Sedangkan yang bertanggungjawab21sepenuhnya atas semua hal mengenai peseroan merupakan tanggungjawab TERGUGAT Iyang menjabat Direktur dalam perseroan komanditer CV. Juragan Anom. (Bukti: TII1 /Akte Pendirian CV Juragan Anom) ;2 Bahwa TERGUGAT II sebagai Pesero diam (komanditer) CV. Juragan Anomsudah melaksanakan tugas sebagai salah satu pengurus peseroan CV.

nama Waryono Hadi Saputro, selanjutnyadi beri tanda P 5;Fotocopy Tanda Terima Surat Panggilan ke1 Nomor : 05/SB.PJR/05/2013, tanggal 5 Mei 2013 selanjutnya diberi tanda P6 ;Fotocopy Tanda terima surat panggilan ke2 Nomor : 12/SB.PJR/05/2013 selanjutnya diberi tanda P7 ;Fotocopy Kwitansi biaya pengurugan tanggal 5 Desember 2012selanjutnya diberi tanda P8 ;Fotocopy Draft surat perjanjian Nomor : 01/PPJR/.UH/11/2012tanggal 30 Nopember 2012., selanjutnya diberi tanda P9 ;10 Fotocopy Akta Pendirian Peseroan

Sedangkan yangbertanggungjawab sepenuhnya atas semua hal mengenai peseroan merupakantanggungjawab TERGUGAT I yang menjabat Direktur dalam perseroan komanditerCV. Juragan Anom. (Bukti: TII1 / Akte Pendirian CV Juragan Anom) ;Bahwa TERGUGAT II sebagai Pesero diam (komanditer) CV. Juragan Anom sudahmelaksanakan tugas sebagai salah satu pengurus peseroan CV.

Sedangkan yangbertanggungjawab sepenuhnya atas semua hal mengenai peseroan merupakantanggungjawab TERGUGAT I yang menjabat Direktur dalam perseroan komanditerCV. Juragan Anom. (Bukti: TII1 / Akte Pendirian CV Juragan Anom) ;2 Bahwa TERGUGAT II sebagai Pesero diam (komanditer) CV. Juragan Anom sudahmelaksanakan tugas sebagai salah satu pengurus peseroan CV.

menurut hukum (warisan, pengambilalihan atau pemisahan)maupun pengalihan saham dalam bentuk lainnya, ; Bahwa, setelah dilakukan langkahlangkah formal adanya pengalihanpemegang saham sebagaiamana tersebut diatas, maka pengalihan sahamtersebut menurut hukum sudah dapat dikatakan sah, dan sebaliknya jikalangkahlangkah formal tersebut belum dilakukan maka menurut hukumpatut dianggap belum pernah ada pengalihan saham ; Bahwa, menurut pasal 15 ayat (2) akta nomor 333, tanggal 30 juni 1990,tentang akta Peseroan

SarahYenny Sugialam kepada para Ahli warisnya (Termohon I, Il, III dan IV) ; Bahwa, mendasarkan pada ketentuan pasal 15 ayat (2) akta nomor 333,tanggal 30 juni 1990, tentang akta Peseroan Terbatas dari PT MAXI MTRAMANDIRI, setelah meneliti dan mencermati buktibukti surat yang diajukanoleh Pemohon, yaitu bukti bertanda P1 sampai dengan P17, tidak adasatupun bukti surat yang menerangkan adanya permintaan dari komisarisatau seorang pemegang saham atau lebih untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang

Saham Luar Biasa, dengan demikia undanganundangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah dibuatoleh Pemohon (bukti surat P9 dan P12) tidak didasarkan padapermintaan komisaris atau salah seorang pemegang saham sebagaimanayang telah ditentukan oleh pasal 15 ayat (2) akta nomor 333, tanggal 30juni 1990, tentang akta Peseroan Terbatas dari PT MAXI MTRA MANDIRI;;Menimbang bahwa, berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas,maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara menilai bahwa dalam PT MAXI MITRAMANDIRI

