Bahwa perbedaan nama tersebut bermula dari sejak Pemohondinobatkan sebagai Pendeta Hindu/ Sulinggih berdasarkan SuratKeputusan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia KapupatenBadung No: 87 / Kep/IV/PHDIK/2010. Tanggal 13 April 2010 ;. Bahwa dengan perbedaan nama tersebut, Pemohon mendapatkankesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi swastamaupun pemerintah ( imigrasi ) guna mengurus paspor ;.

Foto copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keputusan Nomor : 87 /Kep / IV / PHDIK / 2010 tertanggal 13 April 2010 tentang pemberianijin untuk meDiksa ( meDwijati ), atas nama : Made Sukarta, yangdikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia KabupatenBadung , diberi tanda P 7 ;8.

BongayaManuaha ; Bahwa, Pemohon melakukan penegasan nama karena namaPemohon dalam Surat Keterangan Perkawinan dan ljasahHal 5 dari 12 Penetapan Nomor 984/Padt.P/2018/PN DpsPemohon tertulis atas nama Made Sukarta, sedangkan dalamKTP ( Kartu Tanda Penduduk ), KK ( Kartu Keluarga ) dan SuratKeterangan Kelahiran Pemohon tertulis atas nama IDABEGAWAN BONGAYA MANUABA ;Bahwa, nama Pemohon tersebut berbeda karena bermula darisejak Pemohon dinobatkan sebagai Pendeta Hindu / Sulinggihberdasarkan Surat Keputusan dari Parisada

BongayaManuaha ;Bahwa, Pemohon melakukan penegasan nama karena namaPemohon dalam Surat Keterangan Perkawinan dan ljasahPemohon tertulis atas nama Made Sukarta, sedangkan dalamKTP ( Kartu Tanda Penduduk ), KK ( Kartu Keluarga ) dan SuratHal 6 dari 12 Penetapan Nomor 984/Padt.P/2018/PN DpsKeterangan Kelahiran Pemohon tertulis atas nama IDABEGAWAN BONGAYA MANUABA ;Bahwa, nama Pemohon tersebut berbeda karena bermula darisejak Pemohon dinobatkan sebagai Pendeta Hindu / Sulinggihberdasarkan Surat Keputusan dari Parisada

berdasarkan bukti P 4 yaitu berupa foto copySurat Keterangan Nomor : 1475/1 / 1988 tertanggal 24 Oktober 1988, nama Made Sukarta adalah nama pemberian dari orang tua Pemohon ;Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan agarmenetapkan Penegasan nama pemohon yang tercantum dalam identitas dirimilik pemohon dalam dokument Surat Keterangan Perkawinan dan ljasahyang menggunakan I MADE SUKARTA, kemudian setelah Pemohondikukuhkan sebagai Pendeta Hindu / Sulinggih berdasarkan SuratKeputusan dari Parisada

IDA AYU FATMAYUNI
Tergugat:
1.PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA (PHDI) KECAMATAN MATARAM
2.IDA BAGUS GDE SUDIRA
3.WILYSCA SILVIA

Bahwa Pemohon Ni Nengah Tantri dan Komang Etja (Alm) adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agamaHindu di Lingkungan Karang Monjok, Kecamatan Mataram Timur, KotaMataram pada tanggal 11 Juli 1964 sesuai dengan Surat Keterangan No.107/PHDIMtr/VII/2021 dikeluarkan oleh Ketua Parisada Hindu DharmaHalaman 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 234/Padt.P/2021/PN MtrIndonesia Kota Mataram yaitu Made MertaArtha, SH.MH pada tanggal 8September 2021;2.

kepercayaannya itu.Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkanbahwa: Tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.Halaman 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 234/Padt.P/2021/PN MtrMenimbang, bahwa pada petitum kedua, Pemohon pada pokoknyamenginginkan ditetapbkan sahnya perkawinan Ni Nengah Tantri dengan Komang Etja;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P3 yaitu SuratKeterangan dari Parisada

