Ditemukan 83 data
ALIM WIYONO
32 — 13
Tanggal 15 September 1988, Bukti P7;Halaman 3 Penetapan Nomor : 1615/Pdt.P/2020/PN.Sby.Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Replublik Indonesia Nomor186 / PWI Tahun 1988, Tanggal 25 Agustus 1988, Bukti P8;Fotocopy Penetapan Nomor : 107/Pdt.P/1988 PN.Ta 22 Oktober1988, Bukti P9;Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukandua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yaitu :1.
45 — 2
pernah putus hingga saatini, berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan bukti outentikyang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secarahukum Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan demikianPenggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat;Menimbang bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmendapatkan surat Izin Atasan Bukti P.3, hal ini telah memenuhi maksud dari PeraturanPemerintah Replublik
60 — 10
bersubsidi mengetahui jika pupukbersubsidi tidak diperbolehkan dijual diluar wilayah tanggungjawabnya;Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanapasal 6 ayat (1) huruf b jo pasal 1 sub 3e UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955tetang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 4ayat (1) huruf a jo pasal 8 ayat (1) Peraturan pemerintahan Pengganti Undangudang Nomor 8 tahun 1962 tetang perdagangan Barangbarang dalampengawasan jo pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Replublik
Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Replublik IndonesiaNomor 15 Tahun 2011 tetang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77Tahun 2005 tetang Penetapan Pupuk bersubsidi sebagai barang dalamPengawasan Jo. Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tetang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuka Sektor Pertanian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya dapat diuraikan sebagai berikut :1. Barang siapa;2.
Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Replublik IndonesiaNomor 15 Tahun 2011 tetang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77Tahun 2005 tetang Penetapan Pupuk bersubsidi sebagai barang dalamPengawasan Jo. Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tetang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuka Sektor Pertanian Jo.
Pasal 2 ayat (1), (2)Peraturan Presiden Replublik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tetangPerubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tetang PenetapanPupuk bersubsidi sebagai barang dalam Pengawasan Jo. Pasal 30 ayat (2) Jo.Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor15/MDAG/PER/4/2013 tetang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidiuntuka Sektor Pertanian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.
62 — 77
bersubsidi mengetahui jika pupukbersubsidi tidak diperbolehkan dijual diluar wilayah tanggungjawabnya;Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanapasal 6 ayat (1) huruf b jo pasal 1 sub 3e UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955tetang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 4ayat (1) huruf a jo pasal 8 ayat (1) Peraturan pemerintahan Pengganti Undangudang Nomor 8 tahun 1962 tetang perdagangan Barangbarang dalampengawasan jo pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Replublik
Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Replublik IndonesiaNomor 15 Tahun 2011 tetang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77Tahun 2005 tetang Penetapan Pupuk bersubsidi sebagai barang dalamPengawasan Jo. Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tetang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuka Sektor Pertanian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya dapat diuraikan sebagai berikut :1. Barang siapa;2.
Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Replublik IndonesiaNomor 15 Tahun 2011 tetang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77Tahun 2005 tetang Penetapan Pupuk bersubsidi sebagai barang dalamPengawasan Jo. Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tetang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuka Sektor Pertanian Jo.
Pasal 2 ayat (1), (2)Peraturan Presiden Replublik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tetangPerubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tetang PenetapanPupuk bersubsidi sebagai barang dalam Pengawasan Jo. Pasal 30 ayat (2) Jo.Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor15/MDAG/PER/4/2013 tetang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidiuntuka Sektor Pertanian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.
11 — 1
menjatuhkan putusan dalamperkara cerai gugat antara :PENGGUGAT, tempat lahir Sukabumi, tanggal 20 Agustus 1985, agamaIslam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan MengurusRumah Tangga, tempat tinggal ci ieeGR, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;melawanTERGUGAT, tempat lahir Jakarta, tanggal 01 April 1959, agama Islam,pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, dahulubertempat tinggal dii eeeeeeeeeCtisSKota Sukabumi, namun sekarang sudah tidak diketahuikeberadaannya diseluruh wilayah Replublik
12 — 9
Dan semenjak kepergiaannya tersebut Tergugat sampai saat initidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Replublik Indonesia.. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugatakan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatsebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sulit dibina untuk membentuksebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebihbaik diputus karena perceraian..
10 — 0
Fotokopi Paspor Replublik Indonesia nomor B1024260, tanggal 25 Mei 2015, yangdikeluarkan oleh Issuing Office Kota Malang, atas nama PEMOHON , telahbermaterei cukup dan telah dicocokan oleh aslinya yang ternyata sesuai, kemudianoleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 ;Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon menghadirkan seorang saksiyang bernama SAKSI PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS KotaPasuruan (bagian haji), tempat kediaman di Jl.
SABAR GUNAWAN HASURUNGAN S, SH
Terdakwa:
MUSLIADI BIN SAFRUN
108 — 42
;Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN BknMenimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumisebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Replublik IndonesiaNomor
Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,dengan memperhatikan pula Disparitas Putusan dalam perkara yang sama,maka lamanya pemidanaan yang akan dijatunkan terhadap Terdakwasebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;Memperhatikan, Pasal 55 Undangundang Replublik
Indonesia Nomor22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubahdengan Undangundang Replublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 TentangCipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN BknMENGADILI1.
