Amaludin Zainal,S.Tr.Ak, 13. Santoso,14. Cicilia Ekowati, 15. Okky Kurniawan, 16. Risdian Fajarohman,Kesemuanya pegawai Kementrian Keuangan ,berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2019,selanjutnya disebutsebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta;Yang beralamat di Jl.

., Amaluddin Zainal Junaid,S.Tr.Ak., Adhi Joko Wiharyanto dan Irfan RacmatDevianton selaku Pejabat dan Pegawai Biro AdvokasiSekretariat Jenderal Kementrian Keuangan dan KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Cirebon dalam hal ini memilih domisili hukum di GedungDjuanda Lantai 15 Jalan Dr Wahidin Raya No. 1Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 412/PDT/2020/PT.

Pagatian,SH, MuliawansyahApriandi,SH, Amaluddin Zainal Junaid,S.Tr.Ak, RinaMaryana,SH, Ardiyah Leatemia, SH, ArlinaHaryuningsih,SH, Delvi Mananlu,SH.MH, MarianiPanjaitan,SH, Elizabeth Kurniasih Christina,Siswanto, Rahmadina Agusti,SE, selaku pejabat danpegawai Biro Advokasi Sekretariat JenderalKementrian Keuangan, Kanwil DJKN Sumatera Utaradan KPKNL Medan, dalam hal ini memilin domisili diGedung Djuanda Lantai 15, Jalan Dr.Wahidin RayaNo.1 Jakarta Pusat, untuk bersamasama atausendirisendiri mewakili

AMALUDDIN ZAINAL JUNAID, S.Tr.Ak.,Jabatan Pelaksana pada Sub BagianAdvokasi IVB;15. JEFFREY LAWRENCE, S.H., JabatanPemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada Dit.KBP DJBC;16. BONITA CININTYA PUTRI, S.H., JabatanPemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada Dit.KBP DJBC;17. ROMINA PURNAMA MANURUNG, S.H.,Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertamapada Dit. KBP DJBC;18. R. BIMO ARIO TEJA, Jabatan Pelaksanapada Dit. KBP DJBC;19. PRIHANTORO, S.H., Pelaksana padaSekretariat DJBC;20. MOCHAMAD MUAMAR NASRULLOBH, S.H.

., Amaluddin Zainal Junaid,S.Tr.Ak., Adhi Joko Wiharyanto dan Irfan RacmatDevianton selaku Pejabat dan Pegawai Biro AdvokasiSekretariat Jenderal Kementrian Keuangan dan KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Halaman 2 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pat.G/2019/PN CbnCirebon dalam hal ini memilih domisili hukum diGedung Djuanda Lantai 15 Jalan Dr Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khususNomor SKU045/MK.1/2019 tanggal 24 Oktober 2019,yang telah didaftarkan

., Pelaksana Seksi Penyidikan Ill, DirektoratPenegakan Hukum.16.Hendyga, S.Tr.AK , Pelaksana Seksi Penyidikan Ill, DirektoratPenegakan Hukum.17.Radityo Putra Nova, SE., Pemeriksa Pajak Pertama DirektoratPenegakan Hukum.18.Edy San Long Lest, SE., MM, Pemeriksa Pajak Pertama DirektoratPenegakan Hukum.Berdasarkan Surat Kuasa Nomor Nomor SKU2/PJ,05/2019tanggal 17Januari 2019..Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatantertanggal 28 Desember 2018 Nomor 179

., Amaluddin Zainal Junaid,S.Tr.Ak., RinaMaryana,SH., Ardiyah Leatemia,SH., Arlina Haryuningsih,SH., LathoMuhammad,SH., Santi Safaria,SH.,MH., Woro Sri Andayani,SE. selakupejabat dan pegawai Biro Advokasi Sekretariat Jenderal KementrianKeuangan dan KPKNL Bukittinggi dalam hal ini memilin domisili di GedungDjuanda Lantai 15 Jalan Dr.

