dua ratus riburupiah) ;Dengan demikian timbul selisih dari penggunaan dana sebenarnya dengandana yang dipertanggung jawabkan dari Dana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM PPK) dari Tahap I (40%) Tahun 2007, Tahap II (40%) Tahun 2007 danTahap II (20%) Tahun 2008 sebesar Rp. 84.240.000, (delapan puluh empatjuta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai hasil audit dari BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi SumateraSelatan Nomor : SR6815/PW07

TK IJ Muara Enim Nomor : 256/KPTS/1/2008, telah menyalahgunakan Dana Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatProgram Pengembangan Kecamatan (PNPM PPK) dari Tahap I (40%) Tahun 2007,Tahap II (40%) Tahun 2007 dan Tahap III (20%) Tahun 2008 yang mengakibatkankeuangan Negara mengalami kerugian berdasarkan hasil audit dari Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR6815/PW07/5/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 84.240.000, (delapan puluhempat juta dua

No. 2211 K/PID.SUS/2011Program Pengembangan Kecamatan (PNPM PPK) dari Tahap I (40%) Tahun 2007,Tahap II (40%) Tahun 2007 dan Tahap III (20%) Tahun 2008 yang mengakibatkankeuangan Negara mengalami kerugian berdasarkan hasil audit dari Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR6815/PW07/5/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 84.240.000, (delapan puluhempat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana datur dan diancam pidana

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 120/kua.21.11.09/PW07/04/2018, tertanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timuryang ditujukan kepada Tutik (Anak Pemohon I), kKemudian diberi kode(P.3); Penetapan Nomor 71/Padt.P/2018/PA Msb. @ Halaman 5d.

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 118/kua.21.11.09/PW07/04/2018, tertanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timuryang ditujukan kepada Muh. Aidil (anak Pemohon II), kemudian diberikode (P.6);Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon dan PemohonIl juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :1.

Laporan Keuangan dan bukuRekening pengembalian SPP lalu diprint (dicetak) seolaholah fotocopy tersebutbenar ;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR6058/PW07/5/2011 tanggal 27 Desember 2011 atas pengelolaan uang angsuranSimpan Pinjam Perempuan (SPP) Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) PNPMMandiri Perdesaan Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir bulan Februari2009 sampai dengan Mei 2010 diperoleh hasil perhitungan

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau sSuatu koorporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara sejumlah Rp.130.671.400, (Seratus tiga puluh juta enam ratustujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Jaksa Penuntut Umumterdakwa telah merugikan keuangan Negara serta dikaitkan pula dengan LaporanHasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Sumatera Selatan Nomor : SR6058/PW07

Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-5273/PW07/5/2012 tanggal 14 Nopember 20122. Keputusan Bupati OKU Nomor 6 Tahun 2004 tanggal 29 April 2004 tentang Penamaan, Stempel Dinas, Kop Surat dan Papan Nama Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kabupaten OKU.3. 1 (satu) bundel daftar gaji dan sebagainya untuk para pegawai SD Negeri 72 OKU Kec. Sosoh Buay Rayap Kab.

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untukmenutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyaiharta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti makadiganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.Menyatakan Uang sitaan dalam perkara ini sebesar Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagaiuang pengganti kerugian negara.Menyatakan barang bukti berupa :1) Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraNomor : SR5273/PW07

IDA ROSANTI. mo mecncnennons Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dengan suratperintah penangkapan nomor : print01/N.6.14/Fd.1/01/2014 diketahuiterdakwa tidak berada lagi ditempat dan telah melarikan diri sampai dengansekarang.wo cennennnnne Bahwa akibat perobuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasilaudit BPKP Palembang dengan nomor : SR527/PW07/5/2012 tanggal 14november 2012 telah merugikan keuangan Negara Cq.

