pertanggung jawaban keuangan belanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah.74.1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanjaPerjalanan Dinas Luar Daerah.75.1 (satu) bundle dokumen pertanggung jawaban keuangan belanjapersiapan pelantikan dan pelantikang anggota DPRD.76.Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyahgunaan Dana APBDBuru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten Buru SelatanTahun Anggarab 2009 dan 2010, Nomor : SR509/PW15

pertanggung jawaban keuangan belanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah.74.1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanjaPerjalanan Dinas Luar Daerah.75.1 (satu) bundle dokumen pertanggung jawaban keuangan belanjapersiapan pelantikan dan pelantikang anggota DPRD.76.Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyahgunaan Dana APBDBuru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten Buru SelatanTahun Anggaran 2009 dan 2010, Nomor : SR509/PW15

pertanggung jawaban keuangan belanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah.74.1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanjaPerjalanan Dinas Luar Daerah.75.1 (satu) bundle dokumen pertanggung jawaban keuangan belanjapersiapan pelantikan dan pelantikang anggota DPRD.76.Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyahgunaan DanaAPBD Buru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten BuruSelatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010, Nomor : SR509/PW15

dari 152 Putusan Nomor 52/Pid.SusTPK/2014/PN Plke Bahwa perbuatan saksi GUSTIADI IMIL selaku ketua OrganisasiMasyarakat Setempat (OMS) bersamasama dengan terdakwa MOCHAMADYUDI IRWANSYAH, ST selaku Fasilitator Masyarakat pada KegiatanProgram Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2012 telahmengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR553/PW15

berdasarkan keterangan Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Bahwa perbuatan saksiGUSTIADI IMIL selaku Ketua OMS bersamasama dengan Terdakwa selaku FasilitatorMasyarakat pada Kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan TahunAnggaran 2012 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan HasilAudit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR553/PW15

bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Bahwaperbuatan Terdakwa selaku Fasilitator Teknik bersamasama dengan saksi GUSTIADIIMIL selaku Ketua OMS pada Kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur PerdesaanTahun Anggaran 2012 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkanHasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor SR553/PW15

Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Bahwaperbuatan saksi GUSTIADI IMIL selaku ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)bersamasama dengan terdakwa selaku Fasilitator Masyarakat pada Kegiatan ProgramPembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2012 telah mengakibatkanKerugian Keuangan Negara berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian KeuanganNegara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiKalimantan Tengah Nomor : SR553/PW15

IMIL selaku KetuaOMS dalam kegiatan pembuatan 2 (dua) buah tambatan perahu dan pembuatan jalanmasuk ke tambatan perahu yang sumber dananya berasal dari APBN yakni KementerianPekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 yang sudah dicairkan saksi GUSTIADI IMILseluruhnya, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan PedomanPelaksana PPIP Tahun 2012 dengan baik sehingga pada akhirnya berdasarkan hasilpemeriksaan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan KalimantanTengah Nomor : SR553/PW15

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Kantor Perwakilan BPKP Provinsi KalimantanTengah sesuai dengan Laporan Nomor : SR413/PW15/5/2013 tanggal 31 Oktober 2013terdapat kerugian Negara Cq.

Apritata Als Ibu Riska PKK I Rp. 40.000.000,Binti Santep Rp. 40.000.000,(Terdakwa I)SPW IKendari Rp. 40.000.000,Maju Mandiri Rp. 60.000.000,Jumlah Rp. 180.000.000,2: Dely Awak Sata Als Kendari Rp. 40.000.000,Ibu Novi Binti Awak Rp. 30.000.000,Sata(Terdakwa IT)SPW IJumlah Rp. 70.000.000, Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Kantor Perwakilan BPKP ProvinsiKalimantan Tengah sesuai dengan Laporan Nomor : SR413/PW15/5/2013 tanggal 31 Oktober2013 terdapat kerugian Negara Cq.

Dely Awak Sata Als Kendari Rp. 40.000.000,Ibu Novi Binti Awak Rp. 30.000.000,Sata(Terdakwa IT)SPW IJumlah Rp. 70.000.000, Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Kantor Perwakilan BPKP ProvinsiKalimantan Tengah sesuai dengan Laporan Nomor : SR413/PW15/5/2013 tanggal 31 Oktober2013 terdapat kerugian Negara Cq.

