Sinar Antjol yaitu tentang tidak disediakannya fasilitas P2K3 dan tidakdibentuk tim P2K3, Pasal 31 tentang cuti haid serta Pasal 65 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu pelaksanaanpemberian pekerjaan pada pihak lain yang sudah ada penegasan dari pegawaipengawas Disnaker dengan surat Nomor 057/164/Disnakertrans perihalpenjelasan pelaksanaan pemborongan pekerjaan di PT.

No. 283 K/Pdt.Sus/2010Bahwa pada awalnya hubungan kerja antara PenggugatdR dan TergugatdR adalah seperti hubungan kerja pada umumnya, sampai pada hari Kamistanggal 9 Oktober 2008 jam 15.32 WIB Tergugat dR tertangkap tangan tidurpada saat jam kerja, pada waktu itu sedang diadakan inspeksi oleh bagianpenegak disiplin P2K3;Bahwa tidurnya Tergugat dR pada saat jam kerja dengan tidak memakaiseragam kerja adalah bentuk kecerobohan dan kelalaian dari Tergugat dRsebagai pekerja, yang tentunya sangat merugikan

perhitungan prosentasenya penggantiannya sangattidak jelas dan memakan waktu yang cukup lama serta Tergugat tidakpernah bisa untuk memastikan berapa lamanya waktu penggantian biayaHal. 18 dari 76 hal.Put.Nomor 246 K/Pdt.SusPHI/2015 biaya pengobatan/perawatan kepada Para Penggugat maupun pekerjalainnya;f Bahwa Tergugat sampai sekarang belum dan tidak menerapkanSistem Management Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) danbelum juga melakukan pembentukan Panitia Pembina Keselamatandan Kesehatan Kerja (P2K3

), dimana ketentuan mengenaiKeselamatan dan Kesehatan Kerja jelas sudah diatur dan tetapkansebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 PKB The Batavia Hotel,namun faktanya Tergugat belum juga bersedia untuk membentukPanitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)dimaksud, sehingga jelas bahwa Tergugat telah mengabaikankewajibannya yang bersifat normative tersebut;Dimana menerapkan Sistem Management Keselamatan dan KesehatanKerja (SMK3) dan terbentuknya Panitia Pembina Kesehatan danKeselamatan Kerja

(P2K3) sangatlah penting, karena tanpa adanyaSMK3 dan P2kK3 dilingkungan perusahaan Tergugat maka hal tersebutsangat berdampak buruk terhadap ketenangan dan kenyamanan bekerjabagi Para Penggugat dan seluruh pekerja yang bekerja diperusahaanTergugat mengingat de Rivier Hotel d/h The Batavia Hotel merupakanbangunan yang sudah tua yakni berdiri pada tahun 1995 sehingga usiabangunannya sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun begitu puladengan mesin mesin motor diesel, pesawat uap (boiler) dan instalasiproteksi

Tidak menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan KesehatanKerja (SMK3) dan belum juga membentuk Panitia PembinaHal. 22 dari 76 hal.Put.Nomor 246 K/Pdt.SusPHI/20158.10.Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sesuai ketentuan Pasal 87UU Nomor 13 Tahun 2003 jo BAB III Pasal 3 ayat (1) sub adanr joUU Nomor 1 Tahun 1970 jo Peraturan Pemerintah R.I.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JESSICA JOANA ROSRENY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TIDAK MEMILIKI AHLI K3 UMUM DAN TIDAK MEMBENTUK PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3) DI TEMPAT KERJA;
2. Menjatuhkan pidana kurungan kepada Terdakwa tersebut selama 1 (satu) bulan;

ELJINDO KONSTRUKSI ABADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak Membentuk Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagaimana dalam dakwaan;