IDA ROSANTI. mommanane names Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dengan suratperintah penangkapan nomor : print01/N.6.14/Fd.1/01/2014 diketahuiterdakwa tidak berada lagi ditempat dan telah melarikan diri sampai dengansekarangHalaman 15 dari 81 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Plgnocnnneennnne Bahwa akibat perobuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasilaudit BPKP Palembang dengan nomor : SR527/PW07/5/2012 tanggal 14november 2012 telah merugikan keuangan Negara Cq.

/5/2012 tanggal 14 Nopember 2012; Bahwa penyebab terjadinya kerugian keuangan negara dalam kasus inidisebabkan guru yang tidak diketahui keberadaannya yaitu Ida Rosantimasih tetap dimasukkan didalam daftar gaji dan gajinya dicairkan olehKepala Sekolah yaitu Aliun Gani, S.Pd bin Supawi; Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data/buktibuktiyang peroleh sebagaimana disebutkan dalam butir 5 dan butir 6 dalamlaporan kami Nomor : SR5273/PW07/5/2012 tanggal 14 Nopember2012 bahwa telah terjadi

Setoran Paranto menerima titipan Aliun Gani sejumlahRp.5.653.000,; Bahwa kerugian negara yang ditemukan oleh ahli sejumlahRp.176.369.100. ; Bahwa ketentuan atau Peraturan yang telah dilanggar ataspenyimpangan tersebut sebagaimana kami sebutkan dalam laporankami Nomor : SR5273/PW07/5/2012 tanggal 14 Nopember 2012 yaitu :a. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaankeuangan daerah pada pasal 132 menyebutkan :Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Plgb.

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23Desember 2013 untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja LapanganKantor BPBD Kabupaten Lahat APBDP TA. 2012, kerugian negarasebesar Rp.13.040.000, (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah).2.

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23Desember 2013 untuk Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan anggotarelawan BPBD Kabupaten Lahat APBDP Ta. 2012 kerugian negarasebesar Rp.16.240.500, (enam belas juta dua ratus empat puluh ribulima ratus rupiah).> Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tambahan anggaranbelanja langsung dana APBDP tersebut, bertentangan dengan peraturanperundangundang yang berlaku, antara lain :1.

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23Desember 2013 untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja LapanganKantor BPBD Kabupaten Lahat APBDP TA. 2012, kerugian negara sebesarRp.13.040.000, (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah).Halaman 43 dari 130 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN. Pig2.

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23Desember 2013 untuk Kegiatan Pembuatan Buku Rawan BencanaKontijensi BPBD Kabupaten Lahat APBDP TA. 2012, kerugian negarasebesar Rp.87.490.617, (delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilanpuluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah).3.

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk KegiatanPembinaan dan Pelatihan anggota relawan BPBD Kabupaten Lahat APBDPTa. 2012 kerugian negara sebesar Rp.16.240.500, (enam belas juta duaratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tambahan anggaranbelanja langsung dana APBDP tersebut, bertentangan dengan peraturanperundangundang yang berlaku, antara lain :1.

Pengembangan kelembagaan, dengan jumlah dana sebesarRp.470.160.000, realisasi Rp.428.690.000.Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Palembang Nomor: S2008/PW07/5/2005 tanggal 07Juni 2005, bahwa kegiatankegiatan lainnya dalam proyek ini yangseluruhnya dikerjakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya danHal. 3 dari 4 hal. Put. No. ... K/Pid/...Rencana Operasi antara lain : No.

Proyek Gerhan Tahun 2004 tidakdikerjakan sebagai mestinya yang seharusnya dikerjakan seluas 1700 Hahanya dikerjakan 1200 Ha; Oleh karena dalam pelaksanaan Proyek Gerhan tidak dilaksanakansebagaimana mestinya yaitu dari target 1700 Ha Hutan Rakyat dan 1000 HaHutan Reboisasi sampai dengan batas waktu pelaksanaan 31 Desember2004 proyek tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya danRO, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) Palembang Nomor : S2008/ PW07