Utr.PNJUPDTFR06/Rev 00P9 dan P12) tidak didasarkan dari permintaan komisaris atau salah seorangpemegang saham atau lebih sebagaimana dimaksud oleh pasal 15 ayat (2) aktanomor 333, tanggal 30 juni 1990, tentang akta Peseroan Terbatas dari PT MAXIMTRA MANDIRI, hal ini mengakibatkan menurut hukum haruslah dianggapbelum pernah dilakukan RUPS pertama dan kedua, sehingga permohonanuntuk menentukan quorum pada RUPS ketiga, terlalu awal dimohonkan kePengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan demikian kedua

Putusan Nomor 613 K/PID/2017dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karenaada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah,yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:Awalnya Terdakwa selaku Direktur PT Kharisma Jaya Sakti (sesuai denganAkta Notaris Ninik Sutjiati Nomor 2 tanggal 01 Agustus 2012 tentangPendirian Peseroan Terbatas PT Kharisma Jaya Sakti) yang terletak di JalanRaya Ajibarang Km 01, Ajibarang, Purwokwerto, Jawa Tengah yangbergerak

yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Surabayaberwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawanhukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karenakejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:Berawal pada saat Terdakwa selaku Direktur PT Kharisma Jaya Sakti(sesuai dengan Akta Notaris Ninik Sutjiati Nomor 2 tanggal 01 Agustus 2012tentang Pendirian Peseroan

kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Surabayaberwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil sesuatu barang, yangsama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksudakan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut: Berawal pada saat terdakwa selaku Direktur PT Kharisma Jaya Sakti (sesuaidengan Akta Notaris Ninik Sutjiati Nomor 2 tanggal 01 Agustus 2012 tentangPendirian Peseroan

Utr.PNJUPDTFR06/Rev 00pengambilalihan atau pemisahan) maupun pengalihan saham dalam bentuklainnya, ; Bahwa, setelah dilakukan langkahlangkah formal adanya pengalihanpemegang saham sebagaiamana tersebut diatas, maka pengalihan sahamtersebut menurut hukum sudah dapat dikatakan sah, dan sebaliknya jikalangkahlangkah formal tersebut belum dilakukan maka menurut hukum patutdianggap belum pernah ada pengalihan saham ; Bahwa, menurut Pasal 15 Ayat (2) Akta Nomor 333, tanggal 30 Juni 1990,tentang akta Peseroan

Sarah Yenny Sugialam kepada para Ahli warisnya(Termohon lI, Il, Ill dan IV) ; Bahwa, mendasarkan pada ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Akta Nomor 333,tanggal 30 Juni 1990, tentang akta Peseroan Terbatas dari PT.

sampai dengan P17, tidak ada satupunbukti Surat yang menerangkan adanya permintaan dari komisaris atau seorangpemegang saham atau lebih untuk menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa, dengan demikian undanganundangan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa yang telah dibuat oleh Pemohon (bukti Surat P9dan P12) tidak didasarkan pada permintaan komisaris atau salah seorangpemegang saham sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 15 Ayat (2)Akta Nomor 333, tanggal 30 Juni 1990, tentang Akta Peseroan

UPPER RIGHTSISTEMATIKA, belum pernah dilakukan pengalihan saham karena warisan, sehinggahal ini mengakibatkan belum ada perubahan pemegang saham, dan suratsuratundangan untuk mengadakan rapat umum luar biasa pemegang saham (bukti P9dan P12) tidak didasarkan dari permintaan komisaris atau salah seorang pemegangsaham atau lebih sebagaimana dimaksud oleh Pasal 15 Ayat (2) Akta Nomor 333,tanggal 30 Juni 1990, tentang Akta Peseroan Terbatas dari PT.

CELEBIT CIRCUITTECHNOLOGY INDONESIA yang bergerak dibidang industri sub assy dan komponenelektronik yaitu pembuatan berupa PCB (Printing Circuit Board) telah berdiri sejak tanggal 5Juni 1992 sebagaimana Akta No. 35 tentang Pendirian Peseroan Terbatas, dimana awalnyaperusahaan tersebut bernama PT. HESTRINDO SENTOSA, kemudian pada tanggal 27September 1999 PT. HESTRINDO SENTOSA berganti nama menjadi PT.CELEBITCIRCUIT TECHNOLOGY INDONESIA (PT.

Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini dapat dipergunakan oleh para Pemohon untuk keperluan :

4.1 Pengurusan balik nama pada Surat Hak Milik (SHM)/Sertifikat Tanah dan daftar pemegang saham peseroan/Badan usaha PT. Mitra Alam Jaya;

4.2 Pengurusan sertifikat tanah pada BPN Banda Aceh, BPN Aceh Besar, BPN Aceh Barat dan BPN Medan;

atas nama Syahrul Djafar bin M. Djafar Ismail kepada ahli waris;

5.

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris iniuntuk keperluan:8.1 Pengurusan balik nama pada Surat Hak Milik (SHM)/Sertifikat Tanahdan Daftar pemegang saham peseroan/Badan usaha padaHalaman 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 245/Pat.P/2020/MS.Bna8.2 Pengurusan sertifikat tanan pada BPN Banda Aceh, BPN Aceh Besar,BPN Aceh Barat dan BPN Medan;atas nama Syahrul Djafar bin M.

Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini, Supaya dapat dipergunakan paraPemohon untuk keperluan:4.1 Pengurusan balik nama pada Surat Hak Milik (SHM)/Sertifikat Tanahdan daftar pemegang saham peseroan/Badan usaha;4.2 Pengurusan sertifikat tanah pada BPN Banda Aceh, BPN Aceh Besar,BPN Aceh Barat dan BPN Medan;atas nama Syahrul Djafar bin M. Djafar Ismail Kepada ahli waris;5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Halaman 6 dari 19 hal.

Penetapan Nomor 245/Pat.P/2020/MS.Bna4.1 Pengurusan balik nama pada Surat Hak Milik (SHM)/Sertifikat Tanahdan daftar pemegang saham peseroan/Badan usaha PT. Mitra AlamJaya;4.2 Pengurusan sertifikat tanah pada BPN Banda Aceh, BPN Aceh Besar,BPN Aceh Barat dan BPN Medan;atas nama Syahrul Djafar bin M. Djafar Ismail kepada ahli waris;5.

Nomor 776 K/Pdt/2019Bahwa penetapan Judex Facti tentang izin Ketua Pengadilan Negeriuntuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)seharusnya bukan dengan proses voluntair walaupun bentuknyapermohonan karena ada sengketa tentang penyelenggaraan RUPS makaada pihak yang harus ditarik sebagai pihak utamanya Peseroan itu sendiridengan demikian Judex Facti telah melanggar tertib hukum acara, sehinggacukup alasan untuk dibatalkan;Bahwa kedudukan Pemohon Kasasi meskipun bukan pihak dalampenetapan

menurut hukum (warisan,pengambilalihan atau pemisahan) maupun pengalihan saham dalam bentuklainnya, ; Bahwa, setelah dilakukan langkahlangkah formal adanya pengalihanpemegang saham sebagaiamana tersebut diatas, maka pengalihan sahamtersebut menurut hukum sudah dapat dikatakan sah, dan sebaliknya jikalangkahlangkah formal tersebut belum dilakukan maka menurut hukum patutdianggap belum pernah ada pengalihan saham ; Bahwa, menurut Pasal 15 Ayat (2) Akta Nomor 105, tanggal 29 April 2010,tentang Akta Peseroan

Sarah Yenny Sugialam kepada para Ahli warisnya (Termohon , Il, Ill danIV) ; Bahwa, mendasarkan pada ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Akta Nomor 105,tanggal 29 April 2010, tentang akta Peseroan Terbatas dari PT.

