SKEP/357/DPP/HANURA/IV 2008, tentang Reposisi dan rehabilitasi susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Solok tanggal 29 April 2009;

-1 (satu) rangkap Surat permohonan/pernyataan kesediaan menjadi bakal calon anggota DPRD Kota Solok an. Syaiwat Hamli, SH.Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini

;-1 (satu) helai baliho partai Hanura An.

SyaiwatHamli, SH.11. 1 (satu) lembar foto copy surat sosialisasi Partai Hanuradewan pimpinan Cabang No. 004/DPC/KS/HANURAu/IV/08tanggal 17 Juni 2008.12. 1 (satu) rangkap fotocopy SK No.SKEP/357/DPP/HANURA//IV 2008, tentang Reposisi danRehabilitasi susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang PartaiHanura Kota Solok tanggal 29 April 2009;13. 1 (satu) rangkap surat permohonan/pemyataan kesediaanmenjadi bakal calon anggota DPRD Kota Solok an.

Syaiwat Hamli, SH. 1 (satu) lembar foto copy suratsosialisasi Partai Hanura dewan pimpinan Cabang No. 004/DPC/KS/HANURAw/IV/08 tanggal 17 Juni 2008. 1 (satu) rangkap fotocopy SK No.SKEP/357/DPP/HANURA//TV 2008, tentang Reposisi danRehabilitasi susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang PartaiHanura Kota Solok tanggal 29 April 2009; 1 (satu) rangkap suratpermohonan/pemyataan kesediaan menjadi bakal calon anggotaDPRD Kota Solok an. Syaiwat Hamli, SH.Hal 8 dari 13 hal Put.

SKEP /357/DPP/HANURA /IV 2008, tentang Reposisi dan Rehabilitasisusunan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai HanuraKota Solok tanggal 29 April 2009 ;= 1 (satu) rangkap surat permohonan/permyataan kesediaanmenjadi bakal calon anggota DPRD Kota Solok an. SyaiwatHamli, SH ;Hal 11 dari 13 hal Put. No.210/PID/2010/PT.PDG7 1 lembar (fotocopy) Akte pendirian PeseroanKomanditer CV Empat F No.130 yang dibuat pada kantorNotaris Hj.

Bahwa dalam Kongres Ill PKP Indonesia sebagai Forum Pengambil keputusantertinggi Partai, telah menetapkan untuk mempercepat Pelaksanaan konsilidasiorganisasi PKP Indonesia secara nasional, Kepemimpinan DPP, DPK, DPC danDPD/DPL secara nasional dapat dipercepat berakhirnya masatugasnya,sehingga konsolidasi organisasi ditingkat daerah dapat dilaksanakan melaluiPutusan Perdata No.519/Pdt.G/2014/PN.Man, hal. 16 dari 2810.11.12.Konpensasi, Revitalisasi, Reposisi atau Pembentukan Baru sebagaimana telahdiatur

Keanggotaan PKP IndonesiaKabupaten Karo tidak memenuhi syarat di Tingkat Kabupaten Karo, makasesuai dengan Pelaksanaan Kongres Ill PKP Indonesia Tahun 2010 di AsramaHaji, Jakarta Timur, tertanggal 10 13 April 2010 dan dilanjutkan dengankonsolidasi Provinsi pada tanggal 20 21 Februari 2011 di Hotel EmeraldGarden Medan dan dilanjutkan di Kabupaten/Kota, Kecamatan, danDesa/Kelurahan hingga Lingkungan, maka perlu dilaksanakan konsolidasiOrganisasi ditingkat daerah melalui Konpensasi, Revitalisasi, Reposisi

kaderkader yang tidak aktif dan tidak setia (mbalelo)termasuk kaderkader anggota legislatif yang kurang berkontribusi (melemahkan)dalam proses verifikasi PKP Indonesia sebaga P4, Segera melakukanKonsilidasi dan revitalisasi internal partai dengan memantapkan organisasidan kepengurusan ditingkat Provinsi (DPP) dan kabupaten/kota (DPK);Bahwa sesuai dengan instruksi dari DPN PKP Indonesia tersebut, maka Tergugatperlu. untuk melakukan konsolidasi organisasi ditingkat daerah melaluiKonpensasi, Revitalisasi, Reposisi

