JAVA TRUNK COMPANY vs KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA

. & REKAN, beralamat diJalan Peneleh IX No. 12 RT.004/RW.004, Kelurahan Peneleh,Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 13 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING/ PENGGUGAT >7 ==Hal 1 dari 8 Halaman Put No. 104/B/2017/PTTUNSBYMELAWANKEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTASURABAYA, berkedudukan di Jalan Jimerto Nomor : 2527Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. IRA TURSILOWATI, SH.MH. ; 2. AGUNG SUPRIYO WIBOWO, SE.MA. ; 3.

STARDUST ESTATE INVESTMENT VS KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

BISMARK PETRUS melawan KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO

DEDYPURWOKO, SH ; Kesemuanyanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Konsultan Hukum Pengacara pada Kantor Hukum PRIHADISAPUTRO & Partners , berkantor di JalanMleto Nomor 54 Surabaya, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWAN:KEPALA.....KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DANASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO ; berkedudukan di jalanAlunAlun Utara Nomor 9 Ponorogo, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ; Telah membaca :

TERGUGAT:-KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR.

Yani No. 169 Denpasar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 29 April 2016, selanjutnyadisebut sebagai : PARA PENGGUGAT, MELAWAN:KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR berkedudukan di Jalan Letda TantularNo. 12 Denpasar, Kotamadya Denpasar. Dalam hal ini diwakili oleh :1. IMADE ADHY MUSTIKA, S.H. ;2. ADNYANA, S.H.,M.H.;3. ITWAYAN GEDE SUTIRTA, S.H., M.H.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA vs PT.GRAHA REJEKI SURYA GEMILANG

PUTUSANNomor : 47/ B / 2017 / PT.TUN.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ,yvang memeriksa ,danmemutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding , yang bersidang digedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VINo.2 Surabaya , menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalamsengketa antala 22 222222 oo nnn nnn nn one nnn ene eneKEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTASURABAYA

,M.A ; Jabatan : Kabid Pendapatan Pajak Daerah KotaSurabaya; 3. Nama : Dra.SYLVIAEVAYUNI ; Jabatan : Kasi PPJ dan Parkir pada BidangPendapatan Pajak Daerah Kota Surabaya4. Nama : IGNATIUS HOTLAN,S.H. ; Jabatan : Kasubbag.Bantuan Hukum Pada BagianHukum Setda Kota Surabaya ; 5. Nama WHMAD RIZAL S.'

Menyatakan Batal Surat Kepala Dinas Pendapatan dan PengelolaanKeuangan, Nomor : 973/2451/436.6.13/2016, tanggal 08 Juni 2016, Perihal:Klarifikasi Berkas Permohonan ; +77 2752525202 00 ==" 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala DinasPendapatan dan Pengelolaan keuangan Nomor : 973/2451/436.6.13/2016,tanggal 08 Juni 2016, Perihal: Klarifikasi Berkas Permohonan ; 4.

SUHARMINI, SP melawan KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. PAPUA

EDY WALUYO, SP melawan KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Sawoo, Kab.PONOLOQO 5 =nnnnnn nnn nnn nen nnn nn nee nnn nen cenDalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 25 Pebruari 2013, memberikan KuasaKesemuanyanya berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Konsultan Hukum Pengacara padaKantor Hukum PRIHADI SAPUTRO & Partnersberkantor di Jalan Mleto Nomor 54 Surabaya ; Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; MELAWAN:KEPALA.....KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETDAERAH KABUPATEN PONOROGO ;; berkedudukan di jalan AlunAlunUtara Nomor

GRAHA REJEKI SURYA GEMILANG VS KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA;

., beralamat diSurabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal27 September 2018:Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;LawanKEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAANKEUANGAN KOTA SURABAYA, tempat kedudukan diJalan Jimerto Nomor 2527 Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ira Tursilowati, S.H., M.H.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Surat Kepala Dinas Pendapatan danPengelolaan Keuangan Nomor: 973/2451/436.6.13/2016, tanggal 08Juni 2016, Perihal: Klarifikasi Berkas Permohonan;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Kepala Dinas Pendapatan dan PengelolaanKeuangan Nomor: 973/2451/436.6.13/2016, tanggal O08 Juni 2016,Perihal: Klarifikasi Berkas Permohonan;4.