,M.H. pada tanggal 8 September 2021;Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon sudah dilakukanmenurut Tata Cara Adat dan Agama Hindu, maka perkawinan Ni Nengah Tantridengan Komang Etja telah memenuhi unsur Tri Upasaksi yang merupakansyarat sahnya perkawinan menurut Agama Hindu;Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah sahmenurut Agama Hindu, maka bukti Surat bertanda P3 berupa Foto kopi SuratKeterangan Nomor : 107/PHDIMtr/VII/2021 dari Ketua Parisada Hindu DharmaIndonesia Kota Mataram

dan tidak ada yang menyatakan keberatan maka denganpertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapatpermohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinan sebagaimana dalampetitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Pemohon pada pokoknyamenginginkan pencatatan yang sah atas perkawinan yang telah dilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P4 berupa Foto kopi SuratKeterangan Nomor : 107/PHDIMtr/VII/2021 dari Ketua Parisada

Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorangperempuan yang bernama Luh Aman Ariani pada tanggal 10 Juli 2009 yangdilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama MangkuBajra sesuai dengan akta perkawinan pada tanggal 2 Juni 2010 Nomor 1055/K/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Denpasar ;3 Bahwa karena pemohon menikah dengan istri maka pemohon dengankesadaran dan keihklasan memeluk agama Hindu mengikuti istri dan sudahtercatat dalam piagam Parisada

;Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 10 Nopember 1988, Nomor :12.776/Disp/1988, diberi tanda P2;Foto copy Kartu Keluarga tanggal 12052015, Nomor 5171010503120004,diberi tanda P.3. ;4 Foto copy Piagam dari Parisada Dharma Hindu Bali Kota Denpasar, No.157/Sudiwadani/PDHBKD/2009, tanggal 20 Oktober 2009, diberi tanda5 Foto copy Kartu.

dengan Luh Aman Ariani ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa akta kelahiran kemudiandihubungkan dengan fakta persidangan bahwa benar pemohon lahir pada tanggal 7Mei 1982 yang diberi nama Adi Purnawan ;Menimbang, bahwa oleh karena pemohon menikah dengan Luh Aman Arianiyang memeluk agama Hindu, sedangkan pemohon memeluk agama Islam,kemudian pemohon berkeinginan memeluk agama Hindu ; Hal. 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2015/PN DpsMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Piagan Parisada

Mamuju Litara pada tanggal U4 April 2104: Bahwa saksi mengetahui waku dan tempat pelaksanaan pernikahan tersebut karenasebelum acara tersebut diselenggarakan Para Pemohon terlebih dahulu melaporkannyakepada Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHD) Desa Lelejae, Kec. Bulu Taba, Kab.Mamuju Lara; Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, saksi sudah menjadi Pengurus Parisada HinduDharma Indonesia (PHDI) Desa lelejae, Kee. Bulu Taba, Kab.

Mamuju Utara pada tanggal U4 April 2104: Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir dalam acara pernikahan ParaPemohon; Bahwa didalam acara tersebut saksi juga menjadi saksi pernikahan yang mewakil pihakkeluarga Pemohon bersama dengan saksi GEDE YASMARA PUIRA yang mewakili pihakkeluarga Pemohon 2: Bahwa saksi GEDE YASMARA PUTRA adalah Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia(PHO!) Desa Lelejae, Kee. Gulu Taba, Kab.

Foto copy Surat Keterangan Sudhi Wadani Nomor 24/PHDI.Kec.Gerung/ /2019, tanggal 19 Februari 2019 yang di keluarkan oleh Parisada HinduDharma Indonesia(PHDI) Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat,diberi tanda P6;Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut diatas telah dibubuhimeterai yang cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat tersebut diatas, KuasaPemohon juga mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

/G.U/2020, tanggal 20 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh LurahGerung Utara, yang menerangkan bahwa Nama Rabiatul Adawiyah sesuaiE KTP sedangkan pada STTB tertulis Ni Kadek Suhartiningsin adalah satuorang (orang yang sama), diberi tanda P5, Foto copy Surat Keterangan SudhiWadani Nomor 24/PHDI.Kec.Gerung/ /2019, tanggal 19 Februari 2019 yangdikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia(PHDI) Kecamatan GerungKabupaten Lombok Barat, diberi tanda P6 dan 2 (dua) orang saksi bernama Ketut Suanda dan

1973; Bahwa benar Pemohon bermaksud merubah data Pemohon pada dokumenkependudukan Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.5201077112730065 dan KK No. 5201012105180005 yang mana tertulis dataPemohon adalah Rabiatul Adawiyah, Lahir di Sayong Apit Aik pada tanggal31 Desember 1973; Bahwa benar dikarenakan Pemohon dahulu beragama islam dan sekarangtelah memeluk Agama Hindu berdasarkan Surat Keterangan Sudhi WadaniNomor 24/PHDI.Kec.Gerung/ /2019, tanggal 19 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Parisada

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pinandita Bagiyo Hadi pada tanggal 21 Januari 2004 di Parisada Hindu Dharma Surakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0935/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami Isteri sah yang telahmelangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yangHalaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN.Skt.bernama Pinandita Bagiyo Hadi pada 21 Januari 2004 di Parisada HinduDharma Surakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor0935/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 1 Desember 2004;.

