Putusan Nomor 1664/B/PK/Pjk/2019yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp84.125.810,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPNnya harus dipungut R > 881.040.696sendiri pPajak Keluaran yang harus

Putusan Nomor 772 B/PK/Pjk/2018 PPN Kurang (Lebih) Bayar R (56.547.972.789)pKelebihan Pajak yg sudah dikompensasikan ke masa/ R 56.547.972.789berikutnya pPajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar R 0pSanksi Administrasi : Pasal 13 (3) UU KUP R 0pPPN yang masih harus/lebih dibayar R 0p Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Februari 2016,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara

Putusan Nomor 916/ B/PK/Pjk/2018 pPajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri R 72.302.760.138,00pPajak yg dapat diperhitungkan R 72.302.760.138,00pJumlah Perhitungan PPN yang kurang / (Lebih)dibayar R 0,00pDikompensasikan ke masa pajak berikutnya R 0,00pPPN yang kurang / (lebih) dibayar R 0,00pSanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) UU KUP R 0,00pJumlah PPN yang masih harus dibayar R 0,00p Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal

pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil) dengan perincian sebagaiberikut : Dasar Pengenaan Pajak PPN R 238.302.710.207,00pPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar R 21.114.958.010,00sendiri pPajak

Desember 2003 : KoreksiSKPKB 0004sebagai hasipemeriksaarditerbitkan oTermohon P 14 Koreksi kredit pajak Koreksi diPajak Pertambahan danNilai Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar dimunculkanDaerah Pabean Masa Termohon PPajak Juni s.d. proses pemeDesember sebesar Rp 920.634.453,00 dengan alasan atas penyetoran yang dilakukan melewati 3 bulanpajak sesuaisetelah Masa SKPKB 0006pajak diwajibkannyapenyetoran dianggapbelum melakukanpenyetoranKoreksi kredit pajak Koreksi tidakPajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan

Putusan Nomor 48/B/PK/PJK/2013Daftar Temuan Pemeriksaan yang merupakan lampiran dari SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut, pada nomor urut 7 tertulis antaralain sebagai berikut :PPN Dalam Negeri Masa Januari 2008 s.d Desember 2008, yang dihitungberdasarkan penjualan :EksportTidak dipungut/dibebaskan/tunda/DPTDibebaskanPenyerahan kepada bukan pemungutTotal penyerahan~ 9 29 5 pPajak keluarang.

(Rp)pPajak yang tidak / kurang 175.142.023 0 175.142.023Sanksi Bunga 84.068.171 84.068.171Sanksi Kenaikan 0 0 0Jumlah sanksi administrasi 259.210.194 0 259.210.194 Bahwa berdasarkan uraian faktafakta di atas, maka Keputusan Keberatantersebut Pemohon Banding ajukan banding;Materi Koreksi Terbandingbahwa atas Keputusan Keberatan Nomor: KEP4981WPuJ.13/2011 tanggal 14September 2011, Pemohon mengajukan Permohonan Banding dengan perinciansebagai berikut:Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan yang

Citra Surya Komunikasi untuk Masa PajakDesember 2010. sesuai dengan perhitungan sebagai berikut: Menurut WajibKeteranganPajakDasar Pengenaan Pajak 339.246.900PPh 26 terutang 33.924.690Kredit pPajak 33.924.690PPh 26 kurang dibayar NihilSanksi Administrasi 0PPh 26 yang masih harus dibayar Nihil Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55373/PP/M.VIA/13/2014 tanggal 19 September 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 4 dari 22 halaman.

PT SUTYA PERSADA PRIMA SENTOSA, PT PUTRAMULYA LESTARI, PT GALANG INTI KARYA, PT BUKIT INDAHSENTOSA dan PT CIPTA DINAMIS UTAMA, maka timbul kerugian padapendapatan negara sebesar PPN yang tercantum dalam faktur pajakyang diterbitkan oleh tersangka melalui perusahaanperusahaan penerbittersebut dikurangi dengan besarnya PPN yang telah disetor ke Negara.Hal ini terjadi karena pengguna telah mengkreditkan faktur pajak tersebutpadahal dia secara nyata tidak melakukan transaksi serah/terima barangkena Ppajak

Uraian Jumlah (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Kredit Pajak PPN yang kurang dibayar Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ; Of By) GW PPajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put53590/PP/M.VA/16/2014, tanggal 27 Juni 2014, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 25 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan

Ppajak barangimpor barang impor masuk diwilayah pabean PIB barang impormendapat nomorpendaftaran42 bertentangandengan UU No.42/2009 6.

