VS KETUA DEWAN PENGURUS PPPSRS APARTEMEN KEBAGUSAN CITY. SDR. HONNY MAITINU;

Salam, Nomor 34, RT01 RW 03, Jagakarsa, Jakarta Selatan;Pemohon Kasasi;LawanKETUA DEWAN PENGURUS PPPSRS APARTEMENKEBAGUSAN CITY SAUDARA HONNY MAITIMU, beralamatdi Tower A Apartemen Kebagusan City, Lantai 20 A7A,Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal inimemberi kuasa kepada Petrus Balla Pattyona, S.H., M.H.

Nomor 2694 K/Pdt/2018memenuhi kewajiban sesuai dengan yang ditetapbkan dalam PPJB dan ADART PPPSRS Kebagusan City;.

Achmaruddin/Dedi, pengurus PPPSRS. Penggugat mengadakan musyawarah denganSdri. Diah Retno Minarti dan Sdr.

Honny Maitimu selaku Ketua Pengurus PPPSRS KebagusanCity kepada : 1. Badan Pengelola Kebagusan City dan 2.

Honny Maitimu Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan Citymengirim surat kepada Penggugat Sdr. HR.

Achmarudin/Dedi,Pengurus PPPSRS. Penggugat mengadakan musyawarah denganSdri. Diah Retno Minarti dan Sdr.

tanya jawab dengan kami: Jadi Bapak Ferbi mengatakanbahwa banner dan booth itu milik PPPSRS dan semua bannerdan booth tersebut sudah diserahkan ke PPPSRS.

:(1) Pembentukan PPPSRS dilakukan dengan pembuatan aktapendirian disertai dengan penyusunan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga;(2) Akta Pendirian PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibuat oleh Notaris yang berkedudukan dan beroperasi diDaerah;(3) Salinan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga PPPSRS diberikan kepada setiap anggota PPPSRS;(4) Akta Pendirian, Angaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPPPSRS harus dicatat dan mendapat pengesahan dariGubernur.Halaman 11 dari

Edwin Setiadi yangmenurut pengakuannya adalah sebagai pengurus PPPSRS GadingResort Residence maupun selaku pribadi dalam rangka pembahasanpengelolaan dan kepengurusan PPPSRS serta dalam rangkapembentukan kelompok kerja untuk mempersiapkan pembentukanpanitia musyawarah sesuai Pergub 132 Tahun 2018, namun Sdr.Fahrian dan Sdr. Edwin Setaidi tidak hadir;d.

FAHRIAN selaku ketua dan EWDWINSETIADI selaku sekretaris telah menyatakan diri sebagai pengurusPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun ApartemenGading Resort Residences (PPPSRS GRR) berdasarkan Lampiran A,Akta Notaris Nomor : 23 tanggal 22 November 2012, Anggaran DasarPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun KomersialApartemen Gading Resort Residence (PPPSRS GRR);3.

Edwin Setiadi yangmenurut pengaakuannya adalah sebagai pengurus PPPSRS GadingResort Residence maupun selaku pribadi dalam rangka pembahasanpengelolaan dan kepengurusan PPPSRS serta dalam rangkapembentukan kelompok kerja untuk mempersiapkan pembentukanpanitia musyawarah sesuai pergub 132 Tahun 2018, namun Sadr.Fahrian dan Sdr. Edwin Setaidi tidak hadir;.

PPPSRS GRR); Oktavia Sievani (Perwakilan PPPSRS GRR); Edwin Setiadi (Perwakilan PPPSRS GRR); Perwakilan Dinas Perumahan Rakyat dan dan KawasanPemukiman Provinsi DKI Jakarta (Selanjutnya disebut DinasPRKP).b.

Honny Maitimu selaku Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City)telah melakukan penghentian dan pengangkatan pengurus PPPSRS Kebagusan Citytanpa melalui rapat umum anggota dan dibuatkan Berita acara Rapat tentangpenghentian dan pengangkatan pengurus PPPSRS Kebagusan City serta tanpamemberitahukan kepada para pemilik dan Penghuni melanggar Pasal 22 angka 2Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PPPSRS Kebagusan City.4). Tergugat 2 (sdr. Honny Maitimu) selalu mengatakan bahvwa Tergugat 2 (sdr.

