sendiridan (2) berbunyi; Pemilikan harta bersama dari perkawnan seorang suamiyang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana bunyi ayat 1, dihitungpada saat berlangsungnya akad perkawnan yang kedua, ketiga atau keempat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka bagian atas harta bersama objek gugatan adalah harta warisanalmarhum Pewaris ;2.

Pasal 1 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Harta kekayaan dalam perkawnan atausyirkah adalah harta yang diperoleh baik sendirisendiri atau bersama suamiistri selama dalam ikatan perkawnan berlangsung dan selanjutnya disebutharta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama Siapapun.

Pasal 1 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Harta kekayaan dalam perkawnan atausyirkah adalah harta yang diperoleh baik sendirisendiri atau bersama suamiistri selama dalam ikatan perkawnan berlangsung dan selanjutnya disebutharta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 94 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam berbunyi Harta bersama dari perkawinan seorangsuami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masingmasing terpisah danberdiri

Pasal 1 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Harta kekayaan dalam perkawnan atausyirkah adalah harta yang diperoleh baik sendirisendiri atau bersama suamiistri selama dalam ikatan perkawnan berlangsung dan selanjutnya disebutharta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka bagian atas harta bersama objek gugatan IX adalah harta warisanalmarhum Pewaris ;10.

sendiridan (2) berbunyi; Pemilikan harta bersama dari perkawnan seorang suami78yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana bunyi ayat 1, dihitungpada saat berlangsungnya akad perkawnan yang kedua, ketiga atau keempat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka bagian atas harta bersama objek gugatan XI adalah harta warisanalmarhum Pewaris ;12.

);Bahwa adapun bunyi lengkap dari Pasal 29 UndangUndang No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan adalah sbb, yaitu :ayat(1) Pada waktu atau sebelum perkawnan dilangsungkan, keduapihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjiantertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawnan, setelahmana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihakketiga tersangkut ;Hal 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2017/PN Dps.ayat (2)ayat (3)ayat (4)Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana

Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;1.1.Pasal 29 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3019) bertentangan dengan Undangundang Dasar RepublikIndonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai pada waktu,sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawnan keduabelah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjiantertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawnan

berlaku sejak perkawnan dilangsungkan, kecuali ditentukanlain dalam perjanjian perkawnan;Pasal 29 ayat (8) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawnandilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawnanPasal 29 ayat (4) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3019) bertentangan dengan Undangundang Dasar RepublikIndonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai selamaHal 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2017/PN Dps.perkawnan berlangsung, perjanjian perkawnan dapat mengenaiharta perkawnan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah ataudicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untukmengubah atau mencabut, dan perubahan dan pencabutan

itu tidakmerugikan pihak ketiga;1.6.Pasal 29 ayat (4) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai selama perkawnan berlangsung, perjanjian perkawnandapat mengenai harta perkawnan atau perjanjian lainnya, tidakdapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak adapersetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1disebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukummasingmasing agama dan kepercayaannya,2. Kompilasi Hukum Islam:a. Pasal 4 menyebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974,b. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawnan hanya dapat dibuktikandengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;c.

Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama;d.

Pasal 7 ayat (3) menyebutkan: Sa/ah satu itsbat nikah yang dapatdiajukan ke Pengadilan Agama adalah yang berkenaan dengan adanyaperkawnan yang terjadi sebelum berlakunya Undangundang No.1Tahun 1974 dan Perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut UndangUndang No.1Tahun 1974,Hal 7 hari 10 hal Pen. 136/Pdt.P /2017/MS.Ism.e.

Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah talah suami atau isteri, anakanak mereka,vali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu;Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum lslam menentukanbahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b).Calon Isteri, c). Wali nikah, d).

Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d dane, Pasal 14 KompilasiHukum Islam, serta doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab /anatutThalibin juz NV, halaman 254, yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapatMajelis Hakim, yang berbunyi :sre Crabs ol 5 coat ts dby pig dine Sr al pol cle clSy Us seal 4sArtinya : Pengakuan perkawnan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawnan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orangsaksi lakilaki yang adil.Dan dalam Kitab Tuhfahjuz V halaman

Mas kawnnya berupa uang sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah) dibayar tunai.Perjanjian perkawnan tidak Akad nikahnya dilangsungkan antara Pennhon Idengan wali nikah tersebut setelah wali nikahmenyerahkannya (pasrahPada saat pernikahan tersebut Penohon I berst atus jejakadalam usia 26 tahun; Orangtua kandung Penohon I Ayah : AYAH PEMDHON I, (telah nmeninggal duniapada tahun 2007) ; Ibu : ITBU PEMOHOW I(telah nmeninggal dunia pada tahun 1984) ;Pada saat pernikahan tersebut, Penvhon II berstatusperawan

Menetapkan sah perkawnan Pennhon I dan Penwhon IIyang dil angsungkan diKABUPATEN GRESIK pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2005>3. Menerintahkan kepada Penwvhon I dan PenohonII unt uk nendaftarkan perkawinannya keKant or Urus an Agama Kecamat an SETENPAT, KabupatenGresik, agar dit erbit kan Kuti pan Akt a N kahnyaoleh Kant or Urusan Aganaters ebut ; 4.

Saksisaksi tersebut telah memberikan keterangandi bawah sumpah sehingga keterangan saksisaksitersebut secara materiil dan formil telah nenenuhiketentuan sebagai saksi dan patut dipertimbangkansebagaimmna pertimbangan berikut ; Menimbang,bahwa oleh karena Pemnohon I dan Penwhon MIImengajukan pengesahan perkawnannya (isbath nikah) yangdil aksanakan berdasarkan hukum Islam maka Maelis Hakimakan menilai keabsahan perkawnan Penohon I dan Penohon IItersebut berdasarkan hukum Isl am Menimbang, bahwa Penohon

I dan Penvhon IImendalil kan bahwa perkawnan Penohon I dan Penvohon IIdilangsungkan berdasarkan hukum Islam, olehkarenanya dalil pernohonan Penvhon I danPenvhon II perlu di nil ai dalam penbuktian;woe ee eee eee ee ee eee eee ee eee Menimbang, bahwaberdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nonor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan bahwa perkawnan adalah sah, apabiladilakukan menurut hukum agamanya dan keperca yaannya,akan tetapi dal am undang undang ters ebut ti dakmencantumkan tentang rincian keabsahan nenurut

Menetapkan sahnya = perkawnan Penohon = I ( PEMDHONI ASLI) denganPembhon II (PEMOHON ILI ASLI) yang dil aksanakan pada hariSelasa, tanggal 22Maret 2011, di KABUPATEN GRESIK>3. Menerint ahkan kepada Pemnohon I dan PenvhonII unt uk mencatatkan perkawi nannyakepada Pegawai Pencatat Nkah Kantor Urusan AgamKecamtan SETEMPAT, Kabupaten Gresik agar diterbit kankuti pan akta nikahnya ;4.

menikahi Pemohon Il pada tanggal 02 Desember1978, di Kabupaten Mandailing Natal;Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada halangan menurutagama islam, Pemohon tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon Ilbegitu juga sebaliknya dan merekapun tidak pernah bercerai;Bahwa isbat nikah ini diperlukan untuk adaministrasi naik haji dan juga untukkepengurusan membuat akte kelahiran anakanaknya;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam(KHI) menyatakan bahwa Dalam hal perkawnan

Kemudiandalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama Panyabungan terbatas mengenai halhal yang berkenaandengan: ...huruf fe Perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut halangan perkawnan menurutUndangundang Nomor 1 tahun 1974 Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan

dengan perkawnan itu.Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yangditemukan di persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3)dan (4) KHI di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telah memenuhi persyaratan formil sehingga dapat diterimauntuk diperiksa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanpersyaratan materil permohonan Pemohon dan Pemohon Il yang berkaitandengan pemeriksaan terhadap rukun dan syarat perkawinan

