HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL, beralamat di JalanImam Bonjol Nomor 17, Medan,Sumatera Utara, yang diwakili oleh Jhonny Pardede,Kewarganegaraan Indonesia, selaku Presiden Direktur PT.Hotel Danau Toba International, bertempat tinggal diJalan Mojopahit Nomor 136, Kelurahan Petisah Hulu,Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi SumateraUtara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : OjakNainggolan, S.H., M.H., Robert Sihotang, S.H., LionaNanang Supriatna, S.H., M.H. dan Hengki Silaen, S.H.

Usaha Negara JakartaNo.21/G/2009/PTUN.Jkt tanggal 26 Mei 2009 , antara :e Sariaty Pardede sebagai Penggugat;e Hisar Pardede sebagai penggugat Il intervensi ;e Melawane Menteri Hukum dan HAM (tergugat);e Drs.Rudolf Nazuoka Pardede,Ny.Merry Lumbantobing,DrsTarzan BP.Tampubolon,SH, (tergugat Il Intervensi);Dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa keputusan MenteriHukum dan HAM RI No.AHU01458.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 8Januari 2009 mengenai pengesahan hasil Rapat pemegang saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.Hotel

Danau Toba Internasional tanggal 21 Juli2008 sebagaimana tertuang dalam Akta No.30 tanggal 31 Oktober 2008dengan agenda perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangkapenyesuaian dengan ketentuan Undangundang No.40 tahun 2007tentang perseroan terbatas (UU PT) adalah tidak sah dan harusdibatalkan karena RUPSLB PT.Hotel Danau Toba Internasional tanggal21 Juni 2008 tersebut tidak memenuhi quorum yang disebabkan tidakdihadiri ole ahli waris almarhum pemegang saham TD.

Pernyataan ini saya perbuat guna membina keutuhan danpersatuan anakanak saya, dan saya percaya anakanak sayamenghormati tujuan ini, dengan keyakinan atas kKemampuan anaanak saya tersebut ;Mengingat hal tersebut, para penggugat menuntut agar RUPStanggal 6 juni 2008 dan 21 Juni 2008 dinyatakan cacat hukum dantidak sah karena tidak memenuhi quorum dan atau tidak terwakiliseparuh dari kepemilikan saham PT.Hotel Danau Toba Internasional.Putusan Pengadilan Medan menyatakan :1.

Bukti Baru (Novum) berupa Daftar barangBarang/ Dokumendokumen yang diserahkan oleh Bank ExportImport IndonesiaKepada PT.Hotel Medan Utama dan Ahli Waris AlmarhumSyahrul Abidin Sebagaimana dimaksud dalam Akte R.Sukarsono, S.H.

Nomor 19 tanggal 15 Juli 1988tentang Permufakatan, PK2 berupa Daftar barangbarang/dokumendokumen yang diserahkan oleh baik ekspor impor Indonesia kepada PT.Hotel Medan Utama dan ahli waris almarhum Syahrul Abidin sebagaimanadimaksud dalam Akte R. Soekarsono, S.H. Notaris di Jakarta tanggal 15 Juli1988 Nomor 19, dan PK3 berupa Perjanjian Perdamaian Nomor 25 tanggal27 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Mercy Rumiris Siregar, S.H.

atas nama pemegang hak Sularso,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman selaku PejabatTata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan, yang digugat oleh PT.Hotel Indonesia Natour (Persero) (subyek hukum selaku badan hukum perdata),dengan demikian keputusan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsurunsur sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka (10) dan Pasal 1 angka (9)UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangHal. 13 Putusan 14

yangintinya menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik tanah Letter CNo. 235/Kld persil Nomor 143 Klas SI luas 1.455 m2 (vide bukti T 1 LampiranHal 5 = bukti T.II Intv.7); Sedangkan kenyataannya sesuai buktibukti yangdidapati di persidangan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Penggugat/Terbanding (vide buktiT 1 Lampiran Hal 23); Surat Keterangan No : 102/Ds.Ct/Keu/VII/2012 tanggal4 Juli 2012 yang menerangkan bahwa Nama Wajib pajak PBB adalah PT.Hotel

yangterbukti di persidangan ternyata objek tanah yang harus diberikan ganti kerugianuntuk pelaksanaan pembangunan/pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan untukkoridor Bushway tersebut, masih dipersengketakan kepemilikannya olehkarenanya adalah beralasan untuk menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan JudexFacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT.HOTEL

No 609 K/Pdt/2011warisan;Bahwa perbuatan Tergugat Il, lll dan NV, melakukan penarikan uang PT.Hotel Danau Toba Internasional dari Bank Mandiri Cabang Pembantu DarmaAgung berdasarkan akta No. 2 tanggal 20 Maret 2007 di hadapan AndarSitumorang Notaris di Medan atau dengan melakukan transaksi ataupengalihan harta warisan baik passiva maupun aktiva tanpa sepengetahuanPenggugat dan Il sebagai ahli waris yang sah adalah merupakan perbuatanmelanggar hukum (On recht matigedaad) yang merugikan Penggugat dan

Pardede Holding Company antara lain PT.Hotel Danau Toba Internasional (Group), PT. Surya Sakti, PT. J SuryaSumatera, PT Surya Aceh dan PT. Pertekstilan TD Pardede sebelumstatus Saham Almarhum DR.TD. Pardede sebesar 33,33% darikeseluruhan saham dialihkan kepada Yayasan TD. Pardede Foundationsebagaimana keinginan terakhir almarhum;10.Menghukum Tergugat, , Ill, Ill M, V, VI, VI, dan Vill mematuhipenetapan pengangkatan Jhonny Pardede disebut juga Jhonny Pardedemenduduki jabatan eksekutif TD.

Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Dewan Komisaris PT.Hotel Danau Toba International Group No: 3.26/SK/P.KOM/PT.HDTIG/llV2007 tertanggal 21 Maret 2007 tentang Penunjukan Drs. Rudolf M.Pardede, Emy Pardede dan Dra. Anny Pardede sebagai yangberwenang menandatangani cek dan bilyet giro atas rekening PT. HotelDanau Toba Internasional Group;6. Menyatakan sah demi hukum penarikan uang dari Bank Mandiri CabangPembantu Darma Agung yang dilakukan oleh Drs. Rudolf M. Pardede, EmyPardede Dra.

No 609 K/Pdt/2011 Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Dewan Komisaris PT.Hotel Danau Toba International Group No. 3.26/SK/P.KOM/PT.HDTG/IlV2007 tertanggal 21 Maret 2007 tentang penunjukkan Drs. Rudolf M.Pardede, Emy Pardede dan Dra. Anny Pardede sebagai berwenangmenandatangani cek dan bilyet giro atas rekening PT. Hotel Danau TobaInternational Group; Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan PT.

Perseroan Terbatas ini bernama PT.HOTEL TASIAINTERNATIONAL (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukupdisingkat dengan Perseroan), berkedudukan di Dumai, KabupatenBengkalis;Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 518 K/Pdt.Sus/20092. Bahwa para Penggugat mendalilkan nama dan alamat Tergugat dalamgugatannya adalah PT.Hotel Tasia Internasional Cq. PT.Hotel Tasia Ratuberalamat di Jalan KH.

Dengan demikian gugatan para Penggugat haruslah ditolak(onslaagten van rechtvervolging) dan/atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;e PREMATUR1.Bahwa gugatan para Penggugat Prematur, dikarenakan Tergugat(PT.Hotel Tasia International) tidak pernah melakukan pemutusanhubungan kerja (PHK) terhadap para Penggugat (Deswita,dkk), justrupara Penggugat yang minta untuk di PHK oleh Tergugat, sebagaimanadisampaikan oleh para Penggugat kepada Tergugat pada tanggal

