Putusan Nomor 819/B/PK/PJK/2016TANGGAPAN ATAS ASPEK FORMALbahwa Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuan dan keberatandengan adanya perubahan alasan koreksi atas koreksi HPPBiaya Subkontraksenilai Rp8.395.020.000,00;bahwa membaca uraian pendapat Peneliti Keberatan (yang PemohonBanding sajikan kembali pada bagian II Uraian Pendapat Peneliti di muka) yangmenolak pengajuan keberatan Pemohon Banding atas koreksi positif pada HPP Biaya Subkontrak sebesar Rp8.395.020.000,00 terdapat perbedaan alasankoreksi

Rp8.395.020.000, 00:bahwa berikut petikan alasan penolakan permohonan keberatan ataskoreksi positif pada HPP Biaya subkontrak sebesar Rp8.395.020.000,00 yangdikemukakan oleh Peneliti Keberatan pada Surat Pemberitahuan Daftar HasilPenelitian Keberatan:bahwa pada angka 1 huruf f Pemberitahnuan Daftar Hasil PenelitianKeberatan. dinyatakan:Tim Peneliti berpendapat, isi klausulklausul perjanjian di atas membuktikanbahwa pembayaran biayabiaya subkontraktor memang secara jelas sesuaisubcontract Agreement

Oleh karena itu, Tim Peneliti sependapatdengan pemeriksa bahwa biaya transportasi sebagai bagian dan biayaSubkontrak pada Akun Harga Pokok Penjualan ConocoPhilips sebesarRp8.035.020.000 tersebut harus dikoreksi dari Akun Harga PokokPenjualan ConocoPhilips, karena substansi ekonomi pihak yangmembayar biaya transportasi tersebut adalah pihak kontraktor utamayaitu PT Boskalis International Indonesia melalui proses reimbursementbiaya tersebut;Dengan demikian, Tim Peneliti berpendapat biaya transportasi

Olehitu, Tim Peneliti sependapat dengan pemeriksa bahwatransportasi sebagai bagian dari biaya Subkontrak padaHarga Pokok Penjualan ConocoPhilips sRp8.035.020.000 tersebut harus dikoreks!

ConocoPhilips maka Peneliti Keberatan berpendapat pembukuandisampaikan Pemohon Banding sebagai lampiran pada Laporan SPT PPh Badan tahun 2008memenuhi ketentuan pada Pasal 28 ayat (3) dan (8) yang menyatakan bahwa pembukuapencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerkeadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya agar dapat dihitung besarnya pajak yang teru Bahwa dikarenakan Terbanding cq Peneliti keberatan sudah tidak lagimempermasalahkan dan memakai alasan koreksi pada

Putusan Nomor 1316 K/Pdt//2015Penggugat VI dinyatakan mempunyai hutang kepada Negara/Pemerintah atas pembayaran gaji yang diterima saat memangkujabatan fungsional peneliti yakni sejak bulan Maret 2006 sampai bulanSeptember 2009 dan gaji bulan ke13 dengan total hutang sebesarRp169.891.000,00;Penggugat VII dinyatakan mempunyai hutang kepada Negara/Pemerintah atas pembayaran gaji yang diterima saat memangkujabatan fungsional peneliti yakni sejak bulan Februari 2005 sampaibulan September 2009 dan gaji

2009dan pembayaran gaji bulan ke13 dengan total hutang sebesarRp216.192.300,00;Penggugat X dinyatakan mempunyai hutang kepada Negara/Pemerintah atas pembayaran gaji yang diterima saat memangkujabatan fungsional peneliti yakni sejak bulan Januari 2006 sampai bulanSeptember 2009 dan gaji bulan ke13 dengan total hutang sebesarRp173.744.100,00;Penggugat XI dinyatakan mempunyai hutang kepada Negara/Pemerintah atas pembayaran gaji yang diterima saat memangkujabatan fungsional peneliti yakni sejak bulan

Putusan Nomor 1316 K/Pdt//201510.jabatan fungsional peneliti yakni sejak bulan September 2006 sampaibulan September 2009 dan gaji bulan ke13 dengan total hutangsebesar Rp151.288.600,00; Penggugat XIV dinyatakan mempunyai hutang kepada Negara/Pemerintah atas pembayaran gaji yang diterima saat memangkujabatan fungsional peneliti yakni sejak bulan Mei 2004 sampai bulanSeptember 2009 dan gaji bulan ke13 dengan total hutang sebesarRp207.615.800,00; Penggugat XV dinyatakan mempunyai hutang kepada Negara

Para Penggugat menerima honor/gajisetiap bulannya karena telah bekerja sebagai fungsional peneliti yangtelah diangkat oleh Tergugat sendiri.

Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Negara dan KetuaLembaga lIlmu Pengetahuan Indonesia Nomor 02/SE/1983 danNomor 75/Kep/J.10/1983 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Peneliti;i.

