Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) PP No. 122/2015 jo Pasal 1ayat (5) Permenpupr no. 25/2016 jo asal 1 ayat (7) PP No. 122/2015 joPasal 1 ayat (6) Permenpupr No. 25/2016 tersebut di atas, maka IzinPenyelenggaraaan SPAM adalah Izin yang diberikan kepada pihak tertentuuntuk menyelenggarakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakanpengembangan dan pengelolaan sarana dan parasarana yang mengikutiproses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.Dimana sistem penyediaan air tersebut

Bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah objek sengketa sebagaisarana parasarana kegiatan Pendidikan dengan telah membangungedung sekolah Dasar Negeri 1 Selebung Ketangga yang sekarangberganti nama Sekolah Dasar Negeri 1Keruak oleh Tergugat. dan ll,sejak tahun 1955 sampai sekarang ini tanpa pernah adanya pelepasanhak, Konpensasi, ganti rugi ataupun tukar guling dari dulu semasahidupnya Alamrhum Mamigq Kertasih (orang tua para Penggugat) sampaikepada para Penggugat sebagai anakanaknya Alamrhum MamiqKertasih

menyatakan tetap padaketerangannya;3 Drs Faturochmane Bahwa saksi adalah guru pada SMA Ksatria (sebagai Wakil Kurikulum) yang bekerjasejak tahun 1995 sampai dengan sekarang;e Bahwa terdakwa adalah mantan Ketua yayasan Ksatria Lima satu periode 2009e Bahwa yayasan Ksatria Lima satu bergerak di bidang pendidikan dan memilik SMPKsatria, SMK Ksatria dan SMA Ksatrtia;e Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa telah melakukan penyelewengan dana yayasanantara lain dana Tabungan hari tua, Pembangunan sarana dan parasarana

Selanjutnya Pasal 6 ayat (1)berbunyi : Setiap titik reklame di dalam sarana dan parasarana kota sebagaimanadimaksud dalam pasal 5 ayat (2) yang berbunyi titiktitik reklame di dalamsarana.dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal iniadalah titik reklame yang ditetapkan pada :Bahu jalan berm jalan;Shelter bus, jembatan penyebrangan orang (JPO)); Taman kota atau jalur hijau; Pos jaga polisi ;Terminal dan pangkalan angkutan;Gelanggang olah raga dikenakan sewa titik reklame yang

Selanjutnya dalam 6 ayat (1)berbunyi : Setiap titik reklame di dalam sarana dan parasarana kota sebagaimanadimaksud dalam pasal 5 ayat (2) yang berbunyi titiktitik reklame di dalamsarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal iniadalah titik reklame yang ditetapkan pada :a Bahu jalan bermb Shelter bus, jembatan penyebrangan orang (JPO)); c Taman kota atau jalurhijau ;d Pos Jagapolisi ;e Jamkota; f Terminal dan pangkalan angkutan; g Gelanggang olah raga dikenakan sewa

Terhadap obyek sengketa yang merupakan Aset/kekayaanYayasan sah yang sudah dimamfaaatkan, dikelola serta telah dibangun sarannadan parasarana untuk kemaslahatan dan kepentingan Umum.DALAM EKSEPSI :1. Bahwa, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonpensi menolak seluruhdalildalil yang diajukan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi,kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalamjawaban ini.2.

(vide Bukti P14 dan P18) ; Bahwa, berdasarkan halhal tersebut di atas dan setelah TERGUGAT melaksanakan kewajibannya (termasuk membangun jalan beraspal sebagaipenghubung Citra Raya UNESA Middle Ring Road, maka dibuatlah BeritaAcara Serah terima pekerjaan sarana Parasarana jalan dan olah raga antaraTERGUGAT dan TERGUGAT Il No ; 081/HH/ts/XI/2004CPS tanggal 5Dresermber POO, j nnn tr enBahwa, ternyata jika diperhaatikan dalildali dari TERGUGAT tersebut di atasterdapat pertentangan yang nyata khusunya

