strong>MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Sri Saraswati binti Sugiyono) sebagai wali dari anak yang bernama Andra Ditya Ramadhan bin Lilik Iswibowo Ramlan dan anak yang bernama Andre Nugroho Setyadi bin Lilik Iswibowo Ramlan anak Pemohon dengan Lilik Iswibowo Ramlan bin Soro untuk mewakili kedua anak tersebut dalam mengurus administrasi balik nama sertifikat dan kepengurusan administrasi perbankkan

Putusan No.321/Pdt.G/2018/PN.Smn16.Bahwa Tergugat apabila nasabah selaku mitra bisnis mengalami kondisikeuangan yang tidak sehat yaitu dengan Restrukturisasi, Restrukturisasidan penghapusan kredit macet telah lazim dilakukan di dunia Perbankkan.17.Bahwa dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf e UU No.10 tahun 1998tentang Perbankkan secara jelas diatur tentang larangan diskriminasidalam pemberian kredit perbankkan restrukturisasi kredit sesuai peraturanBank Indonesia No.7/2005 Pasal 1 angka 25 merupakan

upaya perbaikanyang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yangmengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukanantara lain melalui : Penurunan suku bunga kredit Perpanjangan jangka waktu kredit Pengurangan tunggakan bunga kredit Pengurangan tunggakan pokok kredit Penambahan fasilitas kredit Konversi kredit menjadi penyertaan modal usahaPenghapusan kredit macet secara umum telah diatur secara jelas dalamUU Perbankkan UU No.10 tahun 1998, peraturan Bank Indonesia

Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan aktanikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor UrusanAgama tersebut, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untukuntuk membuat Akta Nikah dan Kartu Keluarga dalam rangka pengusulankredit Usaha Perbankkan, yang memerlukan penetapan pengesahan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Praya, Cq.

nikahdengan Pemohon II pada tanggal 20 Juni 2002 Dusun Iting Bengkel Desa UnggaKecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikahnyaadalah ayah kandung Pemohon II bernama Serum, dan saksi nikah adalah duaorang saksi bernama Haji Abhar dan Haji Masnun, serta mahar berupa uangsebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), dibayar tunai., para Pemohonmengajukan pengesahan nikah adalah untuk untuk membuat Akta Nikah dan KartuHal 6 dari 11Keluarga dalam rangka pengusulan kredit Usaha Perbankkan

Saifullah bin Abdullah Syam (anak kandung/ Pemohon V);

sebagai ahli waris dari Abdullah Syam bin Muhammad Akim;

4 Menetapkan para Pemohon untuk dapat pengurusan administrasi Perbankkan di BRI Cabang Banda Aceh kepada ahli waris;

5 Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); <

Saifullah bin Abdullah Syam, (anak kandung); Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Warisini untuk keperluan pengurusan administrasi perbankkan di BRI CabangBanda Aceh atas nama Rosmaini binti Abdullah Syam sebagai ahli waris; Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, para Pemohon memohonkepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Banda Aceh agarberkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkanpenetapan sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;2.

Saifullah bin Abdullah Syam, (anak kandung/Pemohon V);Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini untukkeperluan pengurusan administrasi Perbankkan di BRI Cabang Banda Acehatas nama Rosmaini binti Abdullah Syam sebagai ahli waris patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara penetapan Ahli Waris ini adalah perkaravolunter, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

1989 tentang Peradilan Agama;BAB III;Pasal 49;Kekuasaan Pengadilan;Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa/ memutuskandanmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam bidang :a Perkawinan;b Waris;c Wasiat;d Hibah;e Wakaf;f Zakat;g Infaq;h Shadaqah dan;i Ekonomi Syariah;Penjelasan Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang Undang RI Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama;Pasal 49;Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi dibidang perbankkan

Tahun 1989tentang Peradilan Agama;Bab III;Pasal 49;Kekuasaan Pengadilan;Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa/memutuskan danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islambidang:a Perkawinan;b Waris;c Wasiat;d Hibah;e Wakaf;f Zakat;g Infaq;h Shadagah, dan;Ekonomi Syariah;Penjelasan Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Pasal 49;Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi dibidang perbankkan

UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Bab III;Pasal 49;Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa/memutuskan dan menyelesaikanperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam bidang:j Perkawinan;k Waris;1 Wasiat;m Hibah;n Wakaf;o Zakat;p Infaq;q Shadagah, dan;r Ekonomi Syariah;Penjelasan Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Pasal 49;Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi dibidang perbankkan

