Surat Keterangan Hasil Peneraan dari Balai Pelayanan Kemetrologian DinasPerindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur yang masa berlakukanya hinggatanggal 06 Oktober 2007 ; e. Surat Perjanjian Kerja sama dengan Pertamina Unit V Jawa Timur ;2.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2000 tentang DinasPerindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur ; Pasal 6Pasal 36Pasal 37Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi,pengawasan dan pengendalian dalam menyelenggarakan kegiatandibidang perindustrian dan perdagangan ; Sub Dinas Metrologi mempunyai tugas menyiapkan pembinaanpengelolaan standar / laboratorium, peneraan / pengujian alatalatpengawasan dan penyidikan tinclak pidana pelanggaran UndangUndang Metrologi

Bungurasih, bukti P2 ;Fotocopy Pendaftaran Ulang Perusahaan Ijin UndangUndang Ganggugan, No.194/PUP/2007, tertanggal 13 Juli 2007, berlaku sampai dengan tanggal Juli 2010, buktiFotocopy Berita Acara Pengawasan (inspection In Service) Cairan Dinamis, tanggal 15Mei 2007, bukti P4 ; Fotocopy Surat Keterangan Hasil Peneraan No.102/I4739/10212/2006, tertanggal 6Oktober 2006 yang dilakukan oleh Balai Pelayanan Kemetrologian Dinas Perindustriandan Perdagangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, bukti P5 ;Fotocopy

sebagaimanadiuraikan dalam surat jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II ; Menimbang, bahwa terhadap bantahmembantah kedua belah pihak tersebut.Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat Keterangan Hasil PeneraanNomor : 102/Ml4739/10212/2006 tertanggal 6 Oktober 2006 dari Kepala Balai PelayananKemetrologian Surabaya terhadap UTTP milk Penggugat masih berlaku sampai dengantanggal 6 Oktober 2007 juga diterangkan cara melakukan peneraan

tindakanTergugat II atas surat Perintah dari Tergugat I (vide bukti T.4) pada tanggal 15 Mei 2007Tergugat II yang telah melakukan Pengawasan terhadap SPBU milk Penggugat (vide buktiP.4/T.5) dan ditemukan koreksi pengukuran 0,65 % pada hari pertama dan 0,70 % pada harikedua dan pada hari itu juga Tergugat II telah melakukan Penyegelan terhadap salah satu alatpompa BBM milik Penggugat, bila dihubungkan dengan ketentuanketentuan pada bukti : P.5, berupa...............44 P.5, berupa Surat Keterangan hasil Peneraan

EXCEPTIO DISKUALIFIKASI IN PERSON (GemisAanhoedanigheid)Bahwa, sebagaimana pasal 8 nomor 3 Reglement Op deBurgerlijke Rechts Vordering (RV) yang menyatakan bahwa sebuahSurat gugatan harus memuat setidaknya identitas para pihakdengan jelas identitas sebagaimana dimaksud antara lain adalah:1) Peneraan Umur: Bahwa dari umur akan diketahul apakah parapihak yang ditarik sebagai subyek hukum tersebut secarahukum merupakan pihak yang cakap hukum atau tidak,sehingga para pihak tersebut dapat dinyatakan sah

secarahukum untuk ditarik sebagai para pihak dalam sebuah gugatanperkara perdata pengadilan.2) Peneraan Bin atau Binti: Bahwa peneraan ini secara otomatis(langsung) akan menyebutkan nashab (keturunan). dari nashabini akan dapat diketahui apakah para pihak tersebut memilikihubungan hukum dengan gugatan ini dan dapat ditarikHim. 17 dari 39 hlm.Put.