Junaedi telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut;18Bahwa, terdakwa kenal dengan para peneliti yang melakukan penelitian diGungung Padang, mereka berasal dari Tim peneliti dari ITB Bandung karenapada tanggal 28 Agustus 2013 terdakwa sudah pernah bertemu dangan saksiRizal pada saat mereka sedang menggali lobang guna ditanami petasan/mercon. Pada saat itu saksi Rizal menerangkan bahwa lubang tersebut akandigunakan untuk tempat melakukan peledakan nantinya.

terdakwa meminta kepada Tim peneliti supaya memenuhiperminta dari masyarakat sekitar Gunung Padang terlebih dahulu yaitu dariRT Gunung Padang, RT Cimanggu, masyrakat Sukasirna dan masyarakatCiwangun guna meminta Izin dari mereka sekaligus mengadakan sosialisasi;Bahwa, setahu terdakwa para peneliti melakukan peledakan tersebut terjadipada tanggal 5 September 2013 sekira pukul 15.30 Wib yang bertempat diGunung Padang;Bahwa, saat dilakukan peledakan tersebut dimana pada awalnya tidak adamasyarakat

Rizal, sedangkan dua orang lainnya dari Tim peneliti berusahamenyelamatkan diri dari amukan massa tetapi terdakwa dan massa tetapmengejar kedua peneliti tersebut dan tanpa sengaja kaki terdakwa mengenaikaki salah seorang dari Tim peneliti yang sudah tua (Sukardiyono), akibatnyadia terjatuh secara bersamasama dengan terdakwa;Bahwa, pada saat itu Sdr.

Sesampai disanaterdakwa melihat dalam jarak + 20 meter massa yang dalam keadaan marahmendorong dan memukul orang dari Tim Peneliti.

Rizal, sedangkandua orang lainnya dari Tim peneliti berusaha menyelamatkan diri dariamukan massa tetapi terdakwa dan massa tetap mengejar kedua penelititersebut dan tanpa sengaja kaki terdakwa mengenai kaki salah seorang dariTim peneliti yang sudah tua (Sukardiyono), akibatnya dia terjatuh secarabersamasama dengan terdakwa;e Bahwa, benar kemudian Sdr. Rizal, Sdr. Sukardiyono dan Sdr.

Dimana Definisi Bidang Penelitian dan atau Halaman 1 1 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 08/G/2012/PTUNSRG Kepakaran Peneliti, menurut surat Keputusan tersebut adalah keahlian dalambidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk menunjuk suatu*kegiatan yang benarbenar dikerjakan oleh Peneliti; Bahwa Penggugat tidak mau mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan olehTergugat yang bukan menjadi Bidang Penelitian dan atau Kepakaran LIPI yangtelah diuraikan terlebih dahulu, karena Penggugat harus

menepati Buku PanduanPenelitian dan Pengembangan Badan Tenaga Atom Nasional, yang diterbitkanpada tanggal 1 April 1991, pada halaman 3, Bab II, Etika Peneliti, Huruf A.Pengertian, yang dimaksud dengan Etika Peneliti adalah kumpulan azas ataunilai yang dianggap baik yang diyakini bersama berkenaan dengan akhlak ataumoral peneliti serta halaman 8 Bab III Norma Penelitian Huruf A.

isuisunasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaanpembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan KepalaLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia No. 04/E/2009 tentang StandarKompetensi Jabatan Fungsional Peneliti tidak dilaksanakan.

hal mana tidak sepantasnya dilakukan oleh pegawai apalagi seorangpeneliti yang harus memenuhi attitude peneliti.

dulu sebagai peneliti tapi sekarang saksi sudahsudah diberhentikan dari jabatan fungsional peneliti; Bahwa saksi tidak tau apa saja tugas penggugat, Penggugat hanya pernahmengeluh masalah komputernya yang sudah tidak layak; Bahwa pada block grant tahun 2009 Penggugat adalah bawahan saya, tapi padatahun 2010 saksi diberhentikan dari jabatan fungsional peneliti; Bahwa di BPTKN sering ada rapat, tapi ada rapat yang dibuka dikantor danditutup diluar kota; Bahwa tahun 2010 dan 2011 Penggugat ikut block

Hasil Penelitian Keberatan, dan dalam tanggapannya PemohonBanding antara lain menyatakan bahwa:Bahwa anggapan Pemeriksa dan Peneliti Keberatan bahwa terdapathubungan istimewa antar AOl AG dengan Pemohon Banding berdasar Pasal 18ayat (3) UU PPh adalah tidak benar, karena:Bahwa berdasarkan kenyataan, sesuai dengan ketentuan dalamperaturan perundangundangan perpajakan maupun berdasar pembuktian, tidakada Hubungan Istimewa antara Pemohon Banding dengan AOI AG;Bahwa kesimpulan Peneliti Keberatan bahwa

Putusan Nomor 1043/ B/PK/PJK/2014menjadi karena adanya hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18UU Pajak Penghasilan;Bahwa dengan tidak dipermasalahkannya COD oleh peneliti keberatanberarti koreksi Pemeriksa tidak benar, oleh karena proses keberatan adalahmeneliti kebenaran koreksi Pemeriksa, maka koreksi Pemeriksa harusdibatalkan:Bahwa koreksi yang diusulkan Pemeriksa, dan Peneliti Keberatan terkaitdengan hubungan istimewa tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang

hubunganistimewa di bidang management, namun Peneliti keberatan tidak menjelaskandasar/bukti yang mendasari bahwa transaksi antara Pemohon Banding dan AOIAG terkait hubungan istimewa berdasar penguasaan (management):Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU PPh, dalam halsuatu transaksi (dianggap) terpengaruh hubungan istimewa, koreksi yang dapatdilakukan adalah melalui koreksi fiskal dengan mendasarkan pada harga yangwajar (arms length price).