Dely Awak Sata Als Kendari Rp. 40.000.000,Ibu Novi Binti Awak Rp. 30.000.000,Sata(Terdakwa IT)SPW I Jumlah Rp. 70.000.000, Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Kantor Perwakilan BPKP ProvinsiKalimantan Tengah sesuai dengan Laporan Nomor : SR413/PW15/5/2013 tanggal 31 Oktober2013 terdapat kerugian Negara Cq.

korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa dimana beberapa perbuatanterdakwa tersebut saling berhubungan dipandang sebagai suatu perbuatanberlanjut yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesarRp.427.208.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan riburupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantumdalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Badan PengawasKeuangan dan pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (BPKP)Nomor:SR533/PW15

Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukanoleh BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah berdasarkan Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Negara Badan Pengawas Keuangan dan pembangunanPerwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (BPKP) Nomor: SR533/PW15/5/2018,Halaman 24 dari 124 Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2019/PT PLKtanggal 30 Oktober 2018 akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugiankeuangan negara sebesar Rp.427.208.000,00 (empat ratus dua puluh tujuhjuta dua ratus delapan

Barito Selatan selaku Pejabat PenggunaAnggaran/Pengguna Barang Di lingkungan Pemerintah Kabupaten BaritoSelatan Tahun Anggaran 2017 yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sebesar Rp. 427.208.000,00 (empat ratus dua puluh tujuhjuta dua ratus delapan ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit PerhitunganKerugian Negara Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan PerwakilanProvinsi Kalimantan Tengah (BPKP) Nomor: SR533/PW15

Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yangdilakukan oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah berdasarkan Laporan HasilAudit Perhitungan Kerugian Negara Badan Pengawas Keuangan danpembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (BPKP) Nomor :SR533/PW15/5/2018, tanggal 30 Oktober 2018 akibat dari perbuatan Terdakwamenyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.427.208.000,00 (empatratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu rupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

/5/2018 tanggal 30 Oktober 2018, yang telah disusun, dibuat dandilaporkan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah.Menimbang, bahwa Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi KalimantanTengah Nomor SR533/PW15/5/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tersebut adalahlaporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan investigatifguna mengungkap adanya indikasi kerugian negara.Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

(lima ratus tiga puluhenam juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat belas rupiah) sesuaiLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan TengahNomor : SR449/PW15/11/2013 tanggal 13 Nopember 2013, atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut ;w Perbuatan Terdakwa Ari Eraini,SKM binti Christian Murni sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

(lima ratus tiga puluhenam juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat belas rupiah) sesuaiLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan TengahNomor : SR449/PW15/11/2013 tanggal 13 Nopember 2013, atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa Ari ErainiiSKM sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 jo.

(lima ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh empatribu delapan ratus empat belas rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiKalimantan Tengah Nomor : SR449/PW15/11/2013 tanggal 13 Nopember 2013;Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi Fikmasiana,saksi Fifie Arfina ,saksi Wahyuningsih dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan surat bukti SP2Dbahwa pekerjaan fisik pembangunan Puskesmas Flamboyan

(lima ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh empatribu delapan ratus empat belas rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiKalimantan Tengah Nomor : SR449/PW15/11/2013 tanggal 13 Nopember 2013;Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi Fikmasiana,saksi FifieArfina ,saksi Wahyuningsih dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan surat buktiSP2D bahwa pekerjaan fisik pembangunan Puskesmas Flamboyan

(limaratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat belas rupiah)sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR449/PW15/11/2013 tanggal 13 Nopember 2013, dengan perincian sebagai berikut ;1. Perencanaan Rp. 12.000.000. ;2. Pengawasan Rp. 9.750.000, ;3. Pekerjaan Fisik Rp.579.477.000, ;4.

LHAI281 / PW15 / 5 / 2005 tanggal 30 Nopember 2005,ditemukan adanya kerugian Negara dalam pekerjaan Proyek PengerukanAlur Pelayaran Sintete Kalimantan Barat sebagai berikut : Pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan kontrak, terdapat selisihkurang volume pengerukan sebanyak 192,463,42 m3 ; Relisasi pelaksanaan proyek terlambat 14 hari sehingga harus dikenakandenda sebesar Rp 27.720.000.