Kdr.3)sebagaio para pihak atau tidak dalam gugatan waris. sebabsecara tidak langsung apabila gugatan mengenai waris makayang dapat ditarik sebagai para pihak adalah orangorang yangmemiliki hubungan hukum atas obyek waris.Peneraan agama: Bahwa sejak berlakunya UndangundangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradlanAgama, maka peneraan agama dalam identitas para pihakdalam mengajukan gugatan perkara perdata sangat penting.Hal ini disebabkan

Saksi : MAXIE REVO LOMBAN, BBA. bahwa benar terdakwa adalah Manager PLN RantingParigi, sedangkan saksi adalah supervisorperbekalan PLN Cabang Palu sejak tahun 2004yang bertugas mengeluarkan material termasuk kwhmeterdari gudang PLN ;bahwa setiap kwhmeter yang dikeluarkan dari gudang PLNPalu harus melalui prosedur dan dilakukan peneraan,sehingga kwhmeter yang dikeluarkan itu ada kode teranyabahwa setiap pemasangan instalasi tenaga listrik harusmenggunakan kwhmeter milik PLN yang sudah dilakukanpeneraan

pertama sebanyak 40 set dan yang keduasebanyak 90 set, mnamun penyerahan kwhmeter kwhmetertersebut tanpa persetujuan Kepala Bagian Gudang (PakMax Revo) ;bahwa saksi menyerahkan kwhmeter tersebut, karenasepengetahuan saksi kwhmeter dapat dikeluarkan dalamkeadaan mendesak, dan saksi mengira kwhmeter tersebutsudah dibayar oleh Yotje Memah ;bahwa dari sekian banyak kwhmeter yang saksi serahkankepada Yotje Memah, hanya sebanyak 78 kwhmeter yangsudah ada kode teranya, sedangkan sisanya belummendapat peneraan

Denah bangunan untuk peneraan kwhmeter di KantorPLN Cabang Palu ;13. Laporan kronologis sambungan illegal di wilayahKasimbar =;14. Daftar 5 (lima) buah kwhmeter yang ditemukan diwilayah Kasimbar ; 15. Surat permohonan cuti olehterdakwa selaku Manager PLN Ranting Parigi ;16. Nota Dinas Manager Ranting Parigi tentangpenunjukan PH Manager ; 17. Surat tugas oleh PHManager Ranting Parigi ;18. Daftar temuan sebanyak 13 (tiga belas)sambungan illegal; 19. Surat Pernyataan atasnama Maria Marufa ;20.

Buku Register Peneraan kwhmeter PLN Cabang Palu ;46. Undang Undang RI No. 15 tahun 1985 tentangketenagalistrikan ;47. Surat Keputusan Direksi PT. PLN(I'ersero) Nomor . 335.K/010/DIR/2003tanggal 31 Desember 2003 tentang Penetapan HargaJual dan Biaya Pelayanan Tenaga Listrik Yang TerkaitDengan Tarif Dasar Listrik 2004 ;48. Surat Edaran Direksi PT. PLN (I'ersero) Nomor :0009.E/DIR/2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang LayananPB/PD 900 VA ;49.

sambungan Liar sebanyak 218 pelanggan ;Menimbang, bahwa setelah dihubungkan dengan keterangansaksi saksi yang diajukan di persidangan, ternyata saksiWellem Rondonuwu, saksi Harsian, saksi Usman, dan saksi a decharge Irwan Ranuntu dan Rillo Setyono, menerangkan bahwasambungan liar di wilayah PLN Ranting Parigi dilakukan olehinstalatir yang bernama Yotje Memah, Pilus dan Hendrik,dengan menggunakan kwhmeter dari toko dan kwhmeter = yangberasal dari gudang PLN Cabang Palu yang sebagiannya belummendapat peneraan

Masitah binti Daminpadahal ia berpendidikan SR ;Menimbang bahwa pendidikan setingkat SR, tidak menjadijaminan seseorang pandai tulis baca, selanjutnya peneraan capjempol tersebut dilakukan bukan dalam gugatan melainkan dalamsurat kuasa, pengadilan' tingkat banding berpendapat bahwagugatan para penggugat melalui kuasa hukum pada tingkatpertama tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 144R.Bg/Pasal 120 HIR, oleh karena itu keberatanPembanding/Tergugat patut dikesampingkan ;Menimbang, bahwa putusan

