• DIREKTUR JENDERAL PAJAKK VS PT HARDAYA WIDYA GRAHA

• dengandemikian Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan.bahwa tidak terdapat materi sengketa tentang hal lainnya, serta materi sengketa tentangsanksi administrasi; Uniketdan morTahun 200tentangPengadilanPajauntumengabulkaseluruhnyabandingPemohoBandingdanmenghitungkembalijumlahpajayanmasiharu(lebih)diba Memut :uskan yarMasPajaOktober200sebagaiberikut : UraianCfmTerbanding(Rp)Koreksi yangtidak dapatdipertahankan(Rp)Cfm HasilPersidangan(Rp) DasaPajalKredPajalir Pengenaan Pajakk

  Penghasilan Pasal 23 Yang Terutangit Pajakk Yang Tidak/ Kurang DibayarSanksi Administrasi :Bunga Pasal 13 (2) KUP1.532.962.752135.856.7554.556.755131.300.00052.520.0001.313.000.000131.300.000131.300.00052.520.000219.962.7524.556.7554.556.755 Jumah Yang Masih Harus Dibayar183.820.000 183.820.000 Mengingat Menyatakanmengabulkaseluruhnyabanding Juli201tentangKeberatanAtasSKPKBPPhPasa1 23MasPajaOktober200mor:00134/203/09/00T/Atanggal28Juni201atasnamPemohoBandingdanmenghitungkembalijumlahPPhPasa14ayat

• No. 93 /B/PK/PJK/2006hasilan Kena Pajakk terutangit Pajakk kurang di bayarSiadm nistrasiSEGI FORMAL :1. Penerbitan Surat Keputusan KeberatanSurat Keputusan Keberatan Nomor : KEP49/WPI.06/KP.06 98/20, ALE A pada tanggal 11 AprilRp. 649.000, 002005, sehingga masih dalam jangka waktu 12 (dua belas)sebagaimana digbar Palgm, Undibys > adh. No.6 tahun 1983,k yang msih harus dibpeutang Ketentuan yum dag phate, sbeggaiakan sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undang Undang No.16 Tahun2000 ;2.

• Thamrin Kav. 2830, RT.9, RW.05, Jakarta 10350, sehinggapenghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2008 ( Juli 2008sampai dengan Juni 2009 menjadi sebagai berikut:Dasar Pengeniaan Pajakk sive aissenenemcen aes aunemnners cmmmmrenmecen 2 Rp 31.999.274.618,00PPh Pasal 23 Terutang .........::cccccseceeeeeeneeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeneeees Rp 855.015.795,00Kredit Pajak .........ccceeceeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeeeeeseaeeeeeseneeeeneeeeees Rp 790.860.723,00PPh yang tidak/kurang ibayar .........

• Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.51036 /PP/M.VIIIA/18/2014Jenis PajakTahuPoko1.Menurut Terbandingn Pajakk SengketaMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Bumi dan Bangunan: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiNJOP PBB terdiri dari :1. Koreksi atas NJOP Bumi sebesar Rp231.771.280.000,002.

• Atas penyerahan yang tidak terutang PPN .......0 0220...Jumlah Dasar Pengenaan Pajakk 2.0... 0.2... 00.02 e ccc cece eee cece eece scene eect eceeeeceeceeceeesPerhitungan PPN kurang bayar: Pajak Keluaran yang harus dipungutdibayar sendin 2000000000000. 6p 112.904.212.204,00 Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan .....

• sengketaoO (Rp) (Rp) kredit pajak (Rp)1 2 3 4 5 34)1 Kredit Pajak disengketakan (0,00) (0,00) (0,00)2 Kredit Pajak Lainnya ( tidak disengketakan) (34.094.269.251,00) (34.094.269.251,00) (0,00)Jumlah (34.094.269.251,00) (34.094.269.251,00) (0,00)Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi Majelis terhadap jumlah Pajak Pertambahan NilaiMasa Desember 2009 yang masih harus dibayar versi Terbanding menjadi sebagaiberikut:tabel total nilai koreksi pajak Macam/Jenis Nilai obyek Pajak Pertambahan Nilai Tarif Pajakk

• tanggal 27Desember 2018 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinyadiberi tanda (Bukti P.14)Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, lalu KetuaMajelis memberi tanda pada masingmasing dengan tanda P1 sampaidengan P14;20.Fotokopi kwitansi pembelian benso tertanggal 16 Maret 2018 telahdicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup,kemudian ditandai sebagai bukti kode P.11 (AL);21.Fotokopi SPPT pajakk

  bumi dan bangunan , telah dicocokkan denganaslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandaisebagai bukti kode P.15.;22.Fotokopi SPPT pajakk bumi dan bangunan , telah dicocokkan denganaslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandaisebagai bukti kode P.16;23.Fotokopi SPPT pajakk bumi dan bangunan , telah dicocokkan denganaslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandaisebagai bukti kode P.17.

