Ditemukan 4325784 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-07-2013 — Putus : 21-08-2013 — Upload : 13-01-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 114/Pid.B/2013/PN. KDS Tanggal 21 Agustus 2013 — DARYANTO ALS SITOBIN SATIRUN, Dkk
264 — 169
264 — 169
saksisaksi, dan keterangan terdakwasertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;2Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut :Supaya Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkaraini memutuskan :1 Menyatakan Terdakwa (I) DARYANTO ALS SITO BIN SATIRUN, Terdakwa (ID)MUHAMAD AGUS BIN SATIRUN, Terdakwa (III) NGATENO BIN SADALIT,bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal
Sugeng Sukarno, dokter pada UPT PuskesmasUndaan Kudus dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka memar dikelopak mata kiri dan hidung mimisan yang diakibatkan benda kerastumpul;Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1)KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telahmengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan(eksepsi);Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umummengajukan
Sugeng Sukarno, dokter pada UPT PuskesmasUndaan Kudus dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka memar dikelopak mata kiri dan hidung mimisan yang diakibatkan benda kerastumpul;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang bersifat tunggal, yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsurunsur sebagaiberikut :1 Barang siapa ;2 Dimuka umum;3. Bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang ;4 yang menyebabkan luka;Ad. 1.
pembenaryang dapat menghapuskan pidana, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut umum, serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap diri paraterdakwa, para terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh paraterdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal
membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan halhalyang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa, yaitu :20HalHal yang memberatkan : Perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri (eigenrechting );HalHal yang meringankan :e Para Terdakwa belum pernah dihukum;e Para Terdakwa menyesali perbuataannya dan berjanji untuk tidak mengulanginyalagi;e Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya;Mengingat, ketentuan Pasal
Putus : 28-03-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 918 B/PK/PJK/2023 Tanggal 28 Maret 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KARUNIA CATUR PERKASA
48 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-06-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 781 K/PID.SUS/2018 Tanggal 7 Juni 2018 — WAHYU SOLIN bin NINJAK
143 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badar;Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / Juli 1983;Jenis kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal :Desa Lambada Kemukiman Lamteuba,Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar;Agama : Islam;Pekerjaan : Tani;Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Janthokarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Primair :diatur dan diancam pidana dalam Pasal
114 Ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1eKUHPidana;Dakwaan Subsidiair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriAceh Besar tanggal 31 Oktober 2017 sebagai berikut:Hal. 1 dari 6 hal.
Putusan Nomor 781 K/PID.SUS/2018Menyatakan Terdakwa WAHYU SOLIN bin NINJAK terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan dalam bentuktanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)batang pohon yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimanadalam Dakwaan Primair
Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dipidana penjaraseumur hidup; Keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karenadi dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak tedapat cukup alasan untukmemperberat pidana penjara bagi Terdakwa; Judex Facti sudah tepat dalam hal menjatuhkan pidana penjara karenasecara adil bijaksana mempertimbangkan keadaan memberatkan danmeringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf FKUHAP juncto Pasal 8 Ayat (2) UndangUndang Kekuasaan Kehakiman
114 Ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Hal. 5 dari 6 hal.