., bersumpah sesuai dengan agamanya, yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2015/PN KisBahwa keterangan ahli yang telah diberikan di dalam Berita AcaraPemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;Bahwa ahli bekerja di UPT Metrologi Rantau Prapat sebagaiPenerah dengan tugas melakukan peneraan alat ukur, takar,timbang dan perlengkapan untuk kegiatan transaksi;Bahwa untuk gas elpiji 3 kg (tiga kilogram), 12 kg (dua belaskilogram) dan jumlah lainnya, ahli

dari UPT Metrologi dilibatkandalam setiap pengisian gas elpiji dalam hal peneraan timbangan;Bahwa untuk pengisian gas elpiji dilakukan di Stasiun PengisianBahan Bakar Elpiji (SPBE) resmi yang ditunjuk oleh Pemerintahdengan melibatkan UPT Metrologi;Bahwa pihak SPBE tidak pernah melakukan pemindahan isitabung gas 3 kg (tiga kilogram) ke tabus gas isi 12 kg (dua belaskilogram);Bahwa dari hasil pengujian barang bukti 28 (dua puluh delapan)gas isi 12 kg (dua belas kilogram) sebanyak 24 (dua puluh) empattabung

Kode0608238, dengan Sertifikat Surat Keterangan Peneraan No. 73/ 1.821.1tanggal 4 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kadis Koperasi danPerdagangan DKI Jakarta di Kantor Badan Narkotika Nasional yangdilakukan penimbang dan penyisihan barang bukti di hadapan Terdakwa,maka terhadap 2 bungkus allmunium foil yang berisi serbuk warna putihkecoklatan yaitu Narkotika Golongan jenis heroin memiliki berat Bruto +2.281,5 (dua ribu dua ratus delapan puluh satu koma lima) gram,masingmasing yaitu :a.

Kode0608238, dengan Sertifikat Surat Keterangan Peneraan No. 73/ 1.821.1tanggal 4 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kadis Koperasi danPerdagangan DKI Jakarta di Kantor Badan Narkotika Nasional yangdilakukan penimbang dan penyisihan barang bukti di hadapan Terdakwa,maka terhadap 2 bungkus allmunium foil yang berisi serbuk warna putihkecoklatan yaitu Narkotika Golongan jenis heroin memiliki berat Bruto +2.281,5 (dua ribu dua ratus delapan puluh satu koma lima) gram,masing masing yaitu :a.

Kode0608238, dengan Sertifikat Surat Keterangan Peneraan No. 73/ 1.821.1Hal. 21 dari 29 hal. Put.

., MM menerangkan berdasarkanPeraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F434.1Z.01.10 Tahun 2006tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi,Jenis dan Indeks, serta Peneraan Visa,bahwa Visa Republik Indonesia dengan Indeks Visa B211 adalah VisaKunjungan dan kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan wisata,keluarga,sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, olahraga yang tidakbersifat komersial, studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat,memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihnan dalam penerapaninovasi

sertapelaksanaan penyidikan tindak pidana keimigrasian.e Bahwa saksi ahli tidak mengenal tersangka atas nama YAN XIANGWU,HUANG MINGJIU, CHANG ZHANAO, WANG CHANGGUI, dan ZHANGHONGFU, dan baru mengetahuinya setelah ditunjuk sebagai saksi ahliguna memberikan keterangan kepada penyidik Kantor Imigrasi Kelas Pangkalpinang.e Bahwa saksi ahli menerangkan secara garis besar berdasarkan PeraturanDirektur Jenderal Imigrasi Nomor : F 434.12.01.10 Tahun 2006 tentangBentuk, Ukuran, Redaksi,Jenis dan Indeks, serta Peneraan