No.021/Pat.P/2012/PAPYBMenimbang, bahwa Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974menyatakan: Ayat (1) Perkawnan adalah sah, apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) Tiaptiapperkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islamsesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undangundang No.1 tahun 1974 tentangPerkawnan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlakudimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan di persidanganMajelis

Kemudiandalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa ltsbat nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama Panyabungan terbatas mengenai halhal yang berkenaandengan: ...huruf fe Perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut halangan perkawnan menurutUndangundang Nomor 71 tahun 1974 Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan

dengan perkawnan itu.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang ditemukan dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), (8) dan (4) KHI diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dan Pemohonll telah memenuhi persyaratan formil sehingga dapat diterima untuk diperiksa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanpersyaratan materil permohonan Pemohon dan Pemohon Il yang berkaitanHal. 9 dari 14 hal.

Pen No. 04/Padt.P/2013/PA.PYBdengan pemeriksaan terhadap rukun dan syarat perkawinan sesuai denganketentuan hukum Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku diIndonesia;Menimbang, bahwa Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974menyatakan: Ayat (1) Perkawnan adalah sah, apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) Tiaptiapperkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islamsesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undangundang No.1 tahun 1974 tentangPerkawnan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlakudimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan di persidanganMajelis

Kitab Ushulul Fighi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi :Lgl She ala 4d ads al alate Aas jl ag G18 day) A Cae ysArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteriseorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungansuami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawnan;maka Majelis berkeyakinan bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah benarsebagai suamiisteri yang sah;Hal. 11 dari14 hal.

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1disebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukummasingmasing agama dan kepercayaannya,2. Kompilasi Hukum Islam:a. Pasal 4 menyebutkan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974,. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawnan hanya dapat dibuktikanoOdengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;c.

Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama;a. Pasal 7 ayat (3) menyebutkan: Salah satu itsbat nikah yang dapatdiajukan ke Pengadilan Agama adalah yang berkenaan dengan adanyaperkawnan yang terjadi sebelum berlakunya Undangundang No.1Tahun 1974 dan Perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut UndangUndang No.1 Tahun1974,e.

Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah talah suami atau ister, anakanak mereka, valinikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu;Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwarukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b). CalonIsteri, c). Wali nikah, d).

Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) hurufddane, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin fikin sebagaimanaHalaman 8 dari 11 putusan Nomor 13/Padt.P/2019/MS.Lsmdisebutkan dalam kitab /anatut Thalibin juz NV, halaman 254, yang selanjutnyadiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawnan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orangsaksi lakilaki yang adil.Dan dalam Kitab Tuhfahjuz V halaman 133 yang

Kemudiandalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa /tsbat nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama Panyabungan terbatas mengenai halhal yang berkenaandengan: ...huruf fe Perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut halangan perkawnan menurutUndangundang Nomor 7 tahun 1974.

Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau ister, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu.Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yangditemukan di persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3)dan (4) KHI di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon Hal. 9 dari 14 Salinan Pen. No. 3/Pdt.P/2013/PA.

Pybdan Pemohon Il telah memenuhi persyaratan formil sehingga dapat diterimauntuk diperiksa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanpersyaratan materil permohonan Pemohon dan Pemohon Il yang berkaitandengan pemeriksaan terhadap rukun dan syarat perkawinan sesuai denganketentuan hukum Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku diIndonesia;Menimbang, bahwa Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974menyatakan: Ayat (1) Perkawnan adalah sah, apabila dilakukan menuruthukum masingmasing

Ayat (2) Tiaptiapperkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islamsesual dengan pasal 2 ayat (1) Undangundang No.1 tahun 1974 tentangPerkawnan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlakudimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan di persidanganMajelis

Kitab Ushulul Fighi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi :Lily he he a ay al alate din y Il ag OD day) AD GeArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagaiisteri seorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanyahubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentangputusnya perkawnan;maka Majelis berkeyakinan bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah benarsebagai suamiisteri yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim menilai bahwa

Menetapkan sah perkawnan Penpvhon I dan Penwhon IIyangdil angsungkan diMALAYSIA pada Minggu, 1 Oktober 20063. Menerintahkan kepada Pemohon I dan Penwohon II untukmendaftarkan perkawnannya ke Kantor Urusan Agama KecamtanSETEMPAT, Kabupaten Gresik, agar dit erbit kan Kuti pan AktaN kahnya oleh Kant or Urus an Agana ters ebut4. Menetapkan anakanak yang lahir dari dan atau aki batperkawinan Penmohon I dan Penwohon II yang bernam : ANAKPEMDHON I & PEMOHON II, unur 4 bulan.

Menimbang,bahwa Mijelis Hakim bersand ar padaapa yang telah dipertimbangkan dalam putusansela tersebut diataS; Menimbang,bahwa karena Penohon I dan Penvhon MII telahnmengucapkansumpah pelengkap yang dibebankan kepada mereka, Pernvohonantersebut diatas karena terbukti haruswor re ee eee eee eee eee Menimbang, bahwa yang nenjadialasan pokok dalam permohonan Penwohon Idan Penvhon II adalah karena Penohon I dan Penohon IIsangat menbutuhkan Akta Nkah untuk keperluan mengurus aktakelahiran anakanak hasil perkawnan

Pemohon I dan Penohonwo ee ee ee eee eee ee ee ee eee eee Meninbang, bahwa berdasarkanketerangan saksisaksi Pemohon I dan PenvohonII tersebut yang dikuatkan oleh pengakuan Penwohon I danPenohon II dapat disimpulkan bahwa benar pada hari Minggu,tanggal 1 Oktober 2006 telah terjadi perkawnan antaraPe mohon I dengan Pe nohon Il, perkawi nan mana yangbertindak sebagai wal i nikah adalah KAKAK PEMOHQOV IIdan disaksikan oleh dua orang saksi yakni SAKSI NIKAH1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mskawin berupa 200

RinggitMenimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemnohon I danPenohon II yang dikuatkan oleh semma saksi Penvhon Idan Penwhon Il, bahwa perkawnan antara Penohon I danPenohon II ti daklah bertentangan dengan Undang Undang Nonor 1 22 ++ Menimbang,bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas,dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pada hari Minggutanggal 1 Oktober 2006 telah terjadi perkawnan yang. sahnenurut hukum Islam antara Pemohon I dan Pemnohon II,oleh karenanya meskipun peristi wa hukum itu

terjadisetelah berl akunya UndangUndang Nonor 1 Tahun 1974, danterjadinya perkawnan tersebut di Luar Negeri (Milaysia) makadem kemslahatan bagi kehidupan rumah tangga Penvohon I danPenohon II, Mijelis Hakim berpendapat bahwa pernmpohonanPemohon I dan Pemohon II ti daklah bertentangan dengan hukumbahkan telah memnenuhi' ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 (e)Kompil asi Hukum Isl am oleh karenanya permohonan Penohon I danPenohon II patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena perkawnan tersebut sahmenurut

No.021/Pat.P/2012/PAPYBBahwa isbat nikah ini diperlukan untuk adaministrasi naik haji dan juga untukkepengurusan membuat akte kelahiran anakanaknya;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam(KHI) menyatakan bahwa Dalam hal perkawnan tidak dapat dibuktikan denganakta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Kemudiandalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama Panyabungan terbatas mengenai halhal yang berkenaandengan: ...huruf e Perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut halangan perkawnan menurutUndangundang Nomor 1 tahun 1974 Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan

dengan perkawnan itu.Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yangditemukan di persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3)dan (4) KHI di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telah memenuhi persyaratan formil sehingga dapat diterimauntuk diperiksa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanpersyaratan materil permohonan Pemohon dan Pemohon Il yang berkaitandengan pemeriksaan terhadap rukun dan syarat perkawinan

sesuai denganketentuan hokum Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku diIndonesia;Menimbang, bahwa Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974menyatakan: Ayat (1) Perkawnan adalah sah, apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu.

