M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Suiyanto Lamaelu Bin Lamaelu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rostini Sitania Binti Hasan Sitania) di depan sidang Pegadilan Agama Labuha ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pegadilan Agama Labuha untuk mengirim salinan

oleh suatu halangan yangsah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonpada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagidan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;Putusan Nomor 82/Pdt.G/2017/PA.Lbh.Halaman 6 dari 11 halamanMenimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangantanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap kepersidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pegadilan

Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakimtetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalildalilpermohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yangmenggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon berdomisilidi wilayah yurisdiksi Pegadilan Agama Labuha, oleh karena itu Sesuai pasal 73ayat

(1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua undangundangnomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pegadilan AgamaLabuha ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohonserta alat bukti tertulis (bukti P.1) serta dikuatkan pula dengan keterangan danpengakuan para Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohondan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa selain alat

dapatdipertahankan lagi dan lebih mas/ahah diakhiri dengan perceraian agar masingmasing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;Putusan Nomor 82/Pdt.G/2017/PA.Lbh.Halaman 9 dari 11 halamanMenimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinyamemerintahkan kepada Panitera Pegadilan

Memerintahkan kepada Panitera Pegadilan Agama Labuha untuk mengirimsalinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat (tempatperkawinan dilaksanakan) dan kepada Pegawai Pencatat nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Seram Bagian Barat(tempat tinggal Termohon) dan kepada Pegawai Pencatat nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan(tempat tinggal Pemohon) untuk dicatat dalam daftar

Bahwa tanah milik Penggugat dan Penggugat Il diatas telahdikuasai dan diusahai oleh Penggugat dan Penggugat Il sejak tanahtersebut diganti rugi oleh Penggugat dan Penggugat Il dari SahatRusli (tanggal 11 April 1995) hingga saat ini ;Putusan Pegadilan Tinggi Medan Nomor: 395/PDT/2015/PT.Mdn Halaman 45.

PutusanMahkamah Agung RI No.911 K/PDT/2008 tanggal 27 Oktober 2008Putusan Pegadilan Tinggi Medan Nomor: 395/PDT/2015/PT.Mdn Halaman 5Jo.

PutusanPutusan Pegadilan Tinggi Medan Nomor: 395/PDT/2015/PT.Mdn Halaman 6Mahkamah Agung RI No.911 K/PDT/2008 tanggal 27 Oktober 2008Jo.

Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara) ;Putusan Pegadilan Tinggi Medan Nomor: 395/PDT/2015/PT.Mdn Halaman 712. Bahwa namun setahu bagaimana Tergugat Il ic. Mari Als.

Labuhan Batu Utara ;Putusan Pegadilan Tinggi Medan Nomor: 395/PDT/2015/PT.Mdn Halaman 11iv.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Wahab Faayai Bin Misbaha Faayai) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Astuti Leko Binti Talib Leko) di depan sidang Pegadilan Agama Labuha ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pegadilan Agama Labuha untuk mengirim salinan

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonislagi, Karena Termohon membohongi Pemohon yang menuntut Pemohon untukmenikahinya karena Termohon telah hamil, namun nyatanya Termohon tidakhamil, dan Termohon tetap menuntut untuk menikahi Termohon, serta setelahakad nikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangantanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap kepersidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pegadilan

Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakimtetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalildalilpermohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yangmenggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terobukti Pemohon berdomisilldi wilayah yurisdiksi Pegadilan Agama Labuha, oleh karena itu sesuai pasal 73ayat

(1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua undangundangnomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pegadilan AgamaLabuha ;Putusan Nomor 0201/Pdt.G/2016/PA.Lbh.Halaman 7 dari 12 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohonserta alat bukti tertulis (bukti P.1) serta dikuatkan pula dengan keterangan danpengakuan para Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohondan Termohon terikat

Pemohon dan Termohon, karenanyaperkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebin maslahahdiakhiri dengan perceraian agar masingmasing pihak dapat dengan leluasamenentukan masa depannya sendiri ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinyamemerintahkan kepada Panitera Pegadilan

Memerintahkan kepada Panitera Pegadilan Agama Labuha untukmengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggalPemohon dan Termohon dan atau kepada Pegawai Pencatat nikah di tempatperkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu ;5.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hendra Alimudin Bin Alimudin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jatina Fataruba Binti Amboy Fataruba) di depan sidang Pegadilan

Agama Labuha ;

Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencoret perkara nomor: 0270/Pdt.G/2010/PA.Pwr dari register perkara Pegadilan Agama Purworejo;3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441000,- ( Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Natsir Sangadji) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mirnawati Tan Binti Muit Tan) di depan sidang Pegadilan Agama Labuha ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon IIuntuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Srogtelah selesai karena dicabut;
3. Membebankanbiaya perkara ini kepada DIPA Pegadilan Agama Sorong Tahun 2024.