Padahal secara jelas UU dikuatkan pula dengan PKB di perusahaanTERGUGAT yang merupakan perusahaan modal asing (Jerman), telahmengamanatkan tim pengawas K3 di perusahaan yang yakni Panitia PembinaKeselamatan dan Kesehatan Kerja (selanjutnya disebut P2K3) yang turut melibatkanperan dari Serikat Pekerja.Peraturan Menaker NOMOR : PER.04/MEN/1987Pasal 2(1) Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu pengusaha atau pengurus wajibmembentuk P2K3.Pasal 3(1) Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan

pekerja yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.Pasal 46 ayat (2) PKB Framas Plastic Technology dengan SPKEPPengusaha bersama serikat pekerja membentuk panitia Pembina keselamatan dankesehatan kerja (P2K3) yang terdiri dari unsutunsur pengusaha dan serikatpekerja.Pajajaran 20 TUNTUTAN PEMENUHAN K3 OLEH PARA PENGGUGAT DIBALAS DENGANPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH TERGUGAT.

RAHMAN LIWE, S.Sos selaku Pegawai NegeriSipil pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Parigi Moutong denganjabatan Kepala Bidang Ketransmigrasian berdasarkan Surat Keputusan BupatiParigi Moutong Nomor : 821.2/40.8/Bag.Orpeg tanggal 25 Juni 2004 dandiangkat menjadi Pemimpin Kagiatan Pembinaan Sosial Budaya, UsahaEkonomi dan RTUPT (P2K3) berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasNakertrans Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 780/01.20/TU tanggal 27Februari 2006, baik secara sendirisendiri maupun

RAHMAN LIWE, S.Sos selaku Pegawai NegeriSipil pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Parigi Moutong denganjabatan kepala bidang Ketransmigrasian berdasarkan Surat Keputusan BupatiParigi Moutong Nomor : 821.2/40.8/Bag.Orpeg tanggal 25 Juni 2004 dandiangkat menjadi Pemimpin Kagiatan Pembinaan Sosial Budaya, UsahaEkonomi dan RTUPT (P2K3) berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasNakertrans Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 780/01.20/TU tanggal 27Februari 2006, baik secara sendirisendiri maupun

No. 46 K /Pdt.Sus/ 2010masa percobaan.Peraturan Perusahaan harus diperbaiki.Belum memiliki buku Akta Pengawasan Ketenagakerjaan.Belum dibentuk P2K3.Belum melakukan kesehatan berkala bagi seluruh tenaga kerja setiap 1tahun sekali.Tidak memberikan fasilitas jemputan bagi selurun tenaga kerja (pernahdiajukan oleh Serikat Pekerja dan dijanjikan akan dipenuhi oleh Tergugatpada bulan Juni 2008).Tidak memberikan fasilitas jaminan kecelakaan diluar jam kerja bagi seluruhtenaga kerja.Terdapat hubungan kerja

Perusahaan tidak mempunyai lembagalembaga hubunganindustrial yang seharusnya dibentuk oleh perusahaan dalam rangkamewujudkan hubungan yang harmonis dan dinamis di perusahaansebagai amanat UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor : 13Tahun 2003 seperti : P2K3, LKS Bipartit, Kopersi Karyawan(Kopkar) maupun Serikat Pekerja (SP);B. Kondisi Kerja yang terjadi di perusahaan :1.

:

Hasnur Citra Terpadu; 62. 1 (satu) eksamplar foto copy yang di legalisir intruksi kerja Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) No. Dokumen : IK-GEN-001, tanggal 1 Desember 2014;63. 1 (satu) eksamplar foto copy yang di legalisir terdiri dari : 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) PT.

Hasnur Citra Terpadu;1 (satu) eksamplar foto copy yang di legalisir intruksi kerja PanitiaPembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) No. Dokumen : IKGEN001, tanggal 1 Desember 2014;1 (satu) eksamplar foto copy yang di legalisirterdiri dari :> 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Tim Penanggulangan KeadaanDarurat (TPKD) PT.