MITRA LEGISAMPOERNA, belum pernah dilakukan pengalihnan saham karena warisan, sehinggahal ini mengakibatkan belum ada perubahan pemegang saham, dan suratsuratundangan untuk mengadakan rapat umum luar biasa pemegang saham (bukti P5, P6, P7, P8, P9 dan P10) tidak didasarkan dari permintaan komisaris atau salahseorang pemegang saham atau lebin sebagaimana dimaksud oleh Pasal 15 Ayat (2)Akta Nomor 105, tanggal 29 April 2010, tentang Akta Peseroan Terbatas dari PT.MITRA LEGI SAMPOERNA, hal ini mengakibatkan

PEGADAIAN(Peseroan) CABANG TELUK BETUNG Nomor : 103/10582.00/2020tanggal 13 Maret 2020 dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti : 1(satu) bungkus kecil plastik bening klip berisikan kristal putin yang diduganarkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram. an.

PEGADAIAN(Peseroan) CABANG TELUK BETUNG Nomor : 103/10582.00/2020tanggal 13 Maret 2020 dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti : 1(satu) bungkus kecil plastik bening klip berisikan kristal putin yang diduganarkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram an. Tsk.

atau bangunannya yang terletak di Desa Cihideung IINo.11 Lembang milik Tergugat Ill;Bahwa mengingat kedua asset tersebut adalah bukan milik Terbantah Ilmelainkan milik pribadi Pembantah, maka guna mempertahankan haknyaPembantah mengajukan upaya hukum bantahan agar terhindar dari akibathukum yang timbul dikemudian hari atas penetapan eksekusi;Bahwa mengingat perkara yang terjadi antara Terobantah dengan TerbantahIl adalah tentang perbuatan inkar janji yang telah terbukti dilakukan olehbadan hukum peseroan

terbatas (Sesuai isi putusan Mahkamah Agung R.1Nomor: 1078 K/PDT/2006) yang dalam hal ini Terbantah Il adalah selakuDirektur Utama, maka secara hukum tanggung jawabnya adalah terbataspada asset Peseroan dalam hal ini adalah PT Kikindo Busanatama;Bahwa sesuai fakta hukum dan sesuai kenyataan bahwa kedua asset yangdinyatakan sah dan berharga sebagai sita persamaan dalam perkaragugatan Terbantah kepada Terbantah Il, adalah bukan asset PT.

GHOERIS, Perseroan Terbatas sekarang beralamat di JL.Raya MedokanAsri Barat Nomor 39 Surabaya, dalam hal ini peseroan diwakili olehH.JOHAN GOTAMA,S.E selaku Direktur dari dan oleh karenanyasah bertindak untuk dan atas PT.GHOERIS, selanjutnya mohonCisebut SCDAQAI........ 6... cee ee eect e cece ee ee eeeeeeeeeeenees PENGGUGAT I.2. PT.

GUNA KARYA NUSANTARA, perseroan terbatas di JL.Raya Medokan AsriBarat/MA 1.i26 Surabaya, dalam hal ini peseroan diwakili olehH.JOHAN GOTAMA,S.E selaku Direktur dari dan oleh karenanyasah bertindak untuk dan atas PT.GUNA KARYA NUSANTARA,selanjutnya mohon disebut sebagdi..................55 PENGGUGAT Il.dalam hal ini menguasakan kepada NASMID IDRIS, S.H.

No. 2965 K/Pdt/2010Akte Pendirian yang sekaligus di dalamnya memuat Anggaran Dasar CV,oleh dan di hadapan Notaris PURNAMANINGRUM, SH, di Sukoharjodengan Akte Pendiri Peseroan Komanditer No. 3 tertanggal 11 April 1988.Bahwa maksud dan tujuan pendirian CV.

Notaris di Surakarta denganAkte Perubahan Peseroan Komanditer CV. Karya Indah No. 8 tertanggal 5Oktober 1988.Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Januari 1998 atas kesepakatanPenggugat dan Il serta Tergugat memindahkan tempat kedudukanpeseroar/CV. Laksana Karya yang semula berkedudukan di Sukoharjodipindahkan di Klaten, sehingga peseroan/CV. Laksana Karya untukselanjutnya berkedudukan di Klaten. Pemindahan kedudukanpeseroan/CV.

