And the victim does not consent thereto).ORS 163.305 mendefinisikan hubungan seksual menyimpang adalahperilaku seksual antara 2 orang atau lebih berupa hubungan antara organseksual dariseseorang dengan mulut atau anus dari orang lain (sexualconduct between persons consisting of contact between the sex organsofone person and the mouth or anus of another).Halaman 22 dari 64 Penetapan Nomor 104/Pid.CEkstradisi/2020/PN Jkt.SelBerdasarkan analisa kami, padanan dari ketentuan dimaksud dalamhukum Indonesia

Pada intinya pasal dimaksud menyebuitkan bahwa setiap orangdilarang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tanggaterhadap orangdalam lingkup rumah tangganya.Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka padanan ketentuan hukum diIndonesia yang sesuai dengan tuduhan 43 dan 44 dimaksud, adalah Pasal5 hurufa jo.

Pada intinya pasal dimaksud menyebutkan bahwa setiap orangdilarang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tanggaterhadap orangdalam lingkup rumah tangganya.Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka padanan ketentuan hukum diIndonesia yang sesuai dengan tuduhan 45 yaitu kejahatan strangulationtersebut adalah Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (4) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga.

kejahatan Tuduhan 43 s.d 44 denganketentuan hukum di Indonesia, maka padanan yang paling mendekati adalahpada Pasal 44 ayat (4) UU KDRT mengenai kekerasan fisik rumah tanggayang tidak menimbulkan penyakit atau halangan bekerja, dimana deliktersebut merupakan jenis delik aduan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal51 dan Pasal 53 UU KDRT.

Dengan demikian tuduhan kejahatan tersebut telahkedaluwarsa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP..Berdasarkan Permohonan Ekstradisi hal. 16 bahwa perbuatan yangdilakukan oleh Gyu Min Lee merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik,sehingga padanan ketentuan hukum di Indonesia yang sesuai dengantuduhan 43844 adalah pasal 5 huruf A jo.

pertama, dengan acarabiasa telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara:1:NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat tinggalSelanjutnya disebutNamaKewarganegaraanPekerjaanTempat tinggalSelanjutnya disebutNamaKewarganegaraanPekerjaanTempat tinggalSelanjutnya disebutMuhammad Ikhsan;Indonesia;Kepala Dusun Bindung Desa Lenteng Barat;Dusun Bindung RT. 01 RW. 01 Desa Lenteng BaratKecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;sR SG AEDES SEER PENGGUGAT ;Asmawi;Indonesia;Kepala Dusun Padenan Desa Lenteng Barat;Dusun Padanan

Hal ini sejalan dengan asas /ex specialist drogat lex generalis,karena larangan melakukan tindakantindakan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 UU tentang Perkebunan memiliki padanan denganperbuatanperbuatan pidana yang diatur dalam KUHP. Larangan melakukanHal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1475 K/Pid.Sus/2010tindakan yang berakibat kerusakan pada kebun dan/atau aset lainnya,padanannya adalah perbuatan pidana pengrusakan dalam KUHP.

Laranganmelakukan tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya usahaperkebunan padanan adalah Pasal 335 ayat (1) ke1 KUHP ;Bahwa, dengan demikian, semestinya dalam pemeriksaan perkara aquo Penuntut Umum harus terlebih dahulu dapat membuktikan bahwa PTPNusantara Ill merupakan pelaku usaha perkebunan yang memiliki izin usahaperkebunan, sehingga PTP Nusantara Ill memiliki kedudukan hukum (/ega/standing) sebagai subjek hukum yang dapat dan harus dilindungi dariperbuatanperbuatan yang melanggar larangan

No. 1458 K/Pid.Sus/201013.14.15.16.specialist drogat lex generalis, Karena larangan melakukan tindakantindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU tentangPerkebunan memiliki padanan dengan perbuatanperbuatan pidanayang diatur dalam KUHP. Larangan melakukan tindakan yangberakibat kerusakan pada kebun dan/atau aset lainnya, padanannyaadalah perbuatan pidana pengrusakan dalam KUHP.

Laranganmelakukan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin, padanannyaperbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51/Prp/1960 tentangLarangan Pemakaian Tanah Tanpa lzin yang Berhak atau Kuasanya.Larangan melakukan tindakan lain yang mengakibatkan terganggunyausaha perkebunan, padanan adalah Pasal 335 ayat (I)ke KUHP ;Bahwa dengan demikian, semestinya dalam pemeriksaan perkara aquo Penuntut Umum harus terlebih dahulu dapat membuktikan bahwaPTP

Tubanan Kembang JeparaJawa Tengah 59453, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding;MELAWAN:SULISTIANAH binti SARNO, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan swasta, tempat kediaman di Padanan RT 001 RW001, Duduksampean Gresik, dalam hal ini memberikan kuasakepada Drs. Kholik, S.H., Mpdi., Advokat/Pengacara, berkantordi JI.

