Ditemukan 45 data
Urut Berdasarkan
Putus : 29-05-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 900 K/Pdt/2017 Tanggal 29 Mei 2017 — PT BANK BNI (Persero) Tbk SENTRA KREDIT KONSUMEN
PEKANBARU vs YASRUL BACHTIAR, S.H.
39 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini Pemohon Kasasi telah menjalankan tugasnyasebagai salah satu BUMN yang bertugas sebagai agent of developmentyang sebagian modalnya adalah berasal dari Negara Rupublik Indonesia.Sehingga dengan demikian setiap hukuman membayar dan kerugiandialami dari kredit macet maupun kredit macet Penggugat/TermohonKasasi menjadi kerugian negara yang patut diselamatkan/ diupayakanpengembaliannya bukan malah ditambah kerugiannya, karena sumberkerugian ini jelas dan terang adalah berasal dari perbuatan
Putus : 27-04-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2960 K/Pdt/2014 Tanggal 27 April 2015 — HAJI LEMMU bin PALIMAI VS I NAISAH binti PALIMAI
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
MaritenggaE, Kabupaten SidenrengRappang, maka sita jaminan tersebut adalah sah dan berharga;Bahwa sebelum perkara perdata ini diajukan ke Pengadilan NegeriSidenreng Rappang, terlebin dahulu ada perkara perdata yang diputus olehPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni putusanPengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 28 September 2005 Nomor01/Pdt.G/2005/PN.Sidrap, jonto putusan Pengadilan Tinggi Makassartanggal 15 Agustus 2006 Nomor 157/PDT/2006/PT.MKS, jonto putusanMahkamah Agung Rupublik
Register : 23-07-2024 — Putus : 15-08-2024 — Upload : 21-08-2024
Putusan PN AMBON Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Amb Tanggal 15 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
1.JUNETA W. PATTIASINA, S.H., M.H.
2.FITRIA TUAHUNS ,S.H.
Terdakwa:
1.USMAN TUNY alias ALI
2.SUMILDAN TUNY alias ONGEN
24 — 0
1.JUNETA W. PATTIASINA, S.H., M.H.
2.FITRIA TUAHUNS ,S.H.
Terdakwa:
1.USMAN TUNY alias ALI
2.SUMILDAN TUNY alias ONGEN
24 — 0
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa I USMAN TUNI alias ALI dan Terdakwa II SUMILDAN TUNY alias ONGEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Rupublik Indonesia melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum
Putus : 16-10-2013 — Upload : 10-06-2017
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 15/Pdt.G/2013/PN SIDRAP Tanggal 16 Oktober 2013 — - I NAISAH BINTI PALIMAI sebagai PENGGUGAT
MELAWAN
- HAJI LEMMU BIN PALIMAI sebagai TERGUGAT I
- SUMARNI BINTI LEMMU sebagai TERGUGAT II
79 — 11
79 — 11
kecematan MaritenggaE, kabupatensidenreng rappang, maka sita jaminan tersebut adalah sah danberharga.Bahwa sebelum perkara perdata ini di ajukan ke pengadilan NegeriSidenreng Rappang, terlebin dahulu ada perkara perdata yang diputusoleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yakni putusanPengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 28 September 2005No.01/Pdt.G/2005/PN.Sidrap, jonto putusan Pengadilan Tinggi Makassartanggal 15 Agustus 2006 No.157/PDT/2006/PT.MKS, jonto putusanMahkamah Agung Rupublik
Putus : 13-12-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 877 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 Tanggal 13 Desember 2016 — PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE VS RAHMAD POHAN
94 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara Nomor 516/Arbitrase/BPSKBB/XII/2015, tertanggal 21Desember 2015 tersebut adalah salah dan bertentangan dengan KeputusanPresiden Rupublik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang PembentukanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pada Kota Pekalongan,Kota ParePare, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar, Kota Batam, KabupatenAceh Utara Dan Kabupaten Serdang Bedagai, dimana pada Pasal 2 jugadisebutkan Setiap Konsumen yang dirugikan
Bahwa mengacu kepada Pertimbangan Hukum yang tertuang pada point 5(lima) diatas, makanya Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pelaku Usahamenyampaikan Alat Bukti Surat yang berhubungan langsung dengan intipokok Gugatan Permohonan Keberatan yaitu seperti:Bukti PK14: yaitu Keputusan Presiden Rupublik Indonesia Nomor 18 Tahun2010 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenPada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukit Tinggi, Kota Singkawang, KotaPontianak, Kabupaten Kota Waringin, Kabupaten Padang
Putus : 10-06-2010 — Upload : 31-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 K/TUN/2010 Tanggal 10 Juni 2010 — HASRUDIN H.HASBULLAH VS MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ; GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
29 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Rupublik Indonesiatersebut memberikan petunjuk bahwa segala keputusan danatau. penetapan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum,baik dalam rangka pesiapan pelaksanaannya maupun hasi!
Register : 09-07-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400 K/TUN/2015 Tanggal 7 September 2015 — IRSJAD SJAM, SH VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA;
119 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembanding/Tergugat;Bahwa jikalau Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak layak danatau tidak sesuai dalam menyelenggarakan sekolah swasta, maka tidakmungkin Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diberikan kepercayaansebagai salah satu sekolah yang ditempati sebagai penyelenggara unasoleh Termohon Kasasi/ Pembanding/T ergugat;Bahwa, mohon dicermati pula pendidikan merupakan salah satu faktorutama untuk mencapai kemakmuran suatu Negara, sebagaimana diatursecara tegas dalam UndangUndang Dasar Negara Rupublik
Register : 15-01-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 06-01-2019
Putusan PN BATAM Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Btm Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat:
SURIANA
Tergugat:
1.PT Symindo Tirta Kimia
2.PT Lobindo Nusa Persada
3.PT Alam Indah Purnama Panjang
67 — 56
SURIANA
Tergugat:
1.PT Symindo Tirta Kimia
2.PT Lobindo Nusa Persada
3.PT Alam Indah Purnama Panjang
67 — 56
Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 kapal, kapten dan crew bersertamuatan bousit diperiksa oleh Kepolisian Rupublik Indonesia Polres TanjungHalaman 3 dari 49 Putusan Nomor 11/Pdt. G /2018/PN. Btm.Pinang karna diduga muatan bousit dan surat yang berhubungan dengan izinpengambilan bousit tidak dilengkapi perizinan/ illegal ;8. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017 kapal dan tongkang milikPENGGUGAT disita oleh Kepolisian Polres Tg.
Bahwa ternyata, pada tanggal 30 Oktober 2017 kapal, kapten dan crew bersertamuatan Bouksit diperiksa oleh Kepolisian Rupublik Indonesia Polres TanjungPinang karena diduga muatan Bouksit dan surat yang berhubungan dengan izinpengambilan Bouksit yang tidak dilengkapi perizinan/ illegal ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah diakui atau setidaktidaknya tidak disangkal oleh keduabelah pihak berperkara di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa tidak terdapat hubungan hukum yang nyata antara Penggugatselaku
Putus : 07-09-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399 K/TUN/2015 Tanggal 7 September 2015 — DASAR HARIADJI, S.Pd. vs. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA
44 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 399 K/TUN/2015Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, makapertimbangan yang demikian itu tidak dapat dipertahankan lagi dan patutuntuk dibatalkan;Bahwa, mohon dicermati pula pendidikan merupakan salah satu faktorutama untuk mencapai kKemakmuran suatu negara, sebagaimana diatursecara tegas dalam UndangUndang Dasar Negara Rupublik Indonesia1945 atau disebut juga sebagai UUD 1945, Pasal 31:> Ayat (1) Setiap Warga Negara Berhak Mendapatkan Pendidikan;> Ayat (2) "Setiap Warga
Register : 26-10-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 21-03-2012
Putusan PTUN MEDAN Nomor 85/G/2011/PTUN-MDN Tanggal 7 Maret 2012 — ROMI CHANDRA : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
69 — 19
69 — 19
Kesatuan BAPOLRES Padang sidimpuan,serta Surat Keputusan Tergugat a quo telahBERSIFAT FINAL karena sudah tidak memerlukanpersetujuan dari instansi lainnya sehingga sudahbersifat definitive dan sudah menimbulkan akibathukum ; ITV KEPUTUSAN ............KEPUTUSAN TERGUGAT TELAH MERUGIKAN PENGGUGAT :Bahwa dengan diterbitkannya Surat KeputusanTergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugianbagi Penggugat yaitu hilangnya kewajibanPenggugat untuk mengabdi kepada negara melaluiKepolisian Negara Kesatuan Rupublik
Register : 23-07-2024 — Putus : 15-08-2024 — Upload : 21-08-2024
Putusan PN AMBON Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2024/PN Amb Tanggal 15 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
1.JUNETA W. PATTIASINA, S.H., M.H.