Laporan Keuangan dan buku Rekening pengembalian SPP lalu diprint(dicetak) seolaholah fotocopy tersebut benar;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR6058/PW07/5/2011 tanggal 27 Desember 2011 atas pengelolaan uangangsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Unit Pengelolaan Kegiatan(UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Oganllir bulan Februari 2009 sampai dengan Mei 2010 diperoleh hasil perhitungankerugian

TEMBULUN SS JUNYOR sehinggamengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp.319.611.382, (TigaRatus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus DelapanPuluh Dua Rupiah) sebagaimana tertuang didalam Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR653/PW07/5/2016tanggal 24 November 2016 yang di keluarkan oleh BPKP perwakilanprovinsi Sumsel di Palembang dan dipertegas oleh keterangan Ahli dariBPKP perwakilan Provinsi Sumsel.3.

Dari Pengadilan Negeri BaturajaNomor : 726 / Pen.Pid / 2016 / PN.Bta Tanggal 03 Agustus 2016.selanjutnya diberi tanda T23.Photo copy Surat Penetapan Penyitaan Dari Pengadilan Negeri BaturajaNomor : 727 / Pen.Pid / 2016 / PN.Bta Tanggal 03 Agustus 2016.selanjutnya diberi tanda T24Photo copy Surat Penetapan Penyitaan Dari Pengadilan Negeri BaturajaNomor : 728 / Pen.Pid / 2016 / PN.Bta Tanggal 03 Agustus 2016.selanjutnya diberi tanda T25Photo copy Surat Kepala Perwakilan BPKP Sumsel Nomor : SR653/PW07

/5/2016 Tanggal 24 November 2016 tentang Laporan Hasil Auditdalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. selanjutnya diberitanda T26.Photo copy Surat Kapolres OKU Nomor : R / 2194 / XI / 2016 tanggal 25November 2016 Tentang Permintaan Keterangan Ahli BPKP PerwakilanProvinsi Sumsel. selanjutnya diberi tanda T27Photo copy Surat Kepala BPKP Provinsi Sumsel Nomor : S1689/PW07/5/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Penunjukan Sdr3820;30.31.32.33.34.35.36.37.38.ANTHON JUNAIDI, SE, MM, CFrA, CFE

sebagai Ahli. selanjutnya diberitanda T28Photo copy Surat Tugas BPKP Provinsi Sumsel Nomor : ST1690/PW07/5/2016 tanggal 30 November 2016.

Bukti T28 Photo copy Surat Kepala BPKP Provinsi Sumsel Nomor :S1689/PW07/5/2016 tanggal 30 November 2016 tentangPenunjukan Sdr ANTHON JUNAIDI, SE, MM, CFrA, CFE sebagaiAhliadalah alat bukti keterangan ahli serta alat bukti surat yang disita oleh penyidikdalam rangka melakukan serangkaian tindak penyidikan.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat a quo Hakimberpendapat bahwa bukti permulaan yang ditemukan oleh Termohon telah43memenuhi kententuan pasal 184 KUHAP yakni sekurangkurang 2 (dua) alatbukti

Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang sekitar sebesar209.391.159, (Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu RibuSeratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) , sesuai dengan hasil perhitungankerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor:SR3984/PW07/5/2011 tanggal 14 September 2011, dengan perhitungan sebagaiberikut: Menurut SPJ Seharusnya PPN PPH Jumlahdibayarkan 12 Uraian Rp. Rp.

Selatan Nomor: SR3984/PW07/5/2011 tanggal 14 September 2011, dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Menurut SPJ Seharusnya PPN PPH Jumlah kerugianBelanja Rp. dibayarkan Rp.