Karo telah gagal melakukan verifikasi faktual dari KPUDKabupaten Tanah Karo, sehingga sangat layak dan patut agar dilakukanRevitalisasi Kepengurusan di DPK PKP Indonesia kabupaten Karo tersebut yangmana telah dinilai gagal dalam menjalankan roda roda organisasi, tidak mampumengembangkan sayap organisasi dan tidak mampu mengemban tugas dantanggung jawab sebagaimana mestinya;Bahwa atas dasar tersebut, maka Tergugat melakukan konsolidasi organisasiditingkat daerah melalui Konpensasi, Revitalisasi, Reposisi

Pimpinan ProvinsiPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Sumatera Utara,tentang Pelaksanaan Konsolidasi Kab/Kota se Sumatera Utara, tertanggal 08Putusan Perdata No.519/Pdt.G/2014/PN.Man, hal. 18 dari 2817.18.19.20.Maret 2011 tersebut, maka Tergugat mereposisi kembali Kepengurusan DPKPKP Indonesia Kabupaten Tanah karo masa bakti 20112016, Mengingat suratDPN PKP Indonesia No.14/DPN PKP IND/IV2013 Tertanggal 11 Pebruari 2013tentang Surat Edaran Pasca Putusan Bawaslu yang hasil reposisi

Kata dapat tersebutbersifat syarat yakni harus ada restrukturisasi dan reposisi atau rotasi. dalam halterjadi restrukturisasi, rotasi atau reposisi yang berakibat langsung terhadappekerja/oburuh, khususnya yang terkait dengan syaratsyarat kerja mengenai hakdan kewajibannya sehingga karyawan tidak nyaman lagi bekerja, maka pengusahaharus membayar hakhak pekerja/buruh bila tidak bersedia melanjutkan hubungankerja sebagaimana yang ditentukan didalam pasal 163 ayat (1) UUHalaman 21 dari 24 halaman, Putusan

No.35/Pdt.SusPHI/2018/PN.Jmbketenagakerjaan, namun apabila setelah dilakukan restrukturisasi oranisasidan/atau perampingan, namun tidak terjadi perubahan syaratsyarat kerja dan/atautidak dilakukan rotasi atau reposisi termasuk mutasi, promosi dan/atau demosi dankaryawan masih nyaman dalam bekerja, maka pekerja atau buruh yangbersangkutan tidak berhak untuk menyatakan tidak bersedia melanjutkan hubungankerja dengan alasan corporate action;Bahwa dengan terjadinya corporate action sebagaimana dalam

Pasal 163 UUKetenagakerjaan, tidak sertamerta pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja(PHK) terhadap pekerja/buruh, atau sebaliknya tidak sertamerta pekerja/buruhtidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dan meminta untuk diputus hubungankerjanya tanoa adanya reposisi seperti: rotasi, mutasi, demosi maupun promosisehingga terjadi perubahan ketentuan yang disepakati dan terjadi perubahansyaratsyarat kerja yang tertuang dalam perjanjian kerja (PK), peraturanperusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama

(PKB);Bahwa syarat untuk memperoleh hak bagi pekerja/buruh yang akan menyatakan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja adalah telah ada reposisi yang harusberdampak langsung pada diri pekerja/buruh yang bersangkutan dan telah tidaksesuai dengan syaratsyarat kerja sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja(PK), peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB);Bahwa proses pengabungan perusahaan yang dilakukan Tergugat sudah sesualdenga perundangundangan yang berlaku, yaitu perusahaan

Bahwa karena berprestasi dan dipercaya, Penggugat diangkatsebagai Ketua Fraksi Partai Hanura DPRRI Periode 20142019,berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP/018/DPPHANURA/VI/2015, tentang Reposisi Pimpinan Fraksi Partai Hanura diDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 20142019, yangditandatangani oleh Ketua Umum pada saat itu yaitu Bapak Dr. H.WIRANTO, SH., dan Sekretaris Jenderal Dr. BERLIANAKARTAKUSUMAH (Bukti P3) ;4.