2.FITRIA TUAHUNS ,S.H.
Terdakwa:
1.HARUNA LESTUSEN
2.JAUHAR LESYTUSEN
3.ISMAIL SILAWANE
4.USMAN TUNY alias UPANG
51 — 0
1.JUNETA W. PATTIASINA, S.H., M.H.
2.FITRIA TUAHUNS ,S.H.
Terdakwa:
1.HARUNA LESTUSEN
2.JAUHAR LESYTUSEN
3.ISMAIL SILAWANE
4.USMAN TUNY alias UPANG
51 — 0
M E N G A D I L I
- Menyatakan Terdakwa I HARUNA LESTUSEN, Terdakwa II JAUHAR LESYTUSEN alias JOGER, Terdakwa III ISMAIL SILAWANE dan Terdakwa IV USMAN TUNY alias UPANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Rupublik Indonesia melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang
Register : 20-01-2014 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 07-09-2014
Putusan PN LEMBATA Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.LBT Tanggal 15 Juli 2014 — - MARIA LETEK KOBAN, dkk lawan BLASIUS BAHA, dkk
90 — 46
90 — 46
DALAM POKOK PERKARA:Bahwa pada tahun 2008 saudara BLASIUS BAHA melakukan pensertipikatantanah dilokasi tersebut berdasarkan warkahwarkah pendukung antara lain dariPemerintah setempat yaitu Lurah Lewoleba Timur, dan sesuai syarat dan prosedur yangberlaku di Badan Pertanahan Nasional Rupublik Indonesia dan setelah ituTERGU6GAT I menjual tanah tersebut kepada TERGUGAT IIIPada tahun 2011 saudara Nely Yumina Lay mengurus Akta Jual beli dihadapanPPATS Kecamatan Nubatukan dengan Nomor Akta Jual beli : 82
Register : 13-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tjk Tanggal 28 September 2020 — Penggugat:
DONI SEPTIAWAN
Tergugat:
PT. INDOMARCO ADI PRIMA
312 — 77
DONI SEPTIAWAN
Tergugat:
PT. INDOMARCO ADI PRIMA
312 — 77
pasal 1603 o Kitab UndangUndang Hukum Perdata jopasal 65 Perjanjian Kerja Bersama PT Indomarco Adi Prima, membuktikan bahwaTergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat tanpamelalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri TanjungkarangKelas IA;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Surat Edaran NomorSE13/MEN/SJHK/I/2005 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak UjiMateriil UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan TerhadapUndangUndang Dasar Negara Rupublik
Putus : 17-10-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1395 K/Pdt/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 — BONG NYET NGO, dkk VS YAU KAM MUK, dkk Dan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTUR DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
107 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
kemudian;Bahwa Para Penggugat dalam Petitum pada halaman 15 butir 16, padapokoknya meminta Turut Tergugat untuk menyatakan tidak sah SuratPengangkatan Tergugat 14 sebagai Notaris yang dikeluarkan oleh TurutTergugat dimana Petitum Penggugat selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Menyatakan tidak sah surat pengangkatan Tergugat 14 sebagai Notaris diJakarta yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaSurat Pengangkatan yang dimaksud Para Penggugat adalah suratKeputusan Menteri Kehakiman Rupublik
Register : 14-01-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN BANGKINANG Nomor 5/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn Tanggal 17 Maret 2016 — PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE melawan RAHMAD POHAN
145 — 108
145 — 108
RAHMADPOHAN telah salah dan keliru serta melanggar dan bertentangan denganKEPUTUSAN PRESIDEN RUPUBLIK INDONESIA NOMOR: 18 TAHUN2010 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETAKONSUMEN PADA KOTA SERANG, KOTA KENDARI, KOTA BUKIT TINGGI,KOTA SINGKAWANG, KOTA PONTIANAK, KABUPATEN KOTA WARINGIN,KABUPATEN PADANG PARIAMAN, KABUPATEN KARAWANG DANKABUPATEN BATUBARA, dimana pada Pasal 2 (dua) ditegaskan Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat Pelaku Usahamelalui BPSK ditempat