Secara lengkap putusan Mahkamah Agungtersebut adalah : Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatubukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yangnamanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapipetuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harusmembayar Ppajak dari sawah yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dalam sistem administratif kadasteral, IPEDASampai dengan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat dijadikan alatbukti kepemilikan tanah oleh seseorang atau badan hukum

No. 02/B/PK/PJK/2007(3)PPajak KeluaranRp.9.892.001.561,00Pajak Masukan(Rp.8.692.241.423.00)Pajak kurang bayarRp.1.199.760.138,00PPN yang telah dibayar (Rp.Pajak kurang bayar Rp.835.892.145,00emahaman Yang Keliru Mengenai Pengkreditan PajakMasukan Sementara Pemohon Peninjauan Kembali SemulaPemohon Banding Dinyatakan Tidak Menyampaikan SuratPemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.Hal.Bahwa = penggunaan istilah pengkreditan PajakMasukan terhadap Pajak Keluaran yaitu berkaitandengan pelaporan Pengusaha

Ppajak barang berlaku pada saat PIB barang impor 42 bertentanganimpor barang impor masuk mendapat nomoy dengan UU No.di wilayah pabean pendaftaran 42/2009 Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 741/B/PK/PJK/2017 3.2.2.4 Fakta bahwa Peraturan Dirjen Bea Cukai No. P42bertentangan dengan peraturan UU No. 42/2009 jugadikuatkan penjelasan sebagai berikut:a.

Ppajak barangimpor barang impor masuk diwilayah pabean berlaku pada saat PIBbarang impormendapat nomorpendaftaran42 bertentangandengan UU No.42/2009 6.

Ppajak pada saat saat PIB 42barang barang impor barang impor bertentanganimpor masuk di mendapat dengan UUwilayah nomor No. 42/2009pabean pendaftaran 1.2.2.4 Fakta bahwa Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor P42bertentangan dengan peraturan UndangUndangHalaman 44 dari 50 Halaman.

Ppajak barangimpor berlaku pada saat berlaku pada saat 42 bertentanganbarang impor masuk PIB barang impor) dengan UU No.di wilayah pabean mendapat nomor 42/2009pendaftaran 3.2.2.4 Fakta bahwa Peraturan Dirjen Bea Cukai No. P42bertentangan dengan peraturan UU No. 42/2009 jugadikuatkan penjelasan sebagai berikut:a.

Ppajak barangimporberlaku pada saat berlaku pada saat 42 bertentanganbarang impor PIB barang impor dengan UU No.masuk di wilayah mendapat nomor 42/2009pabean pendaftaran 3.2.2.4 Fakta bahwa Peraturan Dirjen Bea Cukai No.

Bahwa hal di atas secara jelas menunjukkan bahwa PeraturanDirjen Bea Cukai Nomor P42 bertentangan dengan peraturanyang lebih tinggi, yaitu UndangUndang Nomor 42/2009;UndangUndang Nomor Peraturan Dirjen BeaHal Kesimpulan42/2009 Cukai Nomor P42Waktu merujuk pada peraturan merujuk pada peraturan Peraturan Dirjenpembebanan yang berlaku pada saat yang berlaku pada saat Bea Cukai Nomor Ppajak barangimporbarang impor masuk diwilayah pabeanPIB barang impormendapat nomor42 bertentangandengan Undang pendaftaran

Ppajak barangimpor barang impor masuk diwilayah pabean PIB barang impormendapat nomorpendaftaran 42 bertentangandengan UU No.42/2009 3.2.2.4 Fakta bahwa Peraturan Dirjen Bea Cukai No. P42bertentangan dengan peraturanUU No. 42/2009 jugadikuatkan penjelasan sebagai berikut:a. Sesuai dengan skema proses di atas, pembayaran PPnBM merupakan tahap yang terlebih dahuluharus dilakukan sebelum mendapatkan nomorpendaftaran PIB dari sistem komputer TermohonBanding. Sedangkan Peraturan Dirjen Bea CukaiNo.