ANNA TRISULA/LO TJIOE ING dkk melawan DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

GUBERNUR/KEPALA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN CQDINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,berkedudukan hukum di JI. Aneka Tambang (Jl. Trikora) Banjarbaru, KalimantanSelatan. Mohon selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;2. KANTOR PERTANAHAN/BPN KABUPATEN BANJAR, berkedudukan di Jl.Menteri Empat No. 17, Martapura Kalimantan Selatan.

Menyatakan Jual Beli antara TERGUGAT incasu Pemerintah Provinsi KalimantanSelatan CQ Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Sadr.Sudarmanto yang dijadikan dasar TERGUGAT melakukan penguasaan obyeksengketa di JI. A. Yani Km 17.200 adalah tidak sah dan karenanya BATAL DEMIHUKUM ;5.

Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan selaku Tergugat,Penggugat mengklaim memiliki 2 (dua) bidang tanah berdasarkan sertifikatNomor 534 dan Nomor 535 atas nama Tn.

Yani Km. 17 untukpembangunan Rest Area (Drive Thru, Pertokoan dan Tempat Istirahat)yang dipergunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi KalimantanSelatan. Tanggal 29 Juli 2013.f. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/076/KUM/ 2014tentang Penetapan Status Penggunaan Bangunan Milik PemerintahProvinsi Kalimantan Selatan Pada Dinas Pendapatan Daerah ProvinsiKalimantan Selatan. Tanggal 10 Februari 2014.5.

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi KalimantanSelatan dengan Sdr. Sudarmanto yang dijadikan dasar Tergugat melakukanpenguasan obyek sengketa di Jin. A. Yani Km 17.200 adalah tidak sah dankarenanya Batal demi Hukum ;5.

SARDJONO, SP melawan KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO

;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat,berkantor di Jalan Mleto No. 54 Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 25 Pebruari 2013, selanjutnyadisebut sebagaiPENGGUGAT ;Melawan:KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO, berkedudukan diJalan Alunalun Utara Nomor : 09 Ponorogo, selanjutnyaCiSebut: SEWASAL ass. sasananannnanaace sacxanncnwanas TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Obyek Sengketa :........I Obyek Sengketa :Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha ini adalahSurat Keterangan Pemberhentian Pembayaran No. 900 / 012 / 405.17 / 2013tertanggal 02 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo atas nama BupatiPonorogo, dengan penerima pensiun Pengawai Negeri Sipil atas nama Sardjono,Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah berdasarkanpendelegasian wewenang dari

, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Ponorogo atas nama Bupati Ponorogomerupakan badan / pejabat tata usaha negara yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku; c Berisikan tindakan hukum tata usaha negara, bahwapenerbitan Obyek Sengketa, merupakan suatu perbuatanhukum Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAset Daerah Kabupaten Ponorogo yang bersumber padaketentuan hukum tata usaha negara yang menimbulkan hakdan kewajiban

Kabupaten Ponorogo, yang menyatakanbahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)mempunyai tugas menyelesaikan masalah perbendaharaaan belanja pegawai danganti rugi serta proses Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP).

KHOLIQ, S.H., M.Hum selaku KuasaHukum Penggugat.3 Dicatat disini, bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013 salinan putusanini telah diberikan kepada BAMBANG TRI WAHONO, S.H., MM(KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DANASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO) selaku Tergugat.Surabaya, 29 Juli 2013PANITERA,NURSYAM B.

RINALDI melawan BUPATI REJANG LEBONG dan KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATENREJANG LEBONG ; Berkedudukan di Jalan S. Sukowati No. 16CurupKabupaten Rejang Lebong ;nnnenn enone enoneDalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. AKHMAD YALHALI, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan/ jabatan Pegawai Negeri Sipil/Kepala BidangPenagihan, alamat di Jalan S. Sukowati No. 16 Curup,Telp. (0732)2. ABU BAKAR, S.H., kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan/ jabatan Pegawai Negeri Sipil/Kepala BidangPenetapan, alamat di Jalan S.

Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten RejangLebong Nomor : 970/ 213/ Bid.5/ 2011 tentang penyerahanlokal/kios No. 159 A Lantai Il kepada Hamidi tertanggal 23 MeiTENGGANG WAKTU 722 222 22 nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnn cnn nnn ceeneBahwa Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan BupatiNomor 492 Tahun 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati KepalaDaerah Tingkat II Rejang Lebong Nomor : 511.3/134/SK/Bag.4/1998 TentangPenunjukan Penyewa Lokal/Kios Pasar Bang Mego Curup sepanjang atasnama

Bahwa selama 14 (empat belas) tahun menempati Lokal Nomor159 A Lt.II Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada UPT.Pasar atau kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten RejangLebong, bahwa Penggugat telah menempati Lokal yang salah danbukan haknya selakuDENY CWA j 292222 n nnn nn nnn nnn nnn n enn ne nnn neec. Bahwa mengenai pembayaran sewa dan PBB Lokal 159 A Lt. Iloleh Penggugat, tidak membuktikan bahwa Penggugat yangmempunyai hak menempati Lokal 159 A.Lt. Il.

Pasar Bang Mego merupakan milik PemerintahDaerah, dengan demikian untuk penataan, pengawasan danpenertiban Pasar Bang Mego serta penyelesaian ataspermasalahan yang ada merupakan kewenangan PemerintahDaerah melalui Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini perlu kamisampaikan kepada Penggugat jangan salah menafsirkan atas hakPenggugat atas lokal/kios yang ditempati, seolaholah kiosdimaksud merupakan Hak MilikPenggugat ;7.

Berdasarkanketentuan tersebut status Penggugat merupakan penyewalokal/kios Pasar Bang Mego Curup dari pengelola barangPemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan DaerahKabupaten Rejang Lebong, oleh karena itu dalam halterjadinya sengketa kepemilikan hak sewa atas lokal/kiostersebut dan hubungan hukum dalam penggunaan aset iniadalah hubungan sewa menyewa, maka secara hukumpenyelesaian hubungan sewa menyewa yang timbul akibatSurat Keputusan dari Tergugat dikembalikan kepadaPemerintah Daerah sebagai

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. PAPUA;

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA vs Tuan ALI TJUATJADJAJA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPUTUSANNOMOR: 71/B/2012/PT.TUN.SBYPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dalam tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara : kepala dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan pemerintah kota surabaya,berkedudukan di Jalan Jimerto No. 2527 Lantai II Kota Surabaya,dalam hal ini memberi kuasakepada : 1 Ir. JOESTAMADSI, M.Si.

Jabatan Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah padaDinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan KotaSurabaya ; 2 MOH. SUHARTO WARDOYO, SH., M.Hum. Jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ;Keduanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180/5438/436.6.13/2011 tanggal 1 Desember 2011, selanjutnya MOH.SUHARTO WARDOYO, SH.,M.Hum. memberikan kuasa substitusikepada : 1 M.T. EKAWATI RAHAYU, SH.

Tergugat/Terbanding untukseluruhnya ; DALAM POKOK PERKARAMengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan fiktif negative berupapenolakan oleh Tergugat/Pembanding atas permohonan Penggugat/Terbanding tertanggal 24 Mei 2011 tentang Permohonan UntukMembuka Kembali Nomer Obyek Pajak (NOP) Pajak Bumi danBangunan No. 35.78.160.003.014.00350 atas nama ALITJUATJADJAJA ;Mewajibkan kepada Tergugat/Pembanding untuk menerbitkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pendapatan

JAVA TRUNK COMPANY VS KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA;

., & Rekan, beralamatdi Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal5 Desember 2017Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAANKEUANGAN KOTA SURABAYA, tempat kedudukan diJalan Jimerto Nomor 2527 Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ira Tursilowati, S.H., M.H.

Pemohon:
SAMSUL HUDAH
Termohon:
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Raya Trowulan,Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan,Kabupeten Mojokerto, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 4 Februari 2019, Selanjutnyadisebut Sebagal ...................4..0+..s PEMOHON ;Melawan :Putusan Perkara Nomor : 4/P/FP/2019/PTUN.SBY.Halaman 1 dari 40 HalamanKEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,berkedudukan di Jalan A.

Bahwa adanya pemberitahuan perihal tunggakan kekurangan pajakyang wajib di bayar yang sudah berjalan sampai 2 (dua) tahun daripihak Dinas Pendapatan Daerah Mojokerto tentu sangatmengejutkan dan merugikan pihak pemohon sehingga pemohonmemilki kedudukan dan kepentingan hukum atas tagihan yangsangat merugikan pihak pemohon dan mengancamkeberlangsungan usaha yang sudah dirintis dari bawah. V. DASAR ALASANALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN 1.

