pribadi atau kepentingan yang lain dantidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut tidakmelampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukanKEWEN AN GAN 5 n= nnn won mene nnn nnn nn nen nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn noe noe eenAsas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untukmendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidakdiskrirninatif dalam penyelenggaraan Pemerintahan dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasiaN

Sedangkan Asas Keterbukaan berdasarkan Penjelasan Pasal 10ayat (1) huruf f UU Nomor 30/2014 adalah asas yang melayanimasyarakat untuk mendapatkan akses dan memperolehinformasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalampenyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasiaN@ Qala ; 2222 nnn nnn n nnn.

diberitahukan secara resmidan/atau menurut undangundang tentang terbitnya Objek Gugatan dalamDELKAlA @ QUO 222222 n nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nen nn tenn nen nn nnnnennnnneneeTergugat mengabaikan Asas Keterbukaan yaitu asasyang melayani masyarakatuntuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dantidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetapHal. 10 dari 41 hal Putusan Nomor: 163/G/2017/PTUN.BDGmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasiaN

Rahasian Siregar1 (satu) set Foto Kopi Surat akta jual beli dengan No.24 / Des/1980 An.H. AbdulKarim Hutasuhut.1 (satu) set Sertifikat dengan No.323 An.Sofyan Abdullah1 (satu) set Surat Penjualan tanggal 29 Agustus 1951 An.Abdul Moekti1 (satu) set Surat Kuasa bulan Pebruari 1993 An.Hj. Siti Maryam Batubara1 (satu) set Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 19 Desember2006 An.Dr.H Badjora M.

Bukit IntanPangkalpinang;Bahwa ahli bekerja sejak 1 Maret 1994 dan jabatan ahli sekarang ini adalahKepala Seksi Pertimbangan Hukum, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri,DTLST dan Rahasian Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,Dep.

proses seleksi dan ujian pesertapenyaringan Calon Perangkat Desa Srimulyo sama sekali tidakada transparansi mengenai hasilhasil ujian peserta, sebagaimanaakan diuraikan sebagai berikut:1) Bahwa Asas Keterbukaan adalah asas yang melayanimasyarakat untuk mendapatkan akses dan memperolehinformasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalamHalaman 20 dari 111 hal Putusan No. 167/G/2018/PTUN.Smg.penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasiaN

tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,golongan dan rahasiaNE Q AN A, 22 nnonane nn nn nnn nnn nnn nn nnn c encesv bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan KTUN ObjekSengketa adalah telah memenuhi Asas Keterbukaan yangdilakukan penuh keterbukaan dan tranparansi dengan membukadiri untuk memperoleh informasi dari semua Pihak denganmotivasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentangpenyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasiaN

Rahasian Siregar1 (satu) set Foto Kopi Surat akta jual beli dengan No.24 / Des/1980 An.H. AbdulKarim Hutasuhut.1 (satu) set Sertifikat dengan No.323 An.Sofyan Abdullah1 (satu) set Surat Penjualan tanggal 29 Agustus 1951 An.Abdul Moekti1 (satu) set Surat Kuasa bulan Pebruari 1993 An.Hj. Siti Maryam Batubara1 (satu) set Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 19 Desember2006 An.Dr.H Badjora M.

ataumelakukan pengecekan data desa serta menggali informasi dilapangan secara benar sebelum diterbitkannya SK.TUN objekSengketa2 22a nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn cence nnn n eeAsas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untukmendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur,dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahandengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,Putusan Perkara No. 106/G/2018/PTUN.SbyHalaman 14 dari 123 halaman,golongan, dan rahasiaN

dikeluarkanTergugat juga tidak aspiratif,akomodatif, dan selektifdengan tidak melibatkan masyarakat khususnya panitiapemilihan perangkat desa Akibatnya,hingga gugatan inidiajukan, situasi di masyarakat tidak kondusif ;Asas Keterbukaan : 22222 202 200 one one enn nnn nne =Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diriterhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasiyang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentangpenyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasiaN

ENDANGMULYADI sebagai Kepala Desa Sindangsari tidak memenuhi persyaratanyang ditentukan oleh pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah KabupatenCianjur Nomor 5 Tahun 2015 yaitu Pemilihan Kepala Desa adalahpelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih KepalaDesa yang bersipat langsung, umum, bebas, Rahasia, jujur dan adil junto Pasal 2 ayat 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten CianjurNomor 5 Tahun 2015 yaitu Pemilihan Kepala Desa bersipat langsung,umum, bebas, rahasian , jujur dan adil junto Peraturan

dana DAK+DAU 20% dan100% untuk pembayaran kegiatan atas pekerjaan pengadaan danpemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan PermataKecubung pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Tahun2014;Berdasarkan uraian tersebut di atas unsur Ssecara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasimenurut Penuntut Umum terpenuhi, karena akibat dari perbuatan Terdakwayang memberikan dokumen Perusahaan dan user id perusahaan yangseharusnya menjadi rahasian

Asas KeterbukaanBahwa sesuai penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan asasKeterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untukmendapatkan akses dan informasi yang benar, jujur dan tidakdiskriminatif dalam penyelenggaran pemerintahan denganHalaman 21 dari 139 Halaman Putusan Nomor:21/G/2018/PTUN.ABNmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan,dan rahasian negara.Bahwa dalam proses