Ditemukan 85 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-01-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 15 Agustus 2016 — - AGUNG PRAWIRA SAPUTRA dan DWINATY INDAH SAPUTRI, keduanya adalah ahli waris dari Ucup Supena, beralamat di Komplek Walikota D.3/9 RT.009 RW.006, Kelurahan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Aries Surya, S.H., Mandela Ignasius Sinaga, S.H. dan Nuramri R. Amarullah, S.H., MAP,Para Advokat pada Kantor Hukum Surya Mandela & Partners, beralamat di Equity Tower Lantai 49, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015, selanjutnya disebut: PENGGUGAT;
235131
  • Maxima yang dibuat olehAlmarhum Ucup Supena dengan TERGUGAT pada tanggal 4 Agustus2009 dengan Nomor IMKIN0001357093 adalah sah menurut hukum;Menyatakan demi hukum bahwa meninggal dunianya Almarhum UcupSupena adalah akibat cedera tubuh karena kecelakaan;Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannyakepada PENGGUGAT untuk memberikan santunan meninggal duniaakibat kecelakaan sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah)atas nama tertanggung Almarhum Ucup Supena berdasarkan Data Polisdan
    Ucup Supena sebagai suatu peristiwasebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam UU No. 24 Tahun2014 ("UU No 24 Tahun 2014") sudah dibuktikan dalam Kutipan AktaKematian No. 889/KM/JU/2013 tanggal 3 Mei 2013, dan petitum tersebuthanyalah akalakalan Penggugat untuk mengingkari ketentuan dalam Polisdan bila pun (quad non) terbukti Alm. Ucup Supena meninggal dunia karenaKecelakaan maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 1 Jo.
Upload : 03-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/PDT.SUS/2010
TJOA LE FIE; PT. LAUTAN LUAS, TBK.
6553 Berkekuatan Hukum Tetap
  • CAJ/Pialang Asuransi) dan telahmendapat persetujuan dari Termohon Peninjauan Kembali (d/hTermohon Kasasi) dan pihak asuransi, sehingga telahterbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (d/h PemohonKasasi) tidak pernah melakukan pengurusan penutupan polisdan juga tidak pernah menerima komisi atas perpanjanganpolis tersebut ;Bahwa dengan demikian, Pemutusan WHubungan Kerja terhadapPemohon Peninjauan Kembali (d/h Pemohon Kasasi) karenamenggunakan fasilitas, peralatan dan informasi Perusahaanuntuk kepentingan
Putus : 16-01-2013 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 301/Pdt.G/2011/PN.MKS
Tanggal 16 Januari 2013 —
11638
  • PERSONAL PROTECTION PLUS, Polis No.IMKIN0001464752 bertanggal 02 Nopember 2009 pemegang Polisdan Tertanggung atas nama Ir.
    IMKIN0001533143 ditujukan kepada Ibu Nursia, SE (sekarangPenggugat) yang pada pokoknya menyatakan, ... maka kejadian meninggalnyaTertanggung tidak termasuk dalam peristiwa yang dipertanggungkandalam polisdan oleh karena itu klaim santunan meninggal dunia karena kecelakaan yangdiajukan tidak dapat kami proses pembayarannya (vide angka 9);14. Bahwa Surat Nomor 1/PTACCLAIM/VI/2011 bertanggal 7 Juni 2011 perihal :Keputusan Klaim a/n Jumran Yuba dengan Polis Nomor IMKIN0001464752dan Polis No.
Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1248/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3720 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Polis asuransi jiwa unit link yang merupakan perjanjian antara PemohonPeninjauan Kembali sebagai penanggung dengan nasabah sebagaiPemegang Polis dan/atau Tertanggung memuat pengalihan risiko dariPemegang Polis dan/atau Tertanggung kepada Penanggung dengansejumlah nilai uang yang wajib dibayarkan (premi) oleh Pemegang Polisdan/atau Tertanggung kepada Penanggung guna memperoleh manfaatpertanggungan.
Register : 29-04-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 264/PDT/2015/PT.DKI
Tanggal 3 Agustus 2015 —
5326
  • Perusahaan asuransi memberikan surat penawaran / surat pemberitahuannilai uang klaim ganti rugi kepada Tertanggung dan /atau Pemegang Polisdan/atau ahli waris yang namanya tercantum pada polis, dan dalam hal iniperusahaan asuransi harus mempunyai tanda terima telah diterimanya suratpenawaran / surat pemberitahuan nilai uang klaim ganti rugi tersebut daripenerima surat yang sah; b.
Putus : 08-02-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3157 K/Pdt/2016
Tanggal 8 Februari 2017 — PT CIMB SUN LIFE VS RR. L. NUNING LESTARI M. dan PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk.