Karena sesuai dengan isi Akta Perubahan CV.Laksana Karya No. 8 tertanggal 13 Januari 1998 yang dibuat oleh Notarisdi Klaten bernama : Henricus Subekti, SH, Pasal 13 berbunyi semua dansegala sesuatu mengenai peseroan ini dan segala akibatakibatnya, ParaPesero telah memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan umum diKepaniteraan Pengadilan Negeri di Klaten.Maka tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah ini, kecualimenyerahkan permasalahan ini/mengajukan gugatan ini ke PengadilanNegeri Klaten.Bahwa

AktaPembubaran Peseroan Terbatas PT. Aneka Mutiara Tirta Tenggara No. 1Tanggal 4 April 2008 tidak ada tertera Objek Sengketa sebagai hartakekayaan PT.

Kesalahan / kekeliruantersebut dapat dilihat pada pertimbanganpertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama sangat nyata dan jelas terjadi pada pertimbangan hukumpada halaman 40 s/d 42 alenia 7 s/d 13 ;Halaman 32 dari 49 halaman putusan Perdata Nomor 129/PDT/2020/PT:MTRAlenia ke 7 : Menimbang, bahwa selain keterangan saksisaksiMejelis Hakim juga telah mempelajari bukti suratyang diajukan oleh Tergugat yaitu surat T.11 AktaPembubaran Peseroan Terbatas (PT) Aneka MutiaraTirta Tenggara No. 01 Tanggal 04

Aneka Mutiara Tirta Tenggara bahwadalam hukum positif yang berlaku di Indonesiadibedakan secara jelas dan tegas antara pungsi danwewenang dan tanggung jawab Perseroan denganOrgan peseroan itu sendiri, organ peseroan adalahrapat umum pemegang saham Direktur dan DewanKomisaris berdasarkan Pasal 1 UU No. 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas;Alenia ke 11 : Menimbang senada dengan pertimbangan tersebutdiatas M.

Mengangkat Penghadap TuanBambang Heryanto tersebut selaku penyelesai (likwidatur)mengenai pembubaran perseroan terbatas menurut aktaini tanpa penguacualian guna penyelesaian halhal yangbersangkutan dengan pebubaran tersebut;Bahwa kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertamayang sangat patal adalah terletak pada ketidakcermatan danketelitian Majelis Hakim dalam meriksa mempertimbangkan T.11Halaman 34 dari 49 halaman putusan Perdata Nomor 129/PDT/2020/PT:MTRAkta Pembubaran Peseroan Terbatas

Aneka Mutiara TirtaTenggara bahwa dalam hukum positif yang berlaku diIndonesia dibedakan secara jelas dan tegas antara pungsidan wewenang dan tanggung jawab Perseroan denganOrgan peseroan itu sendiri, organ peseroan adalah rapatumum pemegang saham Direktur dan Dewan Komisarisberdasarkan Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas; tersebut diatas adalah suatu kekeliruandan kehilafan Judex Factie Tingkat Pertama dalam menerapkanhukum hal itu disebakan Majelis Hakim yang memeriksan danmengadili

Cecilia Ni Ketut Diah SurnayatiWitadharma Putri Singal ;Bahwa setelah terbit bukti bertanda P2, P3, P4, P5dan P6 dan selang beberapa lama Penggugat menjalankankegiatan usaha Perseroan, Penggugat menemui kejanggalandalam Peseroan, karena kondisi Peseroan tidak seperti yangpernah diinformasikan sebelum terbit bukti bertanda P2, P3, P4 dan P5 ;Bahwa keadaaan Perseroan seperti Penggugat uraikan diatas, pada awalnya belum Penggugat pikirkan karenaPenggugat beranggapan bahwa keadaan Perseroan dimaksud,

TIARA JAYA, Perseroan Komanditer yang didirikan menurut dan tundukpada Hukum Indonesia, beralamat di Kampung Dalam,Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, berdasarkan AktaPendirian Nomor 55 tanggal 21 April 2010, dibuat olehdan dihadapan Leonardo, SH, M.Kn, Notaris diKabupaten Siak, Akta Nomor 19 tanggal 16 Mei 2012tentang Masuk dan Keluarnya Pesero serta PerubahanAnggaran Dasar Peseroan Komanditer CV Tiara Jaya,dibuat dihadapan Leonardo, S.H.