Leanika Tanjung selaku sekretaris PPPSPS dan Bapak Didik MulyoAdhie Prabowo MBA selaku Bendahara PPPSRS. Karena melakukan pelanggaranhukum dan pelanggaran ADART PPPSRS Kebagusan City. 2). Pemilihan danpengangkatan pengurus PPPSRS Kebagusan City yang baru, yang bersedia untukmengurus dan melayani hakhak pemilik dan penghuni. 3).Menerima pengunauran diriBapak Prof.DR.H.R.Abdussalam selaku Ketua Dewan Pembina PPPSRS secaratertulis. Mengajukan pemberhentian Bapak DR.

Tergugat 2 (sdr.Honny Maitimu selaku Ketua Pengurus PPPSRS KebagusanCity) telah melanggar Anggaran Dasar PPPSRS Kebagusan City, Pasal 14ayat (2) huruf h. Karena tergugat 2 (sdr.

Honny Maitimu Ketua Pengurus PPPSRS KebagusanCity) dan Tergugat 3 (sdr.

dapat menjadi pengurus PPPSRS;Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti saksi.

DEWATA MAJU MAKMUR;TERGUGAT:-BUPATI BADUNG;TERGUGAT II INTERVENSI:-PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) CONDOTEL SAKALA SUITES BALI;

,M.B.L; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, PekerjaanAdvokat yang beralamat kantor di Jalan SermaKawi No. 11 Denpasar, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 937 Tahun 2018 tanggal 19November 2018, yang selanjutnya disebutsebagai: TERGUGAT;DANPERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN(PPPSRS) CONDOTEL SAKALA SUITES BALI,suatu badan hukum berdasarkan PengesahanAkta Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun/Kondotel Nomor:014/6100/PPPSRS/PEM/IX/2018 tanggal 14September 2018

oleh Bupati Badung atas AktaPernyataan Keputusan Rapat PerhimpunanPemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun(PPPSRS) Condotel Sakala Suites Bali Nomor: 5Halaman 4 dari 79 Halaman Putusan Nomor 24/G/2018/PTUN.DPS.tanggal 12 Maret 2018, beralamat di KelurahanTanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan,Kabupaten Badung, Provinsi Bali; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1.

TataUsaha Negara Denpasar Nomor: 24/PENHS/2018/PTUN.DPStertanggal 22 November 2018 Tentang Hari dan TanggalPersidangan ; 22222 n enon nn nen nen nn nnn n nnn nnneeTelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar Nomor : 24/G/2018/PTUN.DPS tertanggal 08 Januari 2019Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti Sementara; Telah membaca Putusan Sela Nomor : 24/G/2018/PTUN.Dps.Tanggal 6 Desember 2018 tentang permohonan pihak ketiga atasnama Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun(PPPSRS

di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Denpasar tanggal 30 Oktober 2018 dengan RegisterPerkara Nomor: 24/G/2018/PTUN.Dps yang telah diperbaiki pada tanggal22 November 2018, mengemukakan sebagai berikut ; Halaman 6 dari 79 Halaman Putusan Nomor 24/G/2018/PTUN.DPS.Objek Gugatan : 00 nn nnonnenonnneBahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah SuratKeputusan Bupati Badung tentang Pengesahan Akta PembentukanPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun/KondotelNomor: 014/6100/PPPSRS

/PEM/IX/2018 tertanggal 14 SeptemberTENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN; 1.Bahwa PENGGUGAT mengetahui adanya Surat KeputusanBupati Badung tentang Pengesahan Akta PembentukanPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan RumahSusun/Kondotel Nomor: 014/6100/PPPSRS/PEM/IX/2018tertanggal 14 September 2018 pada waktu PENGGUGATmenerima surat tertanggal 24 Oktober 2018No.01/SOM/P3SRS/X/2018 Perihal: Penyerahan pengelolaanbenda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama CondotelSakala Suites Bali kepada PPPSRS, yang

tanya jawab dengan kami: Jadi Bapak Ferbi mengatakanbahwa Banner dan booth itu milik PPPSRS dan semua bannerdan booth tersebut sudah di serahkan ke PPPSRS.

Achmaruddin/Dedi, pengurus PPPSRS).

serahkan ke PPPSRS.

PPPSRS Kebagusan Citydalam pengangkatan dan penghentian Pengurus PPPSRS Kebagusan Citytersebut tidak melalui Rapat Umum anggota.