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018, Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor :M.HH01.AH.11.01 Tahun 2018, Tentang Restrukturisasi, Reposisi danRevitalisasi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani RakyatMasa bakti 20152020 (Bukti P4) ;5.

Mewajibkan TERGUGAT (Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia) untuk menunda pelaksanaanKeputusan Nomor : M.HH01.AH.11.01 Tahun 2018 TentangRestrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi pengurus DewanPimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa bakti 20152020, Tanggal 17 Januari 2018 selama pemeriksaan sampaiPutusan dalam perkara ini memiliki kekuatan Hukum tetapkecuali ada Penetapan lain dikemudian hari yangmencabutnya;3.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH01.AH.11.01 Tahun2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, danRevitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati NuraniRakyat masa bakti 20152020 ;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.HH01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi PengurusDewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 20152020 ;4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untukmembayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesarRp.589.000 (lima ratus sembilan ribu rupiah).8.

II tentang kepentingan hukum penggugat dalam gugatan ini,bahwa telah terjadi Dualisme dalam kepengurusan kepemimpinan di DPPPartai Hanura antara kubu Daryatmo dan Sarifuddin Suding dengan kubuOesman Sapta Odang dan Harry Lontung Siregar, dan terdapat turutcampur tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berpihakpada kubu Oesman Sapta Odang dan Harry Lontung Siregar, denganmengeluarkan Surat Keputusan Nomor : M.HH,01.AH.11.01 Tahun 2018tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi

Daryatmo (KetuaUmum) dan Sarifuddin Sudding (Sekretaris Jenderal) kemudianmenggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiatersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor PerkaraHal. 8 Dari 63 Perk No. 21/G/2018/PTUN.PLK: 24/G/2018/PTUNJKT, dan atas Gugatan tersebut Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta, dalam Putusan Selanya tanggal 19 Maret 2018,menyatakan Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan NomorM.HH,01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentangRestrukturisasi, Reposisi

penundaan yang menyatakan :Menyatakan Penetapan Nomor : 24/G/2018/PTUN.JKT tanggal 19 Maret2018 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yangmencabutnya.Bahwa kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menaati PutusanAkhir Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut tanggal 26 Juni2018, dengan melakukan penundaan pelaksanaan Surat KeputusanNomor : M.HH,01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentangRestrukturisasi, Reposisi

, dan Revitalisasi Pengurus Dewan PimpinanPusat Partai HANURA masa bakti 20152020, dengan menerbitkan SuratKeputusan Nomor : M.HH.AH.11.01.56 perihal Kepengurusan PartaiHanura, tanggal 29 Juni 2018.Bahwa dengan demikian, dengan telah ditundanya pelaksanaan SuratKeputusan Nomor : M.HH,01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus DewanPimpinan Pusat Partai HANURA masa bakti 20152020 yang dikeluarkanoleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bukti T32tertanggal 9 Juli 2018, Tentang Reposisi KepengurusanDewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) Kabupaten Barito Utara, Provinsi KalimantanTengah Masa Bakti 20152020 (foto copy dari foto copy);Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :1072/PL.01.4Kpt/O6/KPU/IX/2018, tertanggal 1 September2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan UmumTahun 2019 Provinsi Kalimantan Tengah, Daerah PemilihanKalimantan Tengah (foto copy

TENTANG REPOSISI PEGAWAI DILINGKUNGAN PT BANK NTB . Tanggal 12 Maret 2007.- 1( satu ) gabung Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat . NOMOR:SK/01.12/64/600/2010. TENTANG REPOSISI PEGAWAI DILINGKUNGAN PT BANK NTB . Tanggal 15 Oktober 2010.- 1( satu ) gabung Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat . NOMOR:SK/01.12/64/595/2010. TENTANG SKORSING.