diangkut dari Dukuh Kraguman Desa CangakKecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dimungkinkan kayu tersebut diambil darihutan yang memiliki pohon jati dengan tahun tanam antara tahun 1965 sampaidengan tahun 1970 yaitu RPH Sokawati dimana wilayah RPH tersebut sangatberdekatan dengan Dukuh Kraguman Desa Cangak Kecamatan Bodeh ;halaman 9 dari 21 Halaman No. 50/Pid.Sus/2016/PN.PmlBahwa tanda khusus pada kayu jati milik Perhutani selain tanda yang sudah Ahliuraikan diatas adanya tanda SLAGH HAMMER (untuk peneraan

umur kayu) dantanda palu penguji pada bontos kayu yang dilakukan oleh petugas penguji kemudianadanya tanda palu penerimaan oleh TPK dan ketika kayu jati tersebut laku TPKmemberi tanda pada bontos kayu dengan palu segi lima dan memberi tanda garisputih serta nomor kavling;Bahwa Tanda SLAGH HAMMER (untuk peneraan ukuran kayu) dan tanda palupengujian pada bontos kayu dilakukan saat kayu masuk TPK;Bahwa apabila tandatanda khusus tersebut sudah ada maka saat diangkut kayu jatitersebut wajib disertat

., bersumpah sesuai dengan agamanya, yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa keterangan ahli yang telah diberikan di dalam Berita AcaraPemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;Bahwa ahli bekerja di UPT Metrologi Rantau Prapat sebagaiPenerah dengan tugas melakukan peneraan alat ukur, takar,timbang dan perlengkapan untuk kegiatan transaksi;Bahwa untuk gas elpiji 3 kg (tiga kilogram) , 12 kg (dua belaskilogram) dan jumlah lainnya, ahli dari UPT Metrologi dilibatkandalam setiap pengisian gas

elpiji dalam hal peneraan timbangan;Bahwa untuk pengisian gas elpiji dilakukan di Stasiun PengisianBahan Bakar Elpiji (SPBE) resmi yang ditunjuk oleh Pemerintahdengan melibatkan UPT Metrologi;Bahwa pihak SPBE tidak pernah melakukan pemindahan isitabung gas 3 kg (tiga kilogram) ke tabus gas isi 12 kg (dua belaskilogram);Bahwa dari hasil pengujian barang bukti 28 (dua puluh delapan)gas isi 12 kg (dua belas kilogram) sebanyak 24 (dua puluh) empattabung gas isinya tidak sesuai dengan tertera pada luar

Tenaga Kampar tidakdapat memperlihatkan atau menunjukkan dokumen kayu log dan kayuolahan tersebut dari mana berasal dan pada sebagian kayu log tidakditemukan adanya peneraan palu tok dan juga tidak ditemukan tanda yangmenunjukkan identitas kayu sebagai syarat kayu yang sudah memilikidokumen, termasuk di dalamnya sejumlah 3.450 batang jenis kayu meranticampuran yang diterima oleh saksi Parlaungan Marpaung dikilang/ industripenggergajian kayu PT.

Tenaga Kampar tidakdapat memperlihatkan atau menunjukkan dokumen kayu log dan kayuolahan tersebut dari mana berasal dan pada sebagian kayu log tidakditemukan adanya peneraan palu tok dan juga tidak ditemukan tanda yangHal. 4 dari 26 hal. Put. No. 101 PK/Pid.Sus/2013menunjukkan identitas kayu sebagai syarat kayu yang sudah memilikidokumen, termasuk di dalamnya sejumlah 3.450 batang jenis kayu meranticampuran yang diterima oleh saksi Parlaungan Marpaung dikilang/ industripenggergajian kayu PT.

pangkat dan pension, mutasi dan sebagainya yang menyangkutkepegawaian dan juga membantu mempersiapkan formulil orang asing danorang Indonesia ;= Bahwa bagian teknis dalam pengurusan Izin Kemigrasian yaitu pada bagianseksi lalu lintas keimigrasian kantor Imigrasi Klas II Sorong dan yang menjadikepala seksinya adalah MURIA ANDI, S.Sos dan kebetulan yang bersangkutansaat sedang tidak berada di tempat (Izin keluarga) ;= Bahwa Pejabat yang menerbitkan izin keimigrasian berupa Izin TinggalTerbatas maupun peneraan

