M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Advokat dan penegak hukum yang beritikad baik dan harus dilindungi menurut hukum ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghina/mencemarkan nama baik Pengugat sebagai :

• Advokat Senior dan penegak hukum yang bermartabat, terhormat, dan mulia (officium nobile), dan ;
• menghina atau menista

., selaku Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) Partai Keadilan Sejahtera, 2. Dr. HIDAYAT NUR WAHID, M.A., Dr. SURAHMAN HIDAYAT, MA., MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D., Drs. ABDI SUMAITHI, ABDUL MUIZ SAADIH, M.A., masing-masing selaku Ketua dan Anggota Majelis Tahkim Partai Keadilan Sejahtera, 3. DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA cq MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D., selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera tersebut;

Terbanding/Tergugat I : Ketua Dewan Etik Daerah Partai Keadilan Sejahtera kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat II : Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP) Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat III : Komisi Penegakan Disiplin Partai Dewan Etik Daerah Partai Keadilan Sejahtera, kota Balikpapan

Menetapkan hak asuh anak yang bernama Yudistira Penegak Utama umur 12 tahun dalam asuhan Penggugat dengan ketentuan Tergugat rekonpensi diberi akses seluas luasnya bila ingin bertemu anak tersebut atau mengajak anak tersebut ;

3..Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :

4.1. Uang Mut,ah Rp.15.000.000,-

4.2. Nafkah Madiyah (lampau) Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah );

4.3.

Nafkah seorang anak bernama Yudistira Penegak Utamayang dalam asuhan Penggugat setiap bulan minimal Rp..1.000.000,- ( satu juta rupiah ) ;

5. Menetapkan sebuah mobil Jeep Daihatsu Feroza tahun 1994 Nomor Polisi L1040IJ adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;:

6.Menetapkan bagian masing masing adalah Penggugat dan Tergugat adalah

7.

Manyatakan hukum menghukum para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan seketika bila perlu dengan bantuan alat Negara Penegak Hukum (Kepolisian);5 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.801.000,- (satu juta delapan ratus satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Manyatakan hukum menghukum para Tergugat dan atau siapapun yangmemperoleh hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan objeksengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan seketika bila perludengan bantuan alat Negara Penegak Hukum (Kepolisian);5 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.801.000, (satu juta delapan ratus satu ribu rupiah) secara tanggungrenteng;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Selong, pada hari KAMIS, tanggal

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama MAULIDA ADILLAH ULFA binti AMSARI untuk menikah dengan calon suaminya bernama AJI PANGESTU PENEGAK ALIF bin SUNTOWO;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur)
4.ABDUL WAHAB SYAHRANI (Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur)
5.FAHRUL RAZI, S.Pd.I (Ketua Dewan Syariah Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimatan Timur
6.KHAIRUL ALIM (Bendahara Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimatan Timur
7.ISMAIL LATISI, S.Pd (Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD PKS) (Kota Samarinda)
8.FARDY ISKANDAR, M.H (Ketua Majelis Penegak

Disiplin Partai (MPDP) Wilayah Partai Keadilan Sejahterah (DPW) Kalimantan Timur
9.DENY KRESTIONO, (Anggota Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP)
10.ARDANI HAJI BUSRO, S.Ag (Anggota Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP) Wilayah Partai Keadilan Sejahterah (DPW) Kalimantan Timur
11.YUSUF HAFIZUN ALIM
Turut Tergugat:
ENCIK WARDANI, S.Hut

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Penegak, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 08-09-2007 (Delapan September Dua Ribu Tujuh) telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sailan bin Nen;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dan memerintahkan

PENETAPANNomor 12/Pdt.P/2021/PN MtkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikanpenetapan sebagai berikut atas permohonan:KHODIJAH, umur 55 Tahun, lahir di Penegak, tanggal 8 Mei 1965, jeniskelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam,pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Penegak RT. 007 RW.004 Desa Simpang Yul, Kecamatan Tempilang, selanjutnyadisebut sebagai

Bahwa Pemohon di lahirkan di Penegak pada tanggal Delapan Mei SeribuSembilan Ratus Enam Puluh Lima (08051965);2. Bahwa Pemohon menikah dengan (alm) suami Pemohon bernama Sailanbin Nen pada tanggal Dua Puluh Lima Agustus Seribu Sembilan RatusDelapan Puluh Satu (25081981);3.

dan dikebumikan di daerah Dusun Penegak; Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Pemohoninginmengurus surat kematian guna keperluan Anaknya mendaftarkanPendidikan TNI; Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Pemohon baru mengurus suratkematian tersebut sekarang, setelah sekian lama Almarhum Sailan binNen meninggal dunia;2.