9 — 4
Dansemenjak kepergiaannya tersebut Termohon sampai saat ini tidak diketahuialamatnya secara pasti di wilayah Replublik Indonesia;Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon akan tetapiupaya tersebut tidak berhasil;Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimanadiuraikan di atas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tanggayang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karenaperceraian;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, permohonan
6 — 0
Sejaksaat itu Tergugat tidak pernah pulang sampai sekarang, serta tidak diketahui keberadaannya dengan jelas di wilayah Replublik Indonesia.;8 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun 1 bulan atausejak bulan Nopemeber tahun 2010, Tergugat telah meninggalkanPenggugat, Tergugat tidak memberi nafkah lahir serta batin, dan Tergugatmembiarkan / tidak memperdulikan Penggugat ;9 Bahwa, sesuai pasal 39 Undangundang Nomor tahun 1974, jo Pasal 116huruf (g) KHI, kiranya cukup beralasan bagi
15 — 10
Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan anak Termohon untuk mencarikeberadaan termohon namun tidak mengetahui keberadaan Termohon yang pastidi wilayah Replublik Indonesia.9. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah ranjang dan tempat tinggalpemohon tinggal di XXXXX Kab. Magelang sedangkan Termohon pergimeninggalkan pemohon tidak diketahui keberadaanya yang pasti, sudah pisahtidak serumah sekitar 4 tahun sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suamiistri.10.
12 — 5
Dansemenjak kepergiaannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secarapasti di wilayah Replublik Indonesia.Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi upayatersebut tidak berhasil.7 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas,maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddahwa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.8 Bahwa berdasarkan halhal tersebut di
52 — 12
MANUPUTTY dan demikian proses selanjutnya sertifikat yangditerbitkan pada objek yang sama tetapi riwayat tanahnya berbeda dan DataJuridisoun juga berbeda maka Ny.BETTY HUWAE/M diproseskansertifikatnya berdasarkan transaksi jualbeli oleh STEVANUS WATIMURRYsebagai Anak dari lbunya MAGDALENA WATIMURRY yang mendapatkanHak Garapan( Hak Perusah dari Negeri Suli melalui PemerintahNegeri/Kepala Desa Suli.Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara hanya menjadikanPeraturan Badan Kepala Pertanahan Nasional Replublik
HERMAN CHANDRA
22 — 5
., tanggal 26Nopember 2020 telah mengemukakan sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah Anak dari LIOE TJONG SENG sesuai denganKutipan Akta Kelahiran Nomor 129, yang dikeluarkan oleh Pegawai LuarBiasa Tjatatan Sipil Golongan Tionghoa di Padangsidempuan padatanggal 3 Januari 1962; Bahwa TJIN FUK HIN melepaskan kewarganegaraan Replublik RakyatTiongkok untuk menjadi warga negara Indonesia sesuai dengan KutipanPenetapan Nomor 119/W.N.I.
10 — 1
tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, tempat lahir Sukabumi, tanggal 16 Juli 1983, agamaIslam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan KaryawanSwasta, tempat tinggal ci isaBS, Kota Sukabumi, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, tempat lahir Jakarta, tanggal 11 September 1970, agamaIslam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta,dahulu bertempat tinggal ciaEe, Kota Sukabumi, = namunsekarang sudah tidak diketahui keberadaannyadiseluruh wilayah Replublik
11 — 1
tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:Nama penggugat, tempat lahir Sukabumi, tanggal 06 April 1997, agamaIslam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan MengurusRumah Tangga, tempat tinggal ciaBE Kota Sukabumi, sebagai Penggugat:melawanNama tergugat, tempat lahir Sukabumi, tanggal 05 Agustus 1994,agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaanTidak Bekerja, dahulu bertempat cieeME Kota Sukabumi, namun sekarang sudahtidak diketahui diseluruh wilayah Replublik
13 — 1
memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara perceraian yang diajukanPENGGUGAT , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro,selanjutnya disebut sebagai " Penggugat "; MelawanTERGUGAT , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempatkediaman di Kabupaten Bojonegoro, yang sekarang tidak diketahuidengan jelas dan pasti alamat/tempat tinggalnya diseluruh wilayah" "Negara Replublik
10 — 11
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanKaryawan Swasta , tempat kediaman di Kabupaten Bogor;melawanTermohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan lbuRumah Tangga, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruhwilayah Replublik
12 — 11
Dan semenjak kepergiaannya tersebut Tergugat sampai saat initidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Replublik Indonesia.Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat akantetapi upaya tersebut tidak berhasil.Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimanadiuraikan di atas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumahtangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karenaperceraian.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas
10 — 1
Jepr.Peraturan Mahkamah Agung Replublik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ,tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraianpada perkara ini adalah karena Tergugat telah melanggarshighat taklik talak,yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulanJuli 2015 tanpa seizin Penggugat, selama itu) Tergugat sudah tidakmemperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungn lahir maupun batin dan tidakmember nafkah