PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq, PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA Cq MENTERI PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN REPUBLIKL INDONESIACq.GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT.Cq DINAS PENDIDIKAN PROPINSI SUMATERABARAT, dulunya bernama Kanwil DepertemenPendidikan dan Kebudayaan Provinsi SumateraBarat,alamat jalan Jendral Sudirman Nomor 52Padang Provinsi sumatera Barat, selanjutnyamohon disebut sebagai Tergugat Ill/Terbanding Ill;4.

Amin No. 9, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan,Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 010/SKK/RDH/PDT/XI/2019 tertanggal 15 November 2019, selanjutnya disebutsebagai Pemohon;MelawanTermohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan karyawanswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKEluranhan Tobek GodangKecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sekarang sudah tidak diketahuikeberadaannya di seluruh Republikl Indonesia selanjutnya

Bahwa sepengetahuan Saksi3 yang mempunyai wewenanguntukmelakukan pengujian Standar Nasioanal Indonesia (SNI) itu dilakukanoleh LSPRO (Lembaga Sertifikasi Produk) yang ditunjuk oleh menteriperdagangan Republikl Indonesia, akan tetapi untuk didaerah bisadilakukan oleh UPSMB (Unit Pengawasan Standar Mutu Barang) yangHal 11 dari 27 hal Putusan nomor : 46K/PM.105/AD/VII/2016Saksi4Saksi5dibawahi oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi.11.

Bahwa benar 100 (seratus) kotak sosis ayam asal Malaysia yangdiangkut Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangantentang standar mutu Indonesia (SNl)yang dikeluarkan oleh LSPRO(Lembaga Sertifikasi Produk) yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian danPerdagangan Republikl Indonesia, atau untuk di daerah bisa dilakukanoleh UPSMB (Unit Pengawasan Standar Mutu Barang) yang dibawahioleh dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi.Hal 18 dari 27 hal Putusan nomor : 46K/PM.105/AD/VII/2016MenimbangMenimbangMenimbang9

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan denganUndang Undang Republikl ndonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 167 ayat (5);4.

Menyatakan Terdakwa Diki Afrian Alias Diki, tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah dalam dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa Diki Afrian Alias Diki, terbukti secara sah danWNmeyakinkan menurut hukum bersalah Tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanSubsidair: Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republikl Nomor 35 tahun2009 tentang

Dan Tergugatmenolak dalildalil Penggugat untuk seluruhnya.15.Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam positamaupunpetitum gugatannya yang mengatakan perbuatan cacat hukumkepada Tergugat I.LMaka gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidakberalasan hukum.16.Bahwa dapat Tergugat tegaskan, bahwa Tergugat selaku pemenang asetlelang yang sah dibuktikan dengan adanya Risalah Lelang No. 614/2014tanggal 22 Desember 2014 atas nama Tergugat yang dikeluarkan olehPemerintah Republikl ndonesia

Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah adalah tidak berdasar dan tidak berkaitan samasekali dengan Tergugat, dikarenakan bahwa subjek yang dimaksud dalamHalaman 16 dari 43 HalamanPutusan Perkara Nomor : 16 /G/2017/PTUN.BNAUndang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahadalah Kepala Daerah sementara Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahanyang merupakan bagian dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkanPeraturan Presiden Republikl

Bahwa tanggal 24 Januari 2014 Pihak Kepolisian Negara Republikl IndonesiaDaerah Jawa Barat Resort Cianjur menerbitkan surat permohonanpemblokiran srtifikat No. Pol B/182/l/2014Reskrim kepada Badan PertanahanNasional (BPN) Wilayah Cianjur Jawa Barat atas dasar laporan tergugat terhadap dugaan tindak pidana penipuan atau setidaknya penggelapandengan terlapor tergugat II;.

DanTergugat menolak dialildalil Penggugat untuk seluruhnya.Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam positamaupunpetitum gugatannya yang mengatakan perbuatan cacat hukumkepada Tergugat l.Maka gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidakberalasan hukum.Bahwa dapat Tergugat tegaskan, bahwa Tergugat selaku pemenang asetlelang yang sah dibuktikan dengan adanya Risalah Lelang No.614/2014 tanggal 22 Desember 2014 atas nama Tergugat yangdikeluarkan oleh Pemerintah Republikl ndonesia cq.

FUAD AMIN Nomor 131.35/1192/OTDAtanggal 21 Februari 2013 Perihal : Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 131.35208 Tahun 2013 ;2 (dua) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri DalamNegeri Republikl Indonesia Nomor 131.35208 Tahun 2013 tentangPengesahan Pemberhentian Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timurtanggal 19 Februari 2013 ;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima JabatanBupati Bangkalan R.KH.

FUAD AMIN Nomor 131.35/1192/OTDAtanggal 21 Februari 2013 Perihal : Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 131.35208 Tahun 2018 ;2 (dua) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri DalamNegeri Republikl Indonesia Nomor 131.35208 Tahun 2013 tentangPengesahan Pemberhentian Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timurtanggal 19 Februari 2013 ;Hal. 371 dari 387 hal. Put.

FUAD AMIN Nomor131.35/1192/OTDA tanggal 21 Februari 2013 Perihal KeputusanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35208 Tahun2013 ;2 (dua) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri DalamNegeri Republikl Indonesia Nomor 131.35208 Tahun 2013 tentangPengesahan Pemberhentian Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timurtanggal 19 Februari 2013 ;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima JabatanBupati Bangkalan R.KH.

FUAD AMIN Nomor: 131.35/1192/OTDAtanggal 21 Februari 2013 Perihal : Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 131.35208 Tahun2 (dua) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri DalamNegeri Republikl Indonesia Nomor 131.35208 Tahun 2013 tentangPengesahan Pemberhentian Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timurtanggal 19 Februari 2013 ;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima JabatanBupati Bangkalan R.KH.

Semadya yakni SUTIKNO;
1 (satu) bendel Print Draft Pelimpahan Pencatatan Asset UPK ke Desa bedasarkan Presentase Kontribusi Modal SPC dan Jasa Pinjaman (2003-Mei 2015) dengan Pola Pembagian Murni dibagi berdasarkan Presentase dengan Asumsi Pembagian Asset UPK 60% untuk Desa Desa se-Kecamatan Kedungbanteng dan 40% untuk BKAD;
1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republikl Indonesia Nomor AHU-0053156.AH.01.01.TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan