Perpanjangan Ketua Prengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 27Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021 ;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabayatanggal 29 Maret 2021 Nomor 9/PID.SUSANAK/2021/PT SBY., tentangpenunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebutdalam tingkat banding;Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 9/PID.SUSANAK/2021/PT SBY.Membaca Berkas perkara dan semua surat surat yang berkaitandengan perkara ini;Membaca, surat

harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa Fotocopy 2 buah kwitansi tanda terima uang pembelian kapling CV.Makmur Jayadinilai tidak terdapat ungensi untuk dikembalikan kepada yang berkepentingan,oleh karenanya barang bukti tersebut harus tetap dilampirkan dalam berkasperkara;Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas,maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 7 Februari 2012 Nomor :666/Pid.B/2011/PN.PBR harus dibatalkan dan Prengadilan

Ujung Kota ParePare: Dosen: Strata DuaTerdakwa didalam perkara ini ditahan oleh :7 Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2017 s/d tanggal 04 Juni 2017 ;7 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2017 s/d 04 Juli 2017 ;7 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2017 s/d 14 Juli 2017 ;7 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 s/d 01 Agustus 2017 ;7 Hakim Prengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2017 s/d 25 Agustus 2017 ;7 Perpanjangan Penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar 26Agustus

bahwa putusan dijatuhkan pada tanggal 11 Februari 2014 dan PenuntutUmum mengajukan banding tanggal 11 Februari 2014 serta Terdakwa mengajukan bandingpada tanggal 17 Febriari 2014, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalamtenggang waktu sesuai dengan ketentuan yang barlaku, oleh karena itu permohonanbanding dari Penuntut Umum dan terdakwa tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jayapura membaca berkas perkaraserta putusan Pengadilan Negeri Biak, Prengadilan

Desa maupunPemerintah Kecamatan mempersilahkan Tergugat untuk mengajukan gugatanke Pengadian Negeri namun hal tersebut tidak pernah dilakukannya;Bahwa selain itu Penggugat juga telah melaporkan Tergugat secarapidana ke Polres Luwu di Belopa namun tidak memberikan hasil yangpositip maka demi kepastian hukumnya, Para Penggugat mengambilinisiatip untuk mengajukan sengketa ini melalui gugatan Perdata padaPengadilan Negeri Palopo karena ternyata pihak Tergugat tidak mau jugamengajukan gugatannya pada Prengadilan

September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa dailildalil gugatan Penggugat telah dibuktikan Penggugat denganbuktibukti Surat dan saksisaksi yang dihadirkan dimuka persidangan; Bahwa eksepsi dan jawaban Terbanding/Tergugat bertentangan dengandengan buktibukti yang diajukan dipersidangan; Bahwa tidak ada pihak ketiga dalam perkara ini karena baik sertipikat HakMilik atas nama Amag Limah maupun Ringkah terbukti tidak menunjuk padaobyek sengketa;Berdasarkan alasan tersebut, mohon Mejelis Hakim Prengadilan

hukumtempat tinggal tergugat, yakni Pengadilan Negeri Denpasar.Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 1 dan 2 Perjanjian Kredit DenganPembayaran Kembali Secara Mengangsur tanggal 08 Nopember 2018,Nomor 10018335338 telah disepakti bahwa apabila terjadi perselisinanmaka maka terlebin dahulu diusahakan menempuh upaya musyawarahmufakat, apabila upaya musyawarah mufakat telah diupayakan sedemikianrupa, namun uapaya tersebut tidak tercapai maka akan ditempuh upayahukum, dan Pengadilan Negeri yang dipilin adalah Prengadilan

hukumtempat tinggal tergugat, yakni Pengadilan Negeri Denpasar.Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 1 dan 2 Perjanjian Kredit DenganPembayaran Kembali Secara Mengangsur tanggal 08 Nopember 2018,Nomor 10018335338 telah disepakti bahwa apabila terjadi perselisinanmaka maka terlebih dahulu diusahakan menempuh upaya musyawarahmufakat, apabila upaya musyawarah mufakat telah diupayakan sedemikianrupa, namun uapaya tersebut tidak tercapai maka akan ditempuh upayahukum, dan Pengadilan Negeri yang dipilin adalah Prengadilan

Putusannya Nomor : 90/Pdt.G/2015/PN.Spt. tanggal 14 Juni 2016,bahwa keberatan tersebut hanya bersifat pengulangan saja tentang apa yangtelah dikemukakan didalam dalil jawaban/duplik dalam perkara aquo, danPengadilan Tinggi memandang apa yang telah dipertimbangkan olehPengadilan Negeri Sampit dalam perkara aquo tel;ah tepat dan benarsehingga pertimbangan Pengadilan Negeri Sampit tentang pokok perkara baikdalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi telah tepat dan benar, dandiambil alin sebagai pertimbangan Prengadilan

eksepsi Turut Tergugat Il tersebut PengadilanTingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan memutuskan, bahwamenolak eksepsi dari Turut Tergugat Il tersebut.Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan PengadilanTingkat Pertama tentang eksepsi Turut Tergugat Il tersebut, Pengadilan TingkatBanding dapat menyutujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum PengadilanTingkat Pertama tersebut, Pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehinggadiambil alin sebagai pertimbangan Prengadilan

Bahwa mengenai Sita Jaminan (CB) Penggugat Rekonvensi tetap padagugatan yang Penggugat rekonvensi ajukan pada tanggal 20 Februari 2020kepada Majelis hakim Prengadilan Agama Cilegon karena hawatir akantimbul Termohon rekonvensi untuk mengalihkan harta sengketa (yangbelum dibagi) kepada pihak lain, untuk itu mohon agar Pengadilan AgamaCilegon berkenan melakukan Sita Jaminan (CB).Maka dengan adanya gugatan perceraian yang kedua kalinya dariPenggugat yang dianggap rekayasa.

pada PRENGADILAN TINGKAT BANDING yangmenolak EKSESPI para PEMOHON KASASI II/semula TERBANDINGII/TERGUGAT II ASAL dan pada intinya menyatakan sependapat danmembenarkan serta kemudian bahkan mengadopsi serta menguatkanputusan JUDEX FACT! pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam bagianHal. 14 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1557 K/Pdt/2012EKSEPSI, jelas merupakan kekhilafan dan JUDEX FACTI telah salahdalam menerapkan hukumnya;b.

Penetapan Ketua Prengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 236 /PDT /2020 /PT DKI JKT tanggal 23 Maret 2020 tentang Penujukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan TinggiDKI Jakarta tanggal 23 Maret 2020;Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKI3.

Desa maupun Pemerintah Kecamatan mempersilahkan Tergugat untukmengajukan Gugatan ke Pengadian Negeri namun hal tsb tidak pernah dilakukannya;Bahwa selain itu Penggugat I juga telah melaporkan Tergugat secara pidana ke PolresLuwu di Belopa namun tidak memberikan hasil yang positip maka demi kepastianhukumnya, Para Penggugat mengambil inisiatip untuk mengajukan sengketa inimelalui Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Palopo karena ternyata pihakTergugat tidak mau juga mengajukan Gugatannya pada Prengadilan