Putus : 14-06-2018 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 PK/Pid.Sus/2018 Tanggal 14 Juni 2018 — IMOP SUTOPO, S.E. bin SUDARMAN
311 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
311 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
V RT. 004, KelurahanPringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu Barat,Kabupaten Pringsewu;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa melakukan tindakpidana yang diatur dan diancam pidana dalam:KesatuPrimairSubsidair: Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun
2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;: Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncfo Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP;Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 87 PK/Pid.Sus
/2018AtauKedua : Pasal 9 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncfo Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KotaAgung tanggal 18 Agustus 2014 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Imop Sutopo, S.E. bin
Sudarman terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah secara bersamasama melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair: Pasal 3 juncto Pasal18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imop Sutopo, S.E. bin Sudarmandengan pidana penjara selama 4 (empat
263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2)huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak danputusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30Ayat (83) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004
Register : 04-06-2010 — Putus : 16-08-2010 — Upload : 18-08-2011
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 14-K/PM I-06/AD/Vi/2010 Tanggal 16 Agustus 2010 — Pratu Kuat Supriyadi
701 — 512
701 — 512
BPKB, kemudian saksi IV menjelaskan bahwamobil tersebut adalah milik orang tua saksi (saksi 1)yang minta bantuan kepada terdakwa untuk menjualmobil tersebut namun sampai dengan saat ini uanghasil penjualan mobil tidak pernah diserahkan olehterdakwa kepada saksi , kemudian saksi IV langsungmelaporkan kejadian tersebut ke kantor SubdenpomVi/2 2 Banjarbaru.Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebuttelah memenuhi unsur unsur tindak pidanasebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidanapertama pasal
378 KUHP atau kedua pasal 372 KUHP.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang9Bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkanbahwa benar benar mengerti atas Surat dakwaan yangdidakwakan kepadanya.Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidakmengajukan eksepsi atau Keberatan.Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwamenerangkan mengakui dan membenarkan telah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditurmiliter atas dirinya dengan memberikan keteranganyang disertai dengan uraian yang cukup
5, Pasal 7 dan Pasal 8KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapatdipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana diIndonesia serta mampu bertanggung jawab atasperbuatannya secara hukum.Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua WargaNegara Indonesia termasuk yang berstatus INI, dalamhal subyeknya adalah seorang prajurit INI maka padawaktu). melakukan tindak pidana tersebut harus masihMenimbang34berstatus TNI aktifBerdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwadan alat bukti' lainnya dipersidangan
378 KUHP Pasal 190 ayat (1),(4) UU No 31tahun 1997.
Pasal 26 KUHPM . Serta ketentuan perundanganundangan lain yang bersangkutan.MENGADILIMenyatakan : 1. Terdakwa .Kuat Supriyadi Pratu,Nrp21030242080783 telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: .Penipuan2. Memidana Terdakwa oleh karenaitu. dengan: Pidana Pokok : penjaraselama 9 (sembilan) bulan.menetapkan selama waktuterdakwa = menjalani penahanandikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan.
Putus : 14-03-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/PID.SUS/2018 Tanggal 14 Maret 2018 — RONAWAN SB. SIHIRA, SE Alias RONAL
792 — 662 — Berkekuatan Hukum Tetap
792 — 662 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal lahir >: 29 Tahun/ 11 November 1986;Jenis kelamin > Lakilaki:Kebangsaan > Lakilaki;Tempat tinggal : Kelurahan Leok Kecamatan BiauKabupaten Buol;Agama > Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 07 November 2016 sampai dengan 14 November2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwadengan dakwaan sebagai berikut:PRIMIAR :Diatur dan diancam pidana dalam Pasal
Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Buol tanggal 22 Desember 2016 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa RONAWAN SB.
SIHIRA, SE Alias RONALbersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimanadalam
Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018mengenai pidana penjara pengganti uang pengganti dan status penahananTerdakwa:Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 3 Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor
Register : 18-10-2016 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2305 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 18 Juli 2017 — Senyorita Rosliana, Skm
1448 — 1081 — Berkekuatan Hukum Tetap
1448 — 1081 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah. Sebagai PPK, Terdakwa seharusnya menyiapkan dan menetapkan Harga Penawaran Sendiri ... [Selengkapnya]
Kasih Karunia Kekal sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat(2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Bahwa Penyusunan HPS sebagaimanadimaksud dalam pasal 13 Keppres 80 tahun 2003 tentang PedomanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu bahwa pengguna barang/jasamemiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahliandan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.Bahwa drg.
Nomor 2305 K/Pid.Sus/2016pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan JaksaPenuntut Umum.3.