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapanpemuka agama Hindu yang bernama Pinandita Bagiyo Hadi pada 21Januari 2004 di Parisada Hindu Dharma Surakarta sebagaimanaKutipan Akta Perkawinan Nomor 0935/2004 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakartatertanggal 1 Desember 2004 putus karena perceraian;3. Menyatakan Hak Asuh Anak bernama Anak Penggugat dan Tergugatyang lahir di Surakarta pada tanggal 1 Februari 2005 berada dalamasuhan Penggugat;4.

RepublikIndonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut : Perkawinanadalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dankepercayaannya sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyatakan : Tiap tiapperkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganPenggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinansecara sah dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pinandita BagiyoHadi pada 21 Januari 2004 di Parisada

) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 Antara suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi Penggugat dihubungkandengan adanya bukti surat yang diajukan pihak Penggugat dapatlah disimpulkanadanya kenyataan sebagai berikut : Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinandihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pinandita Bagiyo Hadipada 21 Januari 2004 di Parisada

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapanpemuka agama Hindu yang bernama Pinandita Bagiyo Hadi pada tanggal21 Januari 2004 di Parisada Hindu Dharma Surakarta sebagaimanaKutipan Akta Perkawinan Nomor 0935/2004 yang dikeluarkan oleh KepalaHalaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN.Skt.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 1Desember 2004, putus karena perceraian ;4.

Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (satu) Dos Sabun Cuci Merek DAIA Putih berisi 12 (dua belas) pcs;Dikembalikan kepada Dewan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sumbawa, untuk dipergunakan bagi kepentingan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI);6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menyatakan Barang Bukti berupa :e 1 (satu) Dos Sabun Cuci Mereek Daia Putih berisi 12 (dua belas) pcs,Dikembalikan kepada Dewan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)Sumbawa, untuk dipergunakan bagi kepentingan Parisada Hindu DharmaIndonesia (PHDI);4.

Menetapkan Barang Bukti berupa :e 1 (satu) Dos Sabun Cuci Merek DAIA Putih berisi 12 (dua belas)pcs,31Dikembalikan kepada Dewan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)Sumbawa, untuk dipergunakan bagi kepentingan Parisada Hindu DharmaIndonesia (PHDI);6.

Gajah Mada Gang Bumiayu 3, RT. 003, RW. 067, KelurahanPagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, serta berdasarkan bukti suratbertanda P3 yaitu Surat Pengesahan Perkawinan dari Parisada Hindu DharmaIndonesia Kecamatan Mataram yang menerangkan bahwa telah adanyaperkawinan tersebut antara Komang Mangku dan Ni Wayan Tambun pada hariJumat tanggal 31 Desember 1965;Halaman 5 dari 9 Penetapan No.463/Pdt.P/2020/PN.MtrMenimbang, bahwa oleh karena daerah tersebut merupakan wilayahhukum Pengadilan Negeri

, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:Tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yangberlaku.Menimbang, bahwa pada petitum kedua, Pemohon pada pokoknyamenginginkan ditetapbkan sahnya perkawinan NI Wayan Tambun dengan Komang Mangku;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P3 berupaFotocopy Surat Pengesahan Perkawinan Nomor: 509/PHDI.KEC.MTR/ IX/2020tanggal 9 September 2020 dari Parisada