No.021/Pat.P/2012/PAPYBKetentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islamsesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undangundang No.1 tahun 1974 tentangPerkawnan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlakudimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan di persidanganMajelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan Pemohon

penduduk danpencatatan sipil;Penetapan No. 6/Pdt.P/2016/PN.Tbt hal 9 dari 1310Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 angka 17 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputikelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahananak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi kependudukan menegaskan bahwa Perkawnan

yang sah berdasarkanKetentuan Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepadainstansi pelaksana ditempat terjadinya perkawnan paling lambat 60 (enam puluh) harisejak tanggal perkawnan dan ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat(1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkanKutipan Akta Perkawnan, dan dalam pasal 35 UU No. 23 tahun 2006 dikatakanbahwa Pencatatan Perkawnan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pulabagi: a.

Perkawnan yang ditetapkan oleh Pengadilan dan b.

Perkawnan Warga NegaraAsing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yangbersangkutan,Menimbang, bahwa meskipun Pasal 34 ayat (1) UU No 23 Tahun 2006 telahmengatur bahwa perkawinan yang sah tersebut wajib dilaporkan kepada instansiPelaksana ditempat terjadinya perkawinan dalam perkara a quo di laksanakan diPematang Siantar akan tetapi saat ini Pemohon telah berdomisili di Jalan Gatot SubrotoNo. 6 Lingk 1 Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggisehingga Pengadilan

Mencegah terjadinya perkawnan pada usia Anak; dand.

Izin melangsungkan perkawnan bagi orang yang belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garislurus ada perbedaan pendapat;Dispensasi kawn;Pencegahan perkawnan;Penolakan perkawnan oleh Pegavai Pencatat Nikah;Pembatalan perkawnan;Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri;Perceraian karena talak;9. Gugatan perceraian;10. Penyelesaian harta bersama;11.

Penetapan asalusul seorang anak dan penetapan pengangkatan anakberdasarkan hukum islam;21.Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukanperkawnan campuran;22.Pernyataan tentang sahnya perkawnan yang terjadi sebelum Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perkawnan dan dijalankanmenurut peraturan yang lain;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuanketentuan tersebut diatas,Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam dan pokokpermohonan Pemohon ingin ditetapkan sebagai

kembali Penggugat denganTergugat tersebut, oleh karena itu telah terbukti bahwa telah terjadi perpecahandalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat (Brooken Marriage) yangsudah tidak dapat dirukunkan lagi, hal mana telah sesuai dan sejalan denganYurisprudensi MARI Nomor : 90/K/AG/1993, tanggal 14 Juni 1994, yangmenyatakan : Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabpercekcokan/perselisihan atau karena salah satu pihak telah meninggalkanpihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawnan

itu sendiri, apakahperkawnan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduabelah pihak sudah pecah, maka perkawnan itu sendiri sudah pecah, makatidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetapmenginginkan perkawnan supaya tetap utuh, apabila perkawnan itu tetapdipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawnan pecah, tetap akanberbuat yang tidak baik agar perkawnan itu tetap pecah, maka Majelisberkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan

Nikah, oleh karenanya untuk alasanhukum mengurus akta~ kelahiran diperlukan penet apanpengesahan ni kah;Vi Bahwa Para Penohon sanggup rnenbayar seluruh biaya yangtimbul aki bat perkara ini;Ber dasarkan hal hal tersebut di at as, Para Pemnohonmohon kepada Ket ua Pengadi an Agara Banj ar bar u c. q.Maj elis Hakim yang di t unj uk unt uk mereriksa perkaraini, berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang = amarnyaberbunyi sebagai beri kutPri rer Mengabul kan permohonan Para Penohon; Menetapkan sahnya perkawnan

slam menurut pasal 2 ayat 1Undang Undang Nonor 1 tahun 1974 tentang Perkawnan, junctopasal 4 KonpilasiHukum!

