Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.l. Ekspora.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNa.6. Jumlah (a. lt+ta.2+a.3+a.4ta.5)b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNc. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 +b)d.

Jenderal Pajak Nomor KEP00187/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 19Januari 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2014 Nomor 00082/207/14/058/16 tanggal 1 Desember 2016, atas nama PTG4S Cash Services, NPWP 01.070.806.3058.000, beralamat di JalanCiputat Raya Nomor 18 RT/RW 004/007, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan12310, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurangdibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajaka quo karena penerbitan keputusan Terbanding sekarang PemohonHalaman 6 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 2029/B/PK/Pjk/2020Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 23.732.908.127,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 23.732.908.127,00d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar DaerahPabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri: Rp 0,00OER Rn PPN Kurang Bayara.

Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor b. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 186.430.994 c. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPNd. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungute.

oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkanbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupasubstansi yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diputusserta diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajakdengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alihpertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajaka

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp219.588.258,00, dengan perincian sebagai berikut: No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka

Desember 2004 dengan kurang bayar sebesar Rp2.160.156.157,00seharusnya menjadi NIHIL dengan rincian perhitungan berdasarkanpermohonan banding sebagai berikut: Keputusan PemohonNo Uraian Keberatan Banding(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 394.477.019.433,00 PPh Pasal 15 terutang 1.459.564.971,003 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintah b. Setoran masa c. STP (pokok Kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak e. Lainlain f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak g.

Putusan Nomor 490/B/PK/Pjk/2018 NPPh Pasal 15 terutang3 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran masac. STP (pokok kurang bayar)d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajake. Lainlainf. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajakg.

2018Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut: No Uraian (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 0PPh Pasal 15 terutangKredit Pajaka

kewajibanmemberikan sepenuhnya baik keterangan, meminjamkan buku, catatan,dokumen dan keterangan yang diperlukan;2 Pada tanggal 6 September 2010, KPP Surabaya Pabean Cantikan telahmengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (PHP) NomorPHP136/WPJ.11/KP.0305/2010;3 Selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2010, KPP Pratama Surabaya PabeanCantikan menerbitkan SKPKB PPN Nomor 00092/207/07/613/10 Masa PajakSeptember 2007, dengan rincian sebagai berikut:URAIAN JUMLAH RUPIAH MENURUTFISKUSPKPDasar Pengenaan pajaka

TerminalPetikemas Surabaya, oleh Pemohon Banding, diakui sebagai PPN Masukan danAdapun Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri yang dilaporkansekaligus PPN Keluaran;Berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut Pemohon Banding,perhitungan atas PPN Masa September 2007 adalah sebagai berikut: URAIANJ UMLAH (Rp) Dasar Pengenaan pajaka.2. Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendirilb. Atas Penyerahan yg tidak terutangPPNc. Jumlah Seluruh PenyerahanPenghitungan PPN Kurang Bayara.

PenutupBerdasarkan alasan Banding sebagaimana Pemohon Banding uraikan di atas, makamenurut Pemohon Banding perhitungan yang seharusnya atas PPN masa Septembertahun 2007 Pemohon Banding adalah sebagai berikut: URAIAN Menurut WP1 Dasar Pengenaan pajaka.2. Penyerahan yang PPNnya harus 7.932.980dipungut sendirilb. Atas Penyerahan yg tidak terutang 33.736.311IPPNc. Jumlah Seluruh Penyerahan 41.669.2912 Penghitungan PPN Kurang Bayar a. PK yang harus dipungut/ dibayar 793.298sendiri lb. Dikurangi:lb2.

., dan surat SSPD BPHTB atas nama ANDREWRAHARJO;2 (dua) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib PajakSUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO, S.H;Fotokopi Akta Jual Beli Nomer : 45/2013 tanggal 11 Mei 2013yang di buat olen PPAT TRI AGUS HERYONO, S.H;1 (satu) Warkah Peralinan Hak Atas Tanah SHM 01385/Bokoharjoyang terdiri dari surat surat:Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib PajakA.

ALBERT YANUARRAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013;Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib PajakA.

YANUAR RAHARJO;2 (dua) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib PajakSUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO, S.H;Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 50/2013 tanggal 11 Mei 2013 yangdi buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO, S.H;1 (satu) Warkah Peralinan Hak Atas Tanah SHM : 01383/Bokoharjoyang terdiri dari surat surat:Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib PajakA.

