Bahwa oleh karena Pertimbangan hukum Judex Factie tingkatpertama halaman 26 halaman 28 merupakan pertimbangan hukumyang keliru menurut hukum (due process of law), diantara adalah sebagaiberikut :a.

Pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama tentang bahwapada pokoknya menyatakan untuk menjatuhkan lamanya prosesrehabilitasi, majelis hakim harus dengan sungguhsungguhmempertimbangkan kondisi kesehatan dan tingkat kecanduanTerdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli adalahmemang merupakan kewenangan hakim yang telah diberikanoleh/menurut hukum (due process of law) agar memohonkan SuratAsessmen TAT kepada BNN Provinsi Kalimantan Timur untukHalaman 10 dari 22 Putusan Nomor 68/PID

Ahmad Sahlibin Abdul Manaf (Alm) dari BNNProvinsi Kalimantan Timur No.B/916/IX/Kb/PB.00/2020/BNNP tertanggal 17 September 2020 yangtelah dilaksanakan menurut hukum (due process of law);e.

tertangkap tangan menggunakan narkotika jenis sabudengan barang bukti lebin dari 1 (Satu) gram dan terlibat dalamperedaran gelap narkotika hukum, tidak terdapat alasanalasanhukum lain yang diperkenankan menurut hukum (due process of law)Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 68/PID/2021/PT SMRyang menyebabkan Terdakwa tidak ditempatkan di lembagarehabilitasi medis;4.

Perkara No. 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj yangHalaman 12 dari 22 Putusan Nomor 68/PID/2021/PT SMRtelah diputuskan pada tanggal 10 Pebuari 2021, dan oleh karenanyatelah sesuai dan diperkenankan menurut hukum (due process of law);lll. Uraian Faktafakta Hukum Diajukannya Permohonan BandingAdapun Memori Banding An. Terdakwa Ahmad Sahli Alias Piyek bin AbdulManaf (Alm) ini diajukan dengan halhal sebagai berikut :1.

Peraturan Perundangundangan Yang Berlaku (due process of law)1. Pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), pasal 28H ayat (4), dan pasal 281ayat (2) dan ayat (4) UU Dasar 1945 (perubahan keempat);2. UU No. 5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria;3. PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;4.

Peraturan Hukum Acara Keperdataan Yang Berlaku (due process of law)1.Pasal 157 R.Bg./132.a H.I.R (1), (2);2. Pasal 158 R.Bg./132.b H.I.R (1), (2), (3), dan (4);3.4.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan kesadaran sendiri tidakdiperbolehkan terdapat kekhilafan, paksaan atau unsur penipuan danrekayasa, Suatu perjanjian harus cakap (dapat melakukan perbuatanhukum), memahami tindakan yang dilakukan, atas suatu hal tertentu sertasuatu. sebab yang halal (tidak terlarang) atau tidak dapatbertentangan dengan normanorma hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku (due process of law). (vide Pasal 1320);.

Bahwa oleh karenanya ternyata jual beli tanah objek sengketa a quo yangdibeli oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dari Nema denganperbuatan rangkaian katakata bohong, tipu muslihat, keadaan palsu danoleh karenanya bertentangan dengan normanorma hukum serta peraturanperundangundangan yang berlaku (due process of law).

Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensiatas kelalaiannya dinyatakan selaku pembeli beritikad buruk dan olehkarenanya bertentangan dengan normanorma hukum serta peraturanperundangundangan yang berlaku (due process of law), sehingga jual bellitanah objek sengketa a quo dari saudara Nema kepada PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi haruslah Dibatalkan (voidable) atau Batal DemiHukum (null and void) dengan segala akibat hukumnya;4.

Tahap Pertama terdiri dari:(i) Business Process Meeting;) Leasing Module;(iit) Operational Management Module;(iv) Human Resource Module; dan(v) Accounting and Finace Module.(untuk selanjutnya bersamasama disebut dengan PekerjaanTahap Pertama)ll. Tahap kedua terdiri dari:(i) Business Process Meeting;(il) Sales and Marketing Module;(iit) Operational Management Module; dan(iv) Human Resources Management Module.

