Bank Pekreditan Rakyat Sejahtera Baubau, dan T2tentang surat Penetapan Lelang No.5896/ WKN.15/ KNL.05/2020;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti Saksi yaitu:1. saksi KaharuddinBahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat masalah hutangpiutang;Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara Penggugat danTergugat;Bahwa sepegetahuan saksi uang milik Penggugat sebanyakRp.200.000.000.00, (dua ratus juta rupiah) belum dikembalikan olehTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas

Besarnya jumlah gaji bersih sebulan dikalikan dengan pangkat dan jabatansebagaisumber pengembalian kredit.Informasi tentang potonganpotongan dari bendahara.Asal usul pegawai dari vertikal/otonom.Usiaberdasarkan (KTP/SK pengangkatan).7 29 2 9Lainlain yang dianggap perlu.Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR yangditetapkan tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan danPelaksanaan Kebijaksanaan Pekreditan Bank Bagi Bank Umum.Berbunyi sbb : Bank wajib memiliki kebijakan

LPD.Hal 64 dari 178 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus.TP K/2017/PN DpsBahwa benar Tugas dan wewenang tersebut diatur dalam Pasal53 Peraturan Gubernur Bali tanggal 7 Maret 2013 Nomor : 11tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan DaerahProvinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga PekreditanDesa sebagamiana telah diubah beberapa kali terkahir denganPeraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentangperubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8Tahun 2002 tentang Lembaga Pekreditan

Keputusan Gubernur Bali Nomor : 95/01C/HK/2003 tentangpelimpahan wewenang pengawas Lembaga Pekreditan Desadi Provinsi Bali kepada Bank Pembagunan Daerah Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 8 Tahun 2002 tentangLembaga Pekreditan Desa. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 3 Tahun 2007 tentangLembaga Perkeditan Desa. Peraturan Gubernur Bali Nomor :16 tahun 2008 tentangpengurus pengawasan internal Lembaga Pekreditan Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 4 Tahun 2012 tentangperubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor8 tahun 2002 tentang Lembaga Pekreditan Desa.

Sistem dan Prosedur Pekreditan Lembaga Pekreditan Desa(LPD).Bahwa saksi menerangkan LPD Desa Pakraman Suwat adamembuat pertanggungjawaban/laporan terhadap pengelolaankeuangan LPD Desa Pakraman Suwat kepada LPLPD KabupatenGianyar berupa laporan bulanan yang terdiri laporan kegiatan,daftar rincian rugi laba, neraca bulanan, dan daftar sektoralpinjaman yang ditujukan kepada Bendesa Pakraman Suwatdengan tembusan kepada LPLPD, Bank BPD Bali, BadanPengawas internal, Bupati Gianyar dan yang membuat laporanadalah

Deposito :Nasabah deposito datang ke LPD untukmenyatakan mendepositokan uangnya, setelah itu dibuatkanbilyet diposito yang asli dipengang oleh deposan dan duplikatada di LPD, bilyet deposito ditandatangani oleh deposansendiri dan kepala LPD.e Bahwa LPD tidak boleh memberikan kredit di Luar DesaPakraman karena tidak sesuai sesuai Pasal 7 ayat 1 huruf bPeraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 8 tahun 2002 tentangLembaga Pekreditan Desa.e Bahwa LPD tidak diperbolehkan menggunakan jaminan nasabahuntuk

;SAKSISAKSI :Saksi LISMA (Account Officer Bank Pekreditan Rakat), menerangkan :1.a.b.Bahwa benar saksi mengetahui permasalahan perkara a quo;Bahwa benar saksi mengetahui tentang polis asuransi jiwa kredit atasnama Burhanuddin pada perkara a quo;Bahwa benar saksi mengetahui adanya pengajuan klaim asuransi jiwakredit oleh Tertanggung dan/atau Penggugat atas meninggalnyaTertanggung cq Debitur Burhanuddin;Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pengajuan klaim tidak dapatdisetujui olen Tergugat dalam perkara

.14/26/DKBU, tertanggal 19Desember 2012 Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi BankPerkreditan Rakyat tentang tanggung jawab pejabat pemutuskredit.Seyogyanya dalam proses pemberian kredit merupakan kewenangan dari PejabatPemutus Kredit, tanggung jawab Pejabat Pemutus Kredit adalah :1 Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuanperbankkan dan sesuai dengan asasasas perkreditan yang sehat;2 Memastikan bahwa pelaksanaan kredit telah sesuai dengan PKBB danprosedur pekreditan