Hasnur Citra Terpadu;1 (satu) eksamplar foto copy yang di legalisir intruksi kerja PanitiaPembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) No. Dokumen :IKGEN001, tanggal 1 Desember 2014;1 (satu) eksamplar foto copy yang di legalisir terdiri dari :> 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Tim PenanggulanganKeadaan Darurat (TPKD) PT.

HCT) pada saat kejadian menjabat sebagaisenior manager selain itu Terdakwa berdasarkan hasil rapat P2K3 (PanitiaPembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) tentang pembentukan TeamPenanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) untuk memenuhi persyaratanISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) juga ditunjuk olehC.PARANTHAMAN selaku Chief Operasional Officer (COO) sebagaiketua Team Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD);Bahwa Terdakwa Ir.

Hasnur Citra Terpadu;51.1 (satu) eksamplar foto copy yang di legalisir intruksi kerja PanitiaPembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) No. Dokumen : IKGEN001, tanggal 1 Desember 2014;52.1 (satu) eksamplar foto copy yang di legalisir terdiri dari :> 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Tim Penanggulangan KeadaanDarurat (TPKD) PT.

Hasnur Citra Terpadu;62.1 (satu) eksamplar foto copy yang di legalisir intruksi kerja PanitiaPembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) No. Dokumen : IKGEN001, tanggal 1 Desember 2014;63.1 (satu) eksamplar foto copy yang di legalisirterdiri dari :> 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Tim Penanggulangan KeadaanDarurat (TPKD) PT.

Membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3);d. Membuat rekomendasi catering dari Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Karawang;e. Merubah status hubungan kerja karyawannya dari Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT) terhadap sejumlah karyawan yang dipekerjakan pada jenispekerjaan yang terus menerus (bagian produksi);Halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 398 K/TUN/20159.10.11.f.

Kesejahteraan karyawan berupapenyediaan air bersih, paket naturapenyediaan P2k3 ;6. Masalah outsorching ;7.

Uang Makansemula =Rp 675.810 Menjadi Rp275.368 =minus Rp400.442/bulan;Atau bila dihitung dalam satuan hari (24 hari kerja/bulan) adalah; Uang Transport semula =Rp42.238,2 Menjadi Rp17.210,5 =minus Rp25.027,6/hari; Uang Makan semula =Rp28.158,7 Menjadi Rp11.473,6 =minus Rp16.685,2/hari;4) Dicabutnya dari jabatan fungsional pada Organisasi P2K3 Penggugat,yang dilakukan oleh Tergugat Tanpa Pemberitahuan Lisan apalagimelalui Surat Penetapan/Surat Keputusan;5) Dicabutnya dari kepengurusan LKS Bipartit

Kesejahteraan Karyawan (meliputi: PaketNatura yang tertunda, Penyediaan air besih, Penyediaan sarana P2K3), 2.Insentif Prestasi Produksi, 3. Pekerja Harian Lepas dan 4. Job Description.Sedangkan untuk 3 (tiga) hal lain belum mencapai kesepakatan yakni: 1.Jamsostek, 2. Kenaikan Tunjangan makan, dan 3. Kenaikan TunjanganTransportasi.

Kumai Sentosa;

Kumai Sentosa;

Sertifikat/Piagam Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dankesehatan Kena (P2K3), Sertifikat Ijin Operasi (SIO) PesawatAngkat/angkut dan Ketel Uap;12. Pelaksanaan Fasilitas Kesejahteraan Buruh;13. Pemeriksa Lokasi Kerja dan Wawancara Karyawan/SerikatPekerja;Bahwa berdasarkan surat tersebut Tergugat mempersiapkan datadatayang akan diperiksa oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

ADEI PLANTATION ANDINDUSTRY Nomor : HK.350/12/dj.Bun.5/I/2002 tanggal 10 Januari2002;e jin Usaha Tetap No : 387/T/Perkebunan/2003 tanggal 15 Oktober 2003;e Surat Pelepasan Kawasan Hutan Nomor : 846/KPTS II/91 tanggal 16November 1991; HGU Nomor : 23 HGU/1993 tanggal 27 Juli 1993;e Amdal 660/Bapedalda/ 2006/I/328 tanggal 17 Oktober 2006;e jin Disnaker (P2K3) Nomor : KPTS.566/DTKTWAS/2016/23 tanggal 29Maret 2016;e Izin Gangguan Usaha (HO) Nomor : 137/BPMP2T/HO/201/5/79 tanggal17 Februari 2015;e Tanda