Agama bernama : Ida Pedanda Gede Made Pidada;Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon sudah dilakukanmenurut Tata Cara Adat dan Agama Hindu, maka perkawinan Komang Mangkudan Ni Wayan Tambun telah memenuhi unsur Tri Upasaksi yang merupakansyarat sahnya perkawinan menurut Agama Hindu;Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah sah menurutAgama Hindu, maka bukti Surat bertanda P3 berupa Fotocopy Surat PengesahanPerkawinan Nomor: 509/PHDI.KEC.MTR/ IX/2020 tanggal 9 September 2020dari Parisada

menyatakan keberatan maka denganpertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapatpermohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinan sebagaimana dalampetitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Pemohon pada pokoknyamenginginkan pencatatan yang sah atas perkawinan yang telah dilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P3 berupa SuratPengesahan Perkawinan Nomor: 509/PHDI.KEC.MTR/ 1IX/2020 tanggal 9September 2020 dari Parisada

Lantang Bejuh Sari Kelurahan Sesetan,Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan diberi nama panggilan: Nyoman Jefri Mariana sebagaimana tersebut dalam Piagam Nomor:256/SUDI WADANI/PDHBKD/2010 tertanggal 13 Desember 2010, yangdikeluarkan oleh Parisada Dharma Hindu Bali Kota Denpasar; Bahwa Pemohon telah melangsungkankan upacara Sudhi Widhani padahari Kamis tanggal 29 bulan Juli Tahun 2010, Wuku Uye, Icaka 1932 yangdipuput (diupacaral) oleh Rohaniawan Ida pedanda Gede Oka Manuaba diGriya Toko Sanur

sebagaimana tersebut dalam Piagam Sudhi WidhaniNomor: 251/SW/PHDIBALI/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Parisada HinduDharma Indonesia Provinsi Bali tertanggal 14 Desember 2017; Bahwa dengan nama TEGAR ARUNGI, pemberian dari kedua orang tuapemohon tersebut, pemohon merasa sering sakitsakitan juga namaTEGAR ARUNGI tidak sesuai dengan adat Bali dan agama Hindu.Pemohon bermaksud hendak mengganti nama menjadi WAYANBUDIARTA; Bahwa dengan penggantian nama dari TEGAR ARUNGI , menjadi WAYAN BUDIARTA tersebut

Foto copy Piagam Sudhi Widhani, No. 251/SW/PHDIBALI/XII/2017 yang dikeluarkan Parisada Hindu Dharma Indonesia,diberi tanda P5;6. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171010212140003, diberi tandaP6;7. Foto copy Surat keterangan No.5171011003/SUKRT/01/111217/0027 An. Wayan Budiarta, diberi tandaP7;8. Foto copy Piagam Sudhi Widhani, No. 256/SUDI WIDANI/PHDIKD/2010 yang dikeluarkan Parisada Hindu Dharma Indonesia, tanggal13 Desember 2010, diberi tanda P8;9.

Pengadilanyaitu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan ; Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonanganti nama ke Pengadilan karena Pemohon telah berubah agama dariagama Islam menjadi agama Hindu sehingga namanya mau diganti ; Bahwa Pemohon mulai berubah agama dari agama Islam menjadiagama Hindu sejak tahun 2011 namun saksi lupa tanggal dan bulannya ; Bahwa Pemohon sudah melakukan Suddhi Wadani ; Bahwa Pemohon melakukan Suddhi Wadani pada tahun 2011bertempat di kantor Parisada

Pengadilanyaitu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan ;Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonanganti nama ke Pengadilan karena Pemohon telah berubah agama dariagama Islam menjadi agama Hindu sehingga namanya mau diganti ;Bahwa Pemohon mulai berubah agama dari agama Islam menjadiagama Hindu sejak tahun 2011 namun saksi lupa tanggal dan bulannya ;Bahwa Pemohon sudah melakukan Suddhi Wadani ;Bahwa Pemohon melakukan Suddhi Wadani pada tahun 2011bertempat di kantor Parisada

permohonan ganti nama kePengadilan ;Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama kePengadilan karena Pemohon telah berubah agama dari agama Islammenjadi agama Hindu sehingga namanya mau diganti ;Bahwa Pemohon mulai berubah agama dari agama Islam menjadiagama Hindu sejak tanggal 19 Oktober 2011 ;Bahwa Pemohon sudah melakukan Suddhi Wadani ;Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.P/2017/PN Tab Bahwa Pemohon melakukan Suddhi Wadani pada tanggal 19 Oktober2011 bertempat di kantor Parisada

Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) dos berisikan 5 (lima) lusin piring;Dikembalikan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sumbawa untuk dipergunakan kepentingan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI);6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) dos berisikan 5 (lima) lusin piring;Dikembalikan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sumbawa untukdipergunakan kepentingan Parisa Hindu Dharma Indonesia (PHDD);4.

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;De Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) dos berisikan 5 (lima) lusin piring;Dikembalikan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sumbawa untukdipergunakan kepentingan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHD);6.

dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mataramberwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Para Pemohon danbukti surat bertanda P1, P2 yaitu Pemohon dan istrinya yang bernama NiNyoman Yuly bertempat tinggal di Dusun Montong RT. 001, Desa Batu Mekar,Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2020PN MtrKecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, serta berdasarkan bukti suratbertanda P3 yaitu Surat Keterangan Perkawinan dari Parisada

itu.Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkanbahwa: Tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Para Pemohon pada pokoknyamenginginkan ditetapbkan sahnya perkawinan Para Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P3 berupaFotocopy Surat Keterangan Perkawinan Nomor 128/SK/PHDIL/VIII/2020,tanggal 13 Januari 2008 dari Parisada

oleh karena perkawinan Para Pemohon sudahdilakukan menurut Tata Cara Adat dan Agama Hindu, maka perkawinanHalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2020PN Mtr NENGAH KANTUN dan NI NYOMAN YULY telah memenuhi unsur TriUpasaksi yang merupakan syarat sahnya perkawinan menurut Agama Hindu;Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah sahmenurut Agama Hindu, maka bukti Surat bertanda P3 berupa Fotocopy SuratKeterangan Perkawinan Nomor 128/SK/PHDIL/VIII/2020, tanggal 13 Januari2008 dari Parisada

yang menyatakan keberatan maka denganpertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapatpermohonan Para Pemohon untuk mengesahkan perkawinan sebagaimanadalam petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Para Pemohon pada pokoknyamenginginkan pencatatan yang sah atas perkawinan yang telah dilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P3 berupa PerkawinanNomor 128/SK/PHDIL/VIII/2020, tanggal 13 Januari 2008 dari Parisada

Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Surat Perkawinan No.02/PHDI/UP/4/2009 tanggal 27 April 2009 yang dikeluarkan oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Upau,Kabupaten Tabalong Sah dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;---------------------------------4.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yangtelah melangsungkan perkawinan secara Hukum Adat dan HukumAgama Hindu pada tanggal 24 April 2009 di Desa Sei Rumba sesuaiSurat Perkawinan No. 02/PHDI/UP/4/2009 tanggal 27 April 2009yang dikeluarkan oleh Ketua Parisada Hindu Dharma IndonesiaKecamatan Upau,Kabupaten Tabalong;.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara Hukum Adatdan Hukum Agama Hindu sesuai Surat Keterangan Cerai Nomor :01/PHDIUP/III/2016, Tanggal 7 Maret 2016, yang dikeluarkan OlehKetua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan UpauKabupaten Tabalong;"". Bahwa sangatlah jelas bahwa perkawinan antara Penggugat danTergugat memang sudah sepatutnya diputus karena cerai, karenamemang sudah tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat maupunTergugat apabila diteruskan;.

Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimanaSurat Perkawinan No. 02/PHDI/UP/4/2009 tanggal 27 April 2009yang dikeluarkan oleh Ketua Parisada Hindu Dharma IndonesiaKecamatan Upau, Kabupaten Tabalong Sah dan Putus karenaperceraian dengan segala akibat hukumnya ;3.

Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimanaSurat Perkawinan No.02/PHDI/UP/4/2009 tanggal 27 April 2009 yangdikeluarkan oleh Ketua Parisada Hindu Dharma IndonesiaHal.11 dari 13 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Tjg.Kecamatan Upau,Kabupaten Tabalong Sah dan Putus karenaperceraian dengan segala akibat hukumnya;4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini sejumlah Rp. 421.000, (Empat ratus dua puluhSQL FIBUW PUPA) jesse te5.

Bahwa Pemohon Ni Nengah Sartini dan Ketut Suma (Alm)adalah sepasang suami Istri yang telah melangsungkan perkawinansecara agama Hindu di SetelukBatulayar pada tanggal 22 Agustus 1978sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan No. 67/PHDI/SKP/X1I/2021dikeluarkan oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia KecamatanPenetapan No 304/Pdt.P/2021/PN Mtr haltNarmada, Kabupaten Lombok Barat yaitu Komang Sugiartha, SH padatanggal 13 November 2021;2.