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) KOMERSIAL CAMPURAN APARTEMEN MEDITERANIA GARDEN RESIDENCES 2,melawanKHO TJAUW TIAM,

SALINANPUTUSANNOMOR : 34/ PDT / 2020/ PT DPS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sepertitersebut dibawah ini dalam perkara antara :PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN(PPPSRS) KOMERSIAL CAMPURAN APARTEMEN MEDITERANIA GARDENRESIDENCES 2, beralamat di Jalan Tanjung Duren Raya Kav. 59 GrogolPetamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta.Dalam perkara ini

Bahwa sebagai pemilik atas 15 ( lima belas ) unit apartement tersebutPENGGUGAT dalam REKONPENSI berhak bersamasama denganpemilik dan penghuni lain dari Rumah Susun / Apartemen MediteraniaGarden Residence 2 membentuk PERHIMPUNAN PEMILIK DANPENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN ( PPPSRS ) sesuai ketentuan :pasal 74 Undang Undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susunyang menyebutkan :( Ayat 1 ) : Pemilik SARUSUN wajib membentuk PPPSRS( ayat ) 2 : PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) beranggotakanpemilik

Bahwa sebagai pemilik SARUSUN tersebut, PENGGUGAT dalamREKONPENSI tidak pernah diberitahukan maupun diikut sertakan didalam pembentukan PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNISATUAN RUMAH SUSUN ( PPPSRS ) KOMERSIAL CAMPURANAPARTEMEN MEDITERANIA GARDEN RESIDENCES 2, sehingga tidakHalaman 39 dari 76 Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT DPSmengetahui kapan dibentuk dan oleh siapa yang membentuk;.

Bahwa pembentukan PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNISATUAN RUMAH SUSUN ( PPPSRS ) KOMERSIAL CAMPURANAPARTEMEN MEDITERANIA GARDEN RESIDENCES 2 yang demikianitu jelasjelas bertentangan dengan pasal 74 Undang Undang No. 20tahun 2011 tentang Rumah Susun yang menyebutkan :( Ayat 1 ) : Pemilik SARUSUN wajib membentuk PPPSRS( ayat ) 2 : PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) beranggotakanpemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik,Oleh sebab itu pembentukan PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNISATUAN

RUMAH SUSUN ( PPPSRS ) KOMERSIAL CAMPURANAPARTEMEN MEDITERANIA GARDEN RESIDENCES 2harusdinyatakan tidak SAH dan cacat hukum;Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT DPS9.Bahwa ketidak sah an dan cacat hokum dari pembentukanPERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS ) KOMERSIAL CAMPURAN APARTEMEN MEDITERANIAGARDEN RESIDENCES 2 tersebut mempunyai konsekuensi hokumbahwa TERGUGAT dalam REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSItidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan dalam perkarakonpensi

tidak berlaku lagi, akantetapi tetap saja Tergugat (atas nama DENNY SIAHAAN, S.H.) dalampenyusunan dan pengangkatan Pengurus PPPSRS Periode 20182022,mengacu kepada Ketentuan KEPMENPERA Nomor 6 Tahun1995, yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehinggabertentangan dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2018tentang PPPSRS, berikut Lampiran tentang Pedoman Pembuatan AktaPendirian dan AD/ART PPPSRS, Jo.

,Penyesuain AD/ART PPPSRS, dan Tata Tertid Penghunian, makaPemerintah DKI Jakarta sesuai tupoksinya mengirimkan Surat dinas kepadaPengurus PPPSRS PPA untuk melakukan perbaikan penyesuain dengansurat masingmasing :8.1.

Struktur Organisasi PPPSRS yang terdiri 2 Badan yang terpisah : Dewan Pengurus PPPSRS 5 Orang dan Dewan Pengawas PPPSRS 3 Orangb. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengacu kepadaLAMPIRANI,I, PERMEN PUPR Nomor 23 Tahun 2018 tentangPPPSRS, Jo LAMPIRANI,II, III PERGUB Nomor 132 Tahun 2018,tentang Pedoman Pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga;c.

Pemilik sarusun wajib membentuk PPPSRS.2. PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapatkuasa dari pemilik Sarusun.3.

tidak memiliki AD/ARTPPPSRS sebagai sebuah Badan Hukum berdasarkan PERMEN PUPR Nomor23 Tahun 2018 tentang PPPSRS Jo.