pertimbangan Judex Facti dalam hal iniPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidaksalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Judex Facti telah memberi pertimbangan yang cukup denganmempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;Bahwa Judex Facti telah benar menjatuhkan putusan PengadilanHubungan Industrial tidak berwenang memeriksa perkara a quo, karenasesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 6 Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Peseroan

tingkatkasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:LLPT JAYA SMART TECHNOLOGY (Dalam Pailit), yangdiwakili oleh Direktur Perseroan, Hery Susanto,berkedudukan di Jalan Kapuk Kamal Nomor 45, RT 001RW 003, Kelurahan Kamal Muara, KecamatanPenjaringan Jakarta Utara, dan terakhir diubah denganAkta Pernyataan Keputusan Sirkular Para PemegangSaham Sebagai Pengganti Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT Jaya Smart Technology (DalamPailit);PT ROYAL STANDARD (Dalam Pailit), yang diwakili olehDirektur Peseroan

IswiArtati, SH. terutama yang berkaitan dengan: Pasal 1 Akta nomor 2 dan Akta nomor 3, yang pada intinya bahwasemenjak 1 Juni 2007 perusahaan telah beralin menjadi milikPenggugat dan Penggugat adalah pesero aktiv dengan jabatanDirektur, sehingga segala transaksi apapun dari Peseroan Komanditer"CV.

"Gunung Mas" dan sifatsifat serta tindakantindakanTergugat yang tidak koorperatif didalam mengelola perusahaan (mohondicatat oleh Majelis Hakim, bahwa Tergugat masih berstatus peserodalam Peseroan Komanditer CV. "Gunung Mas", yaitu pesero non aktif),apabila diketahui oleh Penggugat sebelum membeli perusahaan, jelasakan menyebabkan Penggugat tidak akan mau untuk melakukanpembelian perusahaan;d.

Notaris di Kabupaten Mojokerto dan telah melanggar hak subyektifPenggugat sebagai pemilik sah perusahaan Peseroan Komanditer CV.Gunung Mas.

No. 462 K/Pdt/2010Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat dalamRekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Mojokerto supayamemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan demi hukum perbuatanperbuatan Tergugat di dalam jual belliperusahaan yang tidak sesuai dengan janjijanjinya sebelum melakukanperjanjian jual beli perusahaan Peseroan Komanditer CV.

Notaris di Jakarta Selatan , secara bersamasama mewakili Direksi dari dan oleh karenanya sahbertindak untuk dan atas nama peseroan terbatasPT BANK CIMB NIAGA Tbk, suatu perseroanterbatas terbuka yang didirikan menurut danberdasarkan hukum Negara Republik IndonesiaAkta Pendirian Nomor 90 tanggal 26 September1955, dibuat dihadapan Raden Meester Soewandi,Notaris di Jakarta, yang seluruhnya telah diubahdalam rangka penyesuaian dengan UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasyang dimuat

Bahwa untuk menjadi badan hukum yang berbentuk peseroan terbatasberdasarkan UU NO 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas harusmemenuhi syarat sebagai berikut :1. Pendiri minimal 2 orang atau lebih (pasal. 7(1))2. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia3. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalamrangka peleburan (pasal. 7 ayat 2 & ayat 3)4. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham dandiumumkan dalam BNRI (pasal. 7 ayat 4)5.

Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat untuk menjadi badan hukumyang berbentuk peseroan terbatas berdasarkan UU NO 40 tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas;4. Bahwa Sesuai dengan akta notaris nomor 149 Tangal 8 Juni 1992 yangdi keluarkan Notaris Leonard Woworuntu dan yang terdaftar diKementrian Hukum dan Ham/Menteri Kehakiman pada waktu itu namaperusahaan yang Berbadan Hukum tersebut adalah PT.BPR SUMBERTIOPAN RAYA bukan PT BPR. TIOPAN RAYA CABANGPERDAGANGANBahwa berdasarkan uraian di atas PT BPR.