Milestones Qty Target DateTimeline(days)Tahap Pertama1 Contract Signage 1 14 24/02/20142 Business Process 1 31 1/03/2014Review (BPR)3 Coding and Data 1 180 1/04/2014Migration4 ERP Live Trial 1 30 1/11/20145 ERP User Acceptance 1 3 1/01/2015Test and Go Live6 90 Days Retention 1 90 1/04/2015Tahap Kedua1 Business Process 1 31 1/01/2015Review (BPR)2 Coding 1 180 1/02/20153 ERP Live Trial 1 120 1/08/20154 ERP User Acceptance 1 3 1/01/2016Test5 90 Days Retention 1 90 1/04/2016 Setelah selesainya Pekerjaan

S14/11/002 tertanggal 15April 2014 terkait After Business Process Review DeliverablesSystem Enterprise Resource Planning (ERP) Mall FX; (BuktiP 2B)Pembayaran menggunakan bilyet giro No.

yangdisetujui pada saat Business Process Review....Bahwa Penggugat sebagai pihak yang beritikad baik telahmelakukan kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang dilakukanoleh Tergugat dengan total sejumlah Rp 2.160.000.000 (dua milyarseratus enam puluh juta Rupiah) dengan rincian bukti pembayaranyang telah dilakukan Penggugat berdasarkan invoice yangdikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan Bukti P2A s/d Bukti P2HBahwa Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi terhadapPerjanjian Pengadaan Jasa

Selain itu Tergugattelah mengakui secara tegas dari bahwasanya Tergugat telahlalai memenuhi kewajibankewajibannya kepada Penggugat.Bahwa menanggapi Surat Penggugat 11 November 2016, Tergugatmemberikan tanggapan dengan Surat Tergugat 29 November 2016(Vide Bukti P4) yang pada pokoknya menyatakan Tergugatmengakui bahwa proyek pengerjaan Sistem ERP telah mencapaitahap kedua After Busines Process Review (BPR).

Menurut Mahkamah, seharusnya setiappasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehinggaapabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan oleh penetapan DPT dapatmengajukan keberatan pada saat tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih,dan bukan mengajukan keberatan DPT setelah selesai penyelenggaraanPemilukada;Dengan demikian, Maka Panitia Pilkades dalam menetapkan DPT telah sesuaidengan aturan dan prosedur hukum (due process of law) serta sesuai denganketentuan Pasal 40 ayat

BantengIndarto selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan danPemerintahan Desa, hal mana diakui pula oleh Para Penggugat dalam posita butir15 a quo, namun tidak menemui titik temu karena Para Penggugat tidakmemahami dan tidak mau menerima kenyataan bahwa proses Pilkades Bojongtelah berjalan sesuai dengan prosedur hukum (due process of law) dan dalamproses Pilkades ini hanya akan ada orang yang ditetapkan sebagai KepalaDengan demikian terbukti penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Bojong

tersebutyang didapat melalui proses pelaksanaan Pilkades Bojong telah sesuai denganaturan dan prosedur hukum (due process of law).

of law), bukan atas keinginan Tergugat akan tetapiberdasarkan hasil pilihan suara terbanyak masyarakat Bojong itusendiri ;Bahwa posita gugatan Para Penggugat butir 1, 2, 3 dan 4 membuktikan padadasarnya Para Penggugat mengakui bahwa terhadap proses pelaksanaan Pilkadestelah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (due process of law), bahwa ataspengakuan Para Penggugat tersebut Tergugat JI MIntervensi MohonBahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugatbutir 5 yang

of law), Maka untukmemberikan kepastian hukum, sangat berdasar hukum Tergugat II Intervensiditetapkan sebagai Kepala Desa Bojong, karena tidak ada alasan hukum TergugatHalaman 111 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUNSRG1718untuk tidak mengesahkan dan mengangkat Terhgugat II Intervensi sebagai KepalaDesa, hal mana karena didapat melalui proses pelaksanaan Pilkades Bojong yangtelah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (due process of law).

bukti tertulis dan dua orang saksi dimana alatalatbukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat diterima dandipertimbangkan, berdasarkan dari hasil pemeriksaan di persidangan, pengadilanmemberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1, fotokopiKutipan Akta nikah adalah suatu akta otentik, dibuat berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu karenajabatannya (acta ambtelijk, process

Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974, serta pasal 5 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2, fotokopiKutipan Akta Kelahiran adalah suatu akta otentik, dibuat berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu karenajabatannya (acta ambtelijk, process verbal acte), menurut ketentuan pasal 285R.Bg, akta otentik merupakan bukti lengkap

processverbal acte) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harusdinyatakan terbukti anak yang bernama NN, lahir pada tanggal 14 Nopember2000, adalah anak kandung dari pasangan suami isteri I dan DF.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.3, fotokopi SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai NegeriSipil, dibuat berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku oleh pejabatyang berwenang untuk itu karena jabatannya (acta ambtelijk, process

verbal acte),menurut ketentuan pasal 285 R.Bg, akta otentik merupakan bukti lengkap /sempurna (acta ambtelijk, process verbal acte) selama tidak dibuktikankepalsuannya, menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakanbukti lengkap/sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena ituharus dinyatakan terbukti I adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil padaKantor Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis

Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012, halaman 3031).Due Process Model sebagai sistem peradilan pidana dipengaruhi olehgagasan Due Process of Law di Amerika Serikat yang lahir setelah dilakukannyaamandemen ke5 dan ke14 Konstitusi Amerika Serikat yang bertujuan mencegahpenghilangan atas kehidupan, kebebasan, dan hak milik oleh Negara tanpa suatuproses hukum.

Sebagaimana ditegaskan oleh Harr dan Hess, sekadar untukmenyebut satu contoh, Due process provides rules and procedures to ensurefairness to an individual and to prevent arbitrary actions by governement. It is aprocess of rules and procedures by which discretion left to an individual is removedin favor of an openess by which the rights of the individual are protected.Procedural due process and substantive due process work to ensure to everyonethe fairness of law under the U.S. Constitution (J.

Hess,Constitutiona Law and Criminal Justice System, WadsmorthThomson Learning,2002, h. 260).Due process of law diartikan antara lain sebagai seperangkat prosedur yangdisyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal. Setiapprosedur dalam due process menguji dua hal :a. Apakah Penuntut Umum telah menghilangkan kehidupan, kebebasan, danhak milik tersangka tanpa prosedur;b. Jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuaidengan due process. (vide Eddy O.S.

Hiariej, loc.cit.).Dalam kaitan dengan permohonan aquo, pertanyaan yang pentingdikemukakan adalah Apakah dalam Due Process Model dikenal pranatapraperadilan dan kalau dikenal, apakah ruang lingkupnya mencakup penetapantersangka?.

Sedemikian besarnya perlindungan diberikan kepada seorang individu.Namun, lagilagi harus ditegaskan bahwe hak itu baru dimiliki tatkala seseorangtelah menjadi tersangka, bukan calon tersangka.Dengan uraian di atas telah jelas bahwa, jangankan manakala kita masihraguapakah KUHAP menganut Due Process Model ataukah Crime ControlModel, bahkan dengan mengandaikan KUHAP menganut Due Process Modelsekalipun, konstruksi pemikiran yang memasukkan penetapan tersangka sebagaibagian dari ruang lingkup praperadilan

persidangan tersebut memohon secara lisan didepan persidanganuntuk mencabut gugatannya, selanjutnya menyerahkan pencabutang gugatan secaratertulis ; Menimbang, bahwa terkait permohonan pencabutan gugatan tersebut tidaklahdiatur didalam ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg), dengan demikian Majelisakan mempedomani ketentuanketentuan sebagaimana yang termuat didalamReglemen Acara Perdata / Rechtsvordering (Rv) yang walaupun sudah tidak berlaku,dalam masalah tertentu perlu dipedomani sesuai prinsip process