merupakan unsur alternatif dan sebagian kalangan menyatakan bahwayang merupakan unsur alternatif pokok adalah Unsur Barang siapa tanpa hakmemasukkan ke indonesia atau mengeluarkan dari Indonesia sedangan unsurselebihnya adalah unsur pelengkap dan jika meminjam istilan dalam pasalnarkotika disebut pasal keranjang sampah atau pasal karet;Menimbang, bahwa hal ini dikarenakan jika kemudian kita menyatakanbahwa setelah unsur tanpa hak adalah unsur alternatif maka yang menjadipertanyaan adalah apakah padanan

yang tepat terhadap unsur memasukkan keindonesia dan mengapa unsurataumengeluarkan dari indonesia diletakkandibelakang unsur pelengkap tadi jikalau hanya merupakan unsur alternatif sajayang kedudukannya sama dan sejajar dengan unsur lainnya;Menimbang, bahwa jika dikaji lebin dalam tentu unsur memasukkan keindonesia tepat dan logis bila dipadanankan dengan unsur atau mengeluarkandari indonesia sebab padanan kata ini memenuhi syarat kontradiksi ditambahlagi adanya kata atau di depan kata mengeluarkan

Olehnya jikadigabungkan maka bunyi unsurnya menjadi memasukkan ke indonesia ataumengeluarkan dari indonesia;Menimbang, bahwa jika dicermati hal ini tentu lebih logis ketimbangdengan adanya pandangan yang menyamaratakan bahwa setelah unsur tanpahak itu semuanya adalah unsur alternatif sebab tindakan menyamaratakanseperti ini tentu sangat tidak rasional dan apabila semakin dikaji lebin dalammaka semakin menemui kerancuan sebab dari segi arti saja sudah berbedaapalagi dari segi padanan kata yang bersifat

Klaten, di bawah sumpahnya memberikanketerangan sebagai berikut:Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memilikihubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon danTermohon;Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah padatahun 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawangan,Kabupaten Grobogan, saksi hadir di pernikahan Pemohon danTermohon ;Bahwa, saksi mengetahui setelah menikahn Pemohon danTermohon tinggal bersama di awalnya di Grobogan selama 2 bulan,kemudian pindah dan menetap di Padanan

bawah sumpahnya memberikanketerangan sebagai berikut:Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memilikihubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon danTermohon (ketua RT);Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah padatahun 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawangan,Kabupaten Grobogan, saksi hadir di pernikahan Pemohon danTermohon ;Bahwa, saksi mengetahui setelah menikahn Pemohon danTermohon tinggal bersama di awalnya di Grobogan selama 2 bulan,kemudian pindah dan menetap di Padanan

YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkaracerai talak antara :NOVAL VAROM Bin JAYA, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang,pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun TamanRt/Rw: 001/003 Desa Billapora Rebba Kecamatan LentengKabupaten Sumenep, sebagai Pemohon;melawanWAQIATUS SALAMAH Binti SUBHAN, Umur 19 tahun, agama Islam,pendidikan SLTP pekerjaan Petani, tempat kediaman diDusun Padanan

Setelah ayah dari Pemohon meninggal dan ibu dari Pemohon dalamkeadaan sakit, Termohon selalu di telfon oleh orang tua Termohon dan disuruhpulang kerumah orang tua Termohon di Dusun Padanan Desa Lenteng BaratKecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;5.

Hal ini sejalan dengan asas lex specialistdrogat lex generalis, karena larangan melakukan tindakantindakansebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UndangUndang tentangPerkebunan memiliki padanan dengan perbuatanperbuatan pidanayang diatur dalam KUHP. Larangan melakukan tindakan yang berakibatkerusakan pada kebun dan/atau aset lainnya, padanannya adalahperbuatan pidana pengerusakan dalam KUHP.

Laranganmelakukan tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya usahaperkebunan, padanan adalah Pasal 335 ayat (1) ke1 KUHP ;Bahwa dengan demikian, semestinya dalam pemeriksaan perkara a quoPenuntut Umum harus terlebin dahulu dapat membuktikan bahwa PTPNusantara Ill merupakan pelaku usaha perkebunan yang memiliki izinusaha perkebunan, sehingga PTP Nusantara Ill memiliki kedudukanhukum (legal standing) sebagai subjek hukum yang dapat dan harusdilindungi dari perbuatanperbuatan yang melanggar laranganmelakukan

Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orangmerupakan padanan dari unsur barang siapa yang dalam hukum pidana ialahsetiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban atau manusiapribadi (Natuurliike Persoon) sebagai rumusan formil suatu delik yang diaturdalam undangundang;Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga berkaitan dengan elemensubjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensidari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksaanak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain;Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yangbersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskandan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapaunsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa walaupun dalam suatu delik yang di dakwakan tidakterdapat tertulis unsur kesalahan pada padanan

unsur pasalnya maka harusselalu dianggap dan dibuktikan unsur kesengajaan meliputi padanan deliktersebut;Menimbang, bahwa secara umum Kitab UndangUndang Hukum Pidana(KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalamsejarah pembentukan KUHP (Memorie van Toelichting) telah menyaratkankesengajaan adalah willens en wetens atau mengetahui dan menghendakidimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapatdikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatantersebut

Oleh karena itu, penjelasanhanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam normalyang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalambatang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjutdan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

Oleh karenalitu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kataistilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagaisarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkanterjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud;4.

permohonannyamenyatakan alasan utama ingin mengganti nama adalah karenaPemohon merasa kurang percaya diri dengan nama Oneng karenadalam masyarakat sebutan Oneng memiliki konotasi negative yaitumempunyai arti bodoh;Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian denganketerangan saksi Monique, Saksi Rini dan saksi Yadi yang padapokoknya membenarkan keinginan Pemohon untuk mengubah namadikarenakan merasa kurang percaya diri dan malu apabila dipanggilOneng;Menimbang, bahwa pemilihan nama yang baru yaitu Zulaikhamerupakan padanan

lahir di Sambas, tanggal lahir 04071949; Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama LIANG KOK,lahir di Sambas, tanggal lahir 04071949; Bahwa dalam Paspor Pemohon tertulis nama NG LIANG KOK,lahir di Sambas, tanggal lahir 04071949; Bahwa nama tersebut diatas pada pokoknya adalah orang yangsama; Bahwa menurut keterangan Pemohon perbedaan nama yangdimilikinya disebabkan peralihnan identitas kependudukan semulabangsa Tionghoa yang kemudian oleh Pemohon dipadankan dengannama indonesia RUSMAN; Bahwa padanan

Apabila dilakukan tafsir secarasistematis, maka terhadap barang siapa sejatinya tidak merujuk pada suatupengurus atau perwakilan badan hukum sehingga ketentuan dalam Pasal 4tersebut perlu dijabarkan lebih lajut;Menimbang, bahwa apabila dalam peraturan perundangundangan yangbersifat khusus tidak ditemukan suatu padanan arti maka penafsiran terhadapHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Dglparaf KM HA!

HA II suatu kata harus menggunakan padanan pada peraturan perundangundanganyang lebih umum.

syarat materiilsebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangansaksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagaialat bukti;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohonbersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena ituketerangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, saksi 1 dan saksi 2terbukti fakta kejadian sebagai berikut :1.Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikan padaNaN

Padanan Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sesuai dengan KTP Nomor 3527040609890010 atas nama Moh.Yahya,Kartu Keluarga atas nama Moh Yahya , Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-09102017-0158 atas nama Moh.Yahya dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0429/086/VII/2020 atas nama Moh.Yahya dengan Aziseh;

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah padaNaN ....eeeeeeeeeees tanggal ............. DUIAN ....... eee tahun ........... dihadapan pejabat Kantor Urusan AgamaKECAMALAN .......ccecceceeeeeeseeeeeees :3. Keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyahSejak oe tahun... , keduanya sering berselisin danbertengkar masala .............::::sseee ;4.

Pos Indonesia untuk penyalurannya kepada masyarakatlangsung ;Bahwa untuk Pemerintah Kota Depok, departemen departemen penyalurandana kepada masyarakat melalui Kantor Pos Jawa Barat di Bandung yangselanjutnya diberitahukan atau disalurkan ke Kantor Pos Padanan Cibinongkemudian baru diteruskan ke Kantor Pos Sawangan Depok sebagai kantorinduk di Depok ;Bahwa mekanisme penyaluran dana tersebut kepada masyarakat kurangmampu yaitu adanya surat perintah bayar dari Kantor Pos Bandung yangdiberitahukan kepada

Kantor Pos Padanan Cibinong kemudian Kantor PosPadanan Cibinong meneruskan ke Kantor Pos Sawangan Depok,selanjutnya manager pelayanan kantor pos melakukan pencocokkan alokasidana antara besarnya uang dengan jumlah penerima bantuan seperti pantiasuhan, sekolahsekolah, setelah dana tersebut diterima Kantor PosSawangan Depok kemudian disalurkan melalui rekening Tabanas/rekeningGiro Online (GOL) ke masingmasing panti asuhan atau sekolahsekolah,kemudian pihak sekolah maupun pihak panti asuhan melalui

syarat materiilsebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangansaksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagaialat bukti;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohonbersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena ituketerangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, saksi 1 dan saksi 2terbukti fakta kejadian sebagai berikut :iL,Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikan padaNaN

Tentang unsur "Menguasai, membawa, atau mempunyaisenjata penikam atau penusuk" ;Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternative, yaituapabila salah satu komponen dalam unsur ini telah terpenuhi, makadianggap telah membuktikan seluruh unsur yang dimaksud ;Menimbang,bahwa pilihan yang di maksud dalam unsur iniadalah menguasai atau menbawa atau mempunyai, sedangkanpenikaman atau penusuk hanya merupakan padanan kata yangmemiliki arti SamaMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksiSaksi,keterangan