Babel Tebing Tinggi uang seyumlah Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah); 50)Bukti Penitipan Uang pada Bank Sumsel Babel Lahat sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah). 51) Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatandalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasusdugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana APBD padakegiatan pendidikan keterampilan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010Nomor: SR3984/PW07

enam puluh ribu rupiah);Bukti setor Bank Sumsel Babel Tebing Tinggi uang sejumlah Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);Uang sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah). 51) Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalamrangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindakpidana korupsi dalam penggunaan dana APBD pada kegiatan pendidikanketerampilan di DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat LawangTahun Anggaran 2010 Nomor: SR3984/PW07

puluh ribu rupiah);Bukti setor Bank Sumsel Babel Tebing Tinggi uang sejumlahRp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) ;Uang sebesar Rp.20.000.000, (Dua puluh juta rupiah).49)50) 51) Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatandalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaantindak pidana korupsi dalam penggunaan Dana APBD pada kegiatanpendidikan keterampilan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010 Nomor: SR3984/PW07

melalui bank Sumsel Cabang Lubuklinggau.e Ayat 2 berbunyi Pengambilan Dana Dilaksanakan oleh BendaharaDesa bersama Kepala Desa ke Bank setelah mendapatkanrekomendasi dari Camat dan Kepala Badan pemberdayaanMasyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Musi Rawas.e Ayat 3 berbunyi bendahara desa sebagaimana dimaksud padaayat 2 berasal dari unsure perangkat desa yang ditetapkan denganKeputusan Kepala Desa.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara Nomor : SR1205/PW07

tidak pernah menandatangani tanda terima tunjangan TPADTahun 2010.Bahwa dari jumlah yang seharusnya diterima oleh para perangkat desapada Desa Remayu tidak sama dengan jumlah yang didapatkan oleh paraperangkat desa pada Desa Remayu yang mana terdapat selisin sebesar Rp.10.850.000,00 (Sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dantelah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara Nomor : SR1205/PW07

2010.Bahwa dari jumlah yang seharusnya diterima oleh para perangkat desapada Desa Remayu tidak sama dengan jumlah yang didapatkan oleh paraperangkat desa pada Desa Remayu yang mana terdapat selisin sebesar Rp.10.850.000,00 (Sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) = danHalaman 21 dari 43 halaman .Put.No.13/TIPIKOR/2011/PT.PLGtelah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara Nomor : SR1205/PW07

TPADTahun 2010.Bahwa dari jumlah yang seharusnya diterima oleh para perangkat desapada Desa Remayu tidak sama dengan jumlah yang didapatkan oleh paraperangkat desa pada Desa Remayu yang mana terdapat selisin sebesar Rp.10.850.000,00 (Sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telahdipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.Halaman 28 dari 43 halaman .Put.No.13/TIPIKOR/2011/PT.PLGBahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara Nomor : SR1205/PW07

melaluiBank Sumsel Cabang Lubuklinggau ; Ayat 2 berbunyi Pengambilan Dana Dilaksanakan oleh Bendahara Desabersama Kepala Desa ke Bank setelah mendapatkan rekomendasi dariCamat dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah DesaKabupaten Musi Rawas ; Ayat 3 berbunyi Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2berasal dari unsur Perangkat Desa yang ditetapbkan dengan KeputusanKepala Desa ;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara Nomor : SR1205/PW07

No.476 K/Pid.Sus/2012Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara Nomor : SR1205/PW07/5/2011 tanggal 14 Maret2011, untuk kegiatan Tunjangan Perangkat Aparatur Desa (TPAD) TahunAnggaran 2010 di Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten MusiRawas, Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri yang mengakibatkankerugian kKeuangan Negara sebesar Rp.10.850.000,00 (sepuluh juta delapanratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah tersebut ;Perbuatan

tidak pernah menandatangani tanda terima tunjangan TPADTahun 2010;Bahwa dari jumlah yang seharusnya diterima oleh para Perangkat Desapada Desa Remayu tidak sama dengan jumlah yang didapatkan oleh paraPerangkat Desa pada Desa Remayu yang mana terdapat selisih sebesar Rp.10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telahdipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya ;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara Nomor : SR1205/PW07

tidak pernah menandatangani tanda terima tunjangan TPADTahun 2010;Bahwa dari jumlah yang seharusnya diterima oleh para Perangkat Desapada Desa Remayu tidak sama dengan jumlah yang didapatkan oleh paraPerangkat Desa pada Desa Remayu yang mana terdapat selisin sebesar Rp.10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telahdipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya ;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara Nomor : SR1205/PW07