doelmatigheid(kepentingan beracara) atau process norde (ketertiban beracara), hal mana sesuaipula dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan,terbitan Mahkamah Agung RI cetakan ke5 tahun 2004 ; Menimbang, bahwa untuk jelasnya berikut ini dikutip pasal 271 Rv yangmenentukan bahwa penggugat dapat melepas instansi (mencabut perkara) asal halitu. dilakukan sebelum jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan instansihanya dapat dilakukan dengan persetujuan pihak lawan dan pasal

bahwa mengenai pencabutan perkara tidak diatur didalam HIR maupun /ex specialis hukum acara Pengadilan Agama baikdalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisikekosongan hukum, Majelis Hakim patut merujuk dan berpedoman padaPasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai denganprinsip process

doelmatigheid (kepentingan beracara) dan process order(ketertiban beracara);Menimbang, oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat dimuka persidangan tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuaidengan ketentuan Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. maka, permohonanpencabutan perkara dari Penggugat, patut untuk dikabulkan denganmemerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara inimerupakan bidang

AVDicey merumuskan negara hukum (rule of law) dengan tiga ciri yakniadanya (a) supermasi hukum; (b) persamaan di hadapan hukum; dan (c)due process of law.

Pengabaian keterangan saksi alibisebagai alat bukti yang sah adalah berlawanan dengan due process of lawyang menjadi ciri negara hukum.

Dalam sistem peradilan pidana, penghormatan terhadap HAM termasuk hakhak tersangka, terdakwa, bahkan terpidana, tercermin dalam penghormatan57terhadap prinsip due process of law. Keharusan menghormati due process oflaw berangkat dari sifat hukum pidana yang mempunyai sanksi berat bukanhanya bagi si pelaku, tetapi juga bagi sanak familinya.

Prosedur due process of lawmemegang peranan penting karena ia membatasi teknikteknik penyelidikandan penyidikan oleh kepolisian, membatasi tindakan dari penuntut umum,dan mengarahkan bagaimana peradilan pidana dilaksanakan.Prosedur due process of law memberikan hak kepada tersangka/terdakwauntuk diperlakukan adil.

Tetapi, berdasarkan prinsip due process of law, adalahsuatu hak yang mendasar bagi tersangka atau terdakwa untuk melakukanpembelaan diri dengan meminta didengarkan keterangan saksi yangmenguntungkan bagi dirinya.

persidanganuntuk mencabut gugatannya, selanjutnya menyerahkan pencabutang gugatan secaratertulis ; Menimbang, bahwa terkait permohonan pencabutan gugatan tersebut tidaklahdiatur didalam ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg), dengan demikian MajelisHalaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 3/Pdt.G/2018/PN.Mjnakan mempedomani ketentuanketentuan sebagaimana yang termuat didalamReglemen Acara Perdata/Rechtsvordering (Rv) yang walaupun sudah tidak berlaku,dalam masalah tertentu perlu dipedomani sesuai prinsip process

doelmatigheid(kepentingan beracara) atau process norde (ketertiban beracara), hal mana sesuaipula dengan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan,terbitan Mahkamah Agung RI cetakan ke5 tahun 2004 ; Menimbang, bahwa untuk jelasnya berikut ini dikutip pasal 271 Rv yangmenentukan bahwa penggugat dapat melepas instansi (mencabut perkara) asal halitu dilakukan sebelum jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan instansihanya dapat dilakukan dengan persetujuan pihak lawan dan pasal

membina rumahtangga dan atas nasehat tersebut pada sid ang kedua tanggal 30Mei 2011 Penggugat telah menyatakan permohonan pencabutanatas perkaranya;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Penggugattersebut disampai kan di persidangan yang dihadiri olehTergugat sebelum ada jawaban dari Tergugat, oleh karena itupencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 Rv;Menimbang, bahwa meskipun Rv (Reglement of deRechtsvordering) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapikarena memerhatikan prinsip process

doelmatigheid(kepentingan beracara) atau prinsip process orde (ketertibanberacara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv(Reglement of de Rechtsvordering) tersebut , oleh karena ituterhadap permohonan pencabutan perkara tersebut dapatditerima ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006, terakhir diubah dengan Undangundang nomor 50 tahun2009, maka semua biaya perkara