., AmaluddinZainal Junaid, S.Tr.Ak., Mariani Panjaitan, S.H., ElizabethKurniasih Christina, Siswanto dan Rahmadina Agusti, S.E.,selaku Pekajat dan Pegawai Biro Advokasi SekretariatJenderal Kementerian Keuangan dan KPKNL Medanberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU507/MK.1/2020 tanggal 7 Desember 2020;Pengadilan Tinggi Tersebut;Telah membaca :1.

Bahwa untuk monitoring tidak secara spesifik,namun pengawasan secara umum saja diamana hanya secara globaldi cek terkait pekerjaan apakah sudah dilaksanakan ataukah belum,jikaada masalah maka di selesaikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan.Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwamembenarkannya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli EKWANTO,S.Tr.Ak, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Halaman 45 dari 94 Halaman Putusan No 02/Pid.SusTPK

,S.I.K..M.M sebagaimana SuratDakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah bukanmerupakan tindak pidana korupsi karena terkait penghitungan kerugiankeuangan negara oleh BPKP adalah tidak sah menurut hukum dan tidakmemiliki nilai kerugian NegaraBahwa karena pihak BPKP tidak memiliki kewenangan untuk mengauditkerugian keuangan negara terkait Audit Investigatif maka keteranganAhli BPKP Pusat atas nama Dedy Nurmawan Susilo, S.Tr.Ak yangdiperdengarkan keterangannya di persidangan terkait Laporan

Dedy Nurmawan Susilo, S.Tr.Ak adalah tidakmemiliki nilai sebagai Ahli karena bertentangan dengan Peraturan BPKNomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahi:Bahwa dihubungkan dengan penghitungan kerugian negaraberdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP tanggal 16 Desember 2019dimaksud menunjukan bahwa penghitungan kerugian negara tersebutadalah tidak berdasarkan pada fakta dan dasar hukum yang benarkarena penghitungan tersebut tidak berdasarkan pada kebenaran yangrill dan sesungguhnya, hal

Kesimpulandemikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, ahli Bambang SatriaAnsgarianto Wibowo, S.Tr.Ak, Auditor pada Perwakilan BPKP ProvinsiProvinsi Nusa Tenggara Timur, selaku pihak yang berwenang menghitungkerugian negara, menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan tim audit dalamrangka perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalampenyaluran kredit Bank NTT Cabang Utama Kupang kepada PT.

Muliawansyah Apriandi, S.H 10.AmaluddinZainal Junaidi,S.Tr.Ak.11. Rina Maryana, S.H. 12. ArdiyahLeatemia,SH. 13. Arlina Haryuningsih, SH. 14. JeffreyLawrance,SH. 15.Donald Mainassy 16. Muhammad Ikhsan,SH.17.Fajar Gopas Harddony dan 18.

Pagatian, S.H 9.Muliawansyah Apriandi, S.H 10.Amaluddin ZainalJunaidi,S.Tr.Ak.11. Rina Maryana, S.H. 12. ArdiyahLeatemia,SH. 13. Arlina Haryuningsih, SH. 14.Jeffrey Lawrance,SH. 15.Donald Mainassy 16.Muhammad Ikhsan,SH. 17.Fajar Gopas Harddonydan 18.

berdasarkan temuan instansiyang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;Menimbang, bahwa terkait hal ini, Pengadilan Tipikor pada TingkatBanding merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 003/PUUIV/2006,yang pada pokoknya mengemukakan, unsur kerugian negara harus dibuktikandan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau belum terjadi.Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, ahli Bambang SatriaAnsgarianto Wibowo, S.Tr.Ak

Ahli EKWANTO, S.Tr.Ak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli sehubungan dengan dugaanTindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh AISA A. RUMONIN pada pengelolaanDana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Namalena KecamatanTeluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2016; Bahwa Ahli tidak mengenal saudari AISA A.