2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diuabah dan ditambah denganUndangUndang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangundangNomor 31 tahun 1999 Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke KUHP serta Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No 31 tahun 1999,sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No 20 tahun201 tentang perubahan atas UndangUndang No 31 tahun 1999Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 yangdidakwakan
3 jo Pasal 8 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 21 tahun 2001;Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa penerapan terhadap Pasal2 ayat (1) maupun Pasal 3 tidaklan didasarkan pada kedudukan Terdakwa/pelaku melainkan diukur dari kerugian Negara yang terjadi beralasan kerugianNegara pada suatu ketentuan dan signifikan memperkaya diri sendiri makaditerapkan Pasal 2 ayat (1) sedangkan bilamana kerugian Negara kurang dariRp100.000.000,00 (seratus juta maka
Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapatJudex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukantindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum berpendapat tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaiman telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana,keberatan kasasi Penuntut Umum dapat beralasan sebagai berikut :2.
Putus : 29-11-2016 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 775 K/PID/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — BUDI SUSANTO
184 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
184 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
tujuh puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah), denda keterlambatanPPh Pasal 21 tahun 2012 sebesar Rp12.982.107,00 (dua belas jutasedmbilan ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah), PPh Pasal 25Hal. 3 dari 91 hal.
No.775 K/PID/2016pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;ATAUKeduaBahwa mereka Terdakwa 1. Budi Susanto dan 2.
Sinar Jaya Wijaya (vide Bukti T33), sehingga telahmemenuhi Pasal 94 ayat (7) UUPT dan Pasal 111 ayat (7)UUPT,Kemudian Para Pemohon Kasasi tidak lagi menjabatsebagai pemegang saham PT.
, kasasi ataupeninjauan kembali;Penjelasan Pasal 60 UndangUndang Arbitrase disampaikanjuga oleh ahli Dr.
Sinar Jaya Wijaya terbaru, yaituDeny sebagai Direktur dan Edison sebagai Komisaris.Dimana pengangkatan ini sudah dilaksanakan sesuaidengan Pasal 94 ayat (1) UUPT dan Pasal 111 ayat (1)UUPT.
Putus : 20-08-2018 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1154 K/PID.SUS/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 — Ir. Hi. M. DIZA NOVIANDI, M.Sc. bin NIAZIE GANI
205 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
205 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/20181.SUBSIDIAIR: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Bandar Lampung tanggal 28 November 2017 sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa M.
., M.Sc. alias Dinodibebaskan dalam Dakwaan Primair Turut melakukan Tindak PidanaKorupsi dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Primair
Diza Noviandi, S.T., M.Sc. alias Dino terbuktisecara sah dan bersalah Turut melakukan Tindak Pidana Korupsimenyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana sebagaimana
Sus/2018dibandingkan dengan akibat perbuatan Terdakwa, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa Terdakwa terlibat mengendalikan beberapa perusahaan danterlibat aktif dalam proses pengadaan barang sehingga merupakanrekayasa yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf c, d, f, danPasal 6 huruf a dan huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010yang telah mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir denganberlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa dan Pasal
Sus/2018TPK/2018/PT.TJK. tanggal 9 Februari 2018 mengenai pidana penjara danpidana penjara pengganti uang pengganti yang dijatunkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981
Putus : 02-10-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 805 K/Pid/2018 Tanggal 2 Oktober 2018 — YOKI ARLANDO MANALU
122 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agustus 1975;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Kavling DKI, Jalan Cengkir IC Blok F.5Nomor 10, RT. 007/011, Kelurahan PondokKelapa, Kecamatan Duren Sawit, JakartaTimur;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Karyawan Swasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 27November 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri JakartaUtara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Alternatif:KESATU : Pasal
374 KUHP;ATAUKEDUA : Pasal 378 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Utara tanggal 1 Maret 2018 sebagai berikut:Hal. 1 dari 8 hal.
No. 805 K/Pid/2018Menyatakan Terdakwa YOKI ARLANDO MANALU terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidanaPenipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP (dakwaan Kedua);Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan)bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;Menyatakan barang bukti berupa:Disita dari saksi ARIF SAPUTRA YUSUP:1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Net Nomor : 268/SPH/HMII/IV/13 tertanggal 04 April 2013 tentang penjualan alat
Dengan demikian, permohonan kasasi besertadengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan denganCara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi PenuntutUmum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 juncto Pasal 244KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana) terhadap putusanPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1427/Pid.B/2017/PN. Jkt.
Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaantingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaandengan tidak diterapbkannya suatu peraturan hukum atau peraturanhukum tidak diterapbkan sebagaimana mestinya, atau apakah caramengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang, danapakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex
Putus : 28-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3326 B/PK/PJK/2022 Tanggal 28 Juli 2022 — PT SAIPEM INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
159 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
159 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-09-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1990/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 19 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SAPTAGUNA DAYAPRIMA
306 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
306 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1990/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Koreksi Peredaran Usahasebesar Rp29.237.178.000,00 karena uang yang diterima tersebutmerupakan uang muka sebesar 20% dari nilai Kontrak, uang muka bukanmerupakan Penghasilan dan tercatat dalam Neraca;Bahwa terhadap Uang Muka tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilaitelan Pemohon Banding bayar dan laporkan dalam Surat PemberitahuanMasa bulanan dan Pajak Penghasilan Pasal 22 dipungut olehBendaharawan sebagai berikut:Bahwa Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dipungut 10%dari Rp29.237.178.000,00:* Masa Pajak September 2013 dengan Nomor Faktur020.90013.84320459 tanggal 4 September 2013 sebesarRp1.025.617.800,00;* Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2013 dengan NomorFaktur 020.90013.84320458 tanggal 1 Oktober 2013 sebesarRp1.898.100.000,00;Bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 dipungut 1.5% = dariRp29.237.178.000,00: Pajak Penghasilan Pasal 22 dipungut Bendaharawan sebesarRp153.842.670,00 Masa Pajak September
2013: Pajak Penghasilan Pasal 22 dipungut Bendaharawan sebesarRp284.715.000,00 Masa Pajak Oktober 2013;Bahwa selain itu, demi kelancaran proses banding Pemohon Bandingbersedia menghadiri persidangan untuk menyampaikan datadata dandokumen lain, serta keterangan yang diperlukan agar banding yangPemohon Banding ajukan dapat diterima;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 Januari 2017;Halaman 2 dari 9 halaman.
menjadi sebagai berikut: Uraian (Rp)Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto 0,00Penghasilan Bruto atau Laba Bruto 0,00Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha 1.256.151.585,00Penghasilan Neto Dalam Negeri (1.256.151.585,00)Penghasilan Dari Luar Usaha 16.157.870,00Jumlah Penghasilan Neto (1.235.907.608,00)Penghasilan Kena Pajak (1.235.907.608,00)Jumlah PPh Terutang 0,00Pajak Yang Dapat Dikreditkan 449.965.125,00Jumlah PPh Yang Kurang/(Lebih) Dibayar (449.965.125,00)Sanksi Administrasi Bunga Pasal
29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4 dan Pasal 11 ayat (2) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;b.
Putus : 25-09-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1090 K/Pid/2023 Tanggal 25 September 2023 — SUKO SUTRISNO
158 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-05-2017 — Upload : 17-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 772 K/PID.SUS/2017 Tanggal 5 Mei 2017 — MOH. SELI Alias TOPAN Bin HADIR
186 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
186 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
SELI Alias TOPAN Bin HADIR pada hariJumat tanggal 23 Oktober 2015, sekitar jam 13.30 WIB, atau setidaktidaknyapada bulan Oktober 2015 atau setidaktidaknya dalam tahun 2015 bertempat diPerumahan Griya Amarta Permai Blok Z07 dan blok V08 RT 001 RW 005Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo atau setidaktidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Sidoarjo, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, sebagian besarsaksisaksi bertempat tinggal di Surabaya dan
SELI Alias TOPAN Bin HADIR pada hariJumat tanggal 23 Oktober 2015, sekitar jam 13.30 Wib, atau setidak tidaknyapada bulan Oktober 2015 atau setidaktidaknya dalam tahun 2015 bertempat diPerumahan Griya Amarta Permai Blok Z07 dan blok V08 RT 001 RW 005Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidak tidaknyadi suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSidoarjo, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal di Surabaya dan
Nomor 772 K/Pid.Sus/2017dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan KESATU;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama SEUMURHIDUP:Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis sabusabu seberat 96 (Sembilanpuluh enam) gram beserta pembungkusnya; 4 (empat) bungkus Narkotika Jenis sabusabu berat keseluruhan 1.983(seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga) gram besertapembungkusnya; 17 (tujun
Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum hanya menyangkut berat ringannyapemidanaan yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tetap sepertitututannya pidana penjara seumur hidup, alasan semacam itu tidak dapatdibenarkan karena berat ringannya pemidanaan adalah wewenang JudexFacti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali Judex Factimenjatuhkan pidana dibawah minimum khusus atau di atas maksimum yangditentukan dalam Pasal dakwaan yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di
atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutharus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UndangUndang No. 35 Tahun 2009,UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981,UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No
Putus : 29-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2394/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 — PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
236 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
236 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan batal demi hukum atas Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP1446/WPJ.03/2015 tanggal 3 November 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB Nomor00010/203/10/313/14 tanggal 21 Agustus 2014 tentang PPh Pasal 23Masa Pajak Desember 2010 sebesar Rp35.349.936.228,00;c.