slam adalah apabila pernikahan dila kukan menurut hukumlslam Meni nbang, ber dasar kan pasal 14Konmpilasi Hukuml slam unt ukmelangsungkan perkawnan harus ada calon suam, calonisteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ij ab serta kabul;Meni mbang, sesuai dengan ketentuan pasal 39, pasal 40, pasal 41,pasal42, pasal 43, dan pasal 44 Konpilasi Hukum slam perni kahanyang sah adalah yang tidak mengandung larangan perkawnan,baik Karena menyangkut pert alian nasab, pert alian ker abatsenenda, maupun pert

alian sesusuan, atau. karena keadaantert entu, seperti masih adanya ikatan perkawnan antara siwanita dengan lakilaki lain, si wanita masih dalam masaiddah dengan mantan suaninya, salah satu pihak non muslimatau sebabsebab syari lainn ya;Menimbang, incasu berdasarkan faktafakta sebagai manadiuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum t er sebutternyata pernikahan Para Pernohon telah memenuhi' rukun dansyarat perkawnan menurut ketentuan hukuml!

slamMeni mbang, oleh karena perkawnan Para Pemnohon telah merenuhisyaratdan rukun nikah menurut hukum Islam dan tidak pula adahalangan untuk meni kah,Penet apan Nonor 0063/Padt.P/2010/PA. Bib.

Pengesahan Perkawnan adalah pengesahan kawn bagimasyarakat beragama selain Islam yang dilakukan olehPengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2.

yang sah berdasarkanketentuanPeraturan Perundangundangan vajibdilaporkan oleh Pendudukkepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawnan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawnan.(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register AktaPerkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawnan.(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) masingmasing diberikan kepada suami dan istri.(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud

yangmengabdi/memperkuat hukum Islam tentang Perkawnan yaitumeletakkan lembaga perkawnan sebagai perikatan suci seoranglakilaki dengan seorang wanita untuk membentuk suatu rumahtangga yang kekal dan bahagia diridai oleh Tuhan Yang MahaEsa.

tetap melekatdan mengikuti pada diri pribadi yang bersangkutan yangmelakukan perkawnan.

Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawnan, yaitu tidak mencatatkan perkawnan yang keduadengan Farida Yeni, A.Md.Gizi, karena perkawnan yang tidakdicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berindikasikanpenyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpaprosedur hukum, dan menjadi masalah dalam status, hakhakvaris atau hakhak lain atas kebendaan;2.

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1disebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukummasingmasing agama dan kepercayaannya,2. Kompilasi Hukum Islam:a. Pasal 4 menyebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974,b. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawnan hanya dapat dibuktikandengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;Hal. 8 dari 11 halaman Pen.

Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama;d. Pasal 7 ayat (3) menyebutkan: Sa/ah satu itsbat nikah yang dapatdiajukan ke Pengadilan Agama adalah yang berkenaan dengan adanyaperkawnan yang terjadi sebelum berlakunya Undangundang No.1Tahun 1974 dan Perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut UndangUndang No.1Tahun 1974,e.

Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah talah suami atau ister, anakanak mereka,vali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu;Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukanbahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b).Calon Isteri, c). Wali nikah, d).

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1disebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukummasingmasing agama dan kepercayaannya,2. Kompilasi Hukum Islam:a. Pasal 4 menyebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974,b. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawnan hanya dapat dibuktikandengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;c.

Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama;d. Pasal 7 ayat (3) menyebutkan: Salah satu itsbat nikah yang dapatdiajukan ke Pengadilan Agama adalah yang berkenaan dengan adanyaperkawnan yang terjadi sebelum berlakunya Undangundang No.1Tahun 1974 dan Perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut UU No.1 Tahun 1974e.

Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, welinikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu;Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwarukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b). CalonIsteri, c). Wali nikah, d).

Pen No. 04/Pdt.P/2013/PA.PYBoleh Pemohon dan Pemohon Il sesuai dengan ketentuan hukum Islam danketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam(KHI) menyatakan bahwa Dalam hal perkawnan tidak dapat dibuktikan denganakta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Kemudiandalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa /tsbat nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama Panyabungan terbatas mengenai halhal yang berkenaandengan: ...huruf fe Perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut halangan perkawnan menurutUndangundang Nomor 71 tahun 1974.

, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanpersyaratan materil permohonan Pemohon dan Pemohon Il yang berkaitandengan pemeriksaan terhadap rukun dan syarat perkawinan sesuai denganketentuan hukum Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku diIndonesia;Menimbang, bahwa Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974menyatakan: Ayat (1) Perkawnan adalah sah, apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) Tiaptiapperkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum IslamHal. 10 dari14 hal.

selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawnan;maka Majelis berkeyakinan bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah benarsebagai suamiisteri yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan olehPemohon dan Pemohon Il telah memenuhi persyaratan formil dan materilsesual dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundangundanganyang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon dan Pemohon Ildapat dikabulkan sesuai

Pemohon Il membutuhkan pengesahannikah untuk keperluan administrasi pengurusan akta kelahiran anak;Menimbang, bahwa sebelum mengitsbatkan pernikahan Pemohon danPemohon Ill, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkanpersyaratan formil dan materil permohonan Pengesahan Nikah yang diajukanoleh Pemohon dan Pemohon Il sesuai dengan ketentuan hukum Islam danketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam(KHI) menyatakan bahwa Dalam hal perkawnan

Kemudiandalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa /tsbat nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama Panyabungan terbatas mengenai halhal yang berkenaandengan: ...huruf fe Perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut halangan perkawnan menurutUndangundang Nomor 1 tahun 1974.

Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah talah suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang ditemukan dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) KHI diHal. 10 dari 16 hal.

Ayat (2) Tiaptiapperkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islamsesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undangundang No.1 tahun 1974 tentangPerkawnan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlakudimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan di persidanganMajelis

selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawnan;maka Majelis berkeyakinan bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah benarsebagai suamiisteri yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan olehPemohon dan Pemohon Il telah memenuhi persyaratan formil dan materilsesual dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundangundanganyang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon dan Pemohon Ildapat dikabulkan sesuai

Pyboleh Pemohon dan Pemohon Il sesuai dengan ketentuan hukum Islam danketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam(KHI) menyatakan bahwa Dalam hal perkawnan tidak dapat dibuktikan denganakta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Kemudiandalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa /tsbat nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama Panyabungan terbatas mengenai halhal yang berkenaandengan: ...huruf fe Perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut halangan perkawnan menurutUndangundang Nomor 7 tahun 1974.

diperiksa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanpersyaratan materil permohonan Pemohon dan Pemohon Il yang berkaitandengan pemeriksaan terhadap rukun dan syarat perkawinan sesuai denganketentuan hukum Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku diIndonesia;Menimbang, bahwa Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974menyatakan: Ayat (1) Perkawnan adalah sah, apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu.

PybKetentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islamsesual dengan pasal 2 ayat (1) Undangundang No.1 tahun 1974 tentangPerkawnan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlakudimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan di persidanganMajelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan Pemohon danPemohon Il telah

Kitab Ushulul Fighi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi :Lele De ala 4 aly al alale Aaa y jl agi UD das) AD Ce UsArtinya : Barang siapa mengetahui bahve seorang wanita itu sebagai isteriseorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungansuam1 isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawnan;maka Majelis berkeyakinan bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah benarsebagai suamiisteri yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim menilai