Peneliti kKeberatan sama sekali tidak menyebutkantentang harga yang wajar tersebut:Bahwa dapat Pemohon Banding tambahkan bahwa dalam keberatanPemohon Banding, Pemohon Banding mengajukan keberatan terhadap koreksiatas jumlah pajak Pasal 26 yang terhutang sebesar Rp461.545.489,00 yangmenurut Pemohon Banding berasal dari koreksi:e Biaya konsultasi sebesar Rp.3.070.728.845,00 dane Biaya komisi sebesar Rp. 18.723.799,Bahwa namun dalam SPUH Peneliti Keberatan tidak memberikantanggapan terhadap keberatan

Putusan Nomor 1043/ B/PK/PJK/2014Pemeriksa, maka bila peneliti kKeberatan, tidak mempermasalahkan CODdan malahan mengubah dasar koreksi, artinya koreksi Pemeriksa tidakbenar dan harus dibatalkan;Koreksi yang diusulkan Pemeriksa, dan Peneliti Keberatan terkaitdengan hubungan istimewa tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga harus dibatalkan;Dalam putusan Majelis Hakim Nomor Put. 49736/PP/M.V1/15/2013 yangdiucapkan tanggal 20 Desember 2013 mengenai sengketa PPh

No. 32/B/PK/PJK/200710negative yang dilakukan oleh peneliti keberatankarena biaya sebesar Rp.20.864.707,00 merupakan biayayang diaccrued sebagaimana yang telah Pemohon Bandingjelaskan pada butir 2.1 diatas;Koreksi atas Profesional Service sebesar(Rp.198.748.002, )Menurut Peneliti Keberatan:Bahwa biaya Profesional Service (Nomor :Akun 724600)untuk periode Januari sampai dengan Desember 2002berdasarkan ledger yang diberikan oleh Pemohon padasaat keberatan adalah sebesarRp. 183.455.064, dengan perincian

Namun karena objek PPh Pasal23 atas Service Expense Affiliate Fee yang telahdipotong di Tahun 2002 lebih besar daripada yangdibebankan, terdapat koreksi negative;Alasan Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksiyang dilakukan oleh peneliti keberatan karena biayasebesar Rp.624.000.000 merupakan biaya yang diaccruedsebagaimana yang telah kami jelaskan pada butir 2.1diatas;Koreksi atas Cost Reimbursement Exp PT AmwayIndonesia sebesar Rp. 41.480.919.397,00Menurut Peneliti Keberatan:Bahwa

No. 32/B/PK/PJK/200714Note: Koreksi pemeriksa atas biaya Cost Reimbursementadalah sebesar Rp. 37.391.472.102, Peneliti Keberatanmenambahkan sebagai objek sebesar Rp. 4.089.447.295sehingga jumlahnya menjadi Rp.41.480.919.397,00;Alasan Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju) dengan koreksiyang dilakukan oleh peneliti keberatan dengan alasansebagai berikut:Bahwa PT.

Bahwabelum dibayarkannya dana penelitian Tahap II sebesar 30 % tersebutdengan dengan alasan bahwa para dosen peneliti tersebut yang belummemperpertanggung jawaban penelitiannya 100 %, dimanapertanggungjawaban peneliti yaitu harus sudah masuk pada tanggal 30November 2014.

Sance Lipu, ST, M.Eng sebesar Rp. 113.750.000,dan peneliti atas nama Muhammad Alwi, S.Si, M.Si sebesar Rp.32.500.000, dengan total sebesar Rp. 146.250.000, sehingga danapenelitian 70 % Tahap yang dibayarkan oleh terdakwa FAUZIAH TENRISISI, SH kepada peneliti adalan sebesar Rp. 5.729.900.000, (Rp.5.876.150.000 Rp. 146.250.000). Bahwa tidak dibayarkannya danapenelitian 70 % Tahap Tahun 2015 kepada 2 (dua) orang peneliti atasnama Dr.

, dimana peneliti yang belummenerima pembayaran Tahap II 30 % adalah DR.