  No. 356/Pdt.G/2019/PA.Mkd24.Fotokopi SPPT pajakk bumi dan bangunan , telah dicocokkan denganaslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandaisebagai bukti kode P.18.;25.Fotokopi kwitansi tertanggal 8 Mei 2018, telah dicocokkan denganaslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandaisebagai bukti kode P.19;26.Fotokopi kwitansi tertanggal 8 Mei 2018, telah dicocokkan denganaslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandaisebagai bukti kode P.20;27.Fotokopi

• No. 60/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdganjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi & tidak ada sama sekalirespon dari pihak HEG CONSULTING TAX (KONSULTAN PAJAKk) yakniHalim Nawawi,SE.Ak..

  &saya selalu meminta salinan/foto copy atas surat pernyataan yang dibuatoleh Halim Nawawi,SE.AK sebagai pimpinan / owner / pemilik usaha dariHEG CONSULTING TAX (KONSULTAN PAJAK), tapi tidak pemahsekalipun pihak HEG CONSULTING TAX (KONSULTAN PAJAKk) yakniHalim Nawawi,SE.Ak untuk memberikan itu kepada saya. Tidak jelasalasan pihak HEG CONSULTING TAX (KONSULTAN PAJAK) yakni HalimNawawi, SE.Ak tidak mau memberikan itu kepada saya.

• dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
• Memerintahkan barang bukti, berupa;
• 1 (satu) unit truc Mitsubishi warna kuning Nopol KB 8817 GA denga nomor rangka MHMFE349H3R- 000547 dan nomor mesin 4D34D
• 1 (satu) lembar STNK dan Notis Pajakk

• 1 (satu) lembar STNK dan Notis Pajakk Kendaraan KB 8817 GA.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Iskandar Alias Is Bin Ibrahim;

6.Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

• Menyatakan dan menetapkan bahwa segala macam suratsurat yang ada didalamtanganpenguasaan para Tergugat baik berupa Seritifikat Hak Milik, (SHM), suratrente (surat pajakK(/PEDA) atau SPPT atau PBB ataupun surat laimya baik atasnama para Tergugat dan atau para Turut Tergugat atau atas nama orang lain yangerat hubungannya dengan tanah sawah sengketa a quo adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat Penggugat ;7.

• (fotocopysesuai asli) j; T II : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajakk Bumidan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoranleh. (STTS) tahun 2010, atas nama Hj.

• My Plan 150 sesama sesama Internet PajakK Telkomsel Telkomsel Bahwa mengenai Paket tambahan Pelanggan Kartu Halo berupa HaloFitMy Plan yang diluncurkan oleh Pemohon keberatan ke Publik tersebutadalah bermacam pilihan yang diberikan kepada pelanggan untuk memilihyang sesuai dengan kebutuhan pelangganan, hal mana Program Paketdimaksud bukanlah permanen (terusmenerus) akan tetapi terus berubahbaik dari sisi harga maupun fitur berdasarkan jangka waktu, manfaat daninovasi sesuai dengan perkembangan tekhnologi

• ArsyadNomor 88, RT.016, RW.004, KetapangMB Ketapang, Kotim, KalimantanTengah 74325 dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaant Pajakk susie cme cme come cme commmemmnenn Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri.............. Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan: Pajak masukan yang dapat dikreditkan...................

• Tembang Nomor 51 RT 003/08 TanjungPriok, Jakarta Utara, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2007 menjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto (RUG) sx: css cme cumuennass cue cunatinas cmmmenanenies (Rp. 13.283.292.724,00Penghasilan Kena Pajakk ; cccnsses csmmememuennne wemmensenns caus aeemannenee ae Rp. 0,00Pajak Penghasilan yang terutang .............

• UndangUndang Nornor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999. tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAR :Bahwa terdakwa Hery Muchlis dalam kedudukan selaku KoordinatorPelaksana Pajak Pertambahan Nilai pada kantor Pelayanan PajakK JakartaPademangan Jakarta Utara, diangkat berdasarkan Keputusan Direktur JendralPajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep19/ Pj.1/UP.53/2005, tanggal 12 Januari 2005, bersamasama

• Fotocopy dari print out Surat Email tentang Faktur Pajakk, tertanggal25 November 2014, dan bermaterai, diberi tanda P17;19. Fotocopy dari print out Surat Setoran Pajak (SSP), tertanggal 29September 2014, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai, diberi tandaP18;20.

• Putusan Nomor 951/B/PK/PJK/2017Bagan 2llustrasi Pembagian Beban Pembuktian di Indonesia Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP: Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar secarajabatan dalam hal:* SPT tidak disampaikan pada waktunya(Pasal 13 ayat (1 ) hurufb)* Kewajiban Pasal 28 dan Pasal 29 tidakdipenuhi (Pasal 13 ayat (1) huruf d)PEMBUKTIAN atas uraian penghitunganyang dijadikan dasar penghitungan secarajabatan oleh ODirektur Jenderal PajakK. y Pasal 26 ayat (4) UU KUP:

• VerpondingIndonesia (Pajakk Tanah dan Bangunan bangunan atau Surat PajakHasil Bumi) adalah tanahtanah yang dimiliki dan dikuasai olehpribumi yang berada di atas hakhak barat dulunya. Kemudiandidaftarkan di Kantor Pajak Pendaftaran Daerah dulunya sekitartahun 1960 sampai dengan tahun 1984.