PPh Pasal 23 yang Terutang Rp 2.808.174.9793. Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah Rp 0b. Setoran masa Rp 2.808.174.979c. STP (pokok kurang bayar) Rp 0d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak Rp 0e. Lainlain Rp 0f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak Rp 0g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (atb+c+d+e+f) Rp 2.808.174.9794. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (23.g) Rp 05. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0Halaman 5 dari 8 halaman.
Bunga Pasal 13 (5) KUP Rp 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP Rp 0e. Jumlah sanksi administrasi (atb+c+d) Rp 06. Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar Rp 0(4+5.e)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89478/PP/M.VIA/12/2017, tanggal 28 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
Putus : 19-09-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2025/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 19 September 2018 — BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
329 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
329 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Perbedaan Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) UU PPh atasBranch Profit Tax dimana Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) UU PPh atasBrach Profit Tax menurut Terbanding (Sekarang Termohon PeninjauanKembali) adalah sebesar 20% sedangkan menurut Pemohon Banding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) adalah sebesar 10% dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon
PeninjauanKembali dinubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa perlakuan atas PerbedaanTarif PPh Pasal 26 ayat (4) UU PPh atas Branch Profit Tax dimana TarifPPh Pasal 26 ayat (4) UU PPh atas Branch Profit Tax sebesar 20% danoleh Pemohon Banding sebesar 10% yang secara yuridis fiskal telahdilakukan pemeriksaan, pengujian
1339 dan Pasal 1347 KUH Perdata, dimanakebiasaan hanya dapat diberlakukan bila ditentukan dan dirujuk secarategas oleh UndangUndang.
Putusan Nomor 2025/B/PK/Pjk/2018yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Perjanjian KontrakKarya juncto Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (4) serta Pasal 32A dan Pasal33A ayat (3 dan 4) UndangUndang Pajak Penghasilan junctoUndangUndang Nomor 1 Tahun 1967 juncto Penjelasan Pasal 13UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasionaljuncto Vienna Convention, juncto
Pasal 38 Piagam MahkamahInternasional juncto Pasal 10 ayat (8) P3B Indonesia Belanda juncto$604/MK/017/1998;b.
Putus : 26-01-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 26 Januari 2022 — YAHSER alias SAMSIR alias WAK SIR
150 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
150 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2162/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 24 Juni 2020 — PT SUMBER SUBUR SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
356 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
356 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor00018/240/15/018/17 tanggal 08 September 2017 Masa Pajak Januari 2015atas nama PT Sumber Subur Sejatii; NPWP 03.205.423.1018.000,beralamat di BEI Tower Lot. 15 R.1502, JI.