Menyatakan Sah dan berharga Surat Keputusan Bupati Badung Nomor:014/6100/PPPSRS/PEM/X/2018 tertanggal 14 September 2018;7.

SH, Notaris Badung tanggal 12 Maret 2018 dan sudah disahkan olehBupati Badung dengan Nomor: 014/6100/PPPSRS.

,SH, Notaris Badung tanggal 12 Maret 2018 dan sudah disahkan olehBupati Badung dengan Nomor: 014/6100/PPPSRS.

Bahwa, Penggugat melalui pengurus PP Thamrin City pada tanggal 7Maret 2011mengirim surat kepada Tergugat perihal PembatalanHalaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 212K/TUN/2016Kepengurusan Pembentukan PPPSRS The Jakarta Residence dan PusatPerdagangan Thamrin City sesuai Surat Penggugat No. 05/PP JACC/III11 tanggal 7 Maret 2011 perihal Pembatalan KepengurusanPembentukan PPPSRS The Jakarta Residence dan Pusat PerdaganganThamrin City;.

Jakarta Realty (Pengelola) dan atau yang diberi kuasaolehnya;20.Bahwa, sehubungan dengan hal pelaksanaan rapat umum, keputusanrapat umum pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(ADART) PPPSRS Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunKomersial Campuran Apartemen The Jakarta Residence dan PusatPerdagangan Thamrin Cityserta susunan Pengurus PPPSRS Pemilik danHalaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 212K/TUN/201621Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen TheJakarta Residence

Jakarta Realty (Agung Podomoro Group) atau PPPSRSbuatan Pengelola, untuk membentuk PPPSRS yang definitif, karenaPengurus PPPSRS yang dibentuk itu adalah Pegawai dari Pengembang /Pengelola;Bahwa, karena telah terbukti dengan kesewenang wenangan Tergugatdimana Pihak PPPSRS yang diuntungkan oleh Objek Sengketa dankarenanya Para Penggugat mohonkan kehadapan Ketua / Majelis Hakimyang menyidangkan perkara ini agar selama dalam pelaksanaanpersidangan Objek Sengketa tersebut dilakukan penundaan;Bahwa, Keputusan

) dan Pengesahan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga PPPSRS berdasarkan Akta Notaris P.

dan Pengesahan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga PPPSRS yang dilaksanakan olehpenyelenggara Pembangunan (Developer) PT.

Penggugat wajibmenyerahkan Pengelolaan Kondotel kepada PPPSRS.

OJAK NAINGGOLAN :> Pembentukan Panmus tanggal 25 November 2020;Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 602/PDT/2021/PT BDG.> Rapat Panmus PPPSRS berlangsung baikbaik saja, tidakterjadi kericuhan dan tidak terjadi perusakan Fasilitas SahidEminence (LeEminence) dan dijaga> PENGGUGAT menyediakan fasilitas termasuk kursi pesertaRapat Panmus PPPSRS;> PENGGUGAT diundang dalam Rapat Panmus PPPSRS namunPENGGUGAT tidak hadir dalam Rapat Panmus PPPSRS yangdiselenggarakan;> Penyelenggaraan Rapat Panmus PPPSRS dan

HENDRAWARDANA tidak dapat digeneralisir sebagai tindakanPanmus PPPSRS karena tindakan tersebut adalah tindakanpribadi dan diluar dari pada Panmus PPPSRS;.Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi tersebut diatasterungkap bahwa Gugatan TERBANDING imajiner danmencampuradukan antara peran Panmus PPPSRS dengantindakan pribadi Sdr.

Rapat Panmus PPPSRS adalah tindakanyang melanggar hak TERBANDING dengan memaksakan kehendakmelaksanakan Rapat Panmus PPPSRS dan terburuburu sehinggadapat dikategorikan sebagai tindakan yang Melawan Hukum.