Sby.penyidik atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau prapenuntutan sampai penuntutan, hal ini dilakukan agar tercipta proseshukum yang tidak sewenangwemang sehinga mencerminkan doe process oflaw sebagaimana yang menjadi prinsip negara hukum (pasal 1 ayat 3 UUD1945)..

Kemudian adahakhak dari pihak terkait yang tidak bisa diberikan ;Bahwa Due Process Of Law itu prinsip dasarnya bahwa aturan hukumdilaksanakan dalam penanganan perkara pidana tidak boleh melanggarhukum. Kemudian tidak boleh melanggar hakhak asasi kepadaTersangka, Terdakwa, Pelapor, Terlapor atau pihak yang terkait. Hal itumenjadi prinsip dasar dari due process of law. Kalau itu tidak dilakukanberarti ada perbuatan yang semenamena.

Dan hakhak itu lah yang diberikan.Untuk melakukan SPDP (Jadi SPDP itu sebenarnya memberikanhakhak kepada pihakpihak terkait Supaya itu dijalankan ) ;Bahwa praperadilan itu bagian salah satu karakter prinsipprinsip daridue process of law dan fungsi dasarnya menyangkut denganprosedurprosedur dan tidak melanggar hakhak asasi manusia. JadiHalaman 18 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2019.

/PN.Sby.praperadilan itu sangat signifikan/sesuai bagi salah satu aspek bagiandari due process of law ; Bahwa bila tidak dilaksanakannya putusan MK No. 130 tahun 2015dengan tindakan yang semenamena dan bertentangan dengan prinsipdue process of law, karena hak seseorang yang tidak diberikan. Dandengan berbagai maksud atau itu tidak mengetahui/ tidak menyadariataupun memang sengaja. Tapi yang jelas bila dilakukan dengansemenamena harus di verifikasi pada pihak tersebut.

Tapi memang adakelemahan dari due process of law dari penyidik mendapat penangananlebih lambat ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohontelah mengajukan surat bukti berupa ;1.Fotocopy Surat Perintah Penyidik dugaan tindak pidana Korupsi terkaitproses Pencairan Dana Hibah Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) TA2016 No.

persidangan tanggal 10 April 2019, Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut permohonan cerai talak;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yangdicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dariputusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti tersebut di atas;Menimbang, bahwa meskipun Reglement op de Rechsvordering (Rv)tidak berlaku, dalam masalah tertentu masih perlu dipedomani sesuai denganprinsip process

doelmatigheid (kepentingan beracara) atau process orde(ketertiban beracara) apabila tentang hal itu tidak diatur dalam HIR;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Reglement op deRechsvordering (Rv) menyatakan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranyatanpa persetujuan Termohon dengan syarat pencabutan tersebut dilakukansebelum Termohon menyampaikan jawabannya;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 April 2019, Pemohondi hadapan Majelis menyatakan mencabut perkaranya sebelum Termohonmemberikan

memutuskan Gugatan inberdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;Dengan buktibukti Surat antara lain sebagai berikut:1.LembarPersetujuanKartuKredit BNI atasnamaTenangMalemTarigan (P1);Bukti P 1 adalahlembarpersetujuankartukredit BNI yangtelahditandatanganiolehTergugat yangmembuktikanbahwabenarTergugattelanmengajukanpermohonanaplikasikartukreditdanmenyetujuisegalasyaratdanketentuan yang berlakupadaPenggugat;Application Process

FotokopiApplication Process Form atasnamaTenangMalemTarigantanggal11Agustus 2005, diberitandabukti P 2.3. FotokopiBukuPetunjukLayananKartukredit BNI, diberitandabukti P 3.4. FotokopiLembarPenagihanatasnamaTenangMalemTarigan, diberitandabukti P 4.5. Foto kopi SuratsistemLayananinformasiKeuangankredit / pembiayaantanggal 11Juli 2019, diberitandabukti P 5;6.