TENTANG REPOSISI PEGAWAIDILINGKUNGAN PT BANK NTB . Tanggal 12 Maret 2007.1( satu) gabung Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa TenggaraBarat . NOMOR:SK/01.12/64/600/2010. TENTANG REPOSISI PEGAWAIDILINGKUNGAN PT BANK NTB. Tanggal 15 Oktober 2010.1( satu) gabung Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa TenggaraBarat . NOMOR:SK/01.12/64/595/2010. TENTANG SKORSING.

BankPembangunan Daerah Nusa tenggara Barat Nomor : SK/01.12/64/0119/2007 tanggal 12Maret 2007 tentang Reposisi Pegawai di Lingkungan PT. Bank NTB, terdakwa di mutasidari jabatan AO PT, BPD NTB Capem Alas menjadi Pjs. Wakil Pimpinan BPD NTBCapem Alas;Bahwa terdakwa sebagai pegawai Bank Pembangunan Daerah NTB CabangPembantu Alas yang menjabat sebagai Pjs.

TENTANG REPOSISI PEGAWAIDILINGKUNGAN PT BANK NTB. Tanggal 12 Maret 2007.e (satu ) gabung Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa TenggaraBarat . NOMOR:SK/01.12/64/600/2010. TENTANG REPOSISI PEGAWAIDILINGKUNGAN PT BANK NTB. Tanggal 15 Oktober 2010.e (satu ) gabung Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa TenggaraBarat . NOMOR:SK/01.12/64/595/2010. TENTANG SKORSING.

TENTANG REPOSISI PEGAWAIDILINGKUNGAN PT BANK NTB. Tanggal 12 Maret 2007.1( satu) gabung Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa TenggaraBarat . NOMOR:SK/01.12/64/600/2010. TENTANG REPOSISI PEGAWAIDILINGKUNGAN PT BANK NTB. Tanggal 15 Oktober 2010.1( satu ) gabung Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa TenggaraBarat . NOMOR:SK/01.12/64/595/2010. TENTANG SKORSING.

Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Palembang juncto KeputusanPengadilan Negeri Kelas 1A Palembang khusus mengenai permasalahantentang Penggantian Jabatan (Reposisi) semula Penggugat kemudianTerbanding sekarang Termohon Kasasi dari Bendahara menjadi WakilBendahara pada Yayasan Perguruan Syakhyakirti Palembang tidak sahmenurut hukum, pada dasarnya Penggantian Jabatan (Reposisi) tersebuttelah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 28Tahun 2004 Pasal 32 ayat (1): Pengurus Yayasan diangkat

PARA PENGGUGAT adalah merupakan pengurus yang sah Dewan PimpinanCabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten KutaiKartanegara dimana PENGUGAT selaku ketua dan PENGGUGAT II selakuSekretaris, dimana kepengurusan ini berdasarkan Surat Keputusan No:SKEP/113 A/DPDHanura/VII2018 Tentang Reposisi dan Revitalisasi SusunanKepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat KabupatenKutai Kartanegara Masa Bakti 20162021 ;.

PermohonanPergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Sdr.Puji Hartadi, ST di usulkanpemberhentainnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara danmengusulkan penggantinya atas nama Sdr.Budi Utomo, S.PI di buat dan diditandatangani oleh Sdr.H.Ishack Iskandar selaku atas nama Ketua danSdr.Sugiyanto atas nama sekretaris dimana keduanya adalah merupakankepengurusan DPC.Partai Hanura Kab.Kutai Kartanegara yang tidah sah,dimana berdasarkan surat keputusan No.SKEP/113 A/DPDHanura/VII/2018tentang Reposisi

Dan RevitalisasiHalaman 28, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMDPengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015 2020 juncto DPP Partai Hanura Surat Keputusan Nomor SKEP/832/DPPHANURA/VI/2018 Tentang Reposisi Kepengurusa Dewan Pimpinan CabangPartai Hanura Kabupaten Kutai Kartanegara Prov.Kalimantan Timur MasaBakti 2015 2020.