PPPSRS yang dilakukan oleh Majelis HakimJudex Facti jauh dari keadilan dan kebenaran;3.

paling lambat sebelum masa transisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) berakhir;2) Dalam hal PPPSRS telah terbentuk, pelaku pembangunansegera menyerahkan pengelolaan benda bersama, bagianbersama, dan tanah bersama kepada PPPSRS;3) PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengurus kepentingan para pemilik dan penghunihal 11 dari 99 hal put.

alihRumah Susun (Apartemen) Robinson secara melawan hukum denganmembentuk PPPSRS. Pembentukan PPPSRS yang menarik iurandari para penghuni tersebut membuat kas PT.

Pasal 74 ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 1985 yang telah direvisi dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang RumahSusun"Pemilik Sarusun wajib membentuk PPPSRS"Pasal 75 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang Nomor 16 Tahun 1985yang telah direvisi dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun1)Pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi sebagaimana dimaksud padaPasal 59 ayat (2) berakhir;2)Dalam hal PPPSRS telah terbentuk, pelaku

pembangunan segeromenyerahkan pengelolaon benda bersama, bagian bersama, dantanah bersama kepada PPPSRS;3)PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (!)

berkewajiban mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan benda bersama, bagian bersama,tanah bersama dan penghunian.Berdasarkan ketentuan ketiga Pasal di atas, maka PPPSRS yangdimaksud oleh pembentuk undangundang adalah PPPSRS yanghal 49 dari 99 hal put. No. 291/PDT/2019/PT.DKI35.36.dibentuk oleh pemilik dan bukan penghuni.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DKI JAKARTA VS PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) APARTEMEN PURI KEMAYORAN;

ketentuanPasal 12 Anggaran Rumah Tangga PPPSRS Apartemen PuriKemayoran ;Pasal 122.

., selaku Ketua Pengurus PPPSRS ApartemenPuri Kemayoran periode 20122015 ;c.

dibentuknya Tim Formatur untukmelaksanakan pemilihan Pengurus PPPSRS Apartemen PuriKemayoran;.

Tim Formatur untukmelaksanakan pemilihan Pengurus PPPSRS Apartemen PuriKemayoran;.

TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat, disebutkan bahwa pada RapatPemilihan Pengurus PPPSRS tersebut, TIDAK dilakukan PemilihanPengurus PPPSRS Puri Kemayoran melainkan hanya memutuskanpembentukan Tim Formatur yang bertugas untuk menyelenggarakanRapat Luar Biasa PPPSRS Puri Kemayoran yang lebih demokratis,jujur, adil dan mengakomodir soara penghuni dan pemilik ApartemenPuri Kemayoran;Sehingga Termohon KasasilTerbanding/Penggugat yang mengatasnamakan dirinya sebagai Pengurus PPPSRS periode 2015 2018yang

Penggugat:
PPPSRS The Bellezza Permata Hijau, Jakarta Selatan. Diwakili oleh Dr. R Handojo Wiwoho, SH.,MSc
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Anggaran Dasar PPPSRS TheBellezza Permata Hijau jo.

Pembentukan PPPSRS; danb.

Merusak nama baik badan hukum PPPSRS TheBellezza Permata Hijau di lingkungan perbankan.5.

PPPSRS The Belleza Permata Hijauperiode 20172019, TETAPI yang pasti setelah diundangkannyaPERGUB.

EKSEPSI GUGATAN ERROR IN PERSONA.Bahwa Penggugat terhitung tanggal 27 Januari 2019 sudahmengundurkan diri sebagai ketua PPPSRS dengan prosedur sesuaiketentuan Pasal 13 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga PPPSRS TheBelleza Permata Hijau Jakarta tanggal 20 Januari 2011, makaPenggugat tidak berhak lagi mengatasnamakan PPPSRS TheBelleza Permata Hijau Jakarta.4.

TERGUGAT IVIl MENYADARI DAN MENGETAHUI BAHWATERGUGAT IVII BUKAN PENGURUS PPPSRS APARTEMEN GRRYANG SAH;38.

Menyatakan Tergugat s/d Tergugat VII melakukan Perbuatan MelawanHukum dengan melakukan tindakan kepengurusan PPPSRS ApartemenGRR (Tergugat VIII);5. Memerintahkan Tergugat s/d Tergugat VII untuk mengosongkan kantorPengurus dan Pengawas PPPSRS Apartemen GRR (Tergugat VIII);6.