BudiAgung);Menimbang, bahwa Bukti P4 adalah SHM No. 3807 Kota Malang atasnama Febri Hendrayana seluas + 133.80 M2;Menimbang, bahwa bukti P8 adalah Keterangan Rencana Kota (KRK)No.1263/KRK/IX/2015, yang menerangkan bahwa rumah yang dibeli olehPenggugat dari Pebri Hendarayana pada bukti P4 (atas seluas + 133.80 M2telah diratakan dengan tanah dan dipergunakan untuk akses jalan masuk kePerumahan Cengger Ayam Inside telah diberikan kepada Pemerintah KotaMalang untuk rencana pembangunan parasarana, sarana

Bin Abdullah perintahkan kepada Terdakwa Heri Zuliadi Bin Ramlanuntuk mencairkan 1 (satu) Cek Rp. 6.000.000, untuk biaya perjalanan DinasKabid Sarana dan Parasarana dan (satu) Cek lagi Rp. 6.000.000, untukbiaya ATK kantor;Bahwa pada saat saksi Rusli, S.Pd, M.Si.

Kenongorerjo melalui MUSRENBANG KecamatanBringin adalah Berita Acara Musrenbang, Delegasi Musrenbang,Daftar Hadir Musrenbang serta Usulan perncanaan Pembangunan.Bahwa yang membuat dan mengirimkan permohonan pencairanbantuan keuangan Sarana parasarana pedesaan untuk pembangunanjembatan dan talud di Ds. Kenongorejo Kec. Bringin Kab.

perbuatanmelawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukupsignifikan jumlahnya Rp350.550.000,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratuslima puluh ribu rupiah) dengan alasan dan pertimbanganhukum sebagai berikut: Bahwa sesuai fakta hukum persidangan atas perbuatan TerdakwaRichard Nainggolan selaku Kepala UPT Dinas Pertanian TanamanPangan Holtikultura Kabupaten Indragiri Hulu sekaligus merupakan TimTeknis Bantuan Sosial kegiatan parasarana

Foto copy Surat dari Menteri Terkait Persetujuan IjinPenghapusan Aktiva Tetap Perum Parasarana di Tarakan,(bukti T I17, sesuai dengan foto copynya);18. Foto copy Keputusan Walikota Tarakan tentangPembentukan UPT Tengkayu II, (bukti T IIl18, sesuai denganaslinya);19. Foto copy Peraturan Walikota Tarakan tentangPembentukan UPT Pelabuhan Tengkayu Il, (bukti T II19,sesuai dengan aslinya);20.

Intercon Kebon Jeruk rusak padahal Penggugat sudah membayarbiaya parkir;Bahwa sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara parkir untukmemperbaiki sarana dan parasarana yang dipergunakan sebagai tempatparkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak ada ketentuanperaturan yang membebani Penggugat untuk membayar kerusakan jalanakibat parkir;Dalam Penundaan :Tergugat dengan tegas menolak permohonan Penggugat dalamPenundaan dikarenakan tidak terdapat keadaan yang mendesak yangmengakibatkan kepentingan

lain :Meneliti dan memeriksa setiap barang yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kab.Meneliti kebenaran dan akurasi, data pengadaan barang ;Hasil pemeriksaan dan penelitian pengadaan barangbarang dimaksud dituangkandalan berita Acara Pemeriksaan Barang ;eBahwa prosedur pemeriksaan barang berupa Alat Kesehatan Puskesmas Kelilingoleh Pemeriksa Barang, yaitu :Sebagai pemeriksa barang Tim Pemeriksa diundang oleh Pembantu KuasaPengguna Anggaran Kegiatan Pemeliharaan, Perbaikan dan Pembangunan Saranadan Parasarana