Bukti P1 : Foto copy sesuai Asli Surat Keputusan Dewan PimpinanDaerah Partai Hati Nurani Rakyat ( Hanura) PropinsiKalimantan Timur, No : SKEP/113 A/DPDHanura/VII2018, tanggal 4 Juli 2018, Tentang Reposisi danRevitalitas Susunan Kepengurusan Dewan PimpinanCabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten KutaiKartanegara Masa Bakti 2016 2021;2.

Bukti T.1 13HANURA, yang ditujukan kepada Ketua DPRD KabupetenKutai Kartanegara;Foto Copy sesuai Asli Surat Plt Bupati Kutai KartanegaraNomor : 171.4/1680/B/PEM Tanggal 12 September 2018Perihal Usulan Pengantian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Kutai Kartanegara Sisa masa Jabatan Tahun20142019, yang ditujukan kepada Gubernur KalimantanTimur;Foto Copy Sesuai Foto Copy Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH01.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Restrukturisasi,Reposisi

tidak tegas,tepi tidak rata, permukaan berwarna kebiruan.Bibir dan mulut : Tampak luka terbuka pada gusi atas kanan dan bawah depan.Hal 2 dari 9 hal, Put No. 62/PID.SUS/2014/PT.Smg.Anggota gerak bawah : Tampak luka tertutup pada betis bawah bagian kanan,batas tidak tegas, tepitidak rata, terdapat perubahan bentuk (deformitas), nyeri tekan dan terabaderik tulang (krepitasi).Xfoto Cruris dextra : tampak patah tulang kering (fraktur tibia) kaki kanan.Telah dilakukan tindakan perawatan luka dan operasi reposisi

tertutup pada dagu, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas,tepi tidak rata, permukaan berwarna kebiruan.Bibir dan mulut : Tampak luka terbuka pada gusi atas kanan dan bawah depan.Anggota gerak bawah : Tampak luka tertutup pada betis bawah bagian kanan,batas tidak tegas, tepitidak rata, terdapat perubahan bentuk (deformitas), nyeri tekan dan terabaderik tulang (krepitasi).Xfoto Cruris dextra : tampak patah tulang kering (fraktur tibia) kaki kanan.Telah dilakukan rindakan perawatan luka dan operasi reposisi

(perubahan/pergeseran tempat) tulang pada bahu kanan saksi korban; Bahwa, Hasil Visumt Et Repertum (VER) pada saat saksi korban dibawa ke IGD RS.Bunda kota Prabumulih menurut dr.Endy mengatakanbahwa ada nya Reposisi (perubahan tempat) tulang pada bahu kanansaksi korban dan juga memar pada bahu kanan saksi korban; Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah saksi korban pernah jatuh darimotor sebelum terjadinya peristiwa ini atau tidak; Bahwa, Antara Terdakwa dengan saksi korban belum pernah terdengarberselisin

dokter tersebutmenyuruh saksi korban untuk melakukan Visum Et Repertum (VER) danRontgen dengan biaya ditanggung oleh Asuransi BPJS;Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pbm Bahwa, Akhirnya Visum Et Repertum (VER) dan Rontgen tersebutdilakukan oleh dokter tersebut, saksi korban pun diberikan obat penghilangsakit Sementara (Pain Killer) ; Bahwa, Hasil dari Visum Et Repertum (VER) dan Rontgen tersebutmenurut penjelasan dokter kepada saksi saat itu bahwa saksi korbanmengalami pergeseran (Reposisi

(perubahan/pergeseran tempat) tulang pada bahu kanan saksi korban; Bahwa, Hasil Visumt Et Repertum (VER) pada saat saksi korban dibawa ke IGD RS.Bunda kota Prabumulih menurut dr.Endy mengatakanbahwa ada nya Reposisi (perubahan tempat) tulang pada bahu kanan saksikorban akibat daya dorong dan juga memar pada bahu kanan saksi korban; Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah saksi korban pernah jatuh darimotor sebelum terjadinya peristiwa ini atau tidak; Bahwa, Antara Terdakwa dengan saksi korban belum

saksi melihat, meraba danmemegang area bahu yang dikeluhkan sakit tersebut dan setelah dilihatHalaman 21 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pbmada sedikit memar diarea bahu sebelah kanan dan ketika tangan kanansaksi korban di angkat, saksi korban mengalami sakit yang luar biasa danselnjutnya saksi melakukan Rontgen untuk observasi medis dan jugamelakukan Visum Et Repertum pada saksi korban (terlampir pada berkas); Bahwa, Yang terjadi pada bahu sebelah kanan saksi korban adalahadanya pergeseran (reposisi

Menurut cerita dokter ahli Ortopedi yang merawat saksi korbanbahwa Operasi dilaksanakan oleh saksi korban sebanyak 2 (dua) kalikarena pada saat operasi pertama selesai, saksi korban adamenggerakkan bahu yang salah sehingga membuat tulang yang telahdiperasi kembali sakit sehingga akhirnya saksi korban kembali dioperasikedua kalinya dengan menambahkan lagi penyangga (pen) pada bahusaksi korban ; Bahwa, Hasil Rontgen pada saat saksi korban ke IGD Rumah SakitBunda kota Prabumulih menjelaskan bahwa ada Reposisi

Tindakan Medik : reposisi terbuka dan pasang pen.Kesimpulan :dari faktafakta yang saya temukan sendiri dari pemeriksaanorang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa : telah diperiksa seorang lakilaki, umur 29 tahun, pekerjaan anggota POLRI;keadaan umum; kesadaranpenuh, tanda vital dalam batas normal, ditemukan tanda kekerasankecelakaan lalulintas berupa memar ditungkai bawah kanan dan patah tulangkering dan betis kanan.

Tindakan Medik : reposisi terouka dan pasang pen.Kesimpulan :dari faktafakta yang saya temukan sendiri dari pemeriksaanorang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa : telah diperiksa seorang lakilaki, umur 29 tahun, pekerjaan anggota POLRI;keadaan umum; kesadaranpenuh, tanda vital dalam batas normal, ditemukan tanda kekerasankecelakaan lalulintas berupa memar ditungkai bawah kanan dan patah tulangkering dan betis kanan.

Tindakan Medik : reposisi terouka dan pasang pen.Kesimpulan :dari faktafakta yang saya temukan sendiri daripemeriksaan orang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa : telahdiperiksa seorang lakilaki, umur 29 tahun, pekerjaan anggotaPOLRI;keadaan umum; kesadaran penuh, tanda vital dalam batasnormal, ditemukan tanda kekerasan kecelakaan lalulintas berupaHalaman 17 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Dmkmemar ditungkai bawah kanan dan patah tulang kering dan betiskanan.

Tindakan medik : operasi reposisi terouka dan fiksasi intemal cangkok kulit;KESMPULAN:Bahwa telah diperksa seorang perempuan umur 55 tahun, pekerjaan ibu rumahtangga, ditemukan tanda kekerasan kecelakaan lalu lintas, kKeadaan umum dalambatas normal, luka tersebut dapat sembuh dengan fungsi organ tidak dapat pulihkembali.

Tindakan medik : operasi reposisi terouka dan fiksasi internal, cangkok kulit;KESMPULAN:Bahwa telah diperksa seorang perempuan umur 55 tahun, pekerjaan ibu rumahtangga, ditemukan tanda kekerasan kecelakaan lalu lintas, Keadaan umum dalambatas normal.

Tindakan medik : operasi reposisi terouka dan fiksasi internal, cangkokkulit;KESMPULAN:Bahwa telah diperksa seorang perempuan umur 55 tahun, pekerjaan ibu rumahtangga, ditemukan tanda kekerasan kecelakaan lalu lintas, kKeadaan umum dalambatas normal.

jalan buntu/dead lock karena tidak tercapainya kesepakatan antara ParaPenggugat dengan Tergugat, mengenai besarnya uang pesangon, yang merupakanhak Para Penggugat dan atau bukti atas penyelesaian dalam pengakhiran hubungankerja diantara mereka;Bahwa keinginan dan keputusan Tergugat untuk melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) kepada Penggugat I dan Penggugat II dapat tersirat maksud dantujuannya dari isi surat tertanggal 27 Oktober 2008 tentang Clereance ExitStatement (CES) yang maksudnya adalah reposisi

Tergugat melakukan efisiensi terhadap jumlah pekerja diperusahaannya yaitu dengan pengurangan karyawan melalui PHK atau tindakanrasionalisasi dengan alasan Reposisi.