YANUAR RAHARJO;2 (dua) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib PajakSUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO, S.H;Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 47/2013 tanggal 11 Mei 2013 yangdi buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO, S.H;1 (satu) Warkah Peralihnan Hak Atas Tanah SHM : 2079/Bokoharjoyang terdiri dari surat surat:Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib PajakA. YANUAR RAHARJO;Fotokopi Surat Keterangan dari Notaris/PPAT TRI AGUSHERYONO, S.H.

ALBERT YANUARRAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013;Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib PajakA. YANUAR RAHARJO;2 (dua) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib PajakSUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO, SH;Fotokopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUSHERYONO, SH.

Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.l. Ekspora.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN211.837.495.311880.537.3511703.673.483a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 23.421.706.145c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 +b) d.

Putusan Nomor 2028/B/PK/Pjk/2020G4S Cash Services, NPWP 01.070.806.3058.000, beralamat di JalanCiputat Raya Nomor 18 RT/RW 004/007, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan12310, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurangdibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 23.421.706.145,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 23.421.706.145,00d.

Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajaka quo karena penerbitan keputusan Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenangan hukumyang secara terukur (rechtmatigheid van bestuur dan preasumptionjustae causa) dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum danasas kecermatan yaitu hak Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali untuk melakukan pengkreditan

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajaka

Penyesuaian Negatif 35.634.632.309 35.634.632.309c.Jumlahab 201.745.314.871 (220.205.060.891) (18.459.746.020)Penghasilan Netto Luar NegeriJumlah Penghasilan netto 451.217.993.995 (220.205.060.891) 231.012.933.10410 Kompensasi kerugian = 710 Penghasilan kena pajak 451.217.993.995 (220.205.060.891) 231.012.933.10411 PPh terutang 112.804.498.250 (55.051.265.267) 57.753.232.98312 Kredit Pajaka. PPh yang ditanggung pemerintah = = :b. Di. Potong/ dipungut Pihak Lain b.1. PPh Pasal 22 : b.2.

Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah Rp 0,00b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain: PPh Pasal 24 Rp 68.703.825,00c.Dibayar sendiri: PPh Pasal 22 Rp 7.166.409.277,00 PPh Pasal 25 Rp 60.346.066.000,00 Jumlah Rp 67.512.475.277,00d. Diperhitungkan: SKPPKP Rp 0,00e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 67.581.179.102,007.

Jumlah PPh Terutang Rp 61.400.573.999,00Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah Rp 0,00b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:PPh Pasal 24 Rp 68.703.825,00c. Dibayar sendiri: PPh Pasal 22 Rp 7.166.409.277,00 PPh Pasal 25 Rp60.346.066.000,00 Jumlah Rp67.512.475.277,00e. Diperhitungkan: SKPPKP Rp 0,00e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 67.581.179.102,007.

tidak setuiu dengan koreksi Terbanding tersebut diatas, menu Banding Pemohon Banding tidak seharusnya pemeriksa melakukan koreksi terhadap kredit pajaktersebut hanya karena Bukti PBK belum diterbitkan oleh KPP PMA Empat;Menurut Majelis bahwa pokok sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah atas koreksi positifkredit pajak sebesar Rp.413.453.011,00, dengan rincian perhitungan dalam Surat KetetapPajak Kurang Bayar sebagai berikut :MenurutUraian Pemohon Terbanding KoreksiBandingDasar Pengenaan Pajaka

Desember 2007 sebagai berikut:Koreksi DPP PPN JLN menurut Terbanding Rp. 413.453.011,00Koreksi DPP PPN JLN yang Dibatalkan Majelis Rp. 0,00Koreksi DPP PPN JLN yang Dipertahankan Majelis Rp. 413.453.0111 menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolakpermohonan banding Pemohon Banding, sehingga jumlah pajak yang masih harus / (lebildibayar dihitung kembali sebagai berikut :MenurutUraian Pemohon Banding Terbanding MajelisDasar Pengenaan Pajaka.

masukan pembelian pupuk dangulmaxone sebesar Rp/63.638.800,00 adalah bertentangan denganketentuan dan peraturan pajak yang berlaku, karena pajak masukanpembelian pupuk dan gu/maxone tersebut dapat dikreditkan;Dengan keteranganketerangan di atas, sukacita Pemohon Bandingmemohon pertimbangan yang terhormat Ketua Pengadilan Pajak, agarberkenan menerima seluruh permohonan Banding yang PemohonBanding kemukakan ini dan jumlah Pajak Penghasilan yang harusdibayar adalah seperti berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 1515/B/PK/Pjk/2018 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terhutang PPN: Penyerahan Yang PPNnya harus dipungut sendiri 6.637.029.349 Penyerahan Yang PPNnya tidak dipungut 9.013.088.532b. Jumlah Seluruh Penyerahan 15.650.117.8812 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dibayar sendiri 663.702.935b. Kurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5.245.068.545c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 5.245.068.545d.