Saksi Fathurrohim, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Simpang Yul; Bahwa Pemohon beserta anaknya yang bernama Tedi ada mendatangkantor Saksi guna mengurus Surat Kematian Almarhum Sailan bin Nen; Bahwa Almarhum Sailan bin Nen adalah suami Pemohon yangmeninggal sekitar tahun 2007 dikarenakan sakit; BahwaAlmarhum Sailan bin Nen meninggal di rumah kediamannya BahwaAlmarhum Sailan bin Nen dikebumikan di Dusun Penegak; Bahwa Pemohon mengurus surat kematian

Menetapkan bahwa di Dusun Penegak, Kabupaten Bangka Barat padatanggal 08092007 (Delapan September Dua Ribu Tujuh) telah meninggalHalaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Mtkdunia seorang lakilaki bernama Sailan bin Nen;.

Terbanding/Tergugat I : Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat II : Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP)
Terbanding/Tergugat III : Komisi Penegakan Disiplin Partai Dewan Etik Daerah Partai Keadilan Sejahtera

Pembanding/Penggugat : Amin Hidayat Diwakili Oleh : Agus Amri, SH
Terbanding/Tergugat I : Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat II : Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP)
Terbanding/Tergugat III : Komisi Penegakan Disiplin Partai Dewan Etik Daerah Partai Keadilan Sejahtera

Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalamPasal 43 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.BAB IIHAK DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKATBagian PertamaHak dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Mencari,Memperoleh, Memberi Informasi,Saran, dan Pendapata.b.Pasal 2(1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari,memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi sertamenyampaikan saran dan pendapat kepada penegak

atau pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harusdisampaikan secara tertulis dan disertai :data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan Organisasi Masyarakat, atau pimpinan LembagaSwadaya Masyarakat dengan melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; danketerangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan buktibukti permulaan.(2) Setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan gelar perkaraoleh penegak

hukum.Bagian KeduaHak dan Tanggung Jawab MasyarakatDalam Memperoleh Pelayanan dan Jawabandari Penegak HukumPasal 4(1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak memperolehpelayanan dan jawaban dari penegak hukum atau Komisi atas informasi, saran, atau pendapat yangdisampaikan kepada penegak hukum atau Komisi.(2) Penegak hukum atau Komisi wajib memberikan jawaban secara lisan atau tertulis atas informasi,saran, atau pendapat dari setiap orang, Organisasi Masyarakat

, atau Lembaga Swadaya Masyarakatdalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal informasi, saran atau pendapatditerima.(3) Dalam hal tertentu penegak hukum atau komisi dapat menolak memberikan isi informasi ataumemberikan jawaban atas saran atau pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.Bagian KetigaHak dan Tanggung Jawab MasyarakatDalam Memperoleh Perlindungan HukumPasal 5(1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga

PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelasPasal 2Ayat (1)Yang dimaksud dengan "penegak hukum" adalah aparat kepolisian dan kejaksaan.Ayat (2)Cukup jelasPasal 3Ayat (1) Ketentuan ini merupakan wujud pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (4) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tata carapenyampaian pendapat yang diatur dalam Undangundang Nomor 9 Tahun 1998 tentang KemerdekaanMenyampaikan Pendapat di Muka Umum tidak berlaku.

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat pada tahun 2009, DewanPimpinan Daerah (DPD) Partai Penegak Demokrasi Indonesia Cq.Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Penegak Demokrasi Indonesia(PPDI) Kabupaten Jeneponto mengusulkan sepihak Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Jeneponto antara Dra. Bunsuhari Baso Tika (Penggugat)kepada Irfan Halim.

Ngaisebagai Anggota DPRD Partai Penegak Demokrasi Indonesia sertarekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak DemokrasiIndonesia terhadap Pergantian Antar Waktu Saudari Dra. BungsuhariDg. Ngai kepada Saudara Irpan Halim, SE, adalah sah danmempunyai kekuatan hokum yang mengikat dan memrintahkan agarpelantikan Anggota DPRD Partai Penegak Demokrasi IndonesiaKab.Jeneponto Penggantian Antar Waktu Saudara Irpan Halim, SE,untuk segera dilaksanakan;4.

Ngaisebagai Anggota DPRD Partai Penegak Demokrasi Indonesia sertarekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak DemokrasiIndonesia terhadap Pergantian Antar Waktu Saudari Dra. BungsuhariDg. Ngai kepada Saudara Irpan Halim, SE, menjadi anggota DPRDKab.Jeneponto terhitung sejak bulan Mei 2013 sampai dengan 30Agustus 2014;6.

Bunsuhari BasoTika di PAW;Bahwa~ saksi tidak tahu apakah persoalan ini pernahdiselesaikan diinternal partai, karena saya sudah tidak aktiflagi sejak Tahun 2010;e Bahwa Saksi dipengurusan sebagai Sekretaris PPDIJeneponto;e Bahwa sesuai Anggaran Dasar Partai Penegak DemokrasiIndonesia untuk proses PAW, yaitu dengan cara Surat dariDPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia kemudianditeruskan ke Bupati;e Bahwa Hj.

Foto copy Surat Keputuan Dewan PimpinanPusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia,Nomor : 031/KPTS?DPP?PPDI?V?

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatanPenggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XX) dengan Tergugat (XX) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2011di Desa Penegak, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XX) terhadap

mendirikan rumah diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II atau siapa saja yang menempati tanah obyek sengketa milik Penggugat termasuk Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa milik Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta apabila perlu dengan bantuan Aparat Penegak

(Bukti P1) ;Bahwa dalam Anggaran Dasar Partai Penegak Demokrasi IndonesiaPasal 12 dinyatakan "Musyawarah Nasional Luar Biasa ataupun MUNASLUBdapat diadakan atas permintaan DPP Partai atau permintaan lebih dari %(setengah) jumlah DPD Partai", selanjutnya dalam Anggaran Dasar Pasal 10 joAnggaran Rumah Tangga Partai Penegak Demokrasi Indonesia Pasal 20dinyatakan "Musyawarah Nasional (MUNAS) Partai dinyatakan sah apabiladihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah daerah dancabang yang

Endung Sutrisno, MBA telah dipecatsebagai Anggota Partai Penegak Demokrasi Indonesia sesuai SK DPP PartaiPenegak Demokrasi Indonesia No:070/KPTS/DPP/PPDI/XII/07 tertanggal 8Desember 2007. (Bukti P5). Demikian juga terhadap Tergugat II Sdr. Drs.V.Joes Prananto telah diberhentikan dari Jabatannya selaku Wakil Ketua UmumDPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia sesuai SK DPP Partai PenegakDemokrasi Indonesia No : 050/KPTS/DPP/PPDI/XII/07 tertanggal 1 Desember2007. (Bukti P6) ;Oleh karena Sdr. Drs. H.

Joes Pranantotelan diberhentikan sebagai Pengurus DPP Partai Penegak DemokrasiIndonesia dan sebagai Anggota Partai Penegak Demokrasi Indonesia, merekatidak mempunyai hak dan kwalitas melakukan dan mengatas namakan PartaiPenegak Demokrasi Indonesia ;Kemudian SK tersebut di atas diperkuat dengan Keputusan Munaslub PartaiPenegak Demokrasi Indonesia di Surabaya No.003/KPTS/MUNASLUB/PPDI/VII/08 tertanggal 28 Juli 2008 tentang Persetujuan Pemecatan SebagaiPengurus DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia

Joes Prananto adalah DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia yangtahun 2009 sebagaimana amanat UndangUndang No.10 Tahun 2008 TentangPemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan Partai Penegak Demokrasi Indonesia dibawah kepemimpinan Ketua Umum, H.

No. 113 PK/PDTSUS/20092.1.2.8.dan HAM Nomor : AHU.AM.II.03.02 tanggal 11 April 2008 tentangKepengurusan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) hasilMUNASLUB Kupang dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAMAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH69.AH.11.01 Tahun2008 tentang Pengesahan Struktur Dan Personalia Dewan PimpinanPusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Masa Bakti 20072012tertanggal 7 Agustus 2008, maka Musyawarah Nasional Luar Biasa(MUNASLUB) Kupang Partai Penegak Demokrasi Indonesia

Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII dengan Mbulu Puru Mbawa (orang tua Penggugat), tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya semua perbuatan hukum tersebut adalah cacat hukum dan haruslah dibatalkan;
6.Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat X dan Tergugat XII yang telah menempati dan membangun rumah pada obyek sengketa untuk meninggalkan dan/atau mengosongkan obyek sengketa, bila perlu dengan bantuan Aparat Penegak

Hukum;
7.Menghukum Tergugat II yang menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor: 999, Surat Ukur Nomor: 12/Heikatapu/2006, atas nama Ndena Ngabi Mbulu seluas 10.830 m2 (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di La Jarik, RT.01/RW.01, Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, NTT untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan Aparat Penegak Hukum;
8.Menghukum Tergugat IV yang saat ini menguasai dan menempati rumah yang dibangun

orang tua Penggugat diatas obyek sengketa, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat untuk meninggalkan rumah peninggalan orang tua Penggugat, bila perlu dengan bantuan Aparat Penegak Hukum;
9.Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
DALAM REKONVENSI
-Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I konvensi, Tergugat II konvensi, Tergugat III konvensi dan Tergugat IV konvensi untuk seluruhnya;
DALAM KONVENSI DAN DALAM