Memerintahkan Panitera Pegadilan Agama Padang untuk mencatat Pencabutan Perkara tersebut dalam Register Induk Perkara Gugatan;

3.Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perakra sejumlah Rp. 241.000.9 Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Smr;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pegadilan Negeri Samarinda agar mencoret perkara tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui Dipa Pegadilan Agama Cibinong tahun 2019 sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Smr;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pegadilan Negeri Samarinda agar mencoret perkara tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hasmuni Umalekhoa Bin Husen Umalekhoa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Safandaria Fataruba Binti Hasan Fataruba) di depan sidang Pegadilan Agama Labuha ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pegadilan Agama Labuha untuk mengirim

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Bul;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pegadilan Negeri Buol agar mencoret perkara tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;

Memerintahkan kepada Panitera Pegadilan Negeri Buol agar mencoretperkara tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;3.

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 2627/Pdt.G/2017/PAJT ;
2. Memerintahkan Panitera Pegadilan Agama Jakarta Timur untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Bahri Utmona Bin Amir Utmona) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Juwairia Usia Binti Din Usia) di depan sidang Pegadilan Agama Labuha

;

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;- Menguatkan putusan Pegadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Juli 2014. Nomor: 156/Pid.B/2014/PN- Bna, yang dimintakan banding tersebut ; - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah);

sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : SULASTIAWATI Binti ZAKARIA.Tempat Lahir : Banda Aceh.Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/07 Maret 1974.Jenis Kelamin : Perempuan.Kebangsaan : Indonesia.Tempat Tinggal : Jalan Kampus Unmuha Lorong Sawah Besar GampongBatoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.Agama : Islam.Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahananPENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pegadilan

W1.U1/2364/Hk.01/VII/2014 ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukandalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang diHalaman 3 dari halaman 5 Pidana Nomor: 160/Pid/2014/PTBnatentukan dalam Undangundang, sehingga permintaan banding tersebut secara formaldapat diterima ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa danmeneliti secara seksamaberkas perkra beserta Putusan Pegadilan Negeri Banda Acehtanggal 15 Juli

Bna, berpendapat bahwapertimbangan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut dinilai sudah tepat danbenar menurut Hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima danmenyetujuinya, sehingga pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebutdiambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan dan alasansendiri untuk mengadili dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, makaPutusan Pegadilan

Nomor:156/Pid.B/2014/PN Bna, cukup beralasan untuk di kuatkan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa di hukum, maka biaya perkara untuk keduatingkat Peradilan di bebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan pasal 284 ayat (1) Ke 2 huruf (b) KUHPidana dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana sertaPeraturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; Menguatkan putusan Pegadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Juli 2014.

Seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pegadilan Agama Ruteng tahun anggaran 2022;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sunawan bin Trubus) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dariyatun binti Darsono) di depan sidang Pegadilan Agama Pengadilan Nganjuk;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu riburupiah);

Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak saturaj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pegadilan AgamaPengadilan Nganjuk;3.

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;- Menguatkan putusan Pegadilan Negeri Langsa tanggal 20 Mei 2014. Nomor: 12/Pid.B/2014/PN- Lgs, yang dimintakan banding tersebut ;- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah);

Langsa Barat,Pemko Langsa ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Geucik ;Pendidikan : SMA ( tamat) ;Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahananPENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pegadilan NegeriLangsa tanggal 20 Mei 2014.

W1.U4/368/Hk.01/V1/2014 ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertatelah memenuhi persyaratan yang di tentukan dalam Undangundang, sehinggapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa danmeneliti secara seksama berkas perkra beserta Putusan Pegadilan Negeri Langsa tanggal20 Mei 2014.

Langsa tersebut dinilai sudah tepat dan benar menurutHukum, sedangkan memori bandingnya tidak ada halhal baru yang dikemukakan,maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujuinya, sehinggapertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih MajelisHakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan dan alasan sendiri untukmengadili dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, makaPutusan Pegadilan

Nomor: 123/Pid.B/2014/PNLgs, cukup beralasan untuk di kuatkan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa di hukum, maka biaya perkara untukkedua tingkat Peradilan di bebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan pasal 311 KUHPidana Undangundang No. 8 Tahun 1981serta Peraturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ; Menguatkan putusan Pegadilan Negeri Langsa tanggal 20 Mei 2014.