Uang tunai sebesar Rp.2.200.000, (dua juta dua ratus ribu rupiah);Digunakan dalam perkara PONIMAN, DKK3738. 1 (satu) lembar fotocopy tanda daftar usaha pariwisata PT.Hotel Seruniinternational, Nomor: 053/BPMPTSPBTM/TDUP/AKM/2014 tanggal 29September 2014, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal danPelayanan Satu Pintu Kota Batam;.1 (satu) lembar fotocopy surat izin gangguan PT.Hotel Seruniinternational, Nomor : 083/SIG/BPMPTSPBTM/IX/2014 tanggal 25September 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman

Seruniinternational, Nomor: 053/BPMPTSPBTM/TDUP/AKM/2014 tanggal 29September 2014, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal danPelayanan Satu Pintu Kota Batam;1 (satu) lembar fotocopy surat izin gangguan PT.Hotel Seruniinternational, Nomor : 083/SIG/BPMPTSPBTM/IX/2014 tanggal 25September 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal danPelayanan Satu Pintu Kota Batam;1 (satu) rangkap keputusan Kepala Badan Penanaman Modal danPelayanan Satu pintu Kota Batam Nomor : 083/SIG/BPMPTSPBTM/IX/2014

Hal ini terutama menyangkut letak dan luas bidang tanah dari Hotel Sangalla.Objek sengketa Hotel Sangalla saat ini telah berbeda keadaannya karena telah pulamencakup bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO.87 Desa/Kel.Bungin atas nama Sakmiwata Sampetoding Alias Atto Sakmiwata Sampetodingseluas 1.849 M2 (Seribu delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) danmencakup pula Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGU) NO.01 Desa/Kel Tambunanmilik PT.Hotel Barana Hill seluas 1.449 M2 (Seribu

.1.583.3585 12.09152 L.Hotels & Resort Rp.1.466.6676 12.09175 The Lokha Legian Rp.898.3337 12.09658 Kartika Plaza Hotel Rp.1.320.000Baleka Hotel Resort &8 12.09680 Spa Rp.2.804.175Jumlah Rp.15.660.366SEPTEMBER20121 12.10095 PT.Amanta Wisata Rp.5.644.3752 12.10096 PT.Kimia Farma Apotek Rp.1.993.7503 12.10104 PT.Bali Pet Shop Rp.1.173.3334 12.10105 BPR Sanur Rp.3.382.5005 12.10110 Global Extreme Internet Rp.950.0016 12.10116 Gunung Sari Restaurant Rp.1.576.667PT.PerusahaanPerseroan (Perser)7 12.10118 PT.Hotel

Saham 55 % pada PT.Hotel Pare Wisata Mas, berkedudukan diPAREPARE, didirikan berdasarkan AKTA tertanggal 7 Maret 200,Nomor : I5 yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakimandan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratkeputusannya tertanggal 5 Desember 200I, Nomor : C 5027 HT .OI.Ol. TH. 200!

Pavillion No. 33, RW. 006, RT.011 Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate KotaMakassar ;Mobil Honda Freed Nomor Polisi DD 1332 XG dibeli olehPenggugat dan Tergugat pada tahun 2012, dalam BPKB mengatasnamakan anak piara bernama EVI LAUDDIN yang adalahmerupakan kemanakan dari Tergugat sendiri ;Saham 55 % pada PT.Hotel Pare Wisata Mas, berkedudukan diPAREPARE, didirikan berdasarkan AKTA tertanggal 7 Maret 200l,Nomor : I5 yang telah memperoleh pengesahan MenteriKehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

WISMA MAKASSAR.SAMA & IDENTIK pula dengan Tanah/Bangunan SHM.No. 563/UJUNGSABBANG dan SHM.No. 569/UJUNG SABBANG, karena setahunsesudahnya berdomisili tetap Badan Usaha yang dikenal dengan nama PT.HOTEL PARE WISATA MAS.Bahwa lagi pula uraian diatas yang didasarkan pada BUKTI KODE P2/TR2 dan BUKTI KODE P3/TR3 tersebut sesuai, selaras dan diperkuatKETERANGAN SAKSI atas nama EKA EDY ANTARA FO, saksi KASMANFOENG selaku salah seorang PENDIRI dan PEMEGANG SAHAMPERSEROAN, saksi LUKMAN EDY dan saksi IRWAN

