Lokasi Pengolahan, danlokasi pemurnian, serta pelabuhan berada dalam suatu wilayahKabupaten.Gubernur : Apabila lokasi penambangan, dalam wilayah kabupaten/kotayang berbeda setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Waikota.Menteri: Apabila lokasi penambangan, Lokasi Pengolahan, dan lokasipemurnian, berada di dalam provinsi yang berbeda setelah mendapatkanrekomendasi dari Gubernur/Bupati/walikota setempat.Bahwa berdasarkan Pasal 67 UndangUndang No.4 Tahun 2009. yangberhak untuk memberikan IPR (Izin Pertamabangan

Berdasarkan Pasal67 UndangUndang No.4 Tahun 2009. yang berhak untuk memberikan IPR(Izin Pertamabangan Rakyat) adalah:=" Bupati/Walikota; Camat sesuai dengan Kewenangannya bila dilimpahkan Bupati/Walikota.Kemudian berdasarkan Pasal 74 UndangUndang No.4 Tahun 2009 yangberhak untuk memberikan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah:1.

yang dilakukan Terdakwabersamasama denganSdr.LAMTARI (DPO) tersebut dilakukan pada titikKoordinat : X : 671878, Y : 9658664 yang mana berdasarkan SKKementerian Kehutanan Nomor : 922/38/KPHP MPVIII/2018 tanggal 15oktobrt 2018 lokasi tersebut merupakan areal Hutan Produksi LubukBesar Toboali.Hal 4 dari 22 Putusan Pidana No.624/Pid.Sus/LH/2018/PN.Sgl Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh terdakwaadalah tanpa disertai izin Usaha Pertambangan, izin PertambanganRakyat ataupun izin Usaha Pertamabangan

Terdakwa serta para saksi yangtelah tertangkap tangan bersamasama melakukan kegiatan usahapenambangan tersebut diamankan ke Markas Kepolisian Resort BangkaSelatan.Hal 6 dari 22 Putusan Pidana No.624/Pid.Sus/LH/2018/PN.Sgl Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh terdakwaadalah tanpa disertai izin Usaha Pertambangan, izin PertambanganRakyat ataupun izin Usaha Pertamabangan Khusus sebagaimanadisyaratkan dalam Undangundang No 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara.Perbuatan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata CaraPemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui denganPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaNomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan padaKegiatan Usaha Pertamabangan

bauksityang tertumpuk serta stockpile yang berisi bauksit yang belum sempatterangkut/terjual dan lokasi kegiatan pengambilan bauksit tidak sesuaidengan IMB yang telah dikeluarkan oleh Camat Teluk Bintan dan CamatMantang, luas pengambilan dan penjualan bauksit berhektarhektar, hal inibertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2) PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, danPelaporan pada Kegiatan Usaha Pertamabangan

NomorHalaman 49 dari 153 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2021/PT PBR11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporanpada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telahdiperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan padaKegiatan Usaha Pertamabangan

Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata CaraPemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui denganHalaman 82 dari 153 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2021/PT PBRPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaNomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan padaKegiatan Usaha Pertamabangan

PBRyang tertumpuk serta stockpile yang berisi bauksit yang belum sempatterangkut/terjual dan lokasi kegiatan pengambilan bauksit tidak sesuaidengan IMB yang telah dikeluarkan oleh Camat Teluk Bintan dan CamatMantang, luas pengambilan dan penjualan bauksit berhektarhektar, halini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2) PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, danPelaporan pada Kegiatan Usaha Pertamabangan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara PemberianWilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui denganPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaNomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporanpada Kegiatan Usaha Pertamabangan

bauksit yang belum sempatterangkut/terjual dan lokasi kegiatan pengambilan bauksit tidak sesuaidengan IMB yang telah dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir, luaspengambilan dan = penjualan bauksit berhektarhektar, hal inibertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2) PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11Halaman 21 dari 118 Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT PBRtahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, danPelaporan pada Kegiatan Usaha Pertamabangan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata CaraPemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui denganPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RepublikIndonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, danPelaporan pada Kegiatan Usaha Pertamabangan

berisi bauksit yang belum sempatterangkut/terjual dan lokasi kegiatan pengambilan bauksit tidak sesualdengan IMB yang telah dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir, luaspengambilan dan penjualan bauksit berhektarhektar, hal inibertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2) PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, danHalaman 49 dari 118 Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT PBRPelaporan pada Kegiatan Usaha Pertamabangan

Nomor 11 tahun 2018 tentang TataCara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada KegiatanUsaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telahdiperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang TataCara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada KegiatanHalaman 61 dari 118 Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT PBRUsaha Pertamabangan

Antara PejabatPembuat Komitmen ( PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Pertamabangan danEnergi Pemerintahan Kabupaten Padanglawas An. Drs. ABDUL HAMIDNASUTION dan PT. HARAWANA CONSULTAN Direktur An. Ir. SABARM.

Antara PejabatPembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Pertamabangan danEnergi Pemerintahan Kabupaten Padanglawas An. Drs. ABDUL HAMIDNASUTION dan PT. HARAWANA CONSULTAN Direktur An. Ir. SABARM.

Pertamabangan dan Energi KabupatenPadanglawas yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai denganaslinya.14.1 (Satu) examplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PUPertamabangan dan Energi Kabupaten padanglawas Nomor: 600/97.

Antara Pejabat PembuatKomitmen ( PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Pertamabangan dan EnergiPemerintahan Kabupaten Padanglawas An. Drs. ABDUL HAMIDNASUTION dan PT. HARAWANA CONSULTAN Direktur An. Ir.

DONI (masingmasing DPO) dalam melakukan usaha penambangan pasir timahtersebut adalah tanpa disertai izin Usaha Pertamabangan sebagaimana disyaratkandalam Undangundang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;Perbuatan terdakwa IIN Bin USMAN sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 158 Undangundang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti

mineral batuan,dengan demikian unsur tersebut telah terbukti ;3. nsurTan ijin h nambangan (IUP IjinPenambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal40 ayat 3, pasal 48, pasal 67 ayat 1, pasal 74 ayat 1 atau ayat 5.Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 4tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Bahwauntuk kegiatan usaha penambangan sesuai Pasal 158 UU RI Nomor4 tahun 2009 wajib memiliki ijin berupa Ijin Usaha pertamabangan

bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yangdiajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa Bilal Amri Bin Sugeng Sutopo bersalah telah melakukantindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Penambangan(IUP)* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertamabangan

Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh terdakwaadalah tanpa disertai izin Usaha Pertambangan, izin PertambanganRakyat ataupun izin Usaha Pertamabangan Khusus sebagaimanadisyaratkan dalam Undangundang No 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara.nnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 158 Undangundang No.04 tahun 2009 tentang Minerba Jo Pasal 89ayat (1) huruf a Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan.AtauKeduaTerdakwa

Terdakwa serta para saksi yang telah tertangkap tangan bersamasama melakukan kegiatan usaha penambangan tersebut diamankan keMarkas Kepolisian Resort Bangka Selatan.Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh terdakwaadalah tanpa disertai izin Usaha Pertambangan, izin PertambanganRakyat ataupun izin Usaha Pertamabangan Khusus sebagaimanadisyaratkan dalam Undangundang No 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara.wonnnnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam

helikopter tipe Bell 206 L4 PKCDP dan helikopter tipe Bell 407 PKCDA; memberi Sumbangan untuk masyarakat dan gereja setempat;e Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penambangan tersebutTerdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE tidak memiliki jjinberupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produki dari pihak yangberwenang dalam hal ini Bupati/Walikota atau Gubernur.Perbuatan Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang RI Nomor 4Tahun 2009 Tentang Pertamabangan

Bangka Selatan, sedangkan WANYIALs APING (DPO) bukanlah pemilik usaha pertambangan timah yangmemegang izin Usaha Pertamabangan (IUP) ataupun Izin UsahaPertambangan Khusus (IUPK).SSS Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 161 Undangundang No 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut

tambangditemukan alatalat tambang berupa 2 (dua) buah drum pelastik warnabiru, 1 (satu) buah mata rajuk, 1 (satu) batang pipa PVC berukuran + 4cm, 2 (dua) potong selang spiral warna biru, 1 (Satu) set mesin danpompa tanah, 1 (satu) gulung selang semprot berukuran + 3 inch;Hal 34 dari hal. 42 Putusan Pidana No.237/Pid.Sus/201 7/PN.Sgl Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan Wanyi Als Aping(DPO) bersama dengan terdakwa Sinfong Als Sandi Jo Als Afong danBogel (DPO) adalah tanpa disertai izin Usaha Pertamabangan

persidangan terkait perkarapertambangan;Bahwa kejadian penindakan usaha pertambangan dilakukan pada hariSabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira pukul 13.30 wita bertampat diDesaBanjar Asem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;Bahwa berawal sekitar bulan November 2016 terdakwa Dewa GedeSuryawan datang kerumah terdakwa Ketut Mupu Parwata untuk meminjamKTP guna pengurusan ijin usaha pertambangan. selanjutnya terdakwaKetut Mupu Parwata memberikan KTP pada terdakwa Dewa GedeSuryawan utuk mengurus ijin usaha pertamabangan

Tanah Bumbu tanpa adanya kerjasama atauKuasa Pertamabangan dari PT.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Pertamabangan dan Energi Pemerintahan Kabupaten Padanglawas An. Drs. ABDUL HAMID NASUTION dan PT. HARAWANA CONSULTAN Direktur An. Ir. SABAR M.

Pertamabangan dan Energi Kabupaten Padanglawas yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai dengan aslinya. 14. 1 (Satu) examplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten padanglawas Nomor : 600 / 97.