Putusan Nomor 2162/B/PK/Pjk/2010tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari 2015Nomor: 00018/240/15/018/17 tanggal 08 September 2017 atas nama: PTSumber Subur Sejati, NPWP: 03.205.423.1018.000; danMembatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa PajakJanuari 2015 Nomor: 00018/240/15/018/17 tanggal 08 September 2017atas nama: PT Sumber Subur Sejati
, NPWP: 03.205.423.1018.000 yangditerbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua;danMenetapkan bahwa kewajiban pajak yang masih harus dibayar terkaitPajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari 2015menurut Pemohonan Peninjauan Kembali, semula Pemohon Bandingadalah NIHIL, dengan perhitungan sebagai berikut: No.JUMLAH dalamRupiahKETERANGAN Dasar Pengenaan Pajak PPh Final Ps. 4 ayat (2) NIHIL PPh terutang NIHIL Sanksi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP NIHIL Jumlah Pajak Yang
Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupaKoreksi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)sebesar Rp641.169.545,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkanfakta, buktiobukti dan penerapan hukum serta diputus denganHalaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2162/B/PK/Pjk/2010kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar.
29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan jo Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Pajak Penghasilan;bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun
Putus : 24-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2164/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 24 Juni 2020 — PT SUMBER SUBUR SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
369 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
369 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2164/B/PK/Pjk/2010tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari 2016Nomor: 00018/240/16/018/17 tanggal 08 September 2017 atas nama: PTSumber Subur Sejati, NPWP: 03.205.423.1018.000; dan3.
Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa PajakJanuari 2016 Nomor: 00018/240/16/018/17 tanggal 08 September 2017atas nama: PT Sumber Subur Sejati, NPWP: 03.205.423.1018.000 yangditerbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua;dan4.
Menetapkan bahwa kewajiban pajak yang masih harus dibayar terkaitPajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari 2016menurut Pemohonan Peninjauan Kembali, semula Pemohon Bandingadalah NIHIL, dengan perhitungan sebagai berikut: JUMLAHNo. KETERANGANdalam Rupiah1 Dasar Pengenaan Pajak PPh Final Ps. 4 ayat (2) NIHIL2 PPh terutang NIHIL3 Sanksi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP NIHILJumlah Pajak Yang Masih Harus dibayar NIHIL 5.
Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupaKoreksi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)sebesar Rp334.037.600,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkanfakta, buktiobukti dan penerapan hukum serta diputus denganHalaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2164/B/PK/Pjk/2010kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar.
29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Pajak Penghasilan;bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor
Putus : 24-06-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 151/PID.B/2014/PN SBG Tanggal 24 Juni 2014 — ALOSIUS ASRAGA ALS CHARLES ;
910 — 499
910 — 499
Sibolga selanjutnya ke Kabupaten Tapanuli Selatan dan KotaPadang Sidempuan dan tidak kembali lagi ke lapangan futsal untuk mengembalikanHalaman 3 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2014/PN SBGsepeda motor tersebut kepada Aris Anderson Pakpahan maupun kepada MardianaManalu selaku pemilik sepeda motor tersebut.Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Mardiana Manalu mengalami kerugiankurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,(tiga belas juta rupiah) ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal
sebesar Rp.400.000,(empat ratus riburupiah) ke Kampung Kelapa Kelurahan Pancuran Gerobak Kota Sibolga selanjutnya keKabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidempuan dan tidak mengembalikansepeda motor tersebut kepada Aris Anderson Pakpahan maupun kepada MardianaManalu selaku pemilik sepeda motor tersebut.Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Mardiana Manalu mengalami kerugiankurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,(tiga belas juta rupiah) ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal
dan menyesal serta berjanji tidak akanmengulanginya lagi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Keduasebagaimana diatur dalam Pasal
Sibolgaselanjutnya ke Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidempuan dan tidakkembali lagi ke lapangan futsal serta tidak pulang kerumah Mardiana Manalu ;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsurke2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum suatu barang yangsebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, Barang itu ada dalam tangannyabukan Karena kejahatan telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal
Perbuatan itu sendiri ;Keadaan yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selamapersidangan ;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya ;e Terdakwa belum menjual sepeda motor saksi korban sehingga sepeda motormilik korban dapat dikembalikan kepada pemiliknya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan, Pasal