ImigrasiNomor : F658.1Z.01.10 tahun 2003 tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian(DAHSUSKIM) ;Bahwa Pejabat yang berwenang adalah Dirjen Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yangditunjuk berdasarkan PP No. 32 tahun 1994 tentang Visa, Ijin masuk clan IjinKeimigrasian pada pasal 33 angka 3, sedangkan Kantor Imigrasi melakukan peneraandengan cara memberikan stempel pada pasport atau kertas apabila Pasport orang asingtersebut masih berada di Kapal, apabila kapal sudah merapat ke pelabuhan perusahaanakan di berikan peneraan

Pelalawan ;Bahwa ahli melakukan pengukuran terhadap barang bukti bahan bakarminyak (BBM) jenis minyak tanah pada hari selasa tanggal 16 Juni 2015sekitar jam 10.00 Wib di Mapolres Pelalawan dengan menggunakan alatberupa Bejana Ukur Standart dengan ukuran 20 (dua puluh) liter dan gelasukur dengan ukuran (satu) liter ;Bahwa hasil peneraan/pengukuran yang didapat totalnya adalah 1.118,7(seribu seratus delapan belas koma tujuh liter) ;Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakantidak

kenaikanpangkat dan pension, mutasi dan sebagainya yang menyangkut kepegawaian danjuga membantu mempersiapkan formulil orang asing dan orang Indonesia ;e Bahwa bagian teknis dalam pengurusan Izin Kemigrasian yaitu pada bagian seksilalu lintas keimigrasian kantor Imigrasi Klas II Sorong dan yang menjadi kepalaseksinya adalah MURIA ANDI S.Sos dan kebetulan yang bersangkutan saatsedang tidak berada di tempat (Izin keluarga) ;e Bahwa Pejabat yang menerbitkan izin keimigrasian berupa Izin Tinggal Terbatasmaupun peneraan

Nomor : F658.1Z.01.10 tahun 2003 tentang Kemudahan KhususKeimigrasian (DAHSUSKIM) ;Bahwa Pejabat yang berwenang adalah Dirjen Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yangditunjuk berdasarkan PP No. 32 tahun 1994 tentang Visa, Ijin masuk clan JjinKeimigrasian pada pasal 33 angka 3, sedangkan Kantor Imigrasi melakukanpeneraan dengan cara memberikan stempel pada pasport atau kertas apabilaPasport orang asing tersebut masih berada di Kapal, apabila kapal sudah merapatke pelabuhan perusahaan akan di berikan peneraan

Eksepesi Prosesual berkenaan dengan syarat formil gugatanyang berkaitan dengan Kewenangan Mengadili / KompetensiAbsolut,> Bahwa, Para Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatanperkara aquo ini, di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, seharusnyadi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sebab jika ditelaah danditeliti dengan seksama, gugatan ini bukan sebuah perbuatanmelawan hukum, sebab menyebutkan tentang hak kewarisan, haltersebut dibuktikan dengan peneraan kata " Janda " pada namabelakang Penggugat

dan peneraan kata binti pada nama belakangPenggugat Il, dengan demikian secara jelas Penggugat telahmenyampaikan hak kewarisan keperdataan yang melekat dalamdirinya.

hasil pemeriksaan ternyata hasilnya munis, sama sepertievaluasi yang didapatkan oleh Tim Pemeriksa Daya Besar; Setelah KWH Meter dilepas tutupnya, ternyata ditemukan adanya tambahanKawat Email (kawat CU 0,5 MM2) yang menghubungkan phasa masuk dankeluar pada phasa R dan S didalam KWH Meter 3 Phase, sehingga putaranKWH Meter menjadi minus ;Bahwa berdasarkan temuantemuan dari Tim Pemeriksa Daya Besardan Tim P2TL, maka dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) P2TL danditanda tangani oleh Tim P2TL, Tim Peneraan