Register : 06-01-2014 — Putus : 28-03-2014 — Upload : 29-04-2014
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor Reg/05-K/PM III-18/AD/I/2014 Tanggal 28 Maret 2014 — Kopda Amrin Jaya Vs Oditur Militer
88 — 34
88 — 34
Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan masihberstatus militer aktif memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkapdengan atributnya dengan pangkat Prada sebagaimana layaknya anggotaMenimbang22TNI AD yang lain, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta kepada Terdakwa disamping berlakuketentuan hukum pidana militer juga berlaku ketentuan hukum padaumumnya yang berlaku dinegara Rupublik Indonesia.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
Putus : 29-07-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 17/Pdt.Plw/2015/PN Gpr Tanggal 29 Juli 2015 — SUCIPTO,Dkk
MELAWAN
SOEROSO,
22 — 3
MELAWAN
SOEROSO,
22 — 3
Lelang tidak dapat dilaksanakan, karena tidak sesuai dengan ketentuan :e Permen Keuangan Rupublik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang :e Pasal 54Bagian Kepala Risalah Lelang memuat sekurangkurangnya: (huruf g)dalam hal yang diielang barangbarang tidak bergerak berupa tanah atautanah dan bangunan harus disebutkan : (point 2) SKT dari kantorPertanahan; dane Bagian Kelima, Surat Keterangan Tanah (SKT),Pasal 12e (ayat 1),Pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan waiib
Register : 21-11-2016 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 372/Pdt.G/2016/PN Mks Tanggal 14 Desember 2017 — RUGAYA FATMAWATI
6.IRNA YUSTIANI
7.IRDHA YUSTRISNA
8.IRWANSYAH YUSTIADMAJA
9.IRIYANTO Y
10.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
10.PEMERINTAH RUPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
52 — 0
6.IRNA YUSTIANI
7.IRDHA YUSTRISNA
8.IRWANSYAH YUSTIADMAJA
9.IRIYANTO Y
10.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
10.PEMERINTAH RUPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
52 — 0
RUGAYA FATMAWATI
6.IRNA YUSTIANI
7.IRDHA YUSTRISNA
8.IRWANSYAH YUSTIADMAJA
9.IRIYANTO Y
10.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
10.PEMERINTAH RUPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Register : 15-04-2011 — Putus : 06-10-2011 — Upload : 07-12-2011
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 8/G/2011/PTUN-BL Tanggal 6 Oktober 2011 — Penggugat : DENNY MA'ARUF SUHADA P
Tergugat : POLDA LAMPUNG
127 — 68
127 — 68
Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN BLNrp 86090915 diusulkan pemberhentian tidak denganhormat (PTDH) dari dinas kepolisian negara republikIndonesia ;Menimbang, bahwa Surat pernyataan AnkumKapolres Metro terhadap Denny Maruf yang telah dijatuhi hukuman oleh Komisi' Kode Etik Polri PolresMetro dengan Keputusan Nomor : Kep/59/X/2010 tanggalO05 Oktober 2010 berupa pemberhentian tidak denganhormat dari dinas kepolisian negara rupublik indonesiaMenimbang, bahwa Surat Kapolres Metro NoR/1982/X/2010 perihal permohonan
Putus : 11-02-2013 — Upload : 27-10-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 114/PDT.G/2011/PN.Smda Tanggal 11 Februari 2013 — PT. Mutiara Etam Coal (dahulu CV. Mutiara Etam Coal)
Melawan
PT. Mesra Prima Coal
210 — 48
210 — 48
No.2258/A.8 /2011;22 T 22 Foto copy, PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI, " SURAT IZIN'Nomor ; 541.23/127/PUDistamb/2011 ;23 T 23 Foto copy, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL RUPUBLIK INDONESIA. KEPUTUSAN MENTERIENERGI DAN SUBER DAYA MINERAL Nomor;883.K/30/DJB/2011. IZIN USAHA PERTAMBANANGANOPERASIONAL PRODUKSI;24T 24 Foto copy dari foto copy PT. MUTIARA ETAM COAL, Perihal; Pinjaman Sementara. Nomor ; 112/MECAdm.