Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PARTAI REPUBLIKU INDONESIA, tersebut ;

PARTAI REPUBLIKU INDONESIA VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Republiku Indonesia harus memenuhisyarat kepengurusan, domisili kantor, dan dukungan anggotaPartai Republiku Indonesia di 2/3 (dua pertiga) jumlahKabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yaitu sekurangkurangnya17 Kabupaten/Kota.Provinsi Jawa Tengah.

, domisili kantor, dan dukungan anggotaPartai Republiku Indonesia di 2/3 (dua pertiga) jumlahHal. 23 dari 40 hal.

Untuk dapat memenuhi syarat faktual (lolos verifikasifaktual), Terlawan in casu Partai Republiku Indonesia harusmemenuhi syarat kepengurusan, domisili kantor, dan dukungananggota Partai Republiku Indonesia di 2/3 (dua pertiga) jumlahKabupaten/Kota di Provinsi DI.

memenuhi syaratfaktual.Untuk dapat memenuhi syarat faktual (lolos verifikasi faktual),Terlawan in casu Partai Republiku Indonesia harus memenuhisyarat kepengurusan, domisili kantor, dan dukungan anggotaPartai Republiku Indonesia di 2/3 (dua pertiga) jumlahHal. 30 dari 40 hal.

Sebab Penggugat/Partai Republiku belummemasuki ranah pemilu.

PARTAI REPUBLIKU INDONESIA ; vs. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

PUTUSANNo. 100 PK/TUN/2008.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat Peninjauankembali telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :PARTAI REPUBLIKU INDONESIA, berkedudukan diJalan Letjen Suprapto No. 38 Jakarta Pusat, dalam hal inidiwakili oleh : RAMSES DAVID SIMANJUNTAK, selakuKetua Badan Pendiri dan Arsitek Partai Republiku Indonesia,Pemohon Peninjauankembali dahulu) Termohon Kasasi/PenggugatTerbanding ;melawan:KETUA

Partai Republiku Indonesia hanya memenuhi syarat faktual di 14(empat betas) Propinsi, sehingga minimal masih kurang 8 (delapan) Propinsilagi, apabila ditetapkan menjadi peserta Pemilu Tahun 2009 ;Bahwa Partai Republiku Indonesia memiliki data faktual 25 propinsilengkap dengan 2/3 Kabupaten/Kota di propinsi dimaksud (data terlampir),sedangkan yang dibutuhkan menjadi Peserta Pemilu hanya 22 Propinsi dari 33Propinsi dan 2/3 Kabupaten/Kota Propinsi tersebut, bahwa dengan demikianPenggugat telah memenuhi

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yangmenyatakan Partai Republiku Indonesia sebagai Partai Politik yang lolosverifikasi dan ikut sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 ;5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Tergugat ;AtauHal. 3 dari 14 hal. Put. No. 100 PK/TUN/2008.

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yangmenyatakan Partai Republiku Indonesia sebagai Partai Politik yang lolosverifikasi dan ikut sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2008 ;5.

Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang dapat mengajukangugatan dalam Peradilan TUN.Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia No.M.HH21.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 3 April2008 tentang Pengesahan Partai Republiku Indonesia sebagai BadanHukum.Hal. 10 dari 14 hal. Put.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) ; PARTAI REPUBLIKU INDONESIA ; RAMSES DAVID SIMANJUNTAK

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negarakarena di dalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara diawalidengan pemeriksaan pendahuluan (Dismisal) yang mana memeriksakelengkapan Gugatan dan Surat Kuasa, yang mana pada saat itu tidakada disebutkan mengenai masalah tanda tangan Sekretaris Jendral danpada saat itu dinyatakan sidang dilanjutkan ke tahap persidangan PokokPerkara;Bahwa sebelumnya didalam kasus yang sama dalam PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 162/B/2008/PT.TUN.JKT.antara Partai Republiku

Indonesia melawan Komisi Pemilihan Umum(KPU) pada tanggal September 2008 yang dengan jelas pada halaman2 (dua) Putusannya yang menyebutkan "Partai Republiku Indonesia ...dalam hal ini diwakili oleh Ramses David Simanjuntak selaku KetuaBadan Pendiri dan Arsitek Partai Republiku ... dst, ini menunjukkanhanya diwakili oleh Ketua Dewan Pendiri tanoa tanda tangan KetuaUmum dan Sekretaris Jendral dan dalam Putusan tersebut EksepsiTergugat (Komisi Pemilihan Umum) ditolak, jadi jelas Pengadilan TinggiTata

345 K/TUN/2008 tanggal 22 Oktober 2008 antara Komisi Pemilihan Umum melawanPartai Republiku Indonesia diperoleh kaidah hukum bahwasekalipun yang dicantumkan secara eksplisit di dalamketentuan Pasal 2 huruf g Undang Undang tentang PeradilanTata Usaha Negara tersebut hanya mengenai hasil Pemilu,namun melalui pendekatan penafsiran sistemik harusdiartikan sebagai meliputi juga keputusan keputusan yangterkait dengan Pemilu) dalam rangka proses persiapanpenyelenggaraan Pemilu juga tidak dapat digugat diPeradilan

Putusan Nomor:110/G/TUN/2008/PTUN.Jkt. tanggal 15 Agustus 2008 dalamperkara antara Partai Republiku sebagai Penggugat melawanKetua KPU (Pusat) sebagai Tergugat perihal' verifikasiPartai Politik peserta Pemilu tahun 2009 yang dikeluarkanKPU, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyebutkanbahwa semua jenis keputusan KPU tidak menjadi objekgugatan di Peradilan Tata Usaha Negara....dst.;1. Bukti Plw 1 ????...Hal 23 dari 33 hal Putusan Nomor 72/PLW/G/2009/PTUN.Smg.Yuri sprudensi..???...?...

Daerah dimana dinyatakan oleh Termohon Kasasi, bahwa PartaiKristen Indonesia 1945 tidak memenuhi syarat faktual denganmemakai alat bukti dari Partai Republiku (bukti vide P81).d. Termohon Kasasi banyak mengajukan alat bukti Fotocopy yangdicoret, diubah dan diketik kembali (bukti vide P82);e.