Bahwabelum dibayarkannya dana penelitian Tahap II sebesar 30 % tersebutdengan dengan alasan bahwa para dosen peneliti tersebut yang belum100 %,pertanggungjawaban peneliti yaitu harus sudah masuk pada tanggal 30memperpertanggung jawaban penelitiannya dimanaNovember 2014.

dan Peneliti barang dari 105 unit komputer yang seharusnyadilakukan pemeriksaan yang tersedia hanya 67 unit komputer dan sisanya38 unit komputer belum tersedia untuk dilakukan pemeriksaan;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian barang terhadapkomputer Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang menyatakan tidak lengkap,sehingga Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang tidak mau MembuatkanBerita Acara Pemeriksaan Barang;Mengingat batas akhir Tahun Anggaran 2006 akan berakhir dandikhawatirkan uang pengadaan

telah lengkap 105 unit;e Bahwa anggota Tim Pemeriksa Barang Dan Peneliti Barang didesak olehSaksi DA.

Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang menyatakan komputerdimaksud tidak lengkap, sehingga Tim Pemeriksa dan Peneliti Barangtidak mau Membuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang;Mengingat batas akhir Tahun Anggaran 2006 akan berakhir dandikhawatirkan uang pengadaan 105 unit komputer tidak dapat dicairkan100%.

Bukan didasarkan pada pemeriksaan 105unit komputer;e Bahwa dengan ditandatanganinya seluruh Berita Acara PemeriksaanBarang Nomor 015/BAPB/KOM/PDKPS/2006, oleh Terdakwa I danTerdakwa II yang diikuti oleh anggota pemeriksa dan Peneliti baranglainnya maka Terdakwa I selaku ketua tim Pemeriksa dan peneliti barangHal. 25 dari 76 hal. Put.

XXX:Pada saat proses keberatan peneliti telah melakukan konfirmasi ulang atas faktur pajaktersebut dengan Surat Nomor S1873/2011 dan belum mendapat jawaban. Oleh karena itu,peneliti melakukan pengujian arus barang dan arus uang untuk memperoleh keyakinan ataskebenaran faktur pajak tersebut,Peneliti dapat melakukan pengujian arus barang karena didukung dengan bukti yangmemadai yang terdiri dari faktur pajak, DO/SPB/SPK, BAPB/BAPP, dan invoice.

Dengan demikian, karena hasil konfirmasi belum ada dan hasil pengujianarus uang tidak memadai sekalipun pengujian arus barang dapat dilakukan, Peneliti tetaptidak memperoleh keyakinan atas kebenaran faktur pajak masukan dari PT. XXX(sebagaimana tertuang dalam Kertas Kerja Penelitian Keberatan),Pada saat uji bukti, Pemohon Banding memperlihatkan dokumendokumen yangmenunjukkan bahwa uji arus uang maupun arus barang dapat dilakukan untuk membuktikantransaksi tersebut.

XYZ:Pada saat proses keberatan peneliti telah melakukan konfirmasi ulang atas faktur pajaktersebut dengan Surat Nomor S1874/2011 dan dijawab dengan Surat Nomor SP894/2011dengan jawaban tidak ada. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengujian arus barang danarus uang untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran faktur pajak tersebut,Pengujian arus barang oleh peneliti tidak dapat dilakukan karena bukti pendukungnyakurang memadai. Dari dua transaksi dengan CV.

Oleh sebab itu, peneliti tidak memperoleh keyakinan ataskebenaran faktur pajak masukan dari CV. XYZ (sebagaimana tertuang dalam Kertas KerjaPenelitian Keberatan),Pada saat uji bukti, Pemohon Banding memperlihatkan dokumendokumen yangmenunjukkan bahwa uji arus uang maupun arus barang dapat dilakukan untuk membuktikantransaksi tersebut. Namun demikian, buktibukti transaksi yang terkait dengan faktur pajakmasukan dari CV.

Dengan demikian, Terbanding tetap tidak memperoleh keyakinan bahwa pajak masukantersebut telah dibayarkan ke kas negara oleh lawan transaksi Pemohon Banding, sehinggaPemohon Banding tidak berhak untuk mengkreditkan pajak masukan tersebut karenaberpotensi menimbulkan kerugian Negara,Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Terbanding berkesimpulan bahwa koreksipemeriksa maupun peneliti keberatan sudah benar sehingga harus dipertahankan.bahwa penelitian yang dilakukan oleh Majelis terhadap data dan

Peneliti = Rp903.024.657,00DPP Cfm.

sudah melaporkan SPTMasa PPN Masa Oktober 2003 dan telah sesuaidengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti SunsetPolicy;bahwa terdapat perbedaan r n npenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;bahwa terdapat perbedaan dasarperhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan:bahKUDPP PKDPP (80/100 x DPP PK)peneliti

hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasarperhitungan;. bahwa Pemeriksa atau fungsional dalam melakukankoreksi menghitung PPN yang masih harus dibayarpada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalahatas margin usaha Pemohon Banding, karenapemeriksa / fungsional mengkoreksi tidakberdasarkan

buktibukti otentik serta dasar hukumyang digunakan tidak sesuai dengan kewenangansebagai pemeriksa dalam menghitung PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa Peneliti/Penelaah dalam melakukanpenelitian menghitung PPN yang masihharusdibayar pada surat keputusan keberatan adalah ataspajak masukan SPT PPN Pemohon Banding adalahkarena peneliti/penelaah mengoreksi tidak sesuaidengan dasar hukum dalam menghitung PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasarperhitungan (tata cara

menghitung) antara pemeriksa/ fungsional dengan peneliti / penelaah terdapatperbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPNyang harus dibayar.

. --------------------------------------------------------23- Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pessel Nomor : 800- 044/TU/2006 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa dan Peneliti Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pessel tahun 2006. ----------------------------------------------------------------------------------------Fotocopy lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.

Pessel Nomor : 800.044/TU/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Personil Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang Pengadaan Komputer Sekolah Menengah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pessel.----------------- -Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pessel Nomor : 800-043/TU/2006 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Dinas Pendidikan Kab.

Andiwersyl bahwa barang tersebut sudah lengkap serta ketua Tim22Pemeriksa Barang dan Peneliti barang, sekretaris dan anggota sudahmenandataganinya.

terhadap kelengkapan komputer tersebut, setelah mendapatkonfirmasi dari ketua Tim Pemeriksa dan Peneliti barang yang intinyamenerangkan saksi Dirwirizal, SH, berjanji akan membayarkan dana setelahsisa komputer tersebut telah lengkap 105 unit.Bahwa anggota Tim Pemeriksa Barang Dan Peneliti Barang didesak oleh saksiDA.

AcaraPemeriksaan Barang tersebut kepada saksi Afrikal, saksi Afrikal menghubungiketua Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang melalui hand phone untukkonfirmasi terhadap kelengkapan komputer tersebut, setelah mendapatkonfirmasi dari ketua Tim Pemeriksa dan Peneliti barang yang intinyamenerangkan saksi Dirwirizal, SH, berjanji akan membayarkan dana setelahsisa komputer tersebut telah lengkap 105 unit.

Bahwa dengan ditandatanganinya seluruh Berita Acara Pemeriksaan BarangNomor 015/BAPB/KOM/PDKPS/2006, oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 yangdiikuti oleh anggota pemeriksa dan Penliti barang lainnya maka terdakwa 1selaku ketua tim Pemeriksa dan peneliti barang dan terdakwa 2 selaku wakilketua tim Pemriksa Dan peneliti barang telah menggunakan kewenangannyadengan tujuan agar pencairan dana 100 % dapat dicairkan dan mengambilkesempatan agar Tim pemeriksa dan Peneliti Barang untuk tidak melakukanpemeriksaan

Dafriamon, Sip selaku Ketua Tim PemeriksaBarang dan Peneliti Barang Tahun 2006 dan terdakwa 2 selaku Wakil Ketua TimPemeriksa dan Peneliti Barang Tahun 2006 melakukan Pemeriksaan kembalikomputerkomputer tersebut disekolahsekolah dengan maksud untukmemastikan komputer tersebut sudah lengkap 105 unit komputer.

Putusan Nomor 1223/B/PK/PJK/2016Bahwa atas selisih sebesar Rp 2.138.570.332,00 ini, dapat Pemohon Bandingjelaskan dan buktikan bahwa selisihselisih tersebut timbul karena halhalsebagai berikut:A.1 Keteledoran Dari Pemeriksa Pajak/Peneliti Pajak Dalam Menyalin/Memindahkan Nilai Peredaran Usaha Perusahaan;Bahwa dari Kertas Kerja Pemeriksa Pajak/Peneliti Pajak tampak adanyaketeledoran Pemeriksa Pajak/Peneliti Pajak dalam menyalin/memindahkan nilai peredaran usaha perusahaan ke dalam SKPKBPPN Nomor 00021

Putusan Nomor 1223/B/PK/PJK/2016KeteranganNilai peredaran usaha menurutPemeriksa Pajak/Peneliti Pajak berdasarkan surat No PHP41/WPJ.06/KP.0705/2011, tanggal 30 Juni 2011dan berdasarkan SKPKB PPN No00021/207/07/021/11, tanggal 12 Agustus 2011adalah sebesarDikurangi dengan:a.1. keteledoran Pemeriksa Pajak/PenelitiPajak dalam memindahkan nilai peredaranusaha perusahaan kami dari Kertas KerjaPemeriksa Pajak/Peneliti Pajak ke dalam SKPKBPPN No 00021/207/07/021/11a.2. kelebihan pencatatan penjualan oleh

PemeriksaPajak/Peneliti Pajaka.3. kelebihan bayar dari konsumen kami(Lestari) pada tanggal 26 November 2007yang telah dikembalikan kepada konsumenkami pada tanggal 27 November 2007;namun oleh Pemeriksa Pajak/Peneliti Pajakkelebihan bayar konsumen tersebutdianggap sebagai niali penjualan perusahaan kamia.4. penerimaan bonus penjualan tahun2007 yang merupakan milik para konsumenperusahaan kami yang dianggap olehPemeriksa Pajak/Peneliti Pajak sebagai nilaiperedaran usaha perusahaan kami untuktahun

pajak 2007a.5. retur penjualan dari konsumen kami(=CV Buana Mas) pada bulan Juni 2007yang belum dikurangkan dari nilai peredaran usaha perusahaan kami oleh PemeriksaPajak/Peneliti Pajaka.

