dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika;Bahwa, penjatuhan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahunsebagaimana yang dikehendaki Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasitentu akan menciptakan terjadinya disparitas pemidanaan;Bahwa, selama ini penghukuman terhadap Terdakwa seperti perkara aquo, pidana penjara hanya ratarata selama 5 (lima) tahun sehingga dianggaptidak adil bijaksana serta dapat menciptakan disparitas pemidanaan apabilahukuman Terdakwa diperberat;Bahwa, untuk menciptakan terjadinya paritas

menguntungkan padanya, pendapatan penjualanbendabenda itu dibagibagi menurut keseimbangan, yaitu menurutbesar kecilnya piutang masingmasing, kecuali apabila di antarayang berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan;o Ketentuan ini merupakan jaminan umum yang timbul dari undangundang yang berlaku umum bagi semua kreditur, sifat umum darihak jaminan diartikan tidak ada perbedaan atau prioritas bagiHalaman 11 dari 19 halaman Perkara Nomor 188/Pdt/2017/PT.M DN.kreditur tertentu. berlaku asas paritas

(vide UUK Pasal 69 ayat (1));28 Bahwa selain itu, tindakan penyitaan yang dilakukan juga dengan sendirinyatelah menghambat hak Para Kreditor untuk memperoleh pemenuhanpiutangnya dari harta Debitor (paritas creditorium), sebagaimana ditentukandalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata;Pasal 1131 KUHPerdata:Segala kebendaan Debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baikyang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggunganuntuk segala perikatannya perseorangan;Pasal 1132

RISTATIISJA SADAR, Sarjana Hukum yang tidak lain adalah debitor pailit ; Bahwa sesuai dengan prnsp PARITAS CREDITORIUM dalam proseskepailitan, dan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata yang menentukan : Segalakebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baikyang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadiTerlawan..........18tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, maka wajar dan patutTerlawan memasukkan asset tersebut dalam daftar harta pailit guna pemberesanlebih

KJM (Krakas Jaya Mandiri) dan PT.DPN(Depan Paritas Nusantara);Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.SusPHI/2018/PN Smrbahwa saksi menerangkan akibat adanya aksi mogok kerja tersebutmasingmasing perusahaan membuat surat edaran kepada seluruhkaryawan yang ikut aksi mogok untuk kembali bekerja;bahwa saksi menerangkan bahwa benar PT.

Yang dikehendaki bukan paritas pidana(parity sentencing) seperti dianut oleh aliran klasik melainkansejauh mana pidana tersebut cukup beralasan atas dasarpedoman pemidanaan;Mardjono Reksodiputro yang mengatakan bahwa Keadilan dankepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kalitidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktikhukum dan apabila dalam penerapannya dalam kejadian konkrit,keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakimsejauh mungkin harus mengutamakan

bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel di Padang dan bangunan pabrik di Jababeka II,Cikarang, yang mana kedua obyek tersebut termasuk dalam boedel/harta pailit PT.Aliga, telah BERTENTANGAN dengan UUK, dan keberadaan sita tersebut telah14menghambat tugas Kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit; (videUUK pasal 69 ayat (1)28 Bahwa selain itu, tindakan penyitaan yang dilakukan juga dengan sendirinya telahmenghambat hak para kreditur untuk memperoleh pemenuhan piutangnya dariharta Debitor (paritas

Sayed merupakanperwujudan dari prinsip paritas pemidanaan yang merupakan esensi dari suatuputusan Hakim;Bahwa perbuatan dan kesalahan Terdakwa tidak sama beratnya denganperbuatan dan kesalahan sdr. Seyed. Terdakwa Mostafa dalam melaksanakantugas dan peran sebagai operator lapangan dan kaki tangan sdr. Haji telahmendapatkan upah dari sdr. Haji. Sedangkan sdr. Seyed sama sekali tidakmendapatkan upah dari sdr. Haji dan tidak kenal dengan sdr.

Nomor 490 K/MIL/2017suatu paritas pemidanaan sebagaimana penegakan hukum padaperadilan umum, sekaligus menghindari terjadinya diskriminasi dalampenegakan hukum (halaman 340);Alasanalasan kasasi Terdakwa:1.Bahwa Memori Kasasi (Pribadi) Terdakwa/Pemohon Kasasi ini merupakansatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Memori Kasasi yang dibuat dandisampaikan oleh Tim Penasihat Hukum, dengan harapan dapat menjadipertimbangan bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara di tingkatKasasi;a.

Ristati Isja Sadar, Sarjana Hukumyang tidak lain adalah debitor pailit;Bahwa sesuai dengan prinsip "paritas creditorium" dalam proses kepailitan, danketentuan Pasal 1131 KUHPerdata yang menentukan "segala kebendaan si berutang,baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yangbaru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatanperseorangan", maka wajar dan patut Terlawan memasukkan asset tersebut dalam daftarharta pailit guna pemberesan lebih lanjut

Penuntut Umum tidaksependapat dengan pidana penjara yang berbeda yang dijatuhkan Judex Facti,menurut Penuntut Umum pidana penjara terhadap para Terdakwa harus sama/seragam;Hal. 51 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017Bahwa permasalahan hukumnya adalah, apakah pidana penjara yangberbeda antara Terdakwa I, Terdakwa Il, Terdakwa Ill dan Terdakwa IVmerupakan bentuk disparitas pidana atau sudah memenuhi rasa keadilanberdasarkan paritas pemidanaan;Bahwa landasan teoritis dan filosofis dalam menentukan

Pertekstilan Ratatex dengan sistem Paritas Creditorium ;Bahwa Terdakwa SOEKOTJO GUNAWAN melanggar Aturan AnggaranDasar PT. Grand Kota Investama khususnya Pasal 11 ayat (3) AktaNotaris SRI WAHYU JATMIKOWATI, SH.