Foto Kopi dari Asli Surat Keterangan Perkawinan No.67/PHDI/SKP/X1/2021 antara KETUT SUMA dengan NI NENGAHSARTINI, yang dikelurakan oleh PARISADA HINDU DHARMA INDONESIAKECAMATAN NARMADA, tanggal 13 November 2021, diberi tanda P7;8.

Darmawan dansaksi Ni Made Sudani ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan cermat suratpermohonan Pemohon maka dapat disimpulkan maksud Pemohon adalahagar dinyatakan sah perkawinan Pemohon Ni Nengah Sartini dengan KetutSuma (Alm) yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu diSetelukBatulayar pada tanggal 22 Agustus 1978;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa Surat KeteranganPerkawinan No. 67/PHDI/SKP/X1I/2021 antara KETUT SUMA dengan NINENGAH SARTINI, yang dikelurakan oleh PARISADA

Ind:33/PHD/K/Jw/74 No urt : 7/PHD/K/JWtertanggal : 8 September 1974 atas nama : Suwardi dan Ruminah yangdikeluarkan oleh an Kepala Parisada Hindu Dharma Majelis TertinggiAgama Hindu, Kabupaten Boyolali, diberi tanda P 1 ;Fotocopy Surat Kelahiran No. 474/82/X/2012 atas nama Alipi Suwarditertanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala DesaPilangrejo, Kecamatan Juwangi, diberi tanda P2;Fotocopy Surat Kematian No. 474.3/58/X/2012 tertanggal 11 Oktober2012 atas nama Suwardi, diberi tanda P3;Fotocopy

Pilangrejo, Kecamatan Juwangi dan keterangan 2(dua) orang saksi menjelaskan bahwa Alipi Suwardi adalah sebagai anak dariSuwardi dan Ruminah yang lahir pada tanggal 12 September 1982 di DukuhSembung, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 bahwa Suwardi telahmenikah dengan Ruminah di Boyolali pada tanggal 8 September 1974 yangdilakukan oleh Pinandita/Wasi yang bertugas bernama Karjosukarto,ditandatangani oleh Dit.Urs Agama Hindu atas nama Parisada

Subali Tegessesuai dengan Surat Pengesahan Perkawinan No.148/PHDI.Kec.Mtr/VI/2013tanggal 5 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma IndonesiaKecamatan Mataram ;e Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) oranganak yang masingmasing diberi nama :1 NI LUH FEBRIAN TARI, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 15Pebruari 1999 ;2 I GEDE DENY SANJAYA, lakilaki, lahir di Mataram pada tanggal 26September 2006 ;3.

perbaikan mengenai penulisan nama Pemohon 1 yangsemula tertulis I NYOMAN SUBADA dirubah menjadi I NYOMAN SUBADE,sedangkan uraian posita dan rumusan petitum permohonan tetap dipertahankannya ;Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, Pemohonmengajukan bukti surat berupa :1Foto copy Kartu Keluarga No.5271020906100001 atas nama Kepala KeluargaI Nyoman Subade, diberi tanda P1 ;Asli Surat Pengesahan Perkawinan Nomor : 148/PHDI.KEC.MTR/VI/2013tanggal 5 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pengurus Parisada

Fotocopy Surat Keterangan Pisah Nomor 003/PHDIDMS/VI/2017 tanggal 5 Juni2017 oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Martasari, diberi tanda P4;5.

tidakdikaruniai anak;Bahwa setahu saksi, selain karena tidak dikaruniai anak Penggugat danTergugat ingin bercerai karena Tergugat tidak menerima dipoligami olehPenggugat;Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikansecara kekeluargaan dan oleh Tokoh Keagamaan/adat namun tidak berhasil,Penggugat dan Tergugat tetap sepakat untuk bercerai;Bahwa permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan bersamaTokoh Keagamaan/adat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dihadapan KetuaMajelis Parisada

Hindu Dharma serta pengurus Parisada Hindu Dharma;Bahwa saksi tidak hadir dalam pertemuan tersebut, namun ketua majelismenyampaikan masalah tersebut kepada saksi karena saksi selaku KepalaDesa;Bahwa tokoh adat yang dimaksud adalah PHDI dan disampaikan bahwaPenggugat dan Tergugat telah berpisah/ cerai sehingga secara agama merekatidak bersama lagi;Bahwa setelah berpisah secara adat, Penggugat dan Tergugat datang ke desamelapor dan dibuatkan Surat Pernyataan Kedua Belah Pihak dan diketahuioleh Kepala

dikaruniai anaksehingga Penggugat bermaksud untuk berpoligami tapi Tergugat tidak setuju dankeduanya sepakat untuk bercerai;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tersebut,Penggugat telah mengajukan Surat Keterangan Pisah (bukti P4) yang menyatakanbahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian secara adatdengan alasan karena selama 10 tahun semenjak perkawinannya tidak dikaruniaiketurunan (anak) dan surat tersebut ditandatangani oleh Gusti Nyoman Sukarta,Ketua Parisada

Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Cimahi, pada tanggal 29 Desember 1995 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Agama Hindu Nomor 265/PHDI/JB/XII/1995 tanggal 31 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia, Perkawinan yang sah menurut Agama Hindu dan putus karena perceraian ;-----------------------------------------------------4.

Bahwa~ antara Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkanperkawinan yang sah tanggal 29121995 secara Agama Hindu di Cimahisebagaimana Surat Keterangan kawin Agama Hindu Nomor 265/PHDI/JB/XII/1995 yang dikelauarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia ProvinsiJawa Barat ( foto copy terlampir ) ;2. Bahwa berdasarkan Undang Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat1 : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukummasingmasing agamanya dan kepercayaan3.

Foto copy Surat Keterangan Kawin Agama Hindu Nomor 365/PHDI/JB/XII/1995 tanggal 31 Desember 1995 antara : TERGUGAT denganPENGGUGAT , yang dikeluarkan di Bandung oleh Parisada Hindu DharmaIndonesia, diberi tanda bukti P5 ;6. Foto copy Kartu Keluarga No. 5103010602070294 tanggal 27072009 atasnama Ida Bagus Ketut Ardika, diberi tanda bukti P6 ;7. Foto copy Kartu Keluarga No. 22.05.01.001.204.07/05316, diberi tanda bukti8.

Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan secara Agama Hindu di Cimahi, pada tanggal 29 Desember1995 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Agama Hindu Nomor 265/PHDI/Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2015/PN Dps.JB/XII/1995 tanggal 31 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Parisada HinduDharma Indonesia, Perkawinan yang sah menurut Agama Hindu dan putusKarena: PEFCEralall j=

Bahwa Pemohon adalah Anak ketiga; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untukmerubah namanya; Bahwa Pemohon akan mengganti namanya yangsekarang dari Ni Komang Ayu Surya Sintya Dewi menjadi Gusti Ayu KomangSruya Sintya Dewi; Bahwa Pemohon mengganti namanya karenasetelah dicari dan diteliti silsilan keluarga besar Pemohon, bahwa Pemohonadalah keturunan dari Arya Wang Bang Pinatih berdasarkan paiketan WargaArya Wang Bang Pinatin Kabupaten Jembrana yang telah diupacarai olehPinandita dan disahkan oleh Parisada

Bahwa Pemohon adalah Anak ketiga; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untukmerubah namanya; Bahwa Pemohon akan mengganti namanya yangsekarang dari Ni Komang Ayu Surya Sintya Dewi menjadi Gusti Ayu KomangSruya Sintya Dewi; Bahwa Pemohon mengganti namanya karenasetelah dicari dan diteliti silsilah keluarga besar Pemohon, bahwa Pemohonadalah keturunan dari Arya Wang Bang Pinatih berdasarkan paiketan WargaArya Wang Bang Pinatin Kabupaten Jembrana yang telah diupacarai olehPinandita dan disahkan oleh Parisada

sebagai berikut ; Bahwa Ayah Pemohon bernama Ketut Winer(almarhum) dan ibu Pemohon Ketut Rewes (almarhum); Bahwa Pemohon akan mengganti namanya yangsekarang dari Ni Komang Ayu Surya Sintya Dewimenjadi Gusti Ngurah PutuArdana; Bahwa Pemohon mengganti namanya karenasetelah dicari dan diteliti silsilan keluarga besar Pemohon, bahwa Pemohonadalah keturunan dari Arya Wang Bang Pinatih berdasarkan paiketan WargaArya Wang Bang Pinatin Kabupaten Jembrana yang telah diupacarai olehPinandita dan disahkan oleh Parisada