Dengan syarat, pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugatmenyampaikan jawaban;Menimbang, bahwa Reglement of de Rechtsvordering (RV) tetap dapatmenjadi pedoman beracara perkara perdata sesuai dengan prinsip kepentinganberacara (process doelmatigheid) atau ketertiban beracara (process orde)apabila HIR, RBg, maupun KUHPerdata tidak mengatur hal tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan Gugatantersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapatdikabulkan

Bahwa permohonan penerbitan kartu kredit disetujui berdasarkanApplication Process Form yang sebelumnya dilakukan analisisoleh Penggugat (Bukti P2);3. Bahwa setelah disetujui oleh Penggugat berdasarkan analisisPenggugat, Tergugat mempunyai 2 fasilitas kartu kredit yaitu:a. Fasilitas kartu kredit dengan nomor kartu 4512490911014864dengan maksimum kredit sebesar Rp 100.000.000, (Seratusjuta rupiah);b.

Application Process Form (P 2);Bukti P 2 adalah persetujuan terhadap permohonan kartu kreditTergugat kepada Penggugat yang dika disetujul maka kartu akandikirimkan ke alamat Tergugat;3. Buku Petunjuk Layanan Kartu Kredit BNI (P 3);Bukti P 3 adalah buku petunjuk layanan kartu kredit yang diterimaoleh Tergugat bersamaan dengan dikirimnya kartu kredit Tergugat,yang harus syarat dan ketentuannya oleh pengguna kartu kredit;4.

Foto Copy Application Process Form, yang diberi tanda P 2;3. Foto copy Buku Petunjuk Layanan Kartu Kredit BNI, yang diberitanda P3;4. Foto copy Lembar Penagihan kepada Tergugat, yang diberi tandaP4;5. Asli Informasi Debitur yang berasal dari Sistem Layanan InformasiKeuangan, yang diberi tanda P 5;Putusan Perkara Nomor 6/Padt.G.S/2019/PN Madn, hal 5 dari 86.

dan cekyang dipergunakan untuk pencairan kredit, karena diduga kuat telahterjadi pemalsuan baik kepalsuan materiil (materieele valscheid)maupun kepalsuan intelektual (intelectueele velscheid) oleh debitorasli yaitu Mohammad Moesilichin bin Saleh, Desa Karangbendo RT 32RW 08, Kelurahan Margasari, Kecamatan Margasari, KabupatenTegal ;Bahwa menurut Pasal 138 (7) dan (8) HIR, dalam hal terjadi dugaanpemalsuan, maka Hakim harus melakukan proses pemeriksaanpemalsuan tersebut ;Bahwa in casu, valscheid process

yang harus dilakukan olehPengadilan adalah terhadap dua hal, yaitu :1) Valscheid process terhadap Akta Perjanjian Kredit besertadokumendokumen lain yang menyertainya (surat pemberitahuanpersetujuan kredit dan sebagainya) ;Bahwa valscheid process di sini berguna untuk mengetahuiapakah Penggugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi benarbenartelah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian KreditHal. 11 dari 18 hal.

No. 2352 K/Pdt/2005sebagai dokumen yang menjadi landasan utang piutang, dandengan demikian harus dipertanggunggugatkan dalam perkara ini,dan ;Valscheid process terhadap cek sebagai saranasarana pencairankredit ;Bahwa valscheid process di sini berfungsi untuk menentukanapakah benar Penggugat I/Pembanding /Pemohon Kasasi telahberutang kepada Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi ;g.

Valscheid process terhadap Akta Perjanjian Kredit berguna untukmejawab pertanyaan :1)2)Apakah benar Penggugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi telahmembuat dan menanda tangani Akta Perjanjian Kredit ?Apakah dengan demikian telah terjadi hubungan hukum yangberisi hak dan kewajiban antara Penggugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Terbanding !

/TermohonKasasi , sebagai berikut : HAK/KEWAJIBAN PEMOHON KASASI TERMOHON KASASI Hak Diberi Utang Diterimanya pemberian utangKewajiban Menerima utang Memberi utang 1)2)Valscheid process terhadap cek yang dijadikan dasar pencairankredit berguna untuk menjawab pertanyaan :Apakah benar Penggugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi telahmembuat dan menanda tangani cek sebagai sarana untukpencairan kredit ?

alasanalasanpencabutan permohonan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena prosedur penanganan perkara Praperadilantidak diatur secara konkrit dan tersendiri maka dalam praktek kemudian prosespenyelesaiannya dilaksanakan dengan mengadopsi ketentuan beracarasebagaimana proses acara perdata, sehingga terkait dengan pencabutanpermohonan praperadilan adalah juga sebagaimana pencabutan gugatan dalamperkara perdata;Menimbang, bahwa RBg/ HIR tidak mengenal pencabutan permohonan,namun dalam praktek berdasarkan prinsip Process

Doelmatigheid (kepentinganberacara) dan Process orde (ketertiban beracara), hal tersebut diperkenankandengan berpedoman pada Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dengan ketentuan,Penggugat dalam hal ini Pemohon berhak mencabut gugatannya/ permohonannyasecara sepihak sebelum proses jawabmenjawab berlangsung, namun apabilaproses tersebut telah terlaksana pencabutan harus melalui persetujuan pihak lawandalam hal ini Termohon;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Pemohon diajukan sebelumproses jawabmenjawab

persidangan tersebut memohon secara lisan didepan persidanganuntuk mencabut gugatannya, selanjutnya menyerahkan pencabutang gugatan secaratertulis ;n Menimbang, bahwa terkait permohonan pencabutan gugatan tersebut tidaklahdiatur didalam ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg), dengan demikian Majelisakan mempedomani ketentuanketentuan sebagaimana yang termuat didalamReglemen Acara Perdata / Rechtsvordering (Rv) yang walaupun sudah tidak berlaku,dalam masalah tertentu perlu dipedomani sesuai prinsip process

doelmatigheid(kepentingan beracara) atau process norde (ketertiban beracara), hal mana sesuaipula dengan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan,terbitan Mahkamah Agung RI cetakan ke5 tahun 2004 ; Menimbang, bahwa untuk jelasnya berikut ini dikutip pasal 271 Rv yangmenentukan bahwa penggugat dapat melepas instansi (mencabut perkara) asal halitu dilakukan sebelum jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan instansihanya dapat dilakukan dengan persetujuan pihak lawan dan pasal

ke persidangan didampingi anak Pemohon yang bernama ANAKPEMOHON; 3Menimbang, bahwa Pemohon ternyata telah mencabut perkaranya sesuaidengan surat pencabutan tertanggal 03 Januari 2011, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon telahberdasarkan hukum, sesuai dengan maksud dalam Pasal 271 dan 272 Rv(Reglement of de Rechtsvordering /Reglemen Acara Perdata), meskipun Rv tidakberlaku lagi, namun dalam masalah tertentu masih perlu dipedomani sesuai denganprinsip process

doelmatigheid (kepentingan beracara) atau process orde (ketertibanberacara), selama hal itu tidak diatur dalam HIR dan RBg ;Menimbang, bahwa berdasarkan kepada ketentuan pasalpasal Rv tersebut,maka keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, olehkarena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 UndangUndang nomor : 3 tahun 2006 tentang perubahandari UndangUndang Nomor : 7 Tahun