Muhtarom ; 4 (empat) lembar foto copy reposisi terjadinya tindak pidana pemerasandan ancaman serta penipuan ; 2 (dua) lembar foto bak truk ; 4 (empat) lembar foto truk Toyota Dyna Nopol AD1550TE milik Sadr.Muhtarom ; 1 (satu) lembar foto magazen senjata pistol gas terbuat dari stainlessstell ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Militer Il11 Yogyakarta No. 28K/PM Il11/AD/III

Suratsurat :1. 1 (satu) lembar foto copy STNK ran truk Toyota Dyna Nopol AD1550TE;2. 1 (satu) lembar foto buku catatan pesanan bak truk milik Sdr.Muhtarom ;3. 4 (empat) lembar foto copy reposisi terjadinya tindak pidanapemerasan dan ancaman serta penipuan ;4. 2 (dua) lembar foto bak truk ;5. 4 (empat) lembar foto ran truk Toyota Dyna Nopol AD1550TE milikSdr.

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018, Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor : M.HH01.AH.11.01 Tahun 2018, Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasipengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa bakti20152020 (Bukti P4) ;5.

Mewajibkan TERGUGAT (Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia) untuk menunda pelaksanaanKeputusan Nomor : M.HH01.AH.11.01 Tahun 2018 TentangRestrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi pengurus DewanPimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa bakti 20152020,Tanggal 17 Januari 2018 selama pemeriksaan sampai Putusandalam perkara ini memiliki kekuatan Hukum tetap kecuali adaPenetapan lain dikemudian hari yang mencabutnya;3.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH01.AH.11.01 Tahun2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, danRevitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyatmasa bakti 20152020 ;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :M.HH01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentangRestrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan PimpinanPusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 20152020 ;4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayarbiaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.589.000 (lima ratussembilan ribu rupiah).8.

Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani RakyatNomor: SKEP/038/DPPHANURA/VII/2015 tentang Reposisi PersonaliaPimpinan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat KabupatenMandailing Natal Masa Bakti Tahun 20112015 yang telah diberi materaicukup dan dinazegelen ditandai dengan Bukti P5; .

Imron Lubis, Spd..M.M yangdidaftar ke Kantor Tergugat, yang diusung oleh Partai Hanura; e Bahwa benar sesuai Keputusan DPP telah terjadi reposisi dalamkepengurusan DPC Hanura Kabupaten Mandailing Natal dan PartaiHanura pada DPRD Mandailing Natal sebanyak 7 (tujuh) kursi, sedangPartai PKPI sebanyak 2(dua) kursi total 9(Sembilan) kursi; e Bahwa Sebagai upaya hukum terakhir Hanura sebagai partai pengusungmendorong agar pasangan calon Penggugat mengajukan gugatan kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

BAYU All PRAMONO, SH, Umur 26 Tahun,Jenis Kelamin Lakilaki, pekerjaan PNS, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia.Bahwa yang bersangkutan benarbenar telah dilakukan Operasi Reposisi danpemasangan Clip pada tanggal 24 November 2013 di Ruang Operasi Rumah SakitBhayangkara Kupang pukul 09.00 wita dengan diagnosa Fraktur Femur Dextra gr IV (patangpada tulang paha kanan) Vulnus Laseratus wajah (luka lecet pada wajah).* Selain itu akibat kecelakaan ialulintas tersebut saksi korban Jhon Tiram mengalamipatah

BAYUAJI PRAMONO,SHmenerangkan bahwa telah dilakukan operasi Reposisi dan pemasanganclip pada tanggal 24 November 2013 dengan diagnosa Fraktur Femur Dextra gr IV (patahpada tulang paha kanan) Vulnus Lanseratus wajah (luka lecet pada wajah);3.