Saham 55 % pada PT.Hotel Pare Wisata Mas, berkedudukan diPAREPARE, didirikan berdasarkan AKTA tertanggal 7 Maret200!, Nomor : I5 yang telah memperoleh pengesahan Menter!Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengansurat keputusannya tertanggal 5 Desember 200, Nomor : C5027 HT .Ol. Ol. TH. 200!

Hotel dan Restaurant Maras menjadi PT.Hotel dan Restaurant Maras yang kemudian terbit Sertifikat HGB Nomor345 tanggal 11 November 2003 (Bukti PR2 dan PR3) ; Selanjutnya pada tanggal 7 November 2003 berdasarkan Akta Nomor1tanggal 7 November 2003 yang dibuat di hadapan Thilma Djohan, S.H.,Hal. 8 dari 19 hal.Putusan Nomor 276 PK/Pdt/2014Notaris di Jakarta, terjadi pengalinan seluruh saham NV. Hotel danRestaurant Maras dari Dharman Sidharta kepada Penggugat dengantanpa hak.

PT.Hotel Restaurant Maras yang dibuat dihadapan Ny. Thilma Djohan, S.H.,Notaris di Jakarta adalah tidak sah dan berharga menurut hukum ;Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 345 tanggal 11November 2003 atas nama PT.

(delapan ratus jutarupiah).Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatberlangsung sejak 13 Januari 2020 setelan Penggugat melewatiproses wawancara yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 08Januari 2020;Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 Tergugat menyampaikan kepadaPenggugat terhitung 01 Februari 2020 Penggugat dimutasi dari PT.Hotel Indonesia Natour (Persero) Unit Grand Inna Medan ke UnitGrand Inna Samudra Beach di Sukabumi dengan jabatan yang samanamunmutasi tersebut sebelumnya tidak

PT.Hotel Indonesia Natour (Persero) Unit Grand Inna) dengan Penggugat (ic.

Pekerja berhak atasmodal pensiun sebagaimana yang ditetapkan oleh Tergugat dalampenetapannya (vide bukti T1) ;Dikarenakan Penggugat hanya berdasarkan surat keputusan Direksi PT.Hotel Indonesia Natour yang lama iyaitu. = keputusan No.051/SKD/Dirut/HIV04/1998 untuk kepentingan dan tidak berdasarkankeputusan Direksi terbaru yaitu surat kKeputusan Direksi PT.

Bahwa terkait hak modal pensiun yang belum dibayarkan, Eks Pekerja PT.Hotel Indonesia Natour Unit Hotel Indonesia dan Inna Wisata mengajukanpermohonan teguran/anmaning kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattertanggal 26 Juli 2006 dan 31 Agustus 2006. Tindak lanjut dari permohonantersebut pada tanggal 19 September 2006 Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmenetapkan dan mengabulkan permohonan para Pekerja (A. Haerudindkk/763 orang) dengan Nomor : 127/2006 EKS ;.

Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKIJakarta di Jakarta Pusat ; Bahwa telah jelas dan cukup beralasan bahwa Tergugat I/KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta memilikikewenangan penuh untuk mengeluarkan keputusan a quo, karenadidasari oleh putusan P4P tertanggal 16 Juni 2005, No. 956/561/995/IX/PHK/62005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT.Hotel Indonesia Natour dan A.