Jumlah pengurang nilai peredaran usahaDitambah dengan:a.6. kesalahan pencatatan nilai penjualantahun 2007 dari beberapa faktur pajakperusahaan kami oleh Pemeriksa Pajak/Peneliti Pajak, sehingga mengakibatkan nilaipenjualan perusahaan kami menjadi lebihrendah daripada yang seharusnya dankarena itu nilai penjualan perusahaankami perlu ditambahkan dengan jumlahkesalahan pencatatan Pemeriksa Pajak tersebuta.7. transaksi penjualan tahun 2007 yangbelum dicatat oleh Pemeriksa Pajak/Peneliti Pajakb.

Margaraya Sarana yang seharusnya menjaditugas tanggung jawab dari P3K (panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak),selanjutnya sesuai dengan hasil uji Laboratorium Pengujian Balai BesarTekstil Bandung yang tertuang dalam Berita Acara Uji Coba Nomor. 0301/EV/III/2009 tanggal 24 Maret 2009, oleh panitia Peneliti PelaksanaanKontrak (P3K) dinyatakan sudah berfungsi dengan baik dan dilaksanakansesuai surat perjanjian kerja (kontrak), sehingga dinyatakan bahwapekerjaan Pengadaan pakaian dinas lapangan telah

SIGIT SRIDOYO(PPK), Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) yaitu SUMARSONO,ST, NASIYA MULUYUN, SMN, Dra. M ISRORINA, SH, ZAENAL ABIDIN,SH dan WASIS serta terdakwa Ir. B.Y.

Membuat rekomendasi kepadaPejabat Pembuat Komitmenterhadap hasil pemeriksaan;e Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip / Linmas PamPemilu 2009 Kabupaten Pekalongan dengan anggaran dari APBDKabupaten Pekalongan Tahun 2009 sebesar Rp. 1.698.961.000,saksi selaku Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, adapunsusunan panitia Panitia peneliti Pelaksanaan Kontrak ( PSK)Pengadaan Barang /Jasa sebagai berikut :Ketua: SUMARSONO, STSekretaris : NASIYA MULUYUN,SMNAnggota : Dra. M.

M.Kn: SRI LESTARI,S.IPPanitia Peneliti Pelaksana Kontrak :KetuaSekretarisAnggota: SUMARSONO, ST: NASIYA MULUYUN: Dra. M. ISRORINA. SH: ZAENAL ABIDIN, SH: WASIS;eBahwa untuk Pengadaan Pakaian Hansip /Linmas Pam Pemilu.

proses pembayaran karena tugas saksi hanya sampai padapemeriksaan prestasi pekerjaan;e Bahwa semua tugas dan tanggungjawab Panitia Peneliti PelaksanaanKontrak (P3K) Pengadaan Barang / Jasa, sudah dilaksanakan;e Bahwa tugas dan tanggungjawab Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrakadalah membuat rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmenterhadap hasil pemeriksaan, karena Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontraktidak membuat rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen,sepemahaman P3K adalah rekomendasi itu

Keduasebesar 30 % kepada para Peneliti, dengan rincian sebagai berikut : No Jenis Penelitian Jumlah Tgl.

Bahwa belum dibayarkannya dana penelitianTahap Il sebesar 30 % tersebut dengan dengan alasan bahwa paradosen peneliti tersebut yang belum memperpertanggung jawabanpenelitiannya 100 %, dimana pertanggungjawaban peneliti yaitu harussudah masuk pada tanggal 30 November 2014.

Sance Lipu, ST, M.Eng sebesarRp113.750.000,00 dan peneliti atas nama Muhammad Alwi, S.Si, M.Sisebesar Rp32.500.000,00 dengan total sebesar Rp146.250.000,00sehingga dana penelitian 70 % Tahap yang dibayarkan oleh FAUZIAHTENRI SISI, SH kepada peneliti adalan sebesar Rp5.729.900.000,00(Rp5.876.150.000 Rp146.250.000). Bahwa tidak dibayarkannya danapenelitian 70 % Tahap Tahun 2015 kepada 2 (dua) orang peneliti atasnama Dr.

Andiwersyl) dan pada waktu dilakukan pemeriksaanterhadap komputer tersebut, baik Dafriamon, S.IP selaku Ketua maupun Masril,S.Kom selaku Wakil Ketua tim pemeriksa dan peneliti barang, tidak pernahHal. 5 dari 85 hal. Put.

Julian Roeshandy) karena SVGA yang ada pada setiap unitkomputer yang diperiksa dan diteliti olen Tim Pemeriksa dan Peneliti Barangadalah Onboard (menyatu dengan Motherboad).Bahwa menurut ahli Gushelmi, S.Kom, M.

Julian Roeshandy) karena SVGA yang ada pada setiap unitkomputer yang diperiksa dan diteliti olen Tim Pemeriksa Dan Peneliti Barangadalah Onboard (menyatu dengan Motherboad).Bahwa menurut ahli Gushelmi, S.Kom, M. Kom.