133121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • apabiladikemudian hari ternyata terdapat keterangan yang tidak benar, makaPenanggung berhak mengambil tindakan yang dianggap perlutermasuk namun tidak terbatas pada tindakan hukum dan/ataupembatalan pertanggungan atas diri saya;Angka 2, Bab , Ketentuan Umum Polis Induk Asuransi Jiwa KreditPasal 2 Keseluruhan Kontrak, yaitu:Apabila keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yangdisampaikan kepada kami ternyata keliru dan tidak benar atau ternyataterdapat penyembunyian keadaan yang diketahui oleh Pemilik Polisdan
    Nomor 3157 K/Pdt/2016asuransi dalam Sertifikat Asuransi adalah meninggal dunia, danditegaskan pula dalam: paragraph 1 Sertifikat Asuransi, yang berbunyi:Penanggung akan membayarkan kepada Pemilik Polisdan/atau Peserta yang sesuai dengan ketentuanketentuandalam Polis Induk setelah Penanggung menerima buktikematian Peserta dari Ahli Waris Peserta dan/atau Pemilik Polissesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung; ketentuan mengenai Manfaat dalam Sertifikat Asuransi,yang berbunyi:Manfaat
Putus : 18-02-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 2/Pid.B/2015/PN.Tgt
Tanggal 18 Februari 2015 — -HENDRI Bin RAHMAN (alm).
279
  • kemudian Terdakwa bertanya lagi KENAPA KAMU LAPOR POLISdan Saksi MUHAMMAD RIZA RIFANI jawab NDAK ADA BOS SAYALAPOR POLISI, TIBATIBA POLIS! DATANG DAN MEMBAWAMOTORMU? setelah itu Sdr. PADLI bertanya kepada Saksi MUHAMMADRIZA RIFANI KAMUKAH YANG IKUT MUKUL SI HENDRI kemudianSaksi MUHAMMAD RIZA RIFANI jawab NDAK ADA BOS SAYA TIDAKADA MUKUL, SAYA CUMA MELERAI SAJA kemudian Sdr.
Register : 14-05-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 282/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
19874
  • USD22,500 (dua puluh dua ribu limaratus dolar Amerika) sedangkan certificate of insurance dariTergugat III yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yangHalaman 19 dari 125 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pstmenjadi acuan kami adalah senilai USD 150,000 (seratus limapuluh ribu dolar Amerika); b) 1 (satu) lembar kertas berkop surat JASINDO yang berisi tentangdata Penggugat yakni nomor polis dan tahun polis tersebut dibuat,namun terdapat kejanggalan dari data tersebut karena nomor polisdan
    HUBUNGAN SEBABAKIBAT DI ANTARA KETIADAAN POLISDAN KENYATAAN BAHWA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMPEROLEHUS$150.000 BERDASARKAN POLIS TIDAK DAPAT DIJELASKAN OLEHPENGGUGAT DALAM POSITA GUGATAN; Mempertimbangkan doktrin dan pendapat hukum dari para ahli hukumsebagaimana kami kutip sebelumnya di atas serta melihat penjabarandalam Gugatan, Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat menunjukansecara jelas halhal yang disyaratkan untuk membuktikan bahwaTergugat 2 telah memenuhi unsurunsur perbuatan melawan hukum,
Register : 15-05-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 13/PDT/P/2019/PN.Sim
Tanggal 22 Mei 2019 — DARSEN SITEPU LAMINA GIRSANG
8011
  • Prudential Life Assurance yang disebut sebagai Pemegang Polisdan sekaligus sebagai Tertanggung, dan juga Para Pemohon sebagai Waliuntuk mengambil uang/pencairan uang di Bank BRI 5269 BRI Unit SaribuDolok dengan Nomor Rekening 526901000414527 An. NOVIA SARITARIGAN;3.
Putus : 16-06-2014 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 778/ Pid.B / 2014 / PN.Plg
Tanggal 16 Juni 2014 — Rosdiana Binti M. Teguh
4715
  • sebagaiSupervisor, dan pada bulan Oktober 2012 terdakwa telah diberhentikandrai Asuransi Bumi Putera Plaju Palembang karena terdakwa ketahuantelah menggelapkan premi dari nasabah yang harusnya disetorkan kepadapihak Asuransi Bumi Putera Plaju.Bahwa benar mekanisme penjualan polis yaitu pemegang polis harusdatang langsung kekantor kecuali pemegang polis mempercayai agen/supervisor dengan syarat membawa polis asli, fotocopy KTP, mengisiformulir permohonan penjualan polis yang ditandatangani pemegang polisdan
Register : 02-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
Yachiyo Ishibashi
Tergugat:
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
349119
  • Sengketa (LAPS) yang dimuatdalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangansebagaimana diatur dalam pasal 25 syarat umum polis yang menjadi satukesatuan dengan polis ;Dalam pasal 25 syarat umum polis yang menjadi satu kesatuan denganpolis, dinyatakan:(1) Apabila dalam pelaksanaan pernanjian asuransi ini tenadiperselisihan, maka penyelesaiannya terlebih dahulu akan dilakukanHalaman 7 dari 25 Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pstsecara musyawarah antara Penanggung dengan Pemegang Polisdan
Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1247/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4738 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Polis asuransi jiwa unit link yang merupakan perjanjian antara PemohonPeninjauan Kembali sebagai penanggung dengan nasabah sebagaiPemegang Polis dan/atauTertanggung memuat pengalihan risiko dariPemegang Polis dan/atauTertanggung kepada Penanggung dengansejumlah nilai uang yang wajib dibayarkan (premi) oleh Pemegang Polisdan/atauTertanggung kepada Penanggung guna memperoleh manfaatpertanggungan.
Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1250/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — PT ASURANSI JIWA MANU FE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Polis asuransi jiwa unit link yang merupakan perjanjian antara PemohonPeninjauan Kembali sebagai penanggung dengan nasabah sebagaiPemegang Polis dan/atau Tertanggung memuat pengalihan risiko dariPemegang Polis dan/atau Tertanggung kepada Penanggung dengansejumlah nilai uang yang wajib dibayarkan (premi) oleh Pemegang Polisdan/atauTertanggung kepada Penanggung guna memperoleh manfaatpertanggungan.
Putus : 29-03-2017 — Upload : 22-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 K/Pdt/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — DIREKTUR UTAMA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR PUSAT DI JAKARTA CQ. PEMIMPIN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK WILAYAH Di MANADO CQ. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MANADO DI MANADO, DK VS Ahliwaris Almh. Ny. Syeni Ismail, DKK
217128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • benar pertimbangan hukumpertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Tinggi Manado yang menyatakan bahwa pertimbangan hukumdari Judex Facti /Pengadilan Negeri Manado sudah tepat dan benarsebagaimana dinyatakan pada halaman 57 Putusan Tingkat Banding junctohalaman 49 sampai dengan halaman 51 Putusan Tingkat Pertama;Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan dalam penutupan asuransi sebagaimanatercantum dalam Kitab UndangUndang Hukum Dagang (KUHD) dan Polisdan
Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1246/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3926 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Polis asuransi jiwa unit link yang merupakan perjanjian antara PemohonPeninjauan Kembali sebagai penanggung dengan nasabah sebagaiPemegang Polis dan/atau Tertanggung memuat pengalihan risikodariPemegang Polis dan/atau Tertanggung kepada Penanggung dengansejumlah nilai uang yang wajib dibayarkan (premi) oleh Pemegang Polisdan/atau Tertanggung kepada Penanggung guna memperoleh manfaatpertanggungan.
Putus : 12-06-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2005 K/Pdt/2012
Tanggal 12 Juni 2013 — PT. ASURANSI DAYIN MITRA, Tbk. VS TUAN HAJI LA ODE NASARUDDIN
9670 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa hingga berakhirnya batas waktutersebut, pihak Tertanggung sama sekali tidak menyampaikan pilihannyatersebut kepada Penanggung baik secara lisan maupun tertulis, sehinggasesuai ketentuan Pasal 24 perjanjian polis, maka hak untuk memilihlembaga penyelesaian sengketa antara Penanggung dan Tertanggung adapada pihak Penanggung, halaman hak tersebut lahir dari perjanjian polisdan seharusnya mengikat para pihak di dalam penyelesaian sengketa;Bahwa merupakan fakta hukum gugatan a quo diajukan oleh
Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1249/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4923 Berkekuatan Hukum Tetap
  • produk asuransi jiwa.Produkasuransijiwa unit link yang dimiliki oleh Pemohon PeninjauanKembali telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu BapepamLK) sebagai produk asuransi jiwa.Polis asuransi jiwa unit link yang merupakan perjanjian antara PemohonPeninjauan Kembali sebagai penanggung dengan nasabah sebagaiPemegang Polis dan/atau Tertanggung memuat pengalihan risiko dariPemegang Polis dan/atau Tertanggung kepada Penanggung dengansejumlah nilai uang yang wajib dibayarkan (premi) oleh Pemegang Polisdan
Putus : 24-09-2012 — Upload : 10-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 560 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 24 September 2012 — HERMI SINURAT; PT. AVRIST ASSURANCE
286207 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mardi Simarmata melakukanpemulihan pertanggungan Polis dengan mengisi formulir pemulihan Polisdan, seperti dalam SPPA, kembali menyatakan bahwa yang bersangkutantidak pernah menderita penyakit apapun, tidak memiliki riwayat penyakitketurunan, dan tidak pernah menjalani tindakan medis apapun sebelumformulir pemulihan Polis ditandatangani (Bukti P4).10 Bahwa Alm. Sdr.
Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1252/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4023 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Polis asuransi jiwa unit link yang merupakan perjanjian antara PemohonPeninjauan Kembali sebagai penanggung dengan nasabah sebagaiPemegang Polis dan/atau Tertanggung memuat pengalihan risiko dariPemegang Polis dan/atau Tertanggung kepada Penanggung dengansejumlah nilai uang yang wajib dibayarkan (premi) oleh Pemegang Polisdan/atau Tertanggung kepada Penanggung guna memperoleh manfaatpertanggungan.
Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1251/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4623 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Polis asuransi jiwa unit link yang merupakan perjanjian antara PemohonPeninjauan Kembali sebagai penanggung dengan nasabah sebagaiPemegang Polis dan/atau Tertanggung memuat pengalihan risiko dariPemegang Polis dan/atau Tertanggung kepada Penanggung dengansejumlah nilai uang yang wajib dibayarkan (premi) oleh Pemegang Polisdan/atau Tertanggung kepada Penanggung guna memperoleh manfaatpertanggungan.