Romy Sp.OT yang menerangkan bahwa telahPutusan Pidana Nomor :10/Pid.Sus/2014/PN.OLM hal.23 dari 28hal.melakukan tindakan operasi atas nama BAYU AJI PRAMONO jyaitu telah dilakukanoperasi Reposisi dan pemasangan Clip pada tanggal 24 November 2013 dengandiagnosa Fraktur Femur Dextra gr IV (patah pada tulang paha kanan) Vulnus LaseratusWajah (luka lecet pada wajah); Visum Et Repertum yang diterbitkan dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor:R/278/VER/1/2014/Dokpol tanggal 15 Januari 2014 atas nama JHON

Reposisi/Rolling Pejabat Eselon Il (Pengguna Anggaran), bahwaseluruh tahapan dan penetapan serta pelantikan pejabat strukturaldilakukan sendiri oleh TERGUGAT bersama Kepala BadanKepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Mimika, tanpamelibatkan PENGGUGAT sebagai Ketua Panitia Seleksi (KetuaBaperjakat) Kabupaten Mimika, hingga pelantikannyapun tidakmenghadirkan/mengundang PENGGUGAT ;Berkaitan dengan alasan tersebut diatas maka PENGGUGAT tidak bisamelakukan sesuatu yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaanVisi

Pada tanggal 20 Agustus 2016 dilakukan operasi pengembalian posisi tulanghidung (Reposisi Fracture Os Nasal) dengan pembiusan total (GeneralAnestesi);4. Pasien dibolehkan pulang pada tanggal 22 Agustus 2016;5. Tanggal 26 Agustus dan 31 Agustus 2016 pasien kontro! di polikfinik THTdengan progres pengobatan yang cukup baik;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:1.

Pada tanggal 20 Agustus 2016 dilakukan operas/ pengembalian posisi tulanghidung (Reposisi Fracture Os Nasal) dengan pembiusan total (GeneralAnestesi);4. Pasien dibolehkan pulang pada tanggal 22 Agustus 2016;5. Tanggal 26 Agustus dan 31 Agustus 2016 pasien kontrol di polikfinik THTdengan progres pengobatan yang cukup baik;8. Bahwa Terdakwa belum berdamai dan belum memberikan bantuanpengobatan kepada Anak Korban;9.

Pada tanggal 20 Agustus 2016 dilakukan operasi pengembalian posisitulang hidung (Reposisi Fracture Os Nasal) dengan pembiusan total(General Anestesi);4. Pasien dibolehkan pulang pada tanggal 22 Agustus 2016;5. Tanggal 26 Agustus dan 31 Agustus 2016 pasien kontro!

Tungkai bawah kananKESIMPULANDiagnosaTD %/57 mmHg yang diukur di tungkai kiri, ND87x/menit pernafasan 20x/menit T 37Ditemukan jejas dan nyeri tekan setinggi putting susu,tidak ada suara nafas tambahanNyeri tekan, gerak sendi terbatasTampak bengkak, deformitas, gerak sendi terbatasLuka robek sepanjang 5 cm.Closed fracture distal radius dextraClosed fracture distal radius ulna sinistraClosed fracture tibia fibula dextra grade III AKarena kelainankelainan tersebut diatas dilakukan :Operasi cito untuk reposisi

20x/menit T 37Thorax (dada) : Ditemukan jejas dan nyeri tekan setinggi putting susu,tidak ada suara nafas tambahanBahu kiri : Nyeri tekan, gerak sendi terbatasPergelangan tangan kanan : Tampak bengkak, deformitas, gerak sendi terbatasTungkai bawah kanan : Luka robek sepanjang 5 cm.KESIMPULANDiagnosa : Closed fracture distal radius dextraClosed fracture distal radius ulna sinistraClosed fracture tibia fibula dextra grade III AKarena kelainankelainan tersebut diatas dilakukan :Operasi cito untuk reposisi