PU T US AN NOMOR 366 / PDT / 2012 PT MDN.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkaraperdata dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :HISAR PARDEDE,Dalam kedudukannya selaku PRESIDENDIREKTUR PT.HOTEL DANAU TOBAINTERNASIONAL, berkedudukan di Jalan ImamBonjol No.17 Medan, dalam hal ini diwakili kuasahukumnya OJAK NAINGGOLAN, SH, MH,HENGKI SILAEN, SH, SARAH HASIBUAN, SH,masingmasing

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PIMPINAN PT.HOTEL NUSA ALAM MANDIRI tersebut:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor152/Pdt/2017/PT. Kpg., Tanggal 6 Desember 2017 juncto PutusanPengadilan Negeri Kupang Nomor 246/Pdt.G/2016/PN.Kpg., tanggal 11Juli 2017;Mengadili Sendiri: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;3.

Putusan Nomor 191 PK/TUN/2016Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU22344.40.22.2014.perinal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014 yangdikeluarkan oleh Tergugat.

Notaris yang membuat Akta Berita Acara RUPSLB telahmelakukan akses datadata pelaporan Kepengurusan Perseroan PT.Hotel Danau Toba Internasional ke Sistem Administrasi Hukum UmumKementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, akan tetapi melaluiakses tersebut yang dilakukan secara elektronik / online, penyampaiandatadata untuk akses tersebut diblokir atau tidak dapat diteruskan,dikarenakan pihak Direksi telah mengakses secara online perubahandata kepengurusan PT.

Hotel Danau Toba International malahtelah melakukan RUPSLB tentang Perubahan Susunan Pengurustanggal 26 Juli 2014, pada hal Direksi sejatinya telah kehilangan haknyauntuk melakukan RUPSLB, hal ini didapat dengan fakta yang sangatjelas pada tanggal 22 November 2013 seluruh pemegang saham PT.Hotel Danau Toba International, telah hadir mengikuti RUPSLBtersebut, logikanya Direksi telan mengetahui sedang berlangsungRUPSLB PT.

Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMakassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT.HOTEL MANGGA DUA tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh

No. 138 K/Pdt.Sus/2012Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah PerselisihanPemutusan Hubungan Kerja ;Bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat adalahindisipliner Tergugat dengan melangggar Tata Tertib dan disiplin kerja PKB PT.Hotel Plaza Purimas / Surabaya Plaza Hotel, yang kronologinya sebagai berikut:a. Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2009 Tergugatmelakukan change Shift dengan Sdr. Hendro dimana dalamkesepakatan bersama, Sdr.

Rp.Resmana dengan Mei 2009 500, 230.363.500,( x 61 Bulan) 39.Bahwa sejak bulan Desember 2004 hingga surat gugatan ini dibuat,PT.Hotel Indonesia Natour tidak lagi memberikan upah kepada ParaPenggugat;Bahwa menurut ketentuan Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003, Pekerja dan Pengusaha sebelum jatuh putusan harus tetapmelakukan kewajibannya, yakni Pekerja berkewajiban tetap bekerja, danPengusaha berkewajiban tetap membayarkan upah Pekerja;Bahwa sudah seharusnya Para Penggugat tersebut mendapatkan

Kesepakatan tanggal 04 Mei 2004 antara PT.Hotel Indonesia Natour dengan Sdr.Syamsul Hadi, dkk (53 orang);35.Bahwa Para Penggugat juga telah memahami secara hukum PutusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor955/251/365/IX/PHK/62005 tanggal 16 Juni 2005 telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap, yang dibuktikan dengan dalil parapenggugat dalam angka 11, halaman 8, yang menyatakan dengan tegas :Bahwa terhadap putusan a quo, Para Penggugat menyatakan telahmenerima secara tertulis tertanggal

Syamsul Hadi dkk (53 orang) dengan Pihak PT.Hotel Indoensia Natour Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusatmengeluarkan putusan Nomor 955/251/365/IX/PHK/6 2005, tanggal 16 Juni2005 yang mewajibkan ke dua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatanbersama tanggal 4 Mei 2004;24. Bahwa Putusan P4P Nomor 955/251/365/IX/PHK/62005 sangatlahberbeda dengan Putusan P4P 956/561/995/IX/PHK/62005.Hal. 48 dari 54 hal.Put.Nomor 36 K/Pdt.SusPHI/201425.