Desa denganSAYA j nnn anne nnn nnn nnn nen nee en ne cn nnn nee oe ce cn nnn nnn nnn nee oe een7 Bahwa,Saksi tahu, Pemohon datang dalam persidangan ini untuk mengajukanPermohonan Pengesahan Perubahan Namanya dari NOR ROCHIMSURANI SALIBAN dan kembali menggunakan nama SUTRISNO;7 Bahwa,Pemohon mengajukan Pengesahan Perubahan Nama ke PengadilanNegeri karena nama Pemohon dalam Tabungan Haji Mandiri tertulisNOR ROCHIM SURANI SALIBAN sedangkan ldentitas Pemohon yanglain tertulis SUTRISNO, sehingga Pihak Perbankkan

Pemohon semula bernama SUTRISNO, namun karena pada tahun 1988Pemohon pernah menunaikan lbadah Haji, dan setelah selesai menunaikan lbadahHaji nama Pemohon tersebut atas persetujuaan Pemohon diganti dandisempurnakan oleh seorang Ulama dengan nama yang lebih Islami dengan namaNOR ROCHIM SURANI SALIBAN tanpa melalui prosedur Hukum yang berakibatKdentitas nama Pemohon ada perbedaan, karena ada yang tercatat SUTRISNOdan ada yang tertulis NOR ROCHIM SURANI SALIBAN, sehingga menjadikankendala karena Pihak Perbankkan

Bank Rakyat IndonesiaTbk Cabang Sragen beserta komisi atas penunjukan lokasi pengambilantanah urug yang seharusnya diterima Penggugat;Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita nomor 9 sebesarRp.9.564.526.000, (Sembilan milyar lima ratus enam puluh empat juta limaratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: Modal kerja sebesar Rp. 5.000.000.000,e Bunga sebesar Rp. 3.117.226.000,e Biaya perbankkan Rp. 447.300.000,e Komisi per ritase untuk Desa Kandangsapi Kab.

Bank RakyatIndonesia Tbk Cabang Sragen dan komisi atas penunjukan lokasipangambilan tanah urug untuk pengurugan jalan tol Solo Kertosono Section2, Section 3, Section 4 dan Section 5 Kepada Penggugat sebesarRp.9.564.526.000, (Sembilan milyar lima ratus enam puluh empat juta limaratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:e Modal kerja sebesar Rp. 5.000.000.000,e Bunga sebesar Rp. 3.117.226.000,e Biaya perbankkan Rp. 447.300.000.e Komisi per ritase untuk Desa Kandangsapi Kab.

Bank Rakyat IndonesiaTbk Cabang Sragen dan komisi atas penunjukan lokasi pangambilan tanahurug untuk pengurugan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section4 dan Section 5 Kepada Penggugat sebesar Rp 9.464.526.000, (Sembilanmilyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh enam riburupiah) dengan perincian sebagai berikut:e Modal kerja sebesar Rp. 5.000.000.000,e Bunga sebesar Rp. 3.117.226.000,e Biaya perbankkan Rp. 447.300.000.e Komisi per ritase untuk Desa Kandangsapi Kab

Sebagai orang wiraswasta dalam bidang perdagangan(toko mebel) tergugat dirugikan karena tidak bisa mendapatkan fasilitasdari perbankkan, walaupun dari awal tergugat mengetahui penggugatterkena masalah kartu kedit tergugat tidak langsung menuntut Penggugatuntuk memaksa kepada keluarga penggugat untuk menyelesaikan haltersebul tergugat hanya mengingatkan kepada penggugat untuk memintakeluarga penggugat untuk mencicil pelanpelan karena suatu saattergugat sebagai seorang wiraswasta mungkin perlu mendapatkanfasilitas

perbankkan untuk mengembangkan usaha.

Ykwaktu namanya sebuah usaha ada naik turunnya tergugat membutuhkanfasilitas perbankkan tapi tidak bisa sama sekali karena nama penggugatterblacklist BI, akhimya tergugat dengan sepengatahuan dan persetujuanpenggugat meminjam dana ke koperasi mingguan/rentenir yang bunganya30% berjalan selama hampir 4 tahun hampir seratus juta di karenakansebuah usaha ada naik turunnya akhirnya terjebak dalam hutangbersama, hampir ratusan juta Sampai saat ini dan penggugat pun tahu haltersebut.