Bank Pekreditan Rakyat Pelangi (Tergugat In Casu) sebagaimanaSertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 0604, yang selanjutnya diuraikandalam Surat Ukur Nomor: 449/Marga Mulya/2004 tanggal 22 Juni 2004,dengan Luas 7.500 M2 (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Perseg)i), tertulis atasnama Pemegang Hak: REMI, yang terletak di Desa Marga Mulya,Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, ProvinsiKalimantan Tengah;Bahkan hal ini telah dipertegas pula dalam Pasal 6 Ayat (1) PerjanjianKredit, yang berbunyi

Bank Pekreditan Rakyat Pelangi (Tergugat /n Casu) berupa:Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 0588, yang selanjutnya diuraikandalam Surat Ukur Nomor: 433/Marga Mulya/2004 tanggal 22 Juni 2004,dengan Luas 7.500 M2 (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Perseg)i), tertulis atasnama Pemegang Hak: Remi, yang terletak di Desa Marga Mulya,Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, ProvinsiKalimantan Tengah.

Bank Pekreditan RakyatGunung Rizki Pusaka Utama disingkat PT. BPR Gunung RizkiPusakutama berkedudukan di Semarang dengan pinjamansenilai Rp. 311.650.000, (tiga ratus sebelas juta enam ratuslima puluh ribu rupiah).Pembayaran dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat danTergugat Il secara tunai untuk selanjutnya oleh Tergugat danTergugat Il akan dibayarkan / di PT.

2.Kepala Desa Bangunharjo
3.Kepala Kantor Kecamatan Sewon
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
5.Bank Pekreditan Rakyat Adipura Klaten
6.ISDIHARI WIBOWO
7.H.M. SUDIRMAN
8.SITI WAKINGAH alias HADI HARJONO
9.ALFIYAH
10.WAHYU PURNOMO

BANK PEKREDITAN RAKYAT (BPR) ADIPURA KLATEN JAWA TENGAHJl. Dr.Soeraji Tirtonegoro No 211. Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT (perbaikan redaksional penyebutanpihak TURUT SERTA TERGUGAT dalam surat gugatan ParaPenggugat).6. ISDIHARI WIBOWO, cucu Almarhumah Nyonya Choiriyal, dari anak (pertama) bernama Almarhumah SIT DJAMAROH denganAlamat Randubelang Rt 05 Desa Bangunharjo, KecamatanSewon, Kabupaten Bantul,D.I. Yogyakarta.

dari agunan tersebut telahdiberikan akta pemberian hak tanggungan dan selanjutnya sertifikat hak milik 3620 / Jagakarsadan sertifikat hak milik No.9413 / Jagakarsa, keduanya atas nama NONON ALIATI telahditerbitkan sertifikat hak tanggungan No.5565 / 2014 dan nama Pemegang hak tanggunganadalah PT.Bank Pekreditan Rakyat Harapan Saudara (Vide Bukti P2, P3, T3, T4):Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat telahmemenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Akta

Bank Perkreditan Rakyat CentralDana Mandiri dengan Kepala Sekolah SMPN 9 Kota JambiNomor:7/BPRCDM/DiRPKS/III/2010 Nomor: 800/130/SMPN/2010;Dikembalikan kepada yang berhakyaituPT.BANK PEKREDITAN RAKYATCENTRAL DANA MANDIRI;Halaman 15 dari 18 Hal.Putusan Nomor 22/Pid/2015/PT.JMB4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.

sebesarRp.161.000.000, (Seratus enam puluh satu juta rupiah) ,Yang terdiri dari : Pokok pinjaman : Rp.113.211.000, Bunga angsuran ke4 sampai ke 10 Rp. 13.631.616, Denda keterlambatan Angsuran Rp. 29.240.430, Biaya lain : Rp. 5.000.000, Total kewajiban : Rp. 161.083.048,Dibulatkan menjadi menjadi Rp.161.000.000, (Seratus enam puluh satu jutarupiah) ;Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulupokok pinjaman maupun bunga sebagai berikut, Tergugat telan memperolehPinjaman dari PT.Bank Pekreditan