Bahwa AD/ART PPPSRS GRR dibuat dan berlaku sejak tahun 2012. Bahwa kepengurusan dan Pengelola saat ini adalah sesuai RUTA tahun2018. Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan PerGub DKI Tahun 2018 mulai berlaku,apakah sebelum atau sesudah RUTA tahun 2018. Bahwa saksi mengetahui kepengurusan PPPSRS GRR Sejak tahun 2012. Bahwa saksi menyatakan bahwa RUTA 2018 diseleggarakan oleh BapakTito yang menjadi Ketua PPPSRS periode 2015 hingga tahun 2018. Bahwa Para Penggugat mengakui Kepengurusan bapak Tito (T.

Bahwa RUTA pada tanggal 13 Oktober 2018 telah berlangsung sebelumlahirnya PERMEN PUPR tahun 2018 dan PERGUB DKI JAKARTA No. 132Tahun 2018 pada Desember 2018 yang mensyaratkan adanya Pendaftaranulang untuk Pengurus PPPSRS pada DPRKP . Sebelum adanya PERMEN PUPR tahun 2018 dan Pergub DKI 2018 ,kepengurusan PPPSRS tidak didaftarkan ulang di DPRKP.

Bahwa kepengurusan PPPSRS yang diketuai Tergugat masa bakti 20182021 terkendala masalah pendaftaran diri di) DPRKP DKI Jakarta karenaAD/ART PPPSRS GRR belum diamandemen.

Satuan Rumah Susun (PPPSRS) CambridgeCondominium tidak berjalan dengan baik sehingga Para Penggugat memutuskanuntuk Walk Out (WO) karena :a.

)Cambridge ;Akta Nomor 108 tertanggal 18 Juni 2013 tentang Anggaran Rumah TanggaPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS)Cambridge ;9.

No.15/PERMEN/ M/2007 menyatakan: Pelakupembangunan memfasilitasi penyelenggaraan pembentukan panitiamusyawarah ;15.Bahwa Pasal 74 UndangUndang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susunmenyatakan : ayat (1) : Pemilik sarusun wajib membentuk PPPSRS :ayat (2) : PPPSRS sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan pemilik ataupenghuni yang mendapat kuasa dari pemilik sarusun ;ayat (3) : PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kedudukansebagai badan hukum berdasarkan undangundang ini ;16.Bahwa perbuatan

Akta Nomor 107 tertanggal 18 Juni 2013 tentang Anggaran DasarPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS)Cambridge ;c. Akta Nomor 108 tertanggal 18 Juni 2013 tentang Anggaran Rumah TanggaPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS)Cambridge ;.

Akta Notaris No. 107 tanggal 18 Juni 2013 Tentang Anggaran DasarPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS)Cambridge Medan.2.3. Akta Notaris No. 108 tanggal 18 Juni 2013 Tentang Anggaran Rumah TanggaPerhimpunan Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Cambridge Medan.3. Menyatakan perbuatan Tergugat membentuk Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Cambridge Medan adalah perbuatanmelawan hukum ;4.

Edwin Setiadi tanggal 18 Oktober 2019, perihal Penjelasan;

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencatat susunan pengurus Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun Gading Resort Residences periode Tahun 2018 Tahun 2021, berdasarkan Surat Permohonan Penggugat Nomor: 137/P3SRS-GRR/X/2019, perihal: Pencatatan Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (PPPSRS) Gading Resort Residence (GRR) tanggal 27 September 2019 dan Surat Permohonan

Penggugat Nomor: 140/P3SRS-GRR/X/2019, perihal: Permohonan ke-2 Pencatatan Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (PPPSRS) Gading Resort Residences (GRR) tanggal 4 Oktober 2019;

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Gading ResortResidences yang tertuang dalam akta notaris Nomor 28 tanggal 27Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris Emillia Retno TrahutaniSusanti, SH, M.Kn. belum dapat dicatatkan dan disahkan, karenasusunan pengurus PPPSRS belum sesuai dengan Pasal 23Permenpupera Nomor 23/2018;Bahwa di dalam butir (2) surat Tergugat Nomor: 5729/1.796.35,tanggal 18 Oktober 2019, Tergugat menyatakan bahwa seluruhpengurus PPPSRS, termasuk PPPSRS Gading Resort Residences(Penggugat), agar segera melakukan penyesuaian

GRR danPerwakilan dari DPRKP guna mempersiapkan tata cara pemilihan PanitiaMusyawarah (Panmus) Pelaksanaan Rapat Umum Tahunan PemilihanPengurus PPPSRS GRR periode 20182021.