LHAI281 / PW15 / 5 / 2005 tanggal 30 Nopember 2005,ditemukan adanya kerugian Negara dalam pekerjaan Proyek PengerukanAlur Pelayaran Sintete Kalimantan Barat sebagai berikut : Pelaksanaan Proyek tidak sesuai dengan Kontrak, terdapat selisihkurang volume pengerukan sebanyak 192,463,42 ms ; Relisasi pelaksanaan Proyek terlambat 14 hari sehingga harus dikenakandenda sebesar Rp 27.720.000.

Barito SelatanTA 2011 Nomor : SR3351/PW15/5/2012 tanggal 27 Desember 2012 dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiKalimantan Tengah, perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugiankeuangan negara sebesar Rp. 145.154.000, (seratus empat puluh lima jutaseratus lima puluh empat ribu rupiah)~ Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo.

Barito SelatanHalaman 25 dari 152 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2015/PN PlkTA 2011 Nomor : SR3351/PW15/5/2012 tanggal 27 Desember 2012 dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiKalimantan Tengah, perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugiankeuangan negara sebesar Rp. 145.154.000, (seratus empat puluh lima jutaseratus lima puluh empat ribu rupiah)Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamketentuan Pasal 3 Jo.

Barito Selatan TA2011 Nomor : SR3351/PW15/5/2012 tanggal 27 Desember 2012 dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi KalimantanTengah, perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negarasebesar Rp. 145.154.000, (seratus empat puluh lima juta seratus lima puluh empat riburupiah);Menimbang, berdasarkan uraian faktafakta hukum tersebut terdakwaterdakwatelah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan pemeriksaan bibitkaret yang dimintakan oleh

Barito Selatan TA2011 Nomor : SR3351/PW15/5/2012 tanggal 27 Desember 2012 dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi KalimantanHalaman 117 dari 152 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2015/PN PlkTengah, perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negarasebesar Rp. 145.154.000, (seratus empat puluh lima juta seratus lima puluh empat riburupiah);Menimbang berdasarkan uraian faktafakta hukum tersebut diatas jelas bahwamaksud terdakwaterdakwa dengan membuat Berita

Barito Selatan TA2011 Nomor : SR3351/PW15/5/2012 tanggal 27 Desember 2012 dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi KalimantanTengah, perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negarasebesar Rp. 145.154.000, (seratus empat puluh lima juta seratus lima puluh empat riburupiah);Menimbang, berdasarkan faktafakta hukum tersebut dapat disimpulkanberdasarkan keterangan Terdakwa YUWONO menerangkan Berita Acara PemeriksaanHasil Pekerjaan terhadap pengadaan

Kecamatan PasakTalawang, seharusnya mempunya tangung jawab untuk menerima,menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertangungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara / daerah yang dikelolasecara tertib, taat pada peraturan per undang undangan, efektif, ekonomis,transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat.Bahwa berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR379/PW15

menerima,menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertangungHalaman 22 dari 100 Putusan Nomor 1 1/Pid.SusTPK/2016/PN Pikjawabkan uang untuk keperluan belanja negara / daerah yang dikelolasecara tertib, taat pada peraturan per undang undangan, efektif, ekonomis,transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat.Bahwa berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR379/PW15

Kecamatan PasakTalawang, seharusnya mempunya tangung jawab untuk menerima,menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertangungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara / daerah yang dikelola secaratertib, taat pada peraturan per undang undangan, efektif, ekonomis,transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat.Bahwa berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR379/PW15

Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan TengahNomor: ST633/PW 15/5/2015, tanggal 9 Oktober 2015;Bahwa pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara dimulaitanggal14 Juli 2015 sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiKalimantan Tengah Nomor : ST405/PW15/5/2015 Tanggal 14 Juli 2015dilaksanakan bersama Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim;Bahwa Dasar pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Ahli adalah :1.

ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga kerugiankeuangan negara menjadi sebesar Rp58.554.000,00 (lima puluh delapanjuta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);Bahwa penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang Ahli lakukan telahdituangkan dalam bentuk laporan hasil audit dalam rangka penghitungankerugian negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi ataspenyimpangan penggunaan anggaran belanja langsung pada kantorKecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun anggaran 2015Nomor SR379/PW15

DD yang menjadi ruang lingkup 193.401.000,00audit2 enggunaan dana ADD dan DD yang didukung bukti 7.850.000,00pertanggungjawaban yang benar3 ekerjaan/kegiatan di luar APBDesa yang dikerjakan/dilaksanakan 34.145.000,00dan bermanfaatMumlah Kerugian Keuangan Negara (4 = 1 2 3) 151.406.000,00 Atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tertuang dalamlaporan hasil perhitungan kerugian Negara oleh Badan Pengawas KeuanganDan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR576/PW15

yang menjadi 193.401.000,00ruang lingkup audit2 (Penggunaan dana ADD dan DD yang didukung 7.850.000,00bukti pertanggungjawaban yang benar3 Pekerjaan/kegiatan di luar APBDesa yang 34.145.000,00dikerjakan/dilaksanakan dan bermanfaat4 Jumlah Kerugian Keuangan Negara (4 = 123) 151.406.000,00 Atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tertuang dalamlaporan hasil perhitungan kerugian Negara oleh Badan Pengawas KeuanganDan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR576/PW15

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

b. yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa;

1) 1 (satu) Eksemplar Copy dari Copy, berupa Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas Tahun Buku 2016 dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : LEV-201/PW15/4/2017 tanggal 10 Mei 2017 (Diberi tanda T-1);

Basri Hardjosumarto, M.Si, Ak & Rekan dan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Tahun 2016 (Diberi tanda T-2) ;

3) 1 (satu) Eksemplar Copy dari Copy, berupa Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas Tahun Buku 2017 dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : LEV-238/PW15/4/2018 tanggal 13 April 2018 (Diberi tanda

Basri Hardjosumarto, M.Si, Ak & Rekan dan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Tahun 2017 (Diberi tanda T-4) ;

5) 1 (satu) Eksemplar Copy dari Copy, berupa Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas Tahun Buku 2018 dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : LEV-112/PW15/4/2019 tanggal 8 April 2019 (Diberi tanda T-5) ;

kegiatanSambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) tahun2016 sebesar Rp. 3.000.000, tahun 2017 sebesar 4.569.000.000, dan tahun2018 sebesar Rp. 3.000.000, yakni sebesar Rp. 10.569.000.000, terdapatkerugian keuangan Negara sebesar Rp. 7.418.444.650,00 (tujuh miliar empatratus delapan belas juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus limapuluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan TengahNomor : SR2957/PW15

WIDODO, SE Bin CIPTO berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa yang mengadung Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan kemanfaatanserta dapat diterima Terdakwa WIDODO, SE Bin CIPTO dan keluarganya ;Bahwa di dalam Pembelaan dari Penasihat Hukum dimaksud, juga adamelampirkan;1. 1 (Satu) Eksemplar Copy dari Copy, berupa Laporan Evaluasi KinerjaPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas Tahun Buku 2016dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan PerwakilanPropinsi Kalimantan Tengah Nomor : LEV201/PW15

Basri Hardjosumarto, M.Si, Ak & Rekan dan Laporan KeuanganPerusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Tahun 2016 (Diberi tandaT2) ;Halaman 19 dari 283 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN PIk3. 1 (Satu) Eksemplar Copy dari Copy, berupa Laporan Evaluasi KinerjaPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas Tahun Buku 2017dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan PerwakilanPropinsi Kalimantan Tengah Nomor : LEV238/PW15/4/2018 tanggal 13April 2018 (Diberi tanda T3);4. 1 (satu) Eksemplar

Basri Hardjosumarto, M.Si, Ak & Rekan dan Laporan KeuanganPerusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Tahun 2017 (Diberi tandaT4) ;5. 1 (Satu) Eksemplar Copy dari Copy, berupa Laporan Evaluasi KinerjaPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas Tahun Buku 2018dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan PerwakilanPropinsi Kalimantan Tengah Nomor : LEV112/PW15/4/2019 tanggal 8 April2019 (Diberi tanda T5) ;6. 1 (Satu) Eksemplar Copy dari Copy, berupa Laporan Auditor IndependenNomor

yang riil dilaksanakan dansebagian item fiktif, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yakniTerdakwa mempergunakan dana penyertaan modal PDAM untuk kepentinganTerdakwa sendiri atau orang lain, yang merugikan keuangan Negara sebesarRp 7.418.444.650,00 (tujuh milyar empat ratus delapan belas juta empat ratusempat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) sebagaimana dalamLaporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKPPerwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR2957/PW15

ketepatan sasaran,waktu, pembiayaan dan mutu pekerjaan.Bahwa perbuatan terdakwa GUSTIADI IMIL selaku ketua OrganisasiMasyarakat Setempat (OMS) bersamasama dengan saksi MOCHAMADYUDI IRWANSYAH, ST selaku Fasilitator Masyarakat pada KegiatanProgram Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2012 telahmengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR553/PW15

OperasionalOMS Jumlah 250.000.000 134.440.000 Rp.115.560.000 Bahwa perbuatan terdakwa GUSTIADI IMIL selaku ketua OrganisasiMasyarakat Setempat (OMS) bersamasama dengan saksi MOCHAMADYUDI IRWANSYAH, ST selaku Fasilitator Masyarakat pada KegiatanProgram Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2012 telahmengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR553/PW15

Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, BahwaperbuatanTerdakwa selaku ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) bersamasamadengan saksi MOCHAMAD YUDI IRWANSYAH, ST selaku FasilitatorMasyarakat pada Kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur PerdesaanTahun Anggaran 2012 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negaraberdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi KalimantanTengah Nomor : SR553/PW15

BahwaHalaman 109 dariseseees Putusan Nomor 51/Pid.SusTPK/2014/PN Plkperbuatan Terdakwa selaku ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) bersamasama dengan saksi MOCHAMAD YUDI IRWANSYAH, ST selaku FasilitatorMasyarakat pada Kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan TahunAnggaran 2012 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan HasilAudit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR553/PW15

terdapat temuan kerugian Negara pada Kegiatan ProgramPembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2012 dimana Terdakwasaat itu selaku Ketua Organisasi Masyarakat setempat (OMS) Desa Tangkahen yangdiangkat berdasarkan SK Kepala Desa Tangkahen yang tidak melaksanakan tugas dantanggungjawab sesuai dengan Pedoman Pelaksana PPIP Tahun 2012 dengan baiksehingga pada akhirnya berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas KeuanganPembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor : SR553/PW15

pertanggung jawaban keuangan belanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah.74.1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanjaPerjalanan Dinas Luar Daerah.75.1 (satu) bundle dokumen pertanggung jawaban keuangan belanjapersiapan pelantikan dan pelantikang anggota DPRD.76.Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyahgunaan Dana APBDBuru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten Buru SelatanTahun Anggarab 2009 dan 2010, Nomor : SR509/PW15

Tipikor/2014/PT.AMB.Buru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten Buru SelatanTahun Anggaran 2009 dan 2010, Nomor : SR509/PW15/5/2012, tanggal10 Februari 2012.Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkaralain;8.

Laporan Hasil Audit dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Penyahgunaan Dana APBD Buru Selatan pada SKPDSekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 dan2010, Nomor : SR509/PW15/5/2012, tanggal 10 Februari 2012.Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkaralain;5 .Membayar biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 10.000, ( sepuluh riburupiah ) ;Menimbang, bahwa dalam perkara a.quo Penasihat Hukum Terdakwa tidakmengajukan

digunakan untuk keperluanpertanggungjawaban.Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I MARKUSSIAN Bin IHONG TINGKAH bersama dengan Terdakwa II SIDIK BinABDUL LADIM negara dirugikan sebesar Rp 58.144.000, (lima puluhdelapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) hal ini sesuaiHalaman 21 dari 212 Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2015/PN Plkdengan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi KalimantanTengah Nomor : SR335/PW15

dibukukan dan buktibuktitersebut diarsipkan dengan baik dan digunakan untuk keperluanpertanggungjawaban.Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I MARKUSSIAN Bin IHONG TINGKAH bersama dengan Terdakwa II SIDIK BinABDUL LADIM negara dirugikan sebesar Rp 58.144.000, (lima puluhdelapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) hal ini sesuaidengan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi KalimantanTengah Nomor : SR335/PW15

MARKUS SIAN Bin HONGTINGKAH dan Terdakwa IT SIDIK Bin ABDUL LADIM menghendaki danmenyetujui hal tersebut.Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I MARKUSSIAN Bin IHONG TINGKAH bersama dengan Terdakwa II SIDIK BinABDUL LADIM negara dirugikan sebesar Rp 58.144.000, (lima puluhdelapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) hal ini sesuaidengan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi KalimantanTengah Nomor : SR335/PW15

LADIMmenghendaki dan menyetujui hal tersebut.e Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I MARKUSSIAN Bin IHONG TINGKAH bersama dengan Terdakwa II SIDIK BinABDUL LADIM negara dirugikan sebesar Rp 58.144.000, (lima puluhdelapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) hal ini sesuaiHalaman 63 dari 212 Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2015/PN Plkdengan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi KalimantanTengah Nomor : SR335/PW15

buktibuktitersebut diarsipkan dengan baik dan digunakan untuk keperluanpertanggungjawaban;Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I MARKUSSIAN Bin IHONG TINGKAH bersama dengan Terdakwa II SIDIK Bin ABDULLADIM Negara dirugikan sebesar Rp 58.144..000, (lima puluh delapan juta seratusempat puluh empat ribu rupiah) hal ini sesuai dengan hasil Penghitungan KerugianKeuangan Negara/Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan PerwakilanPropinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR335/PW15

ratus lima puluh dua enam ratus enam puluh dua rupiah) atauHalaman 12 dari 102 Putusan Nomor 48/Pid.SusTPK /2016/PN Plksetidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil AuditBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiKalimantan Tengah Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara AtasDugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Uang TambahanPenghasilan Pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Kuala PembuangPada Bulan Januari, Februari, Maret dan April Tahun Anggaran 2015Nomor :SR33/PW15

ratus lima puluh dua enam ratus enam puluh dua rupiah) atausetidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil AuditBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiKalimantan Tengah Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara AtasHalaman 21 dari 102 Putusan Nomor 48/Pid.SusTPK /2016/PN PlkDugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Uang TambahanPenghasilan Pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Kuala PembuangPada Bulan Januari, Februari, Maret dan April Tahun Anggaran 2015Nomor :SR33/PW15

ratus lima puluh dua enam ratus enam puluh dua rupiah) atausetidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil AuditBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiKalimantan Tengah Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara AtasHalaman 30 dari 102 Putusan Nomor 48/Pid.SusTPK /2016/PN PlkDugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Uang TambahanPenghasilan Pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Kuala PembuangPada Bulan Januari, Februari, Maret dan April Tahun Anggaran 2015Nomor :SR33/PW15

memiliki kKeahlian sebagai Auditor;Bahwa Ahli bersama tim ada melakukan audit dalam rangka perhitungankerugian kKeuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaanuang tambahan penghasilan pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Kuala Pembuang;Bahwa dasar Ahli melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugiantersebut adalah Surat dari Kepala Kepolisian Resor Seruyan Nomor :B/42/1/2016 tanggal 19 Januari 2016 dan Surat Tugas dari KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : ST48/PW15

keuangan negara Cq.Pemerintah Kabupaten Seruyan senilai Rp.72.752.662,00 (tujuh puluh duajuta tujuh ratus lima puluh dua enam ratus enam puluh dua rupiah)sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPengelolaan Uang Tambahan Penghasilan Pegawai di Rumah Sakit UmumDaerah Kuala Pembuang Pada Bulan Januari, Februari, Maret dan AprilTahun Anggaran 2015 Nomor :SR33/PW15

Bendahara.Bahwa atas perbuatan Terdakwa, telahmengakibatkan Kerugian Negaraberdasarkan hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas kegiatan pengadaanGenset dengan perlengkapannya, Komputer PCbeserta kamera CCTV, Kamera besertaproyektor dan pengadaan meubelair pada BadanKepegawaian Pendidikan dan PelatihanKabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2013sesuai perhitungan Badan PengawasanKeuangan dan pembangunan PerwakilanProvinsi Kalimantan tengah Nomor ; SR349/PW15/5/2014 tanggal 18 Agustus 2014 sebesarRp

antara realisasi pembeliandengan realisasi pembayaran harga kontrak, Terdakwatelah mengakibatkan Kerugian Negaraberdasarkan hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas kegiatan pengadaan Genset denganperlengkapannya, Komputer PC beserta kamera CCTV,Kamera beserta proyektor dan pengadaan meubelairpada Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanKabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2013 sesuaiperhitungan Badan Pengawasan Keuangan danpembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan tengahNomor ; SR349/PW15

Kemudian oleh Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Tengah NomorST393/PW 15/5/2013 tanggal 16 Juni 2014 dimana ahli dalam hal ini sebagaiketua tim; Bahwa semua dokumen dalam pelaksanaan perhitungan kerugian keuangan Negaradiperoleh dari Penyidik, seperti berita acara pemeriksaan saksi, buktibukti lainnyakemudian datadata ini diurut, ditelaah, dianalisis selanjutnya dibuatkankesimpulan, selanjutnya kesimpulan ini dilakukan lagi ekspos dengan penyidik,dan kemudian baru dibuatkan LHP Nomor SR349/PW15

maka terdakwa melaksanakannya danterdakwa memperoleh keuntungan tidak lebih dari Rp.10 juta;~ Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menyerahkan 1(satu) berkas Bukti Surat yaitu Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara Atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Genset,pengadaan PC dan CCTV, pengadaan Meubelair dan Pengadaan Kamera & Proyektorpada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pulang PisauTahun Anggaran 2013 Nomor: SR349/PW15

Komputer PC & CCTV, Kamera &Proyektor di BKPP tahun anggaran 2013 ini, telah ada di lakukan audit dalamrangka perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan PropinsiKalimantan Tengah dengan cara mengurangkan nilai riil barang dan pajak yangtelah disetor ke kas Negara dengan nilai riil pembayaran yang dilakukan olehNegara, sehingga ada selisih sebesar Rp. 101.979.138, (seratus satu jutaSembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah)sesuai dengan surat Nomor SR349/PW15

IKING, S.T. sebagaimana telah diuraikan di atas telahmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehinggamenimbulkan kerugian negaraberdasarkan auditperhitungan kerugian negaraNomor : SR154/PW15/5/ 2014, tanggal 02 April 2014 yang diterbitkan olehPerwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ProvinsiKalimantan Tengah, menyimpulkan jumlah Kerugian Keuangan Negara ataspelaksana untuk pekerjaan semenisasi/cor beton di Desa Garantung Jalur 4dan 5, Kecamatan Maliku, Kabupaten

IKING, S.T. sebagaimana telah diuraikan di atasdengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi sehingga menimbulkan Kerugian Negara berdasarkan AuditPerhitungan Kerugian Negara Nomor : SR154/PW15/5/2014, tanggal02 April 2014 yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi KalimantanTengah, menyimpulkan jumlah Kerugian Keuangan Negara atas pelaksanauntuk pekerjaan semenisasi/cor beton di Desa Garantung Jalur 4 dan 5,Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran

barang/jasa13.288.978,96 Nilai neto realisasi fisik (45)132.889.789,60 Kerugian Keuangan Negara(36)548.928.310,40 Kerugian keuangan negaratersebut terdiri dari : Leveling badan jalan denganpasir urug kurangdilaksanakan = 93,15 m3 XRp.213.065,8219.847.081,13 Cor beton tumbuk jalantebal 17 cm campuran 1:3:6(gagal konstruksi)583.974.238,16 Kerugian Keuangan Negara(7+8)603.821 .319,29 10 Kerugian Keuangan Negarasetelah dikurangkan PPN 548.928.310,40 Sesuai alat bukti surat Hasil audit BPKP Nomor : SR154/PW15

Dalam angka 5 : pihak kedua (CV.Star Design Pratama) berkewajiban antara lain : melaksanakandan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwalpelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;Bahwaakibat perbuatan terdakwa HENDRI FRANKLIN,STbersamasama dengan terdakwa Il IKING,ST sebagaimana telahdiuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi sehinggamenimbulkan kerugian negaraberdasarkanauditperhitungan kerugian negara Nomor :SR154/PW15/5/ 2014,tanggal

/PT.PIk Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENDRI FRANKLIN,ST bersamasama denganTerdakwa Il IKING,ST sebagaimana telah diuraikan di atasdengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi sehingga menimbulkan kerugian negaraberdasarkan auditperhitungan kerugian negara Nomor : SR154/PW15/5/ 2014, tanggal 02April 2014 yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi KalimantanTengah, menyimpulkan jumlah Kerugian Keuangan Negara ataspelaksana untuk pekerjaan semenisasi/cor beton

Jumlah harga yang tidak terlaksana Rp.150.109.925,87 ;Bahwa benarberdasarkan auditperhitungan kerugian negara Nomor : SR154/PW15/5/ 2014, tanggal 02 April 2014 yang diterbitkan oleh PerwakilanBPKP Provinsi Kalimantan Tengah, menyimpulkan jumlah KerugianKeuangan Negara atas pelaksanaan untuk pekerjaan semenisasi/cor betondi Desa Garantung jalur 4 dan 5 Kecamatan Maliku Kabupaten PulangPisau Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp.548.928.310,40, (limaratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua

Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara olehBPKP Perwakilan Kalimantan Tengah dengan Kerugian Negara Nomor :SR122/PW15/5/2015 tanggal 23 Maret 2015 adalah permintaan dari penyidikmelalui surat Nomor B1220/Q.2.16/Fd.1/11/2014 tanggal 18 Nopember 2014dalam rangka usaha penyidik untuk melengkapi alat bukti surat yangmendukung unsur adanya kerugian negara dalam tindak pidana korupsi yangdisangkakan ;V.

kontrak, hasil pemeriksaanahli, dan sebagainya itu diperoleh dari penyidik;Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2017/PN Plk Bahwa Metode yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan kerugiankeuangan negara ini adalah dengan mengurangkan jumlah pembayarankepada CV.Bina Lamandau Perkasa dikurangi pajak, sehingga adakerugian negara sebesar Rp.267.273.183,00 (dua ratus enam puluh tujuhjuta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah),sebagaimana dalam LHP Nomor; SR78/PW15

dicairkan100% (seluruhnya) sesuai dengan nilai kontrak Kemudian dibayarkan kepadaterdakwa selaku Direktur CV.Bina Lamandau Perkasa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telahmenyerahkan 1 (satu) berkas Bukti Surat yaitu Laporan Hasil Audit DalamRangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Atas Pengadaan Peningkatan Sarana Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Lamandau dalam Kegiatan Biaya Pembuatan Sumur Bor Dalam(100m150m) Tahun Anggaran 2010, Nomor: SR78/PW15

seluruhnya) sesuai dengan nilai kontrak, sehingga mengakibatkan kerugiankerugian keuangan negara sebesar Rp. 267.273.183,00 (dua ratus enam puluhtujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana yang tercantumdalam Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pengadaan,Peningkatan Sarana Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau dalamKegiatan Biaya Pembuatan Sumur Bor Dalam (100 m150 m) Tahun Anggaran2010, Nomor: SR78/PW15

TinggiAgama Hindu Negeri Tampung Penyang (STAHN TP) Palangka Raya TA. 2010tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Sekolah Tinggi AgamaHindu Negeri Tampung Penyang (STAHN TP) Palangka Raya sebesar Rp362.807.284,59 (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu dua ratusdelapan puluh empat rupiah lima puluh sembilan sen) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR221/PW15

,saksi ahli Susanto, dihubungkan dengan bukti surat berupa laporan hasil audit dalamrangka perhitungan kerugian keuangan negera Nomor SR221/PW15/1/2011 tanggal5 Desember 2011 diperoleh fakta hukum pelaksanaan pembangunan Aula serbaguna tahap I STAHN Tampung Penyang Palangka Raya tahun anggaran 2010,belum selesai 100% sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak kerja NomorDIPA.632071/IX/222/2010 tanggal 06 September 2010 sehingga menimbulkankerugian keuangan negara sebesar Rp. 362.807.284,59,;Menimbang

I KetutMudiarta,M.Ag., saksi I Gusti Ayu Ketut Yuni Masriastri,SE., dan saksi Ahli RizkyRamadhana,ST.MT., saksi ahli Susanto, dihubungkan dengan bukti surat berupa laporanhasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negera Nomor SR221/PW15/1/2011 tanggal 5 Desember 2011 diperoleh fakta hukumpelaksanaanpembangunan Aula serba guna tahap I STAHN Tampung Penyang Palangka Raya tahunanggaran 2010, belum selesai 100% sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak kerjaNomor DIPA.632071/IX/222/2010