SR43812/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untukPenyusunan Laporan Keuangan Semesteran BPBD Kabupaten LahatAPBDP TA. 2012, kerugian negara sebesar Rp.9.011.864, (sembilanjuta sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).7. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD KabupatenLahat APBDP TA. 2012, dengan Anggaran sebesar Rp. 50.000.000.

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk KegiatanPengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BPBD Kabupaten LahatAPBDP TA. 2012, kerugian negara sebesar Rp.11.319.046, (Sebelasjuta Tiga ratus sembilan belas ribu empat puluh enam rupiah).Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD KabupatenLahat APBDP TA. 2012, dengan Anggaran sebesar Rp. 25.000.000.

SR43812/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untukPenyusunan Laporan Keuangan Semesteran BPBD Kabupaten LahatAPBDP TA. 2012, kerugian negara sebesar Rp.9.011.864, (sembilanjuta sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD KabupatenLahat APBDP TA. 2012, dengan Anggaran sebesar Rp. 50.000.000.

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untukPenyusunan Laporan Keuangan Semesteran BPBD Kabupaten LahatAPBDP TA. 2012, kerugian negara sebesar Rp.9.011.864, (sembilanjuta sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD KabupatenLahat APBDP TA. 2012, dengan Anggaran sebesar Rp. 50.000.000.

.> Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor :SR476/PW07/5/2013 tanggal 10 September 2013, untuk kegiatanrevitalisasi perkebunan dalam pemberian Kredit Investasi (KI)Revitalisasi Karet Rakyat non kemitraan pada PT.

No. 1836 K/Pid.Sus/2015berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR 476/PW07/5/2013 tanggal 10 September 2013, untuk kegiatan revitalisasiperkebunan dalam pemberian Kredit Investasi (KI) Revitalisasi KaretRakyat non kemitraan pada PT.

SR476/ PW07/5/2013 tanggal10 September 2013 ;Bahwa berdasarkan fakta persidangan Budiman, S.H. telah menerima uangdari 118 petani peserta yang berasal dari PT. BRI (Persero), Tbk yangdiajukan melalui Terdakwa Ir.

SR476/ PW07/5/2013 tanggal 10 September2018 ;Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur"memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhidan terbukti ;4.

SR476/ PW07/5/2013tanggal 10 September 2013 ;Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara telahterpenuhi dan terbukti ;5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan :Bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa cairnya uangsebesar Rp. 3.681.030.800, (tiga milyar enam ratus delapan puluh satujuta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) dari PT.

Negara dalam hal iniPemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengalami kerugiansebesar Rp. 541.101.454,30 (lima ratus empat puluh= satujuta seratus satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiahtiga puluh sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah itusebagaimana dalam Laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan TPK Pengadaan Alat KesehatanRSUD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007 yangdibuat oleh Auditor BPKP Perwakilan Propinsi SumateraSelatan sebagai Lampiran Surat Nomor : R3898/PW07

spesifikasikontrak, maka negara dalam hal ini Pemerintah KabupatenBangka Selatan mengalami kerugian sebesar Rp.724.641.500, (tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratusempat puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana dalam LaporanHasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPKPengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka SelatanTahun Anggaran 2007 yang dibuat oleh Auditor BPKPPerwakilan Propinsi Sumatera Selatan sebagai LampiranSurat Nomor : R3898/PW07

hal ini Pemerintah Kabupaten Bangka Selatanmengalami kerugian sebesar Rp. 541.101.454,30 (lima ratusempat puluh satu juta seratus satu ribu empat ratus limapuluh empat rupiah tiga puluh sen) atau setidak tidaknyasekitar jumlah itu, sebagaimana disebutkan dalam LaporanHasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPKPengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka SelatanTahun Anggaran 2007 yang dibuat oleh Auditor BPKPPerwakilan Propinsi Sumatera Selatan sebagai LampiranSurat Nomor : R3898/PW07