/2010 tentang SyaratTeknis Meter Arus Volumetrik;Bahwa untuk Pompa Ukur BBM jenis Premium tanda tera yang digunakanadalah tanda tera sah 2014 masih dalam keadaan baik, dan untuk PompaUkur BBM jenis Solar ditemukan tanda teranya adalah tanda tera jaminandan dalam keadaan terputus;Bahwa berdasarkan UU RI No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal untukpompa ukur BBM diwajibkan untuk Tera atau Tera Ulang dan untuk masaberlaku tera adalah selama maksimal 1 (satu) Tahun 11 bulan, untuk caraatau proses peneraan

timbang dan perlengkapannya yangbelum dipakai;Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf r UU No. 2 tahun 1981 tentang MetrologiLegal, Tera Ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atautera batal yang berlaku atau memberikan keteranganketerangan tertulisyang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawaipegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankanatas alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang telah ditera;Bahwa proses atau mekanisme peneraan

perlengkapannya yang belumdipakai;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf r UU No. 2 tahun 1981tentang Metrologi Legal, Tera Ulang ialah hal menandai berkala dengan tandatera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keteranganketerangantertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan olehpegawai pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yangdijalankan atas alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang telahditera;Menimbang, bahwa proses atau mekanisme peneraan

1 (satu) Lembar Surat keterangan Nomor: SK / 05 / III / 2019 / Ditlantas, tanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan Dit Lantas Polda Papua Barat;--------------------------------------------------------------------------
10. 1 (satu) Lembar surat keterangan hasil peneraan Nomor : 510 / 087 / 438.5.19.1.4/2019, tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan Kepala UPT Metrologi Legal Kabupaten Sidoarjo;-------------------------------------
11. 1 (

PAPUA BUMI KASUARI;1 (satu) Lembar Surat keterangan Nomor: SK / 05 / Ill / 2019 /Ditlantas, tanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan Dit Lantas Polda Papua Barat:1 (Satu) Lembar surat keterangan hasil peneraan Nomor : 510 / 087 /438.5.19.1.4/2019, tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan KepalaUPT Metrologi Legal Kabupaten Sidoarjo; 1 (satu) Lembar surat keterangan Rubah bentuk Nomor : 413 / GA.SKRRB / XII /2018, tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan PTGELURAN ADIKARYA yang beralamatkan di Kabupaten

PAPUA BUMI KASUARI; 1 (satu) Lembar Surat keteranganNomor: SK / 05 / Ill / 2019 / Ditlantas, tanggal 04 Maret 2019 yangdikeluarkan Dit Lantas Polda Papua Barat; 1 (satu) Lembar suratketerangan hasil peneraan Nomor : 510 / 087 / 438.5.19.1.4/2019, tanggal29 Januari 2019 yang dikeluarkan Kepala UPT Metrologi Legal KabupatenSidoarjo; 1 (Satu) Lembar surat keterangan Rubah bentuk Nomor : 413 /GA.

PAPUA BUMI KASUARI . 5. 1 (satu) LembarSuratketerangan Nomor: SK / 05 / Ill / 2019 / Ditlantas, tanggal 04 Maret 2019yang dikeluarkan Dit Lantas Polda Papua Barat. 6. 1 (Satu) Lembar suratketerangan hasil peneraan Nomor : 510 / 087 / 438.5.19.1.4/2019, tanggal29 Januari 2019 yang dikeluarkan Kepala UPT Metrologi Legal KabupatenSidoarjo. 7. 1 (Satu) Lembar surat keterangan Rubah bentuk Nomor : 413 /GA.

