Dengan batasbatas tanah sebagai berikut: Sebelah Utara : tanah lapangan golf Sebelah Timur : tanah milik Baderun Sebelah Selatan : Jalan Trans Kaimantan Sebelah Barat : tanah milik Lusia AlangSebagaimana Sertifikat Tanan Hak Milik No. 302 yangdikeluarkan oleh Kantor Pertananhan Kabupaten Barito Kualatanggal 30 Mei 1994 atas nama HAJI MUHAMMAD SATAR BINMUHAMMAD TABRI;7. Bahwa sebelum harta tersebut dibagi (Hj.

Menyatakan Batal dan tidak sah Pemblokiran atau Ampalan yangdilakukan oleh Tergugat 1 ke BPN (Badan Pertananhan Nasional);Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Pdg6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebihdahulu walaupun Tergugat Banding, Kasasi dan Verzet;7. Menyatakan Sita tahan (Conservatoir Beslag) atas tanah ObjekPerkara adalah Kuat dan berharga;8.

RONIADI DWIANANTA;Fotocopy Surat Keterangan Nomer590/107/429.503/2017 Cmat Glagah : ASTORIK,S.SOs;Fotocopy SKPT (Surat Keterangan PendaftaranTanah) Nomer : 32/2018. yang dikeluarkan olehKantor Badan Pertananhan Nasional KabupatenBanyuwangi;Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 156 atasnama PAIRIN;Fotocopy Turunan Resmi Putusan PengadilanNegeri Banyuwangi tanggal 6 Juni 2018 atasperkara Nomor : 230/Pdt.G/2017/PN.BYW;Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2018/PN Byw18.Bukti P18 :

Bahwa, Tergugat Il dalam hal ini Kantor Pertananhan Kabupaten Bloramenolak dengan tegas apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam poinangka 5 dan angka 6 huruf (f), banwa pelaksanaan peralihan sertipikat HakAtas Tanah Hak Milik Nomor 1892 atas Nama: Liem Hanna melalui lelangkepada Tergugat IV adalah cacat hukum adalah tidak benar, hal tersebutmengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal (1) danPasal 41 ayat (1), sehingga didalam melaksanakan tugas telah sesuaiprosedur;3.

makamenurut pendapat pengadilan penilaian ganti rugi tersebut dapatdikatakan masih premature dan belum ada kejelasan tentangpenilaian harga;Bahwa dalam Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian yangdilaksanakan di Desa 10 Agustus 2016, Pemohon Kasasi telahmenyampaikan hasil penilaian Ganti kerugian dari lembagaindependen KJPP Toto Suharto dan Rekan selaku Lembaga Penialaiganti rugi pengadaan tanah Jalan Tol Cibitung Cilincing;Bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 11 Undang Undang Nomor 2Tahun 2012 berbunyi Penilai Pertananhan

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 746 atas nama TANI, denganSurat Ukur Nomor 387/Tj Niaga/2001 tanggal 1 Februari 2001 dengan luas98.996 M2, yang diterbitkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintangtanggal 19 Februari 2001 (asli); 1 (satu ) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 1136 atas nama SUKARDI,dengan Surat Ukur Nomor 849/Tj Niaga/2005 tanggal 17 Mei 2005,dengan luas 8.727 M2, yang diterbitkan di Kantor Pertananhan KabupatenSintang tanggal 15 Mei 2005 ( asili

Setelah Perkara Diputus Ditemukan SuratSurat Bukti Yang BersifatMenentukan Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa Tidak Dapat Ditemukan(Novum):Berdasarkan beberapa Bukti Novum yang bersifat menentukansebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh Para PemohonPeninjauan Kembali dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu:1.Bukti Novum PK1 (Asli):Yaitu Surat Kantor Pertananhan Kabupaten Asahan Nomor 1035/6001411/2014 tanggal 3 Juli 2014 Perihal Mohon Penjelasan dan tidakMenerbitkan Perpanjangan HGU Nomor

., yang diterbitkanoleh Kepala Kantor Pertananhan Kotamadya Surabaya pada tanggal 13 Maret 1991, TIDAKMEMUAT data fisik dan data yuridis yang benar mengenai obyek tanah yang tercatat didalamnya sebagaimana dimaksud dalam PP No. 10 Tahun 1961 Jo.

GS Nomor : 19Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN yang telah berganti Nomormenjadi SHM No. 03638 dengan SU No. 04144 dituangkan secaratertulis dalam Laporan Hasil Kegiatan Pengukuran Ulang dan PemetaanKadastral Nomor : 209 / St21.05 / Il / 2020 tertanggal 20 Maret 2020yang ditandatangani oleh RANGGA YUDHA PRATAMA, S.Tr (saksisendiri) selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, EDISONselaku Petugas Ukur, RIZAL NOVA PAHLAWAN selaku Petugas Ukurdan TAGELI LASE, S.SiT selaku Kasi Infrastruktur Pertananhan

Sebidang tanah Hak Milik Nomor 01515 seluas 71 M2 (tujuh puluhsatu meter persegi) dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenTuban,Sebidang tanah Hak Milik Nomor 01513 seluas 71 M2 (tujuh puluhsatu meter persegi) dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenTuban,Sebidang tanah Hak Milik Nomor 01508 seluas 71 M2 (tujuh puluhsatu meter persegi) dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenTuban,Sebidang tanah Hak Milik Nomor 01530 seluas 82 M2 (delapan puluhdua meter persegi) dikeluarkan oleh Kantor Pertananhan

, berdasarkanSurat Ukur Nomor 1855/1995 tanggal 1 Mei 1995:SHGB mana diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertananhan KabupatenBadung tanggal 7 Mei 1999, dan terdaftar atas nama Penggugat pada tanggal 23 Desember 2005;Catatan: Bahwa SHGB Nomor 72/Ungasan pada saat ini telahdiubah menjadi SHGB Nomor 61/Kutuh;(ii) SHGB Nomor 1678/Ungasan, terletak di Desa Ungasan,Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, seluas 29.290 m?

,berdasarkan Surat Ukur Nomor 5711/Ungasan/2008 tanggal 29September 2008:SHGB mana diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertananhan KabupatenBadung tanggal 7 Mei 2010, dan terdaftar atas nama Penggugat IItanggal 7 Mei 2010;Catatan: Bahwa SHGB Nomor 1678/Ungasan adalah pemisahandari SHGB Nomor 74/Ungasan;5.

berdasarkan Keputusan Ketua PelaksanaanPengadaan Tanah Jalan Tol Ruas SigliBanda Aceh No. 169/KEPBPN.11/PPTTol/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 (vide bukti T.II7);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TK I1 diketahui bahwaKantor Jasa Penilai Publik Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatundan Rekan telah mendapat Izin Usaha dari Menteri Keuangan RI danberdasarkan bukti TK I2 diketahui bahwa Menteri Agraria Dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 48/KEP600.15/II/2016telah memberikan Lisensi Penilai Pertananhan

Saifullah Zulkarnain, diberi tanda T.18;Fotokopi bermaterai Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 223/KEP600.15/VI/2016 tentang PemberianLisensi Penilai Pertananhan Kantor Jasa Penilai Publik Pungs Zulkarnain danRekan,, diberi tanda T.19;Fotokopi bermaterai Perjanjian antara KJPP Pungs Zulkarnaen dan Rekandengan Dinas Bina Marga Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 602.2/4124/ DBM tanggal 25 September 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan JasaKonsultansi

Bahwa perlu dimaklumi oleh Penggugat bahwa obyek tanah a quomemiliki catatan pada buku tanah, catatan pemasalahan yang ada diKantor Pertananhan Kabupaten Purwakarta dan data Penggugat yangdisampaikan kepada Tergugat II:a. Berdasarkan catatan pada Buku Tanah1) Hak Guna Bangunan No. 35, No.38, No.39, No.43 dan Hak GunaBangunan No. 44, tercatat atas nama PT.

Jayanti Ramli pada tahun 2003 sampai dengan 2006berdasarkan data dari Kantor Pertananhan Kota Makassar sebagian adalahwilayah yang masih tercatat sebagai laut;Bahwa sesuai dengan hukum perjanjian, salah satu pihak yang mengadakanperjanjian (Para Penggugat Konpensi) tidak berhak dan tidak berwenangmelakukan perjanjian karena obyek tanah yang diperjanjikan merupakansebagian berstatus tanah negara dan sebagian lagi telah dilekatkan denganhak milik atas tanah (SHM) atas nama Herling Wijaya yang oleh

Intervensi dengan tegas menolak dalilPenggugat pada halaman 7 Romawi V point (11) yangmenyatakan bahwa Pertananhan Kabupaten Timor TengahSelatan tidak merespon justru melakukan pengukuran ulang padatanggal 20 September 2019 ;2. Bahwa Penggugat sangat keliru) bahwa pengukuranPengembalian Batas Bidang Tanah sertipikat Hak Milik Nomor :03/Oebesi/1979 , luas 7.780 M2, atas nama Drs. Daniel AndriasBanunaek, berdasarkan permohonan pengembalian batas dariDrs.

Foto copy Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Dumai Nomor593/Pertananhan/1242 tanggal 23 Agustus 2006 yang ditujukan kepadaPenggugat perihal Penjelasan Tanah yang dipakai/ dikuasai oleh PTCPl/Chevron dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberiTANGA... cece cece ee cee cee eee cee eee eee eee ten cae eea vases teseteteseteeeeeeeeseeeeesees P26;Foto copy Surat Dari Staf Khusus Presiden yang di tujukan kepadaPenggugat tetanggal 10 Mei 2006, dan setelah dicocokkan sesuai denganAslinya

Memerintahkan TURUT TERGUGAT IV / Kepala Kantor Pertananhan KabupatenBandung untuk menerbitkan Sertipikat atas nama PARA PENGGUGAT terhadaptanah seluas 1204 m2 tanah sawah milik adat Kohir No. 538 Persil 19.S.III yangdidasarkan kepada Akta Jual Beli No. 35/1968 tanggal 6 Mei 1968;10.Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV danTERGUGAT V untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiildan imateriil kepada PARA PENGGUGAT sebagai ahli warisnya dari AlmarhumH.Djakaria

Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (2) menyatakan: Dalam hal atassuatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang ataubadan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secaranyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa raempunyai hak atas tanahitu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5(lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secaratertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertananhan

Khusus dalam jualbeli tanah meskipun setelah dilakukan jual beli si pembelitelah menjadi pemilik namun untuk kelengkapan administrasikepemilikan si pembeli masih harus' mendaftarkan tentang haltersebut ke badan Pertananhan untuk memperoleh sertifikat(vide: pasal 32 dan 37 PP no.24 tahun 1997) dan untuk itudiperlukan bantuan si penjual sehingga kata menanggung yangdimaksud pasal 1474 BW dalam jual beli atas tanah haruslahdiartikan membantu) sampai proses pendaftaran dan peralihanhak terlaksana dengan