Ditemukan 31 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pendapatan pendanaan pengadaan penjagaan penadahaan pendataan pendaptan pendapatn
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 21-07-2021 — Putus : 30-08-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PT PALU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL
Tanggal 30 Agustus 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : SALMA ADNAN DEU, SH., MH
Terbanding/Terdakwa : TERHAR LAWANDI, S.sos, M. Si
93 — 39
  • (Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi EDWARD ANTONIUS SILALAHI, SE);
  • 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0119/IX2014 tentang PenetapanTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Perubahan Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah Kab. Morowali Utara tahun 2014.
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 14-07-2021 — Putus : 25-08-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PT PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL
Tanggal 25 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : KAHARUDDIN KASIM, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. SYARIFUDDIN H MADJID,M.Sc. Diwakili Oleh : M. Fajrin, S.H
86 — 0
  • --[endif]-->5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0119/IX2014 tentang Penetapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Perubahan Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah Kab. Morowali Utara tahun 2014;

    < !--[if !supportLists]-->1 ) <;!--[endif]-->1 (satu) bundel Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan DPRD Kab.

Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 14-07-2021 — Putus : 24-08-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PT PALU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL
Tanggal 24 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : JANTER APRILIAN MUNTHE, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDUL RIFAI BAGENDA, S.H.
162 — 0
  • Morowali Utara Nomor rekening 401-0103206826 pada Bank Sulteng cabang Kolonodale tanggal 16 Desember 2015;

    9) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0119/IX2014 tentang Penetapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Perubahan Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah Kab. Morowali Utara tahun 2014;

    10) 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan DPRD Kab.

Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 22-05-2019 — Putus : 12-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 15/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 12 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : KIKI AHMAD YANI
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : KIKI AHMAD YANI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUSTOFAWIYAH
Terbanding/Terdakwa I : ARIFIN NAINGGOLAN
Terbanding/Terdakwa II : MUSTOFAWIYAH
Terbanding/Terdakwa III : SOPAR SIBURIAN
Terbanding/Terdakwa IV : ANALISMAN ZALUKHU
126 — 86
  • dilegalisir: PidatoGubernur Sumatera Utara pada Acara penandatangananpersetujuan bersama antara Gubernur Sumatera Utaradengan DPRD Provsu terhadap rancangan Peraturandaerah tentang perubahan APBD Tahun Anggran 2013Tanggal 22 Nopember 2013. 124. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: NotaKesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera utaradengan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiSumatera Utara nomor 903/11995/2013 tanggal 13November 2013 tentang Kebijakan Umum PerubahanAnggaran Pendapaan
    dilegalisir: PidatoGubernur Sumatera Utara pada Acara penandatangananpersetujuan bersama antara Gubernur Sumatera Utaradengan DPRD Provsu terhadap rancangan Peraturandaerah tentang perubahan APBD Tahun Anggran 2013Tanggal 22 Nopember 2013. 124. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: NotaKesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera utaradengan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiSumatera Utara nomor 903/11995/2013 tanggal 13November 2013 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapaan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2011 — Putus : 16-05-2012 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 25/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 16 Mei 2012 — DR. ISMAIL, M.Ag
156 — 31
  • Djamil Djambek tidak mempunyai kewenangan untukmenetapkan besaran uang kuliah terhadap 5 program studi yang tidak ada izin dari DirjenPendis pada Kementrian Agama RI yang merupakan pendapaan Negara bukan pajakkarena penetapan jenis dan besaran tariff PNBP ditetapkan oleh Menteri Keuangan tetapisecara teknis diatur kemudian oleh Peraturan Menteri Agama RI ;25.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2013 — Putus : 15-08-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 46/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 15 Agustus 2013 — - AROTOTONA MENROFA, Spd
84 — 26
  • .~ 929 5 TONGONI TAFONAO, BA,Bahwa jabatan saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan danKekayaan Daerah Kab.Nisel.Bahwa tugas pokok saksi adalah :Mengendalikan pengelolaan keuangan daerahMelaksanakan penyusunan APBDMelaksanakan pengendalian asset daerahMelaksanakan pengendalian pemungutan pendapaan asli daerahMelaksanakan pengendalian penyusunan lapoan keuangan daerahDan tugastugas lain yang berhubungan dengan tugas yang sesuai.Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2011 adanya informasi terjadinya tanahlongsor
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
HERADIAN SALIPI
Terdakwa:
RAHMAD PARDAMEAN HASIBUAN
201 — 33
  • dilegalisir : Pidato GubernurSumatera Utara pada Acara penandatanganan persetujuan bersamaantara Gubernur Sumatera Utara dengan DPRD Provsu terhadaprancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggran2013 Tanggal 22 Nopember 20131 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Nota Kesepakatanantara Pemerintah Provinsi sumatera utara dengan dengan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor903/11995/2013 tanggal 13 November 2013 tentang Kebijakan UmumPerubahan Anggaran Pendapaan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Juni 2019 — 1.Tonnies Sianturi 2.Tohonan Silalahi 3.Murni Elieser Verawaty Munthe 4.Dermawan Sembiring 5.Arlene Manurung 6.Syahrial Harahap
397 — 85
  • kesepakatan antara pemerintah provinsi Sumatera Utara denganDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor :903/11994/2013 03/PK/DPRDSU/2013 tanggal 13 November 2013tentang Prioritas dan Plafon perubahan Anggaran Sementara AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi sumatera utara dengandengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utaranomor 903/11995/2013 tanggal 13 November 2013 tentang KebijakanUmum Perubahan Anggaran Pendapaan
    dilegalisir : Pidato GubernurSumatera Utara pada Acara penandatanganan persetujuanbersama antara Gubernur Sumatera Utara dengan DPRD Provsuterhadap rancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBDTahun Anggran 2013 Tanggal 22 Nopember 2013.124.1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Nota Kesepakatanantara Pemerintah Provinsi sumatera utara dengan denganDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utaranomor 903/11995/2013 tanggal 13 November 2013 tentangKebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapaan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
1.Drs. H. RIJAL SIRAIT
2.FADLY NURZAL
3.ROOSLYNDA MARPAUNG
4.RINAWATI SIANTURI
239 — 95
  • Pst.124.125.126.127.128.129,130.rancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggran2013 Tanggal 22 Nopember 2013.1 (Satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Nota Kesepakatanantara Pemerintah Provinsi sumatera utara dengan dengan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor903/11995/2013 tanggal 13 November 2013 tentang Kebijakan UmumPerubahan Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah Tahun Angaran2013.1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pendapat AkhirAnggota
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 31/PID.SUS/TPK/2016/PN. Jkt Pst
Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi - AJIB SHAH
352 — 316
  • bersamaantara Gubernur Sumatera Utara dengan DPRD Provsu terhadaprancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun AnggranHal 292 Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jkt Pst124.125.126.127.128.129.130.131.2013 Tanggal 22 Nopember 20131 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Nota Kesepakatanantara Pemerintah Provinsi sumatera utara dengan dengan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor903/11995/2013 tanggal 13 November 2013 tentang Kebijakan UmumPerubahan Anggaran Pendapaan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
TIAISAH RITONGA
170 — 97
  • dilegalisir : Pidato GubernurSumatera Utara pada Acara penandatanganan persetujuan bersamaantara Gubernur Sumatera Utara dengan DPRD Provsu terhadaprancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD TahunAnggran 2013 Tanggal 22 Nopember 2013.1 (Satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Nota Kesepakatanantara Pemerintah Provinsi Sumatera utara dengan dengan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor903/11995/2013 tanggal 13 November 2013 tentang KebijakanUmum Perubahan Anggaran Pendapaan