debitur dimaksud, namun wang tersebut olehPenggugat Konpensi tidak disetorkan kepada rekening pinjaman pada Tergugat Konpensimelainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Penggugat Konpensi ;10.Bahwa terhadap tindakan Penggugat Konpensi dimaksud pada tanggal 19 Agustus 2010,Tergugat Konpensi melaporkan Penggugat Konpensi kepada pihak yang berwajib dalam halini Kepolisian Negara RI Resor Kota Jayapura ;Bahwa atas laporan tersebut, Penggugat Konpensi telah dinyatakan bersalah melakukantindak pidana Perbankkan

sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.10 Tahun1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankkan PasalA9 ayat (1) huruf b, sbb : Anggota Dewan, Komisaris, Direksi atau pegawai bank yangdengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidakdilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumenatau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, sebagaimanaPutusan Pengadilan Negeri Jayapura No.448/Pid.B/2010

Bahwa oleh karena jenis usaha Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah dibidangperbankkan, maka sebagai pegawai bank, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi wajibtunduk pada UndangUndang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndangNo.7 Tahun 1992 tentang Perbankkan ;4.

pinjaman sebagaimana dimaksudseharusnya melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;Bahwa terhadap tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dimaksud padatanggal 19 Agustus 2010, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi melaporkan TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi kepada pihak yang berwajib sebagaimana diakui padabutir 3 gugatan ;Bahwa atas laporan tersebut, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana Perbankkan

sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang No.7 Tahun 1992tentang Perbankkan Pasal 49 ayat (1) huruf b. sbb : Anggota Dewan Komisaris, Direksiatau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan ataumenyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatubank, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No.448/Pid.B/

Smg Majelis Hakimtingkat pertama menyatakan menimbang bahwa bukti T.9/TT.9substansi amar putusan ini sesuai pula dengan keterangansaksi dari Tergugat/Turut Tergugat SUGIHARTATA danSUNDARI yang menerangkan ia masingmasing tidakmelakukan pencatatan dalam transaksi di BPR ArthanugrahaMakmur Sejahtera Mranggen DemakTergugat oleh karena itusecara yuridis masalah pencatatan tersebut termasuk dalamranah administratif perbankkan sebagaimana telahdipertimbangkan oleh Majelis seperti di atas bahwa hal ituHal

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamadiatas adalah pendapat Hukum yang bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku dengan alasan Hukum sebagaiberikut :Perkara perbankkan adalah perkara yang khusus sehinggaberlaku asas lex specialis derogat lex generalis.Karena kekhususannya maka diatur secara khusus dalam UUNo. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 10 Tahun1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1997 tentangPerbankan.Karena kekhususannya maka untuk menjamin Dana Nasabahdan

telah menerangkan bahwaProsedur Deposito yang benar adalahDeposan datang Ke BPR mengisi Aplikasilalu menyerahkan fotocopy KTP dan setoruang ke kasir lalu) bagian depositomemberikan bilyet yang ditandatanganioleh Pimpinan kepada Deposan, dalam halini Termohon Kasasi dahulu Terbandingyang sebelumnya sebagai Para Penggugattidak melaksanakan Prosedur tersebutkarena dananya diserahkan melaluirekening pribadi Tergugat Il sekarangTurut' Termohon Kasasi sehinggadepositonya tidak tercatat dalampembukuan Perbankkan

Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mohonuntuk ditetapbkan sebagai ahli waris dan juga menghadap, berbicara/membuatdan menandatangani suratsurat penting/oerharga milik almarhum DRSURYADI, M.Ag baik dikampus, diinstansi pemerintah, swasta, perbankkan(PT.Bank Mandiri, Tok) maupun perorangan lainnya.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, maka Para Pemohonmohon agar yang muliah Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman Cq yangmulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenaan

Suryadi, M.Ag baik dikampus, diinstansi pemerintah, swasta,perbankkan (PT.Bank Mandiri, Tok) maupun perorangan lainya adalah Dr.Nurun Najwah, M.Ag/ Pemohon Il.5.

Suryadi,M.Ag. baik dikampus, diinstansi pemerintah, swasta, perbankkan (PT.BankMandiri, Tok) maupun perorangan lainnya;Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 259/Padt.P/2019/PA.SmnMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, perkara a quo merupakan perkara permohonan Penetapan Ahli Warisantara orangorang yang beragama Islam, maka merupakan kewenanganabsolut

Hal. 7 dari 11 halamane Bahwa permohonan perwalian ini untuk mengurus peminjaman modaldi lembaga perbankkan dan sebagai jaminannya berupa sertipikattanah an.

culSlJogaigirolls Ugirell leg d .rollg roll de aul culSPerwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mampunyamenggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang beradadi bawah perwalian, demikian juga terhadap anakanak dan orang yangsakit ingatan.Menimbang, bahwa meskipun kedua orang tuanya ( Pemohon danPemohon II ) masih hidup dan secara serta merta merupakan wali dari anakyang bernama Muna Hanifah Emha, namun karena penetapan wali ini untukkepentingan peminjaman uang /modal melalui lembaga perbankkan

Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatanhukum di dalam dan di luar Pengadilan;Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandungmerupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta darianakanaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnyadalam dunia perbankkan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yangdijalankan diatas prinsip atau azas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis(lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun Pemohon adalahsebagai ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidaksedang dalam keadaan dicabut kekuasaanya, yang semestinya berdasarkanketentuan pasal 47 Undangundang No. 1 tahun 1974 jo pasal 98 KHI secaramutatis mutandis dengan sendirnya Pemohon dapat bertindak menjadi wali darianaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupundiluar Pengadilan, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnyadalam dunia perbankkan

Bukit Inn Resort.Bahwa dana dana tersebut diatas yang diberikan Penggugat kepadaTergugat dan Tergugat Il sebagian adalah pinjaman Penggugat kepadaTergugat Ill.Bahwa Tergugat Il juga meminta bantuan Penggugat untuk mencaripiniaaman melalui Perbankkan dikarenakan Tergugat Il tidak bisamengajukan pinjaman / kredit karena kondite tidak baik dengan Perbankkan.Bahwa Penggugat saat itu masih dipercaya dan mempunyai hubungan baikdengan Perbankkan juga membantu Tergugat Il mencarikan danHalaman 4 dari 28.

Putusan Perdata Nomor 52/Padt/2018/PT DPS11.12.13.14.15.16.17.mendapatkan pinjaman dari Perbankkan dengan dibantu Company Profiledan Neraca Keuangan Perusahaan Penggugat.Bahwa Penggugat yang membantu Tergugat dan Tergugat Il mencarikandan mendapatkan pinjaman dari Perbankkan tersebut diatas adalahmerupakan Goodwill yang apabila diperhitungkan senilai/sejumlah Rp.10.000.000.000, ( Sepuluh Milyar Rupiah).Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka sesuai kesepakatan akandibuatkan Akta Notariil akan

BANK CIPUTRA dalam ProgramHalaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2017/PN TngPenyehatan Perbankkan Nasional oleh Bank Penyehatan PerbankanNasional (Selanjutnya disebut BPPN);4. Bahwa mengingat Pemerintahan Republik Indonesia melalui BPPNtelah menjamin dan membayarkan kewajiban PT.

BANK CIPUTRAterhadap nasabah penyimpan dan krediturnya dan dalam rangkapengamanan serta pengelolaan kekayaan bank tersebut sebagai Sumberpembayaran kewajiban debitur Bank tersebut yang telah dijamin dandibayarkan oleh Pemerintahan RI melalui BPPN, maka dilakukanpengalihan piutang kepada BPPN Berdasarkan Ketentuan Pasal 37 A ayat3 huruf F UndangUndang Perbankkan Juncto Peraturan PemerintahNomor 17 tahun 1999 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun2000 dimana BPPN mempunyai hak untuk menjual atau

Perbankkan PT. Bank BTPN ) sebagaimana Sertipikat HakTanggungan Nomor : 1244/2014 adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :105 / Desa Cantigi Kulon Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu atasnama SAKINAH (i.c. selaku Debitur penjamin atas piutangnya Penggugatprincipal pada Tergugat 1!)

Dimana Undangundang tersebut mengatur tentangJaminan antara Bank dengan Debitur dalam transaksi pinjam meminjamserta peraturanperaturan tentang tata cara apabila terjadinya keadaanwanprestasi (tidakmembayar) apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya, sedangkandalam perkara aquo Penggugat dikatagorikan selaku Debitur dalamkeadaan Wanprestasi oleh karenanya Pihak Perbankkan (i.c.PT.BankTabungan Pensiunan Nasional, Tok UMK Area Pantura Tergugat ) yangdalam hal ini selaku Kriditur secara UndangUndang

adakorelasinya terhadap perkara aquo oleh karenanya sudah sangat patut tidakdipertimbangkan karena kalaupun Tergugat II principal ikut dan masuksebagai peserta lelang diluar suatu pekerjaan sehariharinya di salah satuPerbankkan Bank Rakyat Indonesia didalam aturan Pegawai Bank RakyatIndonesia diatur dalam suatu kode etik dari Bank Rakyat Indonesia sendiridalam suatu aturan Dirut Bank BRI dan dalam aturan di BRI tidak adalarangan Pegawai BRI yang ikut lelang benda jaminan piutang pada salahsatu perbankkan