BANK PEKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN BANTUL,yang dalam bertindaknya diwakili olehNy. HJ. Dra. ARISTINIjabatan Direktur Utama PD.Pasar Kabupaten Bantul,Jalan Gajah Mada No. 3,dalam hal ini memberikan Kuasa Khususkepada ACHIEL SUYANTO, S.,M.B.A., WERDI HAPSARIDIANA EKO WIDYASTUTI,IKA PUSPA RATIH,Advokat, KonsultanSRIYATUN,BPR Bankberalamat diBantul, yangS.H., M.H.,MURTI, S.H.,S.H.,S.H.,Hukum dariAGUSTINAkesemuanyaLawOffice ACHIEL SUYANTO S & Partners,beralamat di Jl.

Dipo StarFinance.Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi merupakan karyawan di PT.Dipo Star Finance yang bergerak dibidang pekreditan atau leasing yangmembiayai pembelian kendaraan bermotor dengan sistem kredit atauangsuran.Bahwa saksi menerangkan terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2014mengajukan pembelian kredit 1 (satu) unit mobil truk merek MitsubishiColt Diesel FE 74 HDV tahun 2014 ke PT.

Bank Pembangunan Daerah RiauKepri Bab IV Kebijaksanaan Persetujuan Kredit point D perihalTanggung Jawab Pemutus Kredit, pada :angka 1 yang menyatakan : Memastikan bahwa setiap kredit yangdiberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai denganazazazaz pekreditan yang sehat.angka 2 yang menyatakan : Memastikan bahwa pelaksanaanpemberian kredittelah sesuai dengan KPB dan ketentuanperkreditan lainnya.angka 4 yang menyatakan : Meyakini bahwa kredit yang akandiberikan dapat dilunasi kembali pada

Bank Pembangunan Daerah RiauKepri Bab IV Kebijaksanaan Persetujuan Kredit point D perihalTanggung Jawab Pemutus Kredit, pada :angka 1 yang menyatakan : Memastikan bahwa setiap kredit yangdiberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai denganazazazaz pekreditan yang sehat.angka 2 yang menyatakan: Memastikan bahwa pelaksanaanHalaman 23 dari 63 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2020/PT PBRpemberian kredittelah sesuai dengan KPB dan ketentuanperkreditan lainnya.angka 4 yang menyatakan : Meyakini

(tiga ratusjuta rupiah) yang akan digunakan untuk melayani Usaha Ekonomi Produktif21 orang anggota LPD ;Bahwa pada tanggal 13 November 2013, Kepala Lembaga PemberdayaanLembaga Pekreditan Desa Kabupaten Bangli, Gusti Ngurah Sandinata, SEmenerbitkan surat nomor : 06/LPLPD/K.BGL/XI/2013 perihal RekomendasiKesehatan LPD yang ditujukan kepada Pengelola UEP Kecamatan Susut,dengan isi Surat tersebut menyampaikan bahwa perkembangan kesehatanLPD Selat per 30 September 2013 yang mana dalam hal ini diperlukanuntuk

(tiga ratusjuta rupiah) yang akan digunakan untuk melayani Usaha Ekonomi Produktif21 orang anggota LPD ;Bahwa pada tanggal 13 November 2013, Kepala Lembaga PemberdayaanLembaga Pekreditan Desa Kabupaten Bangli, Gusti Ngurah Sandinata, SEmenerbitkan surat nomor : 06/LPLPD/K.BGL/X1I/2013 perihal RekomendasiKesehatan LPD yang ditujukan kepada Pengelola UEP Kecamatan Susut,dengan isi surat tersebut menyampaikan bahwa perkembangan kesehatanLPD Selat per 30 September 2013 yang mana dalam hal ini diperlukanuntuk

,selaku Ketua Badan Pengawas LPD Pakraman Selat.LPD Selat mengajukan permohonan surat keterangan sehat kepada LPLPD Kabupaten Bangli,. sebagai salah satu syarat untuk mengajukan DanaUEP (Usaha Ekonomi Produktif).Bahwa pada tanggal 13 November 2013, Kepala Lembaga PemberdayaanLembaga Pekreditan Desa Kabupaten Bangli, Gusti Ngurah Sandinata, SEmenerbitkan surat nomor : 06/LPLPD/K.BGL/XI/2013 perihal RekomendasiKesehatan LPD yang ditujukan kepada Pengelola UEP Kecamatan Susut,berdasarkan penilaian kesehatan

Surat keterangan tentang kesehatan LPD dari pembina LPD(Lembaga Pemberdayaan Lembaga Pekreditan Desa nomor06/LPLPD/K.BGL/XI/2013 2013 yangmenyatakan LPD Pekraman Selat di kategorikan sehat dengan nilai96,16 (Sehat) ;. Fotocopytanggal 13 Nopemberrekening tabungan BPD Bali Cabang020 02.32.000246 atas nama LPD DS Adat SelatBangliNo.Tabungan :PekenHalaman 118 dari 146 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2019..

