Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep 1307/M/IX/2002 tentangpengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan VeteranPejuang kemerdekaan Republiki Indonesia atas nama H. Beba dg Lalo yangHalaman 3 dari 12 putusan Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Jnpdikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia tertanggal 13september 2002 yang telah docockkan dengan aslinya dan telah dibubuhimaterai secukupnya (Bukti P.4)5. Foto kopi surat keterangan kematian H.

Bukti P.4 : UndangUndang Republiki Indonesia No. 10 Tahun 2004 TentangPembentukan Peraturan PerundangUndangan.

juga dapatmemperlihatkan dan memberikan hasil print screen input data pemohondari sistem SPRI atau Paspor Republik Idonesianya.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum serta tidak pernah dideportasi dariwilayah Negara Indonesia; Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira jam.11.00 WIB, Terdakwadatang ke Kantor Imigrasi Kelas Jakarta Utara untuk tujuan mengajukanpermohonan penggantian paspor Republiki

Xingshengdengan nomor paspor 14 349 38, berlaku mulai tanggal 12 Oktober 1995s/d tanggal 11 Oktober 1997;1 (satu) lembar Petikan dari daftar umum kelahiran yang dikeluarkan diPurwakarta atas nama Heng Seng;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan dipersidangan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira jam.11.00 WIB, Terdakwadatang ke Kantor Imigrasi Kelas Jakarta Utara untuk tujuan mengajukanpermohonan penggantian paspor Republiki

Bahwa benar sebagai parjurit TNITerdakwa adalah juga sebagai warganegara Republiki Indonesia yangdengan sendirinya Terdakwa tundukpada hukum yang berlaku diIndonesia, termasuk diantaranyaKUHP dan sekaligus Terdakwa jugamerupakan subyek hukum Indonesia.4. Bahwa benar saat ini terdakwa dalam keadaan sehatjasmani dan rohani' sehingga mampu mempertanggungjawabkan peruatannya.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaunsur pertama yaitu Barangsiapa telah terpenuhi.2.

LAB:493/NNF/2014 tanggal 12 September 2014 disimpulkan bahwa : Terhadapcontoh barang bukti kristal bening (kode A) diduga mengandung n arkotikaadalah benarmengandungsediaan Narkotika MA ( metamfetamina)danterdaftardalamgolongantnomor urut 61 Lampiran Undang Undang RepublikI ndonesianomor 35tahun2009 tentang Narkotika. Terhadap bukti urine(kode B) milik SLAMET ISKANDAR adalah benar tidak me ngandungsediaannarkotika dan/ atauPsykotropika.

Bahwa benar sebagai parjurit INI Terdakwa adalahjuga sebagai warga negara Republiki Indonesia yangdengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yangberlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP dansekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukumIndonesiaDengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa12unsur pertama yaitu) Barangsiapa telah terpenuhi.2.

tentang Narkotika;Sisa barang bukti: Sisa barang bukti barang bukti setelah diperiksa, sisanya : Nomor Nomor Barang Bukti Jumlah /berat/jenis1 2854/2015/NNF 0,324 gram2 2855/2015/NNF Pipet kaca/ pireks3 2856/2015/NNF Tutup Botol kuning terdapat 24 2857/2015/NNF lubang5 2858/2015/NNF Bong6 2859/2015/NNF Potongan plastik putih7 2860/2015/NNF Sashet plastik bekas pakai8 2861/2015/NNF Habis untuk pemeriksaan Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuanPasal 112 ayat 1 UndangUndang republiki

P.28 : Surat Komisi Yudisial Republiki Indonesia Nomor1664/SET/LM.02/08/2015, tanggal 11 Agustus 2015, Hal : Panggilan (sesuai dengan asili) ;29.