PAPUA BUMIKASUARI;9. 1 (Satu) Lembar Surat keterangan Nomor: SK / 05 / III / 2019 / Ditlantas,tanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan Dit Lantas Polda Papua Barat; 10. 1 (Satu) Lembar surat keterangan hasil peneraan Nomor : 510 / 087 /438.5.19.1.4/2019, tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan Kepala UPTMetrologi Legal Kabupaten Sidoarjo;11. 1 (satu) Lembar surat keterangan Rubah bentuk Nomor : 413 / GA.SKRRB / XII /2018, tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan PTGELURAN ADIKARYA yang beralamatkan

PAPUA BUMI KASUARI;1 (Satu) Lembar Surat keterangan Nomor: SK / 05 / III / 2019 / Ditlantas, tanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan Dit Lantas Polda Papua Barat;1 (satu) Lembar surat keterangan hasil peneraan Nomor : 510 / 087 /438.5.19.1.4/2019, tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan KepalaUPT Metrologi Legal Kabupaten Sidoarjo; 1 (satu) Lembar surat keterangan Rubah bentuk Nomor : 413 / GA.SKRRB / XII /2018, tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan PTGELURAN ADIKARYA yang beralamatkan di Kabupaten

tanam antara tahun 1965 sampai dengan tahun 1970 yaitu RPH Sokawatidimana wilayah RPH tersebut sangat berdekatan dengan Desa Pabuaran; Bahwa tanda khusus pada kayu jati milik Perhutani selain tanda yang sudahAhli uraikan diatas adanya tanda SLAGH HAMMER (untuk peneraan umurkayu) dan tanda palu penguji pada bontos kayu yang dilakukan oleh petugaspenguji Kemudian adanya tanda palu penerimaan oleh TPK dan ketika kayujati tersebut laku TPK memberi tanda pada bontos kayu dengan palu segilima dan memberi

tanda garis putih serta nomor kavling; Bahwa Tanda SLAGH HAMMER (untuk peneraan ukuran kayu) dan tandapalu pengujian pada bontos kayu dilakukan saat kayu masuk TPK; Bahwa apabila tandatanda khusus tersebut sudah ada maka saat diangkutkayu jati tersebut wajib disertai dengan dokumen SKSHH (Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan) yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan melaluiTPK (Tempat Penimbunan Kayu); Bahwa kayu yang dipasarkan dari Perhutani melalui pengajuan DK, buktifisik kayu ada palu kunci

pangkat dan pension, mutasi dan sebagainya yang menyangkutkepegawaian dan juga membantu mempersiapkan formulil orang asing danorang Indonesia ;= Bahwa bagian teknis dalam pengurusan Izin Kemigrasian yaitu pada bagianseksi lalu lintas keimigrasian kantor Imigrasi Klas II Sorong dan yang menjadikepala seksinya adalah MURIA ANDI, S.Sos dan kebetulan yang bersangkutansaat sedang tidak berada di tempat (Izin keluarga) ;Bahwa Pejabat yang menerbitkan izin keimigrasian berupa Izin TinggalTerbatas maupun peneraan

ImigrasiNomor : F658.1Z.01.10 tahun 2003 tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian(DAHSUSKIM) ;26Bahwa Pejabat yang berwenang adalah Dirjen Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yangditunjuk berdasarkan PP No. 32 tahun 1994 tentang Visa, Ijin masuk clan IjinKeimigrasian pada pasal 33 angka 3, sedangkan Kantor Imigrasi melakukan peneraandengan cara memberikan stempel pada pasport atau kertas apabila Pasport orang asingtersebut masih berada di Kapal, apabila kapal sudah merapat ke pelabuhan perusahaanakan di berikan peneraan

., tidak terdapatkekeliruan atau kesalahan tentang penerapan fakta/pembuktianmaupun peneraan Hukumnya, maka sepanjang itu pula tidak adaalasan Hukum untuk membatalkannya, karena bukankah denganjelas bahwa putusan dalam perkara perdata ini, bukan saja adil danbenar, tetapi juga pertimbanganpertimbangan hukum hakimtingkat pertama didukung dengan fakta/pembuktianTergugat/terbanding, Tergugat telah mampu membuktikan dalildalil sangkalannya sebaliknya Penggugat dinilia tidak mampumembuktikan dalildalil