02183D tanggal02 Mei 2008; (Bukti P17) ;Pernyataan menjamin dan kesanggupan mengganti rugi(Personal Guarantee) untuk perjanjian sewa guna usahadengan Hak Opsi untuk peralatan No.: LO7LO1177D tanggal26 Mei 2008; (Bukti P18)Hal. 3 dari 21 hal.

untukmembeli saham PT Arini dari pemegang saham Lenny Silassebesar 10% dan modal saham USD 1.500.000.Hak Opsi tersebut berlaku 5 bulan terhitung sejak tanggalpertemuan yaitu tanggal 12 Juli 2013 dan daapt dilaksanakansetiap saat apabila ada permintaan oleh Victor Fungkong.Penilaian Harga Saham opsi sebesar USD 1.500.000 didasarkankepada keadaan bahwa PT Arini tidak memiliki hutang maupunkewajiban baik kepada pihak ketiga maupun kepada parapemegang saham.Sebelum Victor Fungkong menyelesaikan opsi

, terdakwa dalamhal ini PT Arini menjamin bahwa sebelum Hak Opsi akandijalankan, saham opsi tersebut tidak dijaminkan kepada pihakmanapun.Apabila PT Arini akan membentuk saham baru, maka pemegangsaham lama akan menjualnya dan Victor Fungkong mempunyaihak terlebih dahulu bersama pemegang saham lainnya.Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor: 173/Pid/2018/PT.DKI.Bahwa dalam pertemuan antara terdakwa dengan Victor Fungkong,telah disampaikan bahwa Victor Fungkong dari PTI IndonesiaDwitama akan menunjuk Perusahaan

Arini dari pemegang sahamLENNY SILAS sebesar 10% dari modal saham senilai USD1,500,000 dengan syarat dan ketentuan :e Hak Opsi tersebut berlaku 5 bulan terhitung sejak tanggalpertemuan ini dan dapat dilaksanakan setiap saat apabiladiminta VICTOR FUNGKONG dan dapatHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor: 173/Pid/2018/PT.DKI.dikompensasikan dengan hutang piutang, yang adaantara VICTOR FUNGKONG dengan PT. Arini.e Penilaian harga Saham Opsi sebesar USD 1,5 jutatersebut didasarkan pada keadaan PT.

.> Sebelum VICTOR FUNGKONG atau perusahaan yangditunjuk menyelesaikan Saham Opsi, maka :e PT. Arini menjamin bahwa sebelum Hak Opsi akandijalankan, Saham Opsi tersebut tidak dijaminkan kepadapihak manapun.e Apabila PT. Arini akan menerbitkan saham baru ataupemegang saham PT.

Arini baru menyerahkanhasil penjualan sebesar USD 42.090 (empat puluh dua ribu sembilanpuluh dolar Amerika), sedangkan MOM tanggal 12 Juli 2013 dan MOMtanggal 29 Juli 2013 hanya kesepakatan berupa opsi untuk mengambilalin saham milik Eunike Henny Silas pada PT.