Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 4 dan 5,karena tanah lokasi TPA Ijobalit diperoleh oleh Tergugat berdasarkanhubungan hukum yang sah yaitu dengan pembarian ganti rugi padatahun 1996, maka tindakan Tergugat tidak dapat dikategorikansebagai perbuatan melawan hukum. Terlebih lagi tanah yangdikuasai oleh Pemerintah Daerah dipergunaksn untuk kepentinganumum yaitu untuk lokasi Tempat Pembuangan dan PengelolaanPutusan No.134/Pdt.G/2015/PN. Sel Halaman 9 dari 24Sampah.

Adapun Surat Pembarian/Hibah ini adalah Sah secaraHukum, karena luas yang dihibahkan oleh Amaq Asih kepadaAmag Rihin kurang dari sertiganya dari tanah kebun dan sawahyang dimiliki dan yang ditinggalkan oleh almarhum Amag Asih(Pewaris).9. Bahwa hal ini juga diperkuat dengan Surat PerdamaianBagi Waris No. 17/1992, tertanggal 26 Nopember 1992 dimanamasingmasing ahli waris dari almarhum Amaq Asih sudahHIm 20 dari 39 halaman putusan Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.

itu kepada orangorang yang berhakmemperolehnya berdasarkan porsi yang telah tersebut dalamkitab Allah (Hadis Riwayat Muslim);Menimbang, bahwa sesuai pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat(1), bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewarismaka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dan ayat (2) Bagianbagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yangsederajat dengan yang diganti;Menimbang, bahwa sesuai pasal Pasal 193 Kompilasi HukumIslam, apabila dalam pembarian

memperoleh separoh harta...Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 11 tersebutsenada dengan bunyi Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anakperempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang ataulebih mereka bersamasama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anakperempuan bersamasama dengan anak lakilaki, maka bagian anak lakilakiadalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.Menimbang, bahwa Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam menggariskanbahwa apabila dalam pembarian

Sesuai dengan KeputusanWalikota Banjar Nomor : XXXXX, Tentang Pembarian ljin Perceraian olehkarenanya majelis hakim menilai bahwa nafkah penghidupan yang dimaksuddalam petitum tersebut adalah Nafkah /Iddah oleh karenanya Majelis Hakimmempertimbangkan halhal sebagai berikut;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatanrekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah yang nilainyatidak secara jelas dan terang disebutkan baik dalam petitum dan atau posita,Putusan Nomor 471/Pat.G

hak milik No.200 tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian dapat terlihat bahwa telahterjadi kekeliruan dalam menerbitkan SK Mendagri No.372/HGB/DA/1977 tanggal 19 Agustus 1977 tersebut;Menimbang, bahwa selain kekeliruan tersebut di atas, makaseyogianya pemberian hak atas sebidang tanah yang luasnya di bawah2000 m2 adalah merupakan wewenang dari Gubernur Kepala Daerahsesuai pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Menteri DalamNegeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972), namunternyata pembarian

yangbersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau ; grosse akta hak eigendom yang diterbithn berdasarkan OverschrivingsOrdonantie (S.183427) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftarantanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 di daerahyang bersangkutan, atau ;surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swaparajayang bersangkutan, atau ;sertipikat hak milk yang diterbitIcan berdasarkan Peraturan Menteri AgrariaNomor 9 Tahun 1959, atau ;surat keputusan pembarian

Majelis Hakim secarasengaja membelokkan arah Gugatan PENGGUGAT / PEMBANDING,seolaholan maksud dan tujuan PEMBANDING dahulu PENGGUGAThendak menguji kKeabsahan proses dan prosesdur pembarian wakaf, dengantujuan untuk menjadi dasar pembenaran bahwa perkara ini adalahkewenangan Pengadilan Agama secara Absolut.

NPHD (Nanskah Pembarian Hibah Daerah ) antara Terdakwa ALI TJANSAMAY, S.Pd. selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al Hijrah KarawawiDistrik Buruway Kabupaten Kaimana Tahun 2020 dengan PemerintahKabupaten kaimana;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALI TJAN SAMAY, S.Pd. selaku Ketua PanitiaPembangunan Masjid Al Hijrah Karawawi Distrik Buruway Kabupaten KaimanaTahun 2020 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) dan telah memperkaya diri Terdakwa ALI TJANSAMAY

Sedangkan kenyataannya uang yang diberi oleh pemohondisimpan dan setelah terkumpul banyak termohon berdalin uangtersebut adalah pembarian orang tua termohon..

Foto copy Surat Petikan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenPandeglang Nomor : 10520.110032011, Pembarian Hak Milk atasbidangbidang tanah negara seluas 262.464 terletak di Desa Mekarsari,Kecamatan Panimbang, Kabupaten Panimbang atas nama Sunari bin Dasa,DKK (100 orang) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup(bukti TT. 1) ;2.