Andi Wersy Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pessel Nomor : 800:044/TU/2006 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa dan Peneliti PengadaanBarang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pessel tahun 2006. Fotocopy lampiran Il Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. PesseNomor : 800.044/TU/2006 tanggal 11 April 2006 tentang PenunjukalPersonil Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang Pengadaan KomputeSekolah Menengah di lingkungan Dinas Pendidikan Kab.

Andi Wersyl Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pessel Nomor : 800:044/TU/2006 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa dan Peneliti PengadaanBarang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pessel tahun 2006.e Fotocopy lampiran Il Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. PesseNomor : 800.044/TU/2006 tanggal 11 April 2006 tentang PenunjukalPersonil Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang Pengadaan KomputeSekolah Menengah di lingkungan Dinas Pendidikan Kab.

Rudi (Staf pada bagian Umum Setda Lombok Timur).Bahwa selanjutnya HASBI, SE bersama Tim Peneliti lainnya melakukanpeninjauan ke lokasi terhadap tanah pecatu Kepala Dusun Gubuk Motongdan rencana tanah penukar milik AMAQ MARYAM (almarhum) dan dalamlaporan hasil perjalanan dinas yang dibuat dan ditanda tangani HASBI,SEdiuraikan bahwa berdasarkan hasil peneliti Tim Peneliti Tukar guling tanahpecatu /asset daerah setuju atas permohonan Terdakwa SYAHRUDDIN, SHselaku Kepala Desa Apitaik dengan alasan kondisi

Lombok Timur dan sekaligus KetuaTim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu / Aset Daerah Tahun Anggaran2007, Drs.

Bupati Lombok Timur No. 188.45/203/Pemdes/2006 tentangPembentukan Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu Aset DaerahKabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2006;28.SK. Bupati Lombok Timur No. 188.45 /203/Pemdes/2006 tentangPembentukan Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu Aset DaerahKabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007;29.SK.

Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat ( 4 )Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 9 Tahun2007 tertanggal 26 Maret 2007 Tentang PengisianPerangkat Desa Lainnya disebutkan secara jelas dan tegasbahwa Pengaduan karena adanya keberatan terhadap Calonyang ditetapkan oleh Panitia Peneliti dan Penguji,disampaikan kepada Panitia Peneliti dan Penguji denganmenyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat10 (sepuluh) hari sejak penetapan Calon, Pengaduan yangmelebihi batas waktu dimaksud

tersebut di atas tidakdipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil ujian.Mendasarkan pada peraturan tersebut selama masa PenetapanCalon yang dilakukan oleh Panitia Peneliti dan Pengujitidak ada masyarakat yang keberatan dan mengadukan kepadapanitia Peneliti dan Penguji ; .

Setelah selesaimengerjakan Soal ujian tertulis, maka lembar jawaban wajibditinggal diatas meja ujian masing masing peserta CalonStaf ujian dengan posisi kertas dibalik, kemudian semuaCalon Staf Peserta ujian berpindah ruang dan menunggu diruang yang telah dipersiapkan oleh Panitia Peneliti danPenguj! ;.

selesai dikoreksi oleh PanitiaKoreksi, semua lembar jawaban dikumpulkan dan diserahkanuntuk diumumkan oleh Panitia Peneliti dan Penguji, hasilujian dari masing masing Peserta dan kemudian PanitiaPeneliti dan Penguji membuat berita acara hasil ujian dansemua peserta Ujian menandatangani' Berita Acara hasil9.

Sehingga berdasarkan PadaPasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan DaerahKabupaten Kulon Progo Nomor : 9 Tahun 2007 tertanggal 26Maret 2007 Tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya, bahwaCalon yang berhak ~~ mengikuti Ujian yang lulus~ danmemperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita AcaraPenetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi,dan oleh Panitia Peneliti dan Penguji diajukan kepadaKepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Ujian TertulisOleh Panitia Peneliti dan Penguji dan Berita

Selain itu, Pemohon Bandingdalam pembahasan akhir Pemohon Banding tidak dapat membuktikan buktiadanya koreksi Objek PPh Pasal 21 tersebut, oleh karena itu tidakdipertimbangkan peneliti;2.

SalariesBahwa Peneliti menerima sanggahan Pemohon Banding;8. 650904 Severance PayBahwa Peneliti setuju dengan sanggahan Pemohon Banding;9. 650999 ETAC BonusBahwa Peneliti setuju dengan sanggahan Pemohon Banding;10. 70249 Contruction in ProgressBahwa Peneliti tetap mempertahankan hasil penelitian atas Objek PPh Pasal 21yang terdapat pada biaya Construction in Pogress (CIP) berdasarkan halhalsebagai berikut:Bahwa dalam pembahasan akhir, Pemohon Banding mengakui adanya biayaUpah/Gaji dalam biaya CIP

Dengan demikian terjadi doublepembebanan yang dilakukan oleh Peneliti kKeberatan.

Koreksi peneliti berupa Biaya Professional fee ini tidak pernahdituangkan dalam SPHP yang dilakukan oleh Pemeriksa, Risalah Pembahasanmaupun di SKP PPh 21 tahun 2006. Oleh karenanya Pemohon Banding tidakbisa menerima dasar koreksi yang didasarkan hanya karena Peneliti tidak dapatmenelusuri biaya tersebut di LHP yang tidak pernah menjadi SPHP sehinggapeneliti menambahkan biaya ini menjadi objek PPh 21.