Jember ;Meneliti dan memeriksa prosedur dan dokumentasi administrasibarang ;Meneliti kebenaran dan akurasi, data pengadaan barang ;Hasil pemeriksaan dan penelitian pengadaan barangbarangdimaksud dituangkan dalan berita Acara Pemeriksaan Barang ;Bahwa prosedur pemeriksaan barang berupa Alat KesehatanPuskesmas Keliling oleh Pemeriksa Barang, yaitu :Sebagai pemeriksa barang Tim Pemeriksa diundang oleh PembantuKuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pemeliharaan, Perbaikan danPembangunan Sarana dan Parasarana

., AK, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa sesuai Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara, pasal 1 butir 22 menyebutkan KerugianKeuangan Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga danbarang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai;Bahwa Ahli melakukan penghitungan kerugian kKeuangan Negara padaPembangunan Parasarana Dasar Lingkungan di Gampong Glee PutohKecamatan Jaya (Otsus) Kabupaten Aceh Jaya

Marangkup Lumbantobing ; Bahwa pembangunan pemeliharaan parasarana Jalan Sibabangun PuloPakkat benar telah membuat Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaanpertama dan Surat Berita Acara Serah Terima Akhir =; Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dipersidangan Penuntut Umummengajukanbarang bukti ke persidangan yaitu 1 (satu) set buku DIPA DAK Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0021.0/070.03/11/2006 tanggal 31 Desember 2005 ; 2 (dua) lembar Surat Nomor : S460/Wpb.02/BD.0201/2006, tanggal 30Agustus

Mari Bangun Nusantara ;Bahwa Panitia telang untuk pengadaan sarana dan parasarana air bersihputau Barang Lompo diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPU Kota Makassar.

Mari Bangun Nusantara ;Bahwa Panitia telang untuk pengadaan sarana dan parasarana air bersihputau Barang Lompo diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPU Kota Makassar.

dan juga membawa covid19 kepada keluarga suami/istridan anak, belum lagi tekanan psikologis dari keluarga pasien dibeberapadaerah yang mengambil paksa jenazah pasien, dan tidak mematuhiprotokol kesehatan serta tidak sedikit jenazah perawat ditolakdimakamkan dipemkamaman umum, bahkan dalam menjalankan tugasTERGUGAT Il juga harus mengalami keguguran, namun hal itu tidakmembuat para TERUGAT berhenti berjuang untuk berupaya mengatasipenyebaran COVID19 dan menyebuhkan pasien, meskipun dengan SDMdan parasarana

juga membawa covid19 kepada keluarga suami/istri dan anak, belumlagi tekanan psikologis dari keluarga pasien dibeberapa daerah yangmengambil paksa jenazah pasien, serta tidak mematuhi protocol kesehatan,bahwa tidak sedikit jenazah perawat ditolak dimakamkan dipemkamamanumum, bahkan dalam menjalankan tugas TERGUGAT Il juga harusmengalami keguguran, namun hal itu tidak membuat para TERUGATberhenti berjuang untuk berupaya mengatasi penyebaran COVID19 danmenyebuhkan pasien, meskipun dengan SDM dan parasarana

Heri Zuliadi untuk mencairkan (satu) Cek Rp. 6.000.000, untukbiaya perjalanan Dinas Kabid Sarana dan Parasarana dan (satu) Cek lagi Rp.6.000.000, untuk biaya ATK kantor;Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani 2 (dua) Cek kosong tersebut, terdakwaberkeyakinan Sdr.

Intercon Kebon Jeruk rusak padahal Penggugat sudahmembayar biaya parkir ;Bahwa sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara parkiruntuk memperbaiki sarana dan parasarana yang dipergunakansebagai tempat parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku,dan tidak ada ketentuan peraturan yang membebani Penggugatuntuk membayar kerusakan jalan akibat parkir ;Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat padaangka 2.3. halaman 12 yang menyatakan bahwa Penggugatpernah mengajukan gugatan namun obyek sengketa