Putusan Nomor 1515/B/PK/Pjk/2018menjadi sebesar Rp1.538.992.802,00; denganperincian sebagai berikut:No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 6.637.029.349 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 9.013.088.532b. Jumlah Seluruh Penyerahan 15.650.117.8812 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 663.702.935b.

Uraian Menurut PemohonBanding1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPNa.1 Ekspor 0a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 11,593,717,327a.3. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPN 0a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pemungutan PPN 0a.6 Jumlah (a.1.+a.2+a.3+a.4+a.5) 11,593,717,327b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN 0c.

2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan JasaMasa Pajak Agustus 2013 Nomor 00024/207/13/045/15 tanggal 20 Agustus2015, atas nama PT Puma Energy Indonesia, NPWP 02.107.784.7045.000,beralamat di Gedung Equity Tower lantai 49 unit A, D dan E, SCBD Lot. 9Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 5253, SenayanKebayoran Baru, JakartaSelatan, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masihharus dibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp44.373.852.000,00; dengan perincian sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 1237/B/PK/Pjk/2019 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 1.406.076.515 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 20.339.448.744b. Jumlah Seluruh Penyerahan 21.745.525.2592 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 140.607.652b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 4.773.186.459c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 4.773.186.459d.

Putusan Nomor 1237/B/PK/Pjk/2019 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN : Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 1.406.076.515 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 20.339.448.744b. Jumlah Seluruh Penyerahan 211.745.525.2592 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 140.607.652b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 4.783.060.059c.

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp31.462.404,00; dengan perincian sebagai berikut :1 Dasar Pengenaan Pajaka

oleh Terbanding atas pajak masukan pembelian pupuksebesar Rp684.846.636,00 adalah bertentangan dengan ketentuan danperaturan pajak yang berlaku, karena pajak masukan pembelian pupuktersebut dapat dikreditkan;Dengan keteranganketerangan di atas, sukacita Pemohon Bandingmemohon pertimbangan yang terhormat Ketua Pengadilan Pajak, agarberkenan menerima seluruh permohonan Banding yang PemohonBanding kemukakan ini dan jumlah Pajak Penghasilan yang harusdibayar adalah seperti berikut : 1 Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 2034/B/PK/Pjk/2018 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 5.291.631.533 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 22.748.925.952b. Jumlah Seluruh Penyerahan 28.040.557.4852 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 529.163.153b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 4.932.066.295c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 4.932.066.295d.

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp1.381.408.478 00; dengan perinciansebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka

ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87623/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon agar berkenan menerimaselurunh permohonan Banding yang Pemohon Banding kemukakan ini danjumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar adalah seperti berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka

Mengubah Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87623/PP/M.XIV.B/16/2017, yang diucapkan tanggal 18 Oktober2017 atas sengketa a quo, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagaiberikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang TerutangPPN: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 26.184.874.082 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 5.456.865.271b. Jumlah Seluruh Penyerahan 311.641.739.3532 Penghitungan PPN Kurang Bayara.

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp14.611.072,00 dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 4387 B/PK/Pjk/20201 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Pemyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPT :al. Ekspora2. Penyerahan yang PPNoya harus dipungut sendiria3. Penyerahan yang PPNmya dipungut oleh pemungut PPTa4. Penyerahan yang PPNovya tidak dipunguta3. Pemyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNa6. Jumilah(a.l+a2+a.3+a4+a.5)b. Ata: Penyerahan Baran dan Jaza yang tidak terutang PPMc. Jumiah seluruh pemyerahan (a.6+b)d.

DKI Jakarta 11410, dengan perhitunganjumlah Pajak Pertambahan Nilai yang lebih dibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 37.095.562.426,00a.2. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai nya harus dipungut sendiri Rp 1.599.084.917,00a.3. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai nya dipungut oleh Pemungut PPN' Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.228.000,00a.5.

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp2.303.096.400,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 28.822.703.719a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 11.346.603.409a.3.Penyerahan yang PPNnya~ dipungut oleh Pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 2.913.500.000a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 43.082.807.128b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNc. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) 43.082.807.128d.

Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 28.822.703.719a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 11.346.603.409a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut RPPN P 0a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 2.913.500.000a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0a.6. Jumlah Rp 483.082.807.128b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang RPPN p 0Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1776/B/PK/Pjk/2018c.

Putusan Nomor 1776/B/PK/Pjk/2018Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :1.Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspora.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh PemungutPPNPenyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNa.6. Jumlahb.

Pulo Timaha RT 005/008 Desa Babelan Kota,Babelan Kabupaten Bekasi telah terjadi tawuran antara kelompokPolan dengan kelompok gabungan antara Kelompok Batavia dankelompok Pajaka;Bahwa ketika tawuran tersebut terjadi memang Saksi dan teman temanyang lain berusaha untuk kabur dari kejaran Kelompok Batavia dankelompok Pajaka, namun Saksi melihat Korban Ari Saputra berlarikembali ke arah tempat tawuran dikarenakan motor punya Korban AriSaputra masih berada di lokasi tawuran, dengan maksud untukmengambil

motornya;Saksi melihat Korban Ari Saputra dikejar oleh Kelompok Batavia dankelompok Pajaka dan di keroyok oleh mereka, Saksi melihat ada yangmelakukan pengeroyokan dengan cara membacok dengan senjatatajam dan menyiram dengan air keras;Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukanpembacokan dan menyiramkan air keras kepada Korban Ari Saputra,Saksi tahu Korban Ari Saputra dibacok dan disiram air keras karenaketika ditolong Saksi melihat ada luka bacokan dan luka bakar;Bahwa ketika Korban

motornya;Saksi melihat Korban Ari Saputra dikejar oleh Kelompok Batavia dankelompok Pajaka dan di keroyok oleh mereka, Saksi melihat ada yangmelakukan pengeroyokan dengan cara membacok dengan senjatatajam dan menyiram dengan air keras;Bahwa Saksi hanya melihat secara jelas Sdr.

Kredit pajaka. PPh ditanggung Pemerintah 0b. Setoran masa 23.724.416c. STP (pokok kurang bayar) 0d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak... 0e. Lainlain 0f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak ... 0g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan 23.724.4164. Pajak yang tidak/kurang dibayar 05. Sanksi administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0e. Jumlah sanksi administrasi 06.

Uraian Jumlah (Rp)1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar PengenaanPajak: 4.089.091.5482 PPh Pasal 21 yang terutang 34.455.1923 Kredit pajaka. PPh ditanggung Pemerintah b. Setoran masa 34.455.192c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak... e. Lainlain f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak ... g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan 34.455.192 4 Pajak yang kurang/(lebih) dibayar 5 Sanksi administrasia. Bunga Pasal 13 (2) UndangUndang KUP b.

masukan pembelian pupuk danguimaxone sebesar Rp1.447.935,00 adalah bertentangan denganketentuan dan peraturan pajak yang berlaku, karena pajak masukanpembelian pupuk dan gu/maxone tersebut dapat dikreditkan;Dengan keteranganketerangan diatas, sukacita Pemohon Bandingmemohon pertimbangan yang terhormat Ketua Pengadilan Pajak, agarberkenan menerima seluruh permohonan Banding yang PemohonBanding kemukakan ini dan jumlah Pajak Penghasilan yang harusdibayar adalah seperti berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 1513/B/PK/Pjk/2018 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 26.184.874.082 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 5.456.865.271b. Jumlah Seluruh Penyerahan 31.641.739.3532 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 2.618.487.408b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5.450.210.344c.

Putusan Nomor 1513/B/PK/Pjk/2018huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp14.611.072,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 26.184.874.082 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 5.456.865.271b. Jumlah Seluruh Penyerahan 31.641.739.3532 Penghitungan PPN Kurang Bayara.

Pemeriksa atas pajak masukan pembelian pupuk danguimaxone sebesar Rp10.092.818,00 adalah bertentangan denganketentuan dan peraturan pajak yang berlaku, karena pajak masukanpembelian pupuk dan gu/maxone tersebut dapat dikreditkan;Dengan keteranganketerangan di atas, sukacita kami memohonpertimbangan yang terhormat Ketua Pengadilan Pajak, agar berkenanmenerima seluruh permohonan banding yang kami kKemukakan ini danjumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar adalah seperti berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 1514/B/PK/Pjk/2018 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 432.882.015 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut24.230.077.098 b. Jumlah Seluruh Penyerahan24.662.959.113 2 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 43.288.202b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 3.601.980.287c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 3.601.980.287d.

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp31.900.840,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka