(Reglemant Buiteegowestent);Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, makaMajelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasisebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I.

(Reglemant Buiteegowestent);Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, makaMajelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasisebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I.

Undangundang nomor 50 tahun2009. yang menyatakan : Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan PeradilanAgama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilandalam lingkungan Peradilan Umum,Pasal 118 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglemant (HIR) :(1). Gugatan perdata yang pada tingkat perlama masuk kekuasaanpengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan(surat gugatan) yang ditandatangani oleh penqqugat atau olehoewakilnya menurut pasal 123.........

Putusan Nomor 0910/Padt.G/2017/PA.Mlgpenggugat mohon dikesampingkan dan Gugatan dinyatakan tidak dapatditerima.TERGUGAT, harus memulai mengajukan surat gugatan (surat permintaantersendiri dan terdaftar dalam nomor register di Kepaniteraan PengadilanAgama secara terpisah atau mencabut gugatan perkara No.Reg.0910/Pdt.G/2017/PA.Mlg terlebih dahulu.Berdasarkan pasal Pasal 118 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglemant(HIR) :TERGUGAT, Aarus mulai dari awal memasukkan surat permintaan (suratgugatan) yang

gugatan terhadap halhal yang tidak prinsip saja,tidak dibenarkan mengubah gugatan yang mengakibatkan terjadiperubahan pada posita sehingga mengakibatkan Tergugat atau Kuasanyamerasa dirugikan haknya untuk membela diri, dan berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 434 K/Pdt/1970, Tanggal 11Maret 1971 perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidakmelampaui batasbatas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugianpada hak pembelaan Tergugat, dan hal tersebut telah sesuai pula denganPasal 127 Rv (Reglemant

(Reglemant Buitee gowestent) Dan surat kuasa tersebuttelah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehinggakehadiran kuasa hukum Termohon untuk beracara di muka sidang dapatdibenarkan secara hukum;DALAM EKSEPSI;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon melaluikuasa hukumnya mengajukan jawaban dan dupliknya secara tertulis yangdidalamnya terkandung materi Eksepsi yaitu permohonan Pemohon Errorinpersona dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut;1.

Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MSPasal 127 Rv (Reglemant of de Rechtsvordering) yang menyatakanPenggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saatperkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan,maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tersebut tepat danberalasan, oleh karena itu Majelis Hakim menerima eksepsi a quoTergugat tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tepat danberalasan, maka Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat;Menimbang, bahwa selain

Pelawan telahmengajukan tuntutan provisi yang isi dan maksudnya sebagaimana telahtersebut di muka;Menimbang bahwa oleh karena terdapat tuntuttan provisi ,;maka sebelummempertimbangkan pokok perkara ,Majelis akan mempertimbangkan tuntuttanprovisi dahuluMenimbang bahwa tuntutan provisional secara teoritis, adalah tuntutansalah satu pihak yang berperkara agar dilakukan tindakan pendahuluan atautindakan sementara sebelum putusan akhir, Karena adanya alasan yang sangatmendesak ( pasal 332 dan 351 RV/ Reglemant

DALAM PROVISI.Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukantuntutan provisi yang isi dan maksudnya sebagaimana telah tersebut dimuka;Menimbang bahwa tuntutan provisional secara teoritis, adalah tuntutansalah satu pihak yang berperkara agar dilakukan tindakan pendahuluanatau tindakan sementara sebelum putusan akhir, karena adanya alasanyang sangat mendesak (lihat pasal 332 dan 351 RV/ Reglemant op deBurgerliike Rechtsvordering);Menimbang bahwa dalam praktek peradilan perkara perdata

dipertimbangkan apabila keterangannya memiliki relevansinyadengan perkara a quo dan juga apabila keterangan Ahli tersebut dapatmemberikan suatu kejelasan dalam pemeriksaan perkara a quo;Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat T4, T5, T7, T8, T9, T11sampai dengan T16, T18 dan T19 berupa fotokopi dari fotokopi yang aslinyatidak dapat diperlinatkan di muka persidangan, maka Majelis Hakimberpendapat yakni kekuatan pembuktian bukti tertulis terletak pada aslinya alatbukti tersebut, namun berdasarkan Pasal 302 Reglemant

op de BurgerlijkeRechtsvordering (RBg) dan Pasal 1889 KUHPerdata apabila surat aslinyasudah tidak ada lagi maka kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada MajelisHakim;Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pembuktian dalam perkaraperdata tersebut dapat berkembang dan diakui sebagai bukti yang sah dalamhal keberadaan fotokopi bukti Surat yang diajukan di muka persidangan ternyatadiakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan, maka berdasarkan Pasal 313 Jo.Pasal 310 Reglemant op de Burgerlijke Rechtsvordering

DALAM PROVISIMenimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukantuntutan provisi yang isi dan maksudnya sebagaimana telah tersebut di muka;Menimbang bahwa tuntutan provisional secara teoritis, adalah tuntutansalah satu pihak yang berperkara agar dilakukan tindakan pendahuluan atautindakan sementara sebelum putusan akhir, karena adanya alasan yang sangatmendesak ( Ihat pasal 332 dan 351 RV / Reglemant op de BurgerlijkeRechtsvordering );Putusan Nomor: 32/PDT.G/2014/PN.Bgl 43Menimbang bahwa

Pasal 310 Reglemant op de BurgerlijkeRechtsvordering (RBg) tentunya hal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan dimuka Majelis Hakim, yang merupakan bukti yang sempurna atau persangkaan(kesimpulan) yang ditarik oleh Majelis Hakim dari buktibukti yang diajukan olehpara pihak serta faktafakta yang terungkap dipersidangan;Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P.K/T.R4 berupaSurat Akta Hibah Nomor 20/Agr/1984 tertanggal 25 Agustus 1984 antaraHalaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor

III Rekonvensi, Penggugat IVKonvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat VRekonvensi, dan Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi danPenggugat VII Konvensi serta Penggugat VIII Konvensi dinyatakan tidak dapatditerima, sedangkan biaya perkara dalam perkara rekonvensi dinyatakan nihil,maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayarbiaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebut dalamamar putusan ini;Memperhatikan Pasal 332 dan 351 Reglemant

Bahwa lelang yang telah dilaksanakan KPKNL Manado in casu Tergugat IIberdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang (Verdu Reglemant),Staatblaad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan Staatblaad 1940:56 JoInstruksi Lelang (Verdu Instructie), Staadblaad 1908:190 sebagaimana telahHal. 51 dari 122 Hal.

Ontvankelijkeverklaard);Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakantidak dapat diterima, maka segala dalildalil dalam pokok perkara beserta segalaalat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat tidakperlu untuk dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakantidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) R.Bgkepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 332 dan 351 Reglemant

oleh Penggugat, maka Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut surat gugatan, maka berdasarkan pasal 272 Rv, segala biaya yang timbul sehubungan dengan gugatan ini, haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat sendiri;

Mengingat ketentuan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sedarhana, Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (Reglemant