(fotocopy);Bukti Foto; (fotocopy);A.Surat No. 001/PPPSRS/X1/2018 tanggal 15 November2018, Perihal: Permohonan Pengesahan/PencatatanKepengurusan PPPSRS Gading Resort ResidencesPeriode 20182021, (fotokopi);Surat No. 002/PPPRSR/XII/2018 tanggal 31 Desember2018, Perihal: Permohonan Pencatatan DanPengesahan Akta Perubahan Kepengurusan Periode20182021 Dan Penyesuaian Anggaran Dasar DanAnggaran Rumah Tangga PPPSRS Apartemen GadingResort Residences, (fotokopi);Surat No. 039/PPPSRS/VII/2020 tanggal 18 Juli

2020,Perihal : Permohonan Pencatatan Pengurus PPPSRS,Pengesahan Akta Perubahan Kepengurusan, AnggaranDasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)PPPSRS Apartemen Gading Resort Residences (GRR),(fotokopi);Notulen Rapat Tanggal 14 Agustus 2018, Agenda Rapatadalah Pembahasan mengenai Tata Laksana PembentukanPANMUS sampai dengan proses pemilihan pengurusPPPSRS periode 20182021.

Nomor 132 Tahun2018 dimaksud sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk melakukanpencatatan dan penggesahan struktur pengurus PPPSRS gading resortresidences yang dimohonkan oleh penggugat;Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban menurut ketentuan peraturanperundangundangan untuk menerima permohonan pencatatan danpengesahan PPPSRS yang telah melakukan penyesuaian sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pergub.

Achmaruddin/Dedi, pengurus PPPSRS. Penggugat mengadakan musyawarah dengansdri. Diah Retno Minarti dan sdr.

Honny Maitimu Ketua PengurusPPPSRS Kebagusan City(Tergugat ) dan karyawannya memberi tahu bahwaPak Sandy ada dikantor PPPSRS Kebagusan City, maka Penggugat kekantor PPPSRS. Penggugat langsung ke ruang rapat PPPSRS KebagussanCity dan ketemu dengan Pak Sandy yang sedang bicara dengan KolonelSinaga dengan disaksikan oleh sdr. Achmaruddin, WHasbullah (chiefSecurity).

tanya jawab dengan kami: Jadi Bapak Ferbi mengatakan bahwaBanner dan booth itu milik PPPSRS dan semua banner dan booth tersebutsudah di serahkan ke PPPSRS.

Honny Maitimu Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan Citymengirim surat kepada Penggugat sdr. HR.

Achmarudin/Dedi, Pengurus PPPSRS. Penggugatmengadakan musyawarah dengan Sdri.

Siapa yang menjadi pimpinan rapat pembentukan PPPSRS?Siapa yang akan menjadi pengurus PPPSRS? Siapa yang akan menjadipengawas PPPSRS?

Siapa yang menetapkan pengurusdan pengawas PPPSRS?

, RUA PPRS, atau RUA PPPSRS padamasa Covid19?

PPPSRS untuk memastikan semuaperizinan dipenuhi;67.

Sebab pengurus PPPSRS dan pengawasPPPSRS adalah produk turunan dari anggaran dasar PPPSRS;Halaman 257 dari 339 halaman.

Apartemen Kebagusan CityKel.Kebagusan Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan sedang bekerja di ruangan,kemudian sekitar jam 12.30 wib mendapat laporan dari Satoam PPPSRS bernamasaksi AHMAD bahwa tersangka PROF.

hari Kamis tanggal 14 April 2017 sekira pukul 13.10 Wib, saatsaksi sedang berada bekerja kantor Perhimpunan Pemilik dan penghuniSatuan Rumah Susun (PPPSRS) Apartemen Kebagusan City Kel.Kebagusan Kec.

R ABDUSSALAM untuk menemui salah satu karyawan PPPSRS lalusaksi mempersilahkan masuk dan menunggu di ruang tamu dan tidak lamakemudian saksi melihat saksi A.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2017 sekira pukul 13.15 Wib,terdakwa datang di Ruang Tamu kantor Perhimpunan Pemilik dan penghuniSatuan Rumah Susun (PPPSRS) Apartemen Kebagusan City Kel.