Surat keterangan tentang kesehatan LPD dari pembina LPD(Lembaga Pemberdayaan Lembaga Pekreditan Desa nomor06/LPLPD/K.BGL/XI/2013 2013 yangmenyatakan LPD Pekraman Selat di kategorikan sehat dengan nilai96,16 (Sehat) ;tanggal 13 NopemberHalaman 127 dari 146 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2019../PN.Dps.5.

Bank Pekreditan Rakyat (BPR) Nurul Barokah Nomor177/DIR/BPRNB/II/12 perihal pengosongan rumah, yang diberi tanda denganBukti P.3.a;Fotocopy Surat dari PT.

Bank Pekreditan Rakyat (BPR) Nurul Barokah Nomor233/DIR/BPRNB/XII/12 perihal pengosongan rumah, yang diberi tanda denganBukti P.3.b;Buktibukti surat mana telah dibubuhi materai yang cukup dan telah puladisesuaikan dengan aslinya sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah, kecualiBukti P.2.a, P.2.b dan P.2.c tidak ada aslinya;Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukansaksisaksi, yang masingmasing dibawah sumpah, menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagaiberikut :1.

Bank Pembangunan Daerah RiauKepri Bab IV Kebijaksanaan Persetujuan Kredit point D perihalTanggung Jawab Pemutus Kredit, pada :angka 1 yang menyatakan : Memastikan bahwa setiap kredityang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuaidengan azazazaz pekreditan yang sehat.angka 2 yang menyatakan: Memastikan bahwa pelaksanaanpemberian kredittelah sesuai dengan KPB dan ketentuanperkreditan lainnya.Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 11/Pid.SUSTPK/2020/PT PBRangka 4 yang menyatakan: Meyakini bahwa

Bank Pembangunan Daerah RiauKepri Bab IV Kebijaksanaan Persetujuan Kredit point D perihalTanggung Jawab Pemutus Kredit, pada :angka 1 yang menyatakan: Memastikan bahwa setiap kredityang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuaidengan azazazaz pekreditan yang sehat.Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 11/Pid.SUSTPK/2020/PT PBRangka 2 yang menyatakan: Memastikan bahwa pelaksanaanpemberian kredittelah sesuai dengan KPB dan ketentuanperkreditan lainnya.angka 4 yang menyatakan: Meyakini bahwa

., MKn.Bahwa setelah Fasilitas Kredit sebesar Ro500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah) telah berjalan diangsur Pelawan sejumlah 15 (lima belas) angsuranterakhir angsuran ke lima belas (ke 15) bulan Nopember 2015 Pelawan bermaksud melunasi hutang kepada Turut Terlawan dengan cara takeover kredit dari Turut Terlawan kepada Bank Pekreditan Rakyat (BPR)Balamoa Kabupaten Tegal.

Bank Perkreditan Rakyat Central Dana Mandiri dengan Kepala Sekolah SMPN 9 Kota Jambi Nomor:7/ BPR-CDM/DiR-PKS/III/2010 Nomor: 800/130/SMPN/2010; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.BANK PEKREDITAN RAKYAT CENTRAL DANA MANDIRI;4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

,BANK PEKREDITAN RAKYATCENTRAL DANA MANDIRI;4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua riburupiah);Halaman 34 dari35 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2015/PN.JmbDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015, oleh kamiPALUKO HUTAGALUNG, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, LUCAS SAHABATDUHA,S.H.,M.H dan MANSUR B, Bc.IP.,S.H.,M.Hum masing masing sebagaiHakim Anggota.

Bank Pekreditan RakyatMataram Mitra Manunggal, sedangkan sebagai Termohon/Para Termohon adalahMuhamad Lukman Setiyono dan Heriyanti, dimana dalam perkara a quo PT.