B / 2009, Tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Pengangkatan dan Penetapan ABDUL HAMID NASUTION, Nip 1966.1009 1986.03.1.001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegitan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak ( Muli Years ) Tahun 2009 2012. 15. 1 (Satu) examplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertamabangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas Nomor : 600 / 266 / 2010, Tanggal 30 Juni 2010 Tentang Pengangkatan dan Penetapan

Antara PejabatPembuat Komitmen ( PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Pertamabangan danEnergi Pemerintahan Kabupaten Padanglawas An. Drs. ABDUL HAMIDNASUTION dan PT. HARAWANA CONSULTAN Direktur An. Ir. SABARM.

Pertamabangan dan Energi Kabupaten Padanglawasyang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai dengan aslinya.1 (Satu) examplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PUPertamabangan dan Energi Kabupaten padanglawas Nomor : 600 / 97.

Antara Pejabat PembuatKomitmen ( PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Pertamabangan dan EnergiPemerintahan Kabupaten Padanglawas An. Drs. ABDUL HAMID NASUTIONdan PT. HARAWANA CONSULTAN Direktur An. Ir. SABAR M.

Pertamabangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas yang telahdilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai dengan aslinya.1 (Satu) examplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertamabangandan Energi Kabupaten Padang Lawas Nomor : 600 / 97.

Antara Pejabat PembuatKomitmen ( PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Pertamabangan dan EnergiPemerintahan Kabupaten Padang Lawas An. Drs. ABDUL HAMIDNASUTION dan PT. HARAWANA CONSULTAN Direktur An. Ir. SABARM.

Pertamabangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas yangtelah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai dengan aslinya.1 (Satu) examplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertambangandan Energi Kabupaten Padang Lawas Nomor : 600 / 97.

Pertamabangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas yangtelah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai dengan aslinya.1 (Satu) examplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertamabangandan Energi Kabupaten Padang Lawas Nomor : 600 / 97.

Pertamabangan dan EnergiKabupaten Padanglawas yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuansesuai dengan aslinya.1 (Satu) examplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PUPertamabangan dan Energi Kabupaten padanglawas Nomor : 600 / 97.B / 2009, Tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Pengangkatan danPenetapan ABDUL HAMID NASUTION, Nip 1966.1009 1986.03.1.001sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegitan Proyek PembangunanKawasan Pusat pemerintahan Kabupaten Padanglawas DenganPelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak ( Muli

Antara Pejabat PembuatKomitmen ( PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Pertamabangan dan EnergiPemerintahan Kabupaten Padanglawas An. Drs. ABDUL HAMIDNASUTION dan PT. HARAWANA CONSULTAN Direktur An. Ir. SABARM.

Pertamabangan dan Energi Kabupaten Padanglawas yang telahdilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai dengan aslinya.1 (Satu) examplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertambangandan Energi Kabupaten padanglawas Nomor : 600 / 97.

Usaha Pertamabangan bahanbahan galian tersebut dapat meliputiPenyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, Pengolahan dan pemurnian, pengngakutan danpenjualan. Usaha pertambngan tersebut hanya dapat dilakukan olehh perusahaaan atauperseorangan apabila kepadanya telah diberikan juasa Pertambanagan.

., alias Mama Angga maupun Welly FLewan samasama mengaku bahwa lahan tersebut adalah milik mereka; Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan pertamabangan tersebut memiliki izinpertambangan atau tidak; Bahwa pada saat terjadi bentrok antara kelompok Elviane Pandoh, S.E., aliasMama Angga dengan kelompok Welly F Lewan, Saksi sedang berada dirumah, yaitu di Desa Tungoi, dan Saksi ditangkap pada saat Saksi sedangmenjaga kerabat Saksi yang menjadi korban bentrok di lahan pertambangantersebut; Terhadap keterangan

Dari keterangan saksi Bachmiddan dihubungkan dengan Bukti T5 yang menyatakan batasbatastanah disebelah Timur dari ijin pertamabangan tahun 1996 tersebutadalah lahan milik masyarakat (fakta tanah milik Pembanding. Darikenyataan tersebut menegaskan bila sejak dulu Pemerintah akuitanah milik Pembanding dan tidak terdapat kawasan hutan dalamtanah milik Pembanding seluas 12 Hektar tersebut.

Dari keterangan saksi Bachmid dandihubungkan dengan Bukti T5 yang menyatakan batasbatas tanahdisebelah Timur dari ijin pertamabangan tahun 1996 tersebut adalahlahan milik masyarakat (fakta tanah milik Pembanding.

Terdakwa AGUS EKO DWI HANDOKO Bin MARTONO yangmengoperasikan excavator Doosan yang saat itu sedang diperbaikikarena rusak karena sebelumnya telah beberapa kali digunakanuntuk kegiatan pertambangan.Bahwa saksi DANUNG, Dkk segera melakukan introgasi kepada paraterdakwa menanyakan mengenai jin pertamabangan tersebut, akan tetapipara terdakwa tidak dapat menunjukan jin dan saksi DANUNG, Dkkmenanyakan pula siapa yang bertanggung jawab menjalankan kegiatanpertambangan yang kemudian oleh para terdakwa disampaikan