Bahwa Tergugat sampai Tergugat VI menolak keras poin dalil 1632.dan petitum tentang peletakan sita jaminan, dengan argumentasiberikut :Sita Jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara dengantuntutan pembayaran sejumlah uang merupakan perwujudandari asas paritas creditorium serta schuld danhaftungsebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata ;Apabila azasazas tersebut dikaitkan dalil posita 16 yangmeminta agar diletakkan Sita Jaminan terhadap tanah yangdijadikan objek perkara a guo , maka dapat

Bank BNI Tbk tidak melaksanakanPutusan sejak Putusan ini berkekuatan hukumtetap;Bahwa Kedudukan/Peringkat (Paritas Creditorum) Dari ParaKreditor Yang Menjadi Pihak Dalam Gugatan LainLain AquoDan Juga KreditorKreditor Lain Dalam Kepailitan AquoBerbedaBeda, Sehingga Dapat Membuat Kreditor TertentuTidak Akan Mendapatkan Pembagian Dari Hasil PemberesanUang Rp. 31.598.803.604,00.

keuanganNegara sebesar Rp2.491.577.176,00 (dua miliar empat ratus sembilanpuluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enamrupiah);Bahwa Terdakwa Denny Jefrie Kondoy memperoleh keuntungan secaratidak sah atau melawan hukum karena menerima pencairan 100 % tidaksesuai dengan prestasi yang dilakukannya;Bahwa untuk mencegah terjadinya disparitas pidana seharusnyamempertimbangkan pidana penjara yang dijatunkan dalam perkara lainnya(diajukan secara terpisah) sehingga mewujudkan paritas

Prinsip paritas creditorium berarti bahwasemua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidakbergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitur dan barangbarangyang kemudian hari akan dimiliki oleh Debitur terikat kepada penyelesaiankewajiban debitur.

;Bahwa disparitas pemidanaan dalam suatu perkara dapat saja terjadi dantidak dapat dihindari, sepanjang Hakim dapat memberikan alasanpertimbangan yang mendasar, misalnya segi actus reus, mens rea/kesalahan, peran, kewajiban dan tanggungjawab dan sebagainya.Perbedaan dari aspek tersebut dapat mengakibatkan terjadi disparitas.Berbeda halnya apabila berbagai aspek dimaksud di atas setara diantarapelaku maka tidak dibenarkan terjadi disparitas yang mencolok;Bahwa terdapat kesulitan dalam mewujudkan paritas

pemidanaan diIndonesia yaitu belum adanya pedoman pemidanaan atau standarpemidanaan bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara.Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP dan Pasal 8 Ayat (2) UndangUndang Kekuasaan Kehakiman belum dapat menjadi pedoman bagi Hakimuntuk meciptakan paritas pemidanaan.

Nursahid Agus Purwanto, karyawan yakniOperator PT Paritas, memberikan keterangan di bawahsumpah di hadapan Majelis hakim Pengadilan NegeriBalikpapan yang memeriksa perkara perdata ini bahwa padahari Sabtu, tanggal 20 Juni 2015, saksi ditugaskan olehperusahaan tempat dia bekerja, untuk memotong portal atauplang yang menutup jalan Hauling Road II tersebut.Saksi fakta ini juga memberikan keterangan di hadapan Majelishakim yang memeriksa perkara perdata ini bahwa pada saatpembongkaran portal atau plang

Contohnyamisalnya Hakim Pengawas sudah mengesahkan lelang ternyata kemudiandibatalkan oleh pengadilan bukan niaga ini berarti ada 2 putusan yangberbenturan padahal samasama judex pacti.Bahwa kepailitan mirip dengan hukum dagang adalah lex specialisnyadaripada hukum perdata, karena memang sebenarnya hukum kepailitanadalah instrumen hukum untuk menegakkan pasal 1131 KUH Perdata yangkita sebut sebagai asas paritas creditorium kemudian Pasal 1132 KUHPerdata asas Pari Passu Prorata Parte dan turutannya

Bahwa Kedudukan/Peringkat (Paritas Creditorum) dari Para Kreditor yangMenjadi Pihak dalam Gugatan Lain4ain A quo dan juga KreditorKreditorLain dalam Kepailitan Aquo Berbedabeda, sehingga dapat MembuatKreditor Tertentu Tidak Akan Mendapatkan Pembagian dari Hasil PenjualanSHGU 102/Desa Berandang;35.Bahwa hasil penjualan harta pailit dalam obyek perkara a quo, makaKurator wajib membuat Daftar Pembagian atas hasil penjualan objekdalam perkara a quo dan melakukan pembayaran kepada para krediturhasil bersih