korporasi sehinggamerugikan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten BangkaSelatan sebesar Rp. 724.641.500, (tujuh ratus dua puluhempat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratusrupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah itu.Sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK Pengadaan AlatKesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran2007 yang dibuat oleh Auditor BPKP Perwakilan PropinsiSumatera Selatan sebagai Lampiran Surat Nomor : R3898/PW07

merugikan negara dalam hal iniPemerintah Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp.1.150.675.400, (satu milyar seratus lima puluh juta enamratus tujuh puluh lima riobu empat ratus' rupiah) = atausetidak tidaknya sekitar jumlah itu.Sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK Pengadaan AlatKesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran2007 yang dibuat oleh Auditor BPKP Perwakilan PropinsiSumatera Selatan sebagai Lampiran Surat Nomor : PR483898/PW07

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung diKabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Mei 1995, berdasarkan Kutipan Akta NikahHalaman dari 14 halamanyang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanBukit Kapur Kabupaten Bengkalis, Nomor K17/PW07/334/95 tertanggal 29 Mei1995;. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatusJanda;.

(Satu juta lima ratusribu rupiah) dan mutah berupa uang sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa Pemohon didalam repliknya menyatakan tidak keberatandan menyanggupi permintaan Termohon tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyanggupi, tuntutanTermohon tersebut, maka Termohon menyatakan tidak akan mengajukan duplik;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti bukti tertulis berupa Fotocopi : Kutipan Akta Nikah Nomor K17/PW07

Bahwa dengan adanya selisih pembayaran dengan fisik yangdikerjakan dalam perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa PadangGelai tersebut, berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negarayang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera SelatanNomor : SR6061/PW07/5/2011 tanggal 27 Desember 2011, denganKesimpulan dimana untuk pekerjaan perluasan areal sawah seluas 25Ha di Desa Padang Gelai tersebut telah mengakibatkan kerugianHalaman 13 dari 92 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2015/PN.Plgnegara Cq

denganbukti yang lengkap dan sah dan ayat (2) yangberbunyi Bukti sebagaimana pada ayat (1) harusmendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenangdan bertanggugjawab atas kebenaran yang materialyang timbul dari penggunaan bukti yangdimaksud.e Bahwa adanya selisih pembayaran dengan fisik yang dikerjakan dalamperluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Padang Gelai tersebut,berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukanoleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR6061/PW07

lebih kurang 10% (yaitu Rp.12.504.250,) yang telah dikerjakan,sedangkan terdakwa telah menerima pembayaran 30% pada pencairanpertama yaitu sebesar Rp.50.086.909, (setelah potong pajak) dan terdakwatidak mengembalikan kelebihan dana yang telah dicairan tersebut, yakniberdasarkan selisih pembayaran yang diterima sebesar Rp.50.086.909 Rp.12.504.250 = Rp.37.582.659,;Bahwa berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukanoleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR6061/PW07

Sedangkan pengertian kaya itusendiri, adalah berarti banyak hartanya yang dapat berupa uang ataupun dalambentuk harta benda lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa total jumlah kerugian keuangan negara yang timbul dalampekerjaan perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Padang Gelai, berdasarkanhasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKPPerwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR6061/PW07/5/2011 tanggal 27Desember 2011

Jika penggunaan uang tersebut tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimanayang dianggarkan maka negara telah dirugikan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa total jumlah kerugian keuangan negara yang timbul dalampekerjaan perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Padang Gelai, berdasarkanhasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKPPerwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR6061/PW07/5/2011 tanggal 27Desember 2011, adalah sebesar

memiliki Sertifikat Ahli pengadaanNasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan pengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang ditandatangani oleh DeputiBidang pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya manusiatanggal 29 Desember 2011 Nomor : 110913812545503, sehinggaTerdakwa dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugastersebut, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : SR4261/PW07

Bahwa akibat dari perouatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausalsecara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negarayang cukup signifikan yaitu sebesar Rp571.316.825,00 (lima ratus tujuhpuluh satu juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh limarupiah) yang sampai sekarang belum dipertanggungjawabkan berdasarkanLHP Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi SumateraSelatan Nomor: SR4261/PW07/5/2013 tanggal13 Desember 2013;f.

dan Barang Operasional dengan melakukanmetode Penunjukan Langsung (PL) sehingga dalam pekerjaan tersebut tidakmemenuhi kriteria Keadaan tertentu, dan pelaksanaan pekerjaan tersebut tidaksesuai dengan ketentuan yang berlaku ;Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan kerugian keuangannegara atau perekonomian negara yang berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : S4946/PW07

dan Barang Operasional dengan melakukan metode Penunjukan Langsung (PL) sehingga dalam pekerjaan tersebuttidak memenuhi kriteria kKeadaan tertentu, dan pelaksanaan pekerjaan tersebuttidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;Akibat perbuatan Terdakwa tesebut di atas mengakibatkan kerugian keuanganNegara atau perekonomian negara yang berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : S4946/PW07

merugikankeuangan negara sebesar Rp.69.990.700, (enam puluh sembilan jutasembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) atau sekitar jumlahtersebut sesuai Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan/ Penyelewengan UangBantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2011 yang diajukan oleh DPC PartaiGerakan Indoensia Raya Kabupaten Musi Banyuasin oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor:SR1098/PW07

merugikan keuangan negara sebesar Rp. 69.990.700, (enam puluhsembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) atausekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan/Penyelewengan Uang Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2011 yangdiajukan oleh DPC Partai Gerakan Indoensia Raya Kabupaten MusiBanyuasin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan PerwakilanProvinsi Sumatera Selatan Nomor : SR1098/PW07

merugikan keuangan negara sebesarRp. 69.990.700, (enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluhribu tujuh ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan HasilAudit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas KasusDugaan Penyimpangan/ Penyelewengan Uang Bantuan Keuangan PartaiPolitik Tahun 2011 yang diajukan oleh DPC Partai Gerakan Indoensia RayaKabupaten Musi Banyuasin oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR1098/PW07

No. 2167 K/Pid.Sus/2011Dengan demikian timbul selisin dari penggunaan dana sebenarnyadengan dana yang dipertanggungjawabkan dari Dana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM PPK) dari Tahap (40%) Tahun 2007, Tahap II (40 %) Tahun 2007 danTahap Ill (20%) Tahun 2008 sebesar Rp. 84.240.000, (delapan puluhempat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai hasil audit dariBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiSumatera Selatan Nomor : SR6815/PW07

PPK) diangkat tanpadidasarkan Musyawarah Desa yang tidak dituangkan di dalam BeritaAcara Musyawarah (MD Sosialisasi) tanggal 05 Juli 2007, telahmenyalahgunakan Dana Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatProgram Pengembangan Kecamatan (PNPM PPK) dari Tahap (40%)Tahun 2007, Tahap II (40 %) Tahun 2007 dan Tahap III (20%) Tahun 2008yang mengakibatkan Keuangan Negara Mengalami kerugianBerdasarkan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan NomorSR6815/PW07

dua ratus ribu rupiah).Dengan demikian timbul selisin dari penggunaan dana sebenarnyadengan dana yang dipertanggungjawabkan dari Dana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM PPK) dari Tahap (40%) Tahun 2007, Tahap II (40 %) Tahun 2007 danTahap Ill (20%) Tahun 2008 sebesar Rp. 84.240.000, (delapan puluhempat juta dua atus empat puluh ribu rupiah) sesuai hasil audit dariBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiSumatera Selatan Nomor : SR6815/PW07