HukumIslam, Inpres Nomor 1 TahunMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat tidak melawanhukum dan telah terbukti oleh karenanya berdasarkanketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan verstek; Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda MahkamahAgung Repubblik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggalZe, Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajibanpanitera untuk mengirimkan salinan

dimaksud pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 jo pasal 19 Huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 Huruf fKompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun1991; eee ee er ee eeeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat tidak melawanhukum dan telah terbukti oleh karenanya gugatan Penggugatdapat dikabulkan denganvertek ; Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda MahkamahAgung Repubblik

Pasal 116huruf f Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun1990 fees see s ees ees oes eS Bes Sees so Gees oes ome OEEMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas gugatan Penggugat tidak melawan hukum~ dantelah terbukti oleh karenanya berdasar ketentuanpasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan denganverstek ;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda MahkamahAgung Repubblik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002

memenuhi alasan perceraiansebagaimana dimaksud pasal 39 Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, jo pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam,Inpres Nomor 1 Tahun1991; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat tidak melawanhukum dan telah terbukti oleh karenanya dapat dikabulkanoleh MajelisMenimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua MudaMahkamah Agung Repubblik

perceraiansebagaimana dimaksud pasal 39 Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, jo pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam,Inpres Nomor 1 Tahun1991; ee er ee eeeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat tidak melawanhukum dan telah terbukti oleh karenanya gugatan Penggugatdapat dikabulkan denganvertek ; Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda MahkamahAgung Repubblik

Hukum Islamtentang alasan perceraian; Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tersebut diatas, maka Penggugat telahmampu membuktikan dalildalil gugatannya sehingga Majelis berpendapat gugatanPenggugat adalah berdasar hukum dan beralasan, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tidak hadirnya Terggugat (verstek) oleh Majelis;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yangdimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Repubblik

;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda MahkamahAgung Repubblik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggaloa Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajibanpanitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yangterdapat dalam pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun1l989tentang Peredilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Kota Madiun untuk mengirimsalinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetapkepada

Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 Huruf fKompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun1991; eee re eee eeeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat tidak melawanhukum dan telah terbukti oleh karenanya berdasarkanketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan verstek; Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda MahkamahAgung Repubblik

dalildalil gugatannya sehingga Majelis berpendapat gugatanPenggugat adalah berdasar hukum dan beralasan, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa Tergugat yang jelas dipanggil tidak hadir di muka persidangansesuail dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan tidak hadirnya Terggugat (verstek) oleh Majelis; Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yangdimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Repubblik

Tahun1974 jo pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, jo pasal 116 Huruf b dan f Kompilasi HukumIslam, Inpres Nomor 1 Tahun1991; eee re eee eeeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat tidak melawanhukum dan telah terbukti oleh karenanya berdasarkanketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan verstek; Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda MahkamahAgung Repubblik

;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yangdimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Repubblik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajibanpanitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Peredilan Agama, maka Majelis Hakimberpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untukmengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum

Yang Dengan Sengaja Tidak Menghentikan Kendaraannya, TidakMemberikan Pertolongan atau Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu LintasKepada Kepolisian Repubblik Indonesia Terdekat Tanpa Alasan Yang Patut ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 178/ Pid.Sus / 2019 / PN KbmAd.1 Setiap Orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalampasal ini adalah sama dengan yang dimaksud oleh unsur Setiap Orang dalamdakwaan

unsur Yang Mengemudikan KendaraanBermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintasdalam dakwaan Kesatu ke dalam pertimbangan unsur Yang MengemudikanKendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan KecelakaanLalu Lintas dalam dakwaan Kedua ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur initelah terpenuhi ;Ad.3 Yang Dengan Sengaja Tidak Menghentikan Kendaraannya, TidakMemberikan Pertolongan atau Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu LintasKepada Kepolisian Repubblik

karena semua unsur dari Pasal 312 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan Melakukan Tindak Pidana Telah Mengemudikan KendaraanBermotor Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas YangMengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia serta Dengan Sengaja TidakMenghentikan Kendaraannya, Tidak Memberikan Pertolongan atau TidakMelaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Kepada Kepolisian Repubblik

1Tahun 1974 jo pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, jo pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam,Inpres Nomor 1 Tahun1991; eee ee er ee eeeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat tidak melawanhukum dan telah terbukti oleh karenanya berdasarkanketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan verstek; Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda MahkamahAgung Repubblik

Nomor 1 Tahun 1974 jopasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 Huruf bdan f Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun1991; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasgugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti oleh karenanya berdasarkanketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yangdimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Repubblik

UndangUndang Nomor : 39 tahun 1999 tentangHak Azasi Manusia serat tatanan dan moral masyarakat pada umumnya dan sangat tidakakan memberi efek jera (defferent) terutama bagi Terdakwa untuk dapat memahamikesalahannya dan menyesali perbuatannya ;Bahwa dalam penjelasan UndangUndang Nomor : 23 Tahun 2004 tentangKekerasan Dalam Rumah Tangga digambarkan bahwa keutuhan dan kerukunan rumahtangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalamrumah tangga, sehingga posisi Negara Repubblik

Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Huruf b dan fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 Huruf b dan f Kompilasi HukumIslam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasgugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti oleh karenanya berdasarkanketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yangdimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Repubblik

;Sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR = gugatanPenggugat dapat dikabulkan dengan tidak hadirnya Tergugat(Verstek) oleh Majelis ;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda MahkamahAgung Repubblik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajibanpanitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yangterdapat dalam pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun1989tentang Peredilan Agama, maka Majelis Hakim

;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yangdimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Repubblik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajibanpanitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Peredilan Agama, maka Majelis Hakimberpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untukmengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum

. ; Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yangdimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Repubblik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajibanpanitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Peredilan Agama, maka Majelis Hakimberpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiununtuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan

jo pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, jo pasal 116 Huruf b dan f Kompilasi HukumIslam, Inpres Nomor 1 Tahun1991; eee ee er ee eeeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat tidak melawanhukum dan telah terbukti oleh karenanya berdasarkanketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan verstek; Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda MahkamahAgung Repubblik