., Advokat, yang beralamat di XXXXXXX, selanjutnya disebutsebagai Penggugat;melawanXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman semuladi XXXXXXXKecamatan XXXXXXX Kabupaten XXXXXXX, sekarangtidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di dalammaupun di luar wilayah Republiki Indonesia,n selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksisaksi

BB 1 seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagaiGolongan (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolonganNarkotika didalam lampiran UndangUndang Republiki Indonesia No.35Tahun 2009 tentang Narkotika.BB 2 seperti terebut diatas Positif mengandung THC(Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Golongan (Satu) Nomor Urut 09Lampiran Perturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun2020 tentang

akantetapi dengan alasan yang tidak mendasar merupakan petunjuk kesalahanTerdakwa ;Menurut Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 85 K / Kr / 1961 tanggal 27 September 1961 menyatakan merupakankebijakan judex facti apakah pencabutan pengakuan yang dibuat di mukaPolisi diterima atau tidak oleh Hakim, suatu pengakuan tidak dapat ditiadakanoleh karena alasan yang tidak dimengerti ;Bahwa sesuai putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkandengan putusan Mahkamah Agung Republiki

petugaskepolisian yang sedang melakukan Patroli, kKemudian terdakwa dansaksi ADAM ZARKASY diamankan ke Polres Serang untuk proseshukum.Bahwa berdasarkan pemeriksaan Narkoba (urine) Nomor : LHPN/02/I/2014/KES, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 14.30Wib di Ruang Poliklinik Polres Serang terhadap terdakwa dengan hasilpemeriksaan Positif (+), dan dalam hal terdakwa menggunakannarkotika jenis daun ganja kering tersebut tidak memiliki izin dari pejabatyang berwenang yaitu menteri Kesehatan Republiki

Pasal 80 ayat (3) UndangUndang Republiki Indonesia Nomor Nomor. 35Tahun 2014 Tentang perubahan atas UndangUndang Republiki Indonesia Nomor 23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;DAN;KEDUA; KESATU;Bahwa ia Terdakwa bersamasama dengan saksi ANDI MUSRIADI ALIAS ADIBIN ANDI MASE dan saksi DEDI BIN TAHERE, Pada hari Senin tanggal 01September 2014 sekitar jam 01.00 wita atau setidaktidaknya sekitar waktu tersebut bertempat di Dusun Lerang , Desa Abbumpungeng, Kecamatan Cina, KabupatenBone atau setidaktidaknya

Jalan Sultan Hasanudin Rt.014 DesaLambur Il Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atausetidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibatkecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya,tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintaskepada Kepolisian Negara Republiki

MAJALENGKA cq YULIYANTO, S.E, DKKdanBADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKI NDONESIA cq KANTOR WILAYAH PERTANAHAN JAWA BARAT cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAJALENGKA, DK

Keadaan/Halhal meringankan;e Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa menyesali perbuatannya;e Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UndangUndangNomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, UndangUndangRepublik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,UndangUndang Republiki

Bahwa dengan demikian ketentuanketentuan atau klausula yang ditentukandalam akta perjanjian No.43 tanggal 14 Juli 1988 (P1) berlaku sebagaiundangundang yang ditaatidanmengikat antara Pengqugat danTergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat wajibmelaksanakan Perjanjian tersebut dengan segala akibatnya berdasarkanhukum yang berlaku di Republiki Indonesia, dan halhal yang belum/ kurang cukup diatur dalam perjanjian tersebut akan diatur lebih lanjutsecara tertulis oleh kedua belah pihak dan merupakan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republiki Indonesia Nomor:SK/327/Menhutll/2010, tanggal 25 Mei 2010, tentang Pemberian jinusaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutanalam kepada PT Restorasi Ekosistem Indonesia , atas areal hutan produksiseluas + 46.385 hekta are di Kabupaten Sarolangun dan KabupatenBatang Hari Propinsi Jambi;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon di

menimbulkanperjanjian maupun = diterbitkan dalam kaitannya denganpelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri, ataupunmenunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak)yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak,haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata,dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 (vide kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata UsahaNegara tahun 2005 yang diterbitkan Mahkamah Agung RepublikI

alternatifpertama terdiri dari dakwaan kesatu dan kedua, namun meskipun demikianpada hakikatnya dakwaan penuntut umum tersebut adalah dakwaan yangberbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafatahukum tersebut diatas memilin langsung dakwaan alternatif pertama dankarenanya akan mempertimbangkan baik dakwaan alternatif pertama kesatumaupun dakwaan alternatif pertama kedua;Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama kesatu sebagaimanadiatur dalam Pasal 111 ayat (1) UndangUndang Republiki