Secaracost, biaya ini telah masuk dalam Cost Summary yang pernah PemohonBanding sampaikan kepada pemeriksa dan peneliti keberatan;B.

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Cilacap Nomor050/0203.A/20 tentang Pembentukan Panitia Peneliti PelaksanaanHalaman 1 dari 34 halaman.

Objek Gugatan Cacat Substansial;Bahwa pada objek gugatan pada judul keputusantertulis sebagai berikut: Judul keputusan tersebut adalah:Pembentukan Panita Peneliti Pelaksana Kontrak,Panitia Pemeriksa Pekerjaan Dan PengawasLapangan pada kegiatan yang didanai APBN/DAK,APBD Provinsi Jawa Tengah (BK3/Eks.2P.0A) danAPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2010*:Halaman 20 dari 34 halaman.

Pejabat Pembuat Komitmen dapat membentukpanitia peneliti pelaksana kontrak untuk membantuHalaman 24 dari 34 halaman. Putusan Nomor 236 K/TUN/2015direksi pekerjaan;Dengan demikian terbukti apabila objek gugatan dalamperkara a quo diterbitkan oleh Pajabat yang tidakberwenang;c.

Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, setelahpenerbitan SPMK, direksi teknis bersamasamadengan panitia peneliti pelaksanaan kontrak danpenyedia jasa melaksanakan pemeriksaanlapangan bersama dengan melakukanpengukuran dan pemeriksaan detail kondisilapangan untuk setiap rencana mata pembayaranguna menetapkan kuantitas awal;19.2. Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkandalam berita acara:19.3.

Bahwa objek gugatan telah melanggar AsasKepastian Hukum . hal ini Penggugat buktikandengan mendasarkan pada bukti P1 berupa050/0203.A/20 tanggal 1 April 2010 tentangPembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak,Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan PengawasanLapangan Pada Kegiatan Yang DidanaiAPBN/DAK,APBD Provinsi Jawa Tengah(BK3/Eks.2P.0A) dan APBD Kab.

399.404.900,00 dan nilai Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 12.515.332,00 sertaldipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 4.272.323,00;Lainlain (Sewa Harta)bahwa Pemohon Banding dalam proses keberatan tidak memberikan bukti yang berkaitandengan materi sengketa (Sewa Harta) sehingga Terbanding mengakui seluruh hasil koreksi Pemeriksa; Menurut : Jasa PersewaanPemohonBanding bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan tanggapan Terbanding, berdasarkan datalyang pernah Pemohon Banding tunjukkan kepada Peneliti

angkutan darat Pemohon Banding bukanlah merupakanobyek PPh 23 seperti dimaksud oleh Pemeriksa terdahulu, sehingga Pemohon Bandingtidak setuju atas koreksi Terbanding terhadap sewa angkutan darat, yang seharusnya atasobyek tersebut menjadi nihil;Jasa Teknikbahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan Nomor:S44/V.26/WPJ.14/BD.06/2009 tanggal 16 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Kanwil DJPKalimantan Timur, Terbanding telah mengakui penerimaan bukti potong sebanyak 9lembar dan dikatakan oleh peneliti

Keberatan melalui penerbitan SPHP Keberatan dan dalam hal ini tidak adadata baru (novum) yang menjadi dasar pembetulan peneliti keberatan;bahwa berdasarkan bukti yang Pemohon Banding miliki bahwa Pemohon Banding telahmenyampaikan bukti bayar berupa Bukti Pengeluaran Kas (BPK) bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2006 secara keseluruhan, dan dalam transaksi tersebut seharusnyaPeneliti Keberatan dapat melihat bukti mengenai pembayaran yang menjadi obyek'pemotongan PPh Pasal 23 dan pembayaran

yang bukan merupakan kewajiban pemotonganPPh Pasal 23, sehingga Pemohon Banding tidak setuju dengan Tanggapan Terbanding;Jasa Lain (Konstruksi)bahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan Nomor: S44/V.26/ WPJ.14BD.06/2009 tanggal 16 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Kanwil DJP Kalimantan Timur,Peneliti Keberatan telah mengakui penerimaan bukti potong sebanyak 44 lembar dandikatakan oleh Peneliti Keberatan bahwa berdasarkan bukti potong yang diberikan olehPemohon Banding, terdapat transaksi

keberatan melalui penerbitan SPHP Keberatan tersebut di atas dandalam hal ini tidak ada data baru (Novum) yang menjadi dasar pembetulan penelitikeberatan;bahwa mengenai jumlah selisih yang dipermasalahkan oleh Peneliti Keberatan sebesarRp.413.822.600,00 berdasarkan bukti yang Pemohon Banding miliki, bahwa atas jumlahitersebut bukan merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 23 seperti yang dimaksud olehPemeriksa, mengenai bukti/data lain tersebut juga telah Pemohon Banding serahkan padaproses keberatan