Bahwa, atas penerapan tersebut pendapatan yang diterimaPemohon dalam usaha warungnya pada tahun 2017 dan tahun2018 merupakan pendapatan kotor yang belum dikurangOprasional Warung seperti : pembelian bahan baku, pembayaranlistrik, Sewa tempat usaha, gaji karyawan dan oprasional lainnya ;7.

BuktiP1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari SamsulHudah tanggal 17 Januari 2019 perihal Permohonankeringan dalam pembayaran Pajak Restoran yangditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan DaerahKabupaten Mojokerto ; 2.

Asli DaerahTA 2017 dan 2018 (s.d Triwulan Ill) pada PemerintahKabupaten Mojokerto di Mojokerto ;Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari KepalaBadan Pendapatan Daerah Kabupaten MojokertoNomor :973/4929/416202.2/2018 tanggal 26November 2018 perihal : Undangan, yang ditujukanPutusan Perkara Nomor : 4/P/FP/2019/PTUN.SBY.Halaman 21 dari 40 Halaman3.

YUDAS SUGARNO, SH melawan KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO

DEDYPURWOKO, SH; Kesemuanyanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Konsultan HukumPengacara pada Kantor Hukum PRIHADISAPUTRO & Partners , berkantor di JalanMleto Nomor 54 Surabaya, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWAN:KEPALA.....KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DANASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO ; berkedudukan di jalanAlunAlun Utara Nomor 9 Ponorogo, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ; Telah M@Mbaca : a2 oon nnn

Surabaya tertanggal 1 Maret 2013 setelah melaluiproses Pemeriksaan Persiapan yang telah diperbaiki dan diserahkanpada tanggal 27 Maret 2013 ; Adapun dasar atau alasan gugatan selengkapnya adalah sebagaiBers eseesreseeseestononeoeaeseeaenannen emer enenee eerObyek Sengketa : Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam Sengketa Tata UsahaNegara ini adalah Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaransebagai berikut Nomor : 900/006/405.1 7/2013 tertanggal 02 Januari2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan

Penetapan tertulis, Obyek Sengketa merupakan penetapantertulis yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Ponorogo atas nama Bupati Ponorogo; Dikeluarkan oleh badan / pejabat tata usaha negara, KepalaDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Ponorogo atas nama Bupati Ponorogo merupakanbadan / pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakanurusan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan yang

berlaku; Berisikan tindakan hukum tata usaha negara, bahwapenerbitan Obyek Sengketa, merupakan suatu perbuatanhukum Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAset Daerah Kabupaten Ponorogo yang bersumber padaketentuan hukum tata usaha negara yang menimbulkan hak dankewajiban pada orang lain (Penggugat); Konkret, bahwa Obyek Sengketa tersebut tidak abstrak, tetapiberwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yakni penetapanpensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat ; Individual, bahwa

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 58 Tahun2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogodalam Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah (DPPKAD) mempunyaitugas menyelesaikan masalah perbendaharaan belanja pegawaidan ganti rugi serta memproses Surat Keterangan PemberhentianPembayaran (SKPP);20 no nnn cnn cn cence en neces.

Penggugat:
RIBUT RAWIT
Tergugat:
UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA VS PT. GRAHA REJEKI SURYA GEMILANG;

PUTUSANNomor 29 PK/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAANKEUANGAN KOTA SURABAYA, tempat kedudukan diJalan Jimerto Nomor 25 27 Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ira Tursilowati, SH., MH.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Surat Kepala Dinas Pendapatan danPengelolaan Keuangan Nomor 973/2451/436.6.13/2016, tanggal 08 Juni2016, Perihal: Klarifikasi Berkas Permohonan;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Kepala Dinas Pendapatan dan PengelolaanKeuangan Nomor 973/2451/436.6.13/2016, tanggal O8 Juni 2016,Perihal: Klarifikasi Berkas Permohonan;4.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali KEPALA DINAS PENDAPATAN DANPENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA:;:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 47/B/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 30 Maret 2017:MENGADILI KEMBALI:DALAM EKSEPSI:1. Menolak Eksepsi Tergugat:DALAM POKOK PERKARA:2. Menolak gugatan Penggugat;3.