Selangor No. 2Surabaya (vide Bukti Termohon Keberatan P21 pada sidang adjudikasinomor 90/II/KIProv.JatimPSA/2021),bukti foto copy salinan SK HPL No. 38/HPL/DA/87 tanggal 1 Oktober 1987tentang Pembarian Hak Pengelolaan atas nama Perum Pelabuhan IllSurabaya (vide Bukti Termohon Keberatan P29 pada sidang adjudikasinomor 90/II/KIProv.JatimPSA/2021)bukti fotocopy Perjanjian Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanahantara Perum Pelabuhan Ill Cabang Tanjung Perak Surabaya denganPemerintah Kotamadya Daerah

melaluiprosedur menurut ketentuan yang berlaku ( UndangUndang HakTanggungan No.4 Tahun 1996 ).Adapun dalam poin 2 hal 2, sebagaimana sekitar bulan Maret 2017,para penggugat sangat terkejut tatkala Tergugat melaluipemberitahuan akan melelang rumah peniggalan tersebut, parapenggugat mencari tahu latar belakangnya dan diperoleh data TergugatIl telah menjadikan tanah/ rumah peninggalan kedua orang tua ParaPenggugat tersebut telah dijadikan jaminan pembayaran hutangTergugat Ill kepada Tergugat yang akte Pembarian

diketahui ada atautidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepadaBaitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.BAB IVAUL DAN RADPasal 192Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkanbahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuaidengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutu angkapembilang.Pasal 193Apabila dalam pembarian

dengan demikian dapat terlihat bahwa telah terjadikekeliruan dalam menerbitkan SK Mendagri No. 372/HGB/DA/1977 tanggal 19Agustus 1977 tersebut;Putusan No93 /Pdt.G/2015/PN.Amb hal 8 dari 40Menimbang bahwa selain kekeliruan tersebut di atas, maka seyogianyapemberian hak atas sebidang tanah yang luasnya di bawah 2000 m2 adalahmerupakan wewenang dari Gubernur Kepala Daerah sesuai pelimpahan wewenangyang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6tahun 1972), namun ternyata pembarian

orang atau lebin mereka bersamasama mendapat Hal. 44 dari53HalamanPutusan No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersamasamadengan anak lakilaki, maka bagian anak lakilaki adalah duaberbanding satu dengan anak perempuan, dan ketentuan Pasal 180KHI bahwa Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidakmeninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka jandamendapat seperdelapan bagian.Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 KHI,bahwa apabila dalam pembarian

Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang 90 (sembilan puluh) hari. terhitung sejak saatHal 27 dari 74 hal Putusan No : 17/G/2014/PTUNPbr28diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaBahwa dalam sengketa in litis yang menjadi obyek gugatan Tergugat IIadalah Keputusan Manteri Kehutanan Nomor :SK. 262 / MenhutII / 2004 tanggal 21 Juli 2004;SK. 99 / MenhutII / 2006 tanggal 11 April 2006; danSK. 208 / MenhutII/ 2007 tanggal 25 Mei 2007,tentang Pembarian

Juncto ketentuan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam yang berbuny)i :Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawilfurud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angkapenyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian hartawarisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu Sesuai dengan hak masingmasing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka;Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pada saat meninggalnyaAmaq Denan alias Senudin pada tahun

Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst32.33.dieksekusi, yang bersumber dari Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8tanggal 28 November 1995 sebagaimana telah dijelaskan dalampertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.27/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. di dalam salinan putusan tersebut padahalaman 54 yang kami kutip sebagai berikut: Menimbang, bahwa timbul suatu wanprestasi tentunya dengan adanyaperjanjian, maka untuk hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P6yaitu Akta No. 8 tentang Perjanjian Pembarian

berkekuatan hukum tetap tersebut dan dapatdieksekusi, yang bersumber dari Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8tanggal 28 November 1995 sebagaimana telah dijelaskan dalampertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.27/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. di dalam salinan putusan tersebut padahalaman 54 yang kami kutip sebagai berikut: Menimbang, bahwa timbul suatu wanprestasi tentunya dengan adanyaperjanjian, maka untuk hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P6yaitu Akta No. 8 tentang Perjanjian Pembarian

prosedur menurut ketentuan yang berlaku ( UndangUndangHak Tanggungan No.4 Tahun 1996 ).e Adapun dalam poin 2 hal 2, sebagaimana sekitar bulan Maret 2017,para penggugat sangat terkejut tatkala Tergugat melalui pemberitahuanakan melelang rumah peniggalan tersebut, para penggugat mencari tahulatar belakangnya dan diperoleh data Tergugat II telah menjadikan tanah/rumah peninggalan kedua orang tua Para Penggugat tersebut telahdijadikan jaminan pembayaran hutang Tergugat III kepada Tergugat yangakte Pembarian