ADEI PLANTATION AND INDUSTRYNomor : HK.350/12/dj.Bun.5/I/2002 tanggal 10 Januari 2002;e jin Usaha Tetap No : 387/T/Perkebunan/2003 tanggal 15 Oktober 2003;e Surat Pelepasan Kawasan Hutan Nomor : 846/KPTS II/91 tanggal 16November 1991;e HGU Nomor : 23 HGU/1993 tanggal 27 Juli 1993;e Amdal 660/Bapedalda/ 2006/I/328 tanggal 17 Oktober 2006;e jin Disnaker (P2K3) Nomor : KPTS.566/DTKTWAS/2016/23 tanggal 29Maret 2016;e Izin Gangguan Usaha (HO) Nomor : 137/BPMP2T/HO/201/5/79 tanggal17 Februari 2015;e Tanda

ADEI PLANTATION ANDINDUSTRY Nomor : HK.350/12/dj.Bun.5/I/2002 tanggal 10 Januari2002;Ijin Usaha Tetap No : 387/T/Perkebunan/2003 tanggal 15 Oktober 2003;Surat Pelepasan Kawasan Hutan Nomor : 846/KPTS II/91 tanggal 16November 1991;HGU Nomor : 23 HGU/1993 tanggal 27 Juli 1993;Amdal 660/Bapedalda/ 2006/I/328 tanggal 17 Oktober 2006;jin Disnaker (P2K3) Nomor : KPTS.566/DTKTWAS/2016/23 tanggal29 Maret 2016; Izin Gangguan Usaha (HO) Nomor : 137/BPMP2T/HO/201/5/79 tanggal17 Februari 2015;Tanda Daftar Perusahaan

PLANTATION AND INDUSTRY Nomor : HK.350/12/dj.Bun.5/I/2002 tanggalHalaman 128 dari 165 Putusan Nomor190/Pid.B/LH/2020/PN Plw10 Januari 2002, Ijin Usaha Tetap No : 387/T/Perkebunan/2003 tanggal 15 Oktober2003, Surat Pelepasan Kawasan Hutan Nomor : 846/KPTS II/91 tanggal 16November 1991, HGU Nomor : 23 HGU/1993 tanggal 27 Juli 1993, Amdal660/Bapedalda/ 2006/I/328 tanggal 17 Oktober 2006, Ijin Disnaker (P2K3) Nomor :KPTS.566/DTKTWAS/2016/23 tanggal 29 Maret 2016, Izin Gangguan Usaha (HO)Nomor : 137/BPMP2T

bidang Keselamatandan Kesehatan Kerja (K3) dan lisensi petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja;Penetapan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja; Penetapan perhitungan upah dan/atau upah kerja lembur; Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUNBDG10.11.12.13.14.15.Pembinaan Penerapan dan Audit Sistem Manajemen Keselamatan danKesehatan Kerja (SMK3); pembinaan pembentukan dan peningkatanaktivitas Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3

Gamatara Trans Ocean Shipyardmemilki dokumen lingkungan UKL/UPL tahun 2014 dan izin lingkungandari Kantor Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Nomor : 660/01.ILKLH/2014 tanggal 7 Maret 2014, Izin Tempat Penyimpanan Sementara(TPS) bulan September 2016, Penetapan Organisasi P2K3 dari DinasTenaga Kerja Provinsi Jawa Barat;Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 Penyidik PNS KementerianLingkungan Hidup menemukan adanya kegiatan reklamasi/penguruganpada koordinat S 06 42' 22,1" dan E 108 34' 08,3" yang rencananyauntuk