ABRI karenaPegawai Bank BRI bukanlah PNS sehingga di Form pengisian di Disduktidak ada ditemukan pekerjaannya Pegawai BRI hal itu. bukanlahkewenangan Tergugat II dalam suatu penerbitan E KTP akan tetapikewenangan dari Disduk Kabupaten Indramayu yang jelas Tergugat IIprincipal secara dejure maupun defacto tidaklah pernah membuatpengelabuan data Disduk dalam suatu pembuatan E KTP oleh karenanyaKTP milik Tergugat II Principal adalah benarbenar asli dan tidak dipalsukan; Bahwa korelasi Administrasi perbankkan

dari setiap Bank berbedabedaaturan administrasinya sedangkan keterbukaan suatu administrasi jelas halitu Sudah diatur dalam suatu aturan Bank Indonesia bahwa adanya suaturahasia perbankkan yang tidak dapat setiap orang dapat membuka suatuadministrasi perbankkan dengan kemauannya sendiri akan tetapi suatuperjanjian dan pembuatan Akta Pengikatan Hak Tanggungan dan perjanjianlainnya tentang suku bunga serta apabila debitur dalam keadaan tidaksanggup membayar hal itu sudah pasti dan selayaknya secara

Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatanhukum di dalam dan di luar Pengadilan;Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandungmerupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta darianakanaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnyadalam dunia perbankkan dan peralinan hak atas tanah dan bangunan yangdijalankan diatas prinsip atau azas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis(lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun Pemohon adalahsebagai bapak kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dantidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaanya, yang semestinyaberdasarkan ketentuan pasal 47 Undangundang No. 1 tahun 1974 jo pasal 98KHI secara mutatis mutandis dengan sendirnya Pemohon dapat bertindakmenjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baikdidalam maupun diluar Pengadilan, namun praktik dalam lapangan hukumperdata (khususnya dalam dunia perbankkan

mengancam Pelawan dengan berbagai ancamanagar Pelawan membayar kewajibannya kepada Terlawan 2;13.Bahwa seharusnya Terlawan 2 dalam menyelesaikan perselisihandengan Pelawan seharusnya sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku bukan dengan cara memberi ancaman atau intimidasi terhadapPelawan;14.Bahwa Terlawan 2 apabila nasabah selaku mitra bisnis mengalamikondisi keuangan yang tidak sehat yaitu. dengan Restrukturisasi,Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet telah lazim dilakukan didunia Perbankkan

Bahwa dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf e UU No.10 tahun 1998tentang Perbankkan secara jelas diatur tentang larangan diskriminasi dalampemberian kredit perbankkan restrukturisasi kredit Sesuai peraturan BankIndonesia No.7/2005 Pasal 1 angka 25 merupakan upaya perbaikan yangdilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yangmengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antaralain melalui : Penurunan suku bunga kredit Perpanjangan jangka waktu kredit Pengurangan

Pasal 1338KUH Perdata tentangpersetujuan suatu UndangUndang sah bagimereka yang membuatnya.3: Bahwa dalam dalil Penggugat pada point 13 sampai 27, halaman 4 sampail7 yang intinya menyebutkan sebagai berikut:" bahwa perbuatan Tergugat II telah lalai melakukan perkreditan terhadapTergugat tanpa sepengetahuan Penggugat maupun anakanak orang tuaPenggugat, perbuatan Tergugat II oleh Penggugat menyatakan.Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 36/ PDT/2018/PT PBR.Melanggar UndangUndang No:10 Tahun 1998 Tentang Perbankkan

Isudah mengikuti mekanisme danaturan hokum yang berlaku khusus UndangUndang RI No: 4 Tahun 1996Tentang Hak Tanggungan, KUHPerdata Pasa 1313 jo Pasal 1338 serta UndangUndang No:10 Tahun 1998 Tentang Perbankkan.11.

Bahwa Tergugat II dalam menjalankan usaha sebagai kreditur telah pastimengikuti UndangUndang No : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankkan danPeraturan Pasal 4 ayat 1 (a) jo Pasal 11 ayat 1 (a) UndangUndang RINo : 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang berlaku sebagaiberikut:Hak atas tanah yang dapat dibeban hak tanggungan adalah Hak milik* Bahwa Tergugat II membantah dalildalil gugatan tersebut di atas , karenaHalaman 13 dari 20 putusan Nomor 36/PDT/2018/PT PBR.pemberian kredit maupun perbuatan hukum

PENETAPANNomor 2415/Pdt.G/2017/PA.Plgpom NeyT AweDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :PO umur 30 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir DII Perbankkan Syariah, pekerjaan iPS 0202 tingeeees, selanjuinyadisebut Pemohon;melawanee Umer 30 tahun, agama Islam,pendidikan terakhir isBEE Sclanjutnya