KertasBlabak telah dibeli olen Para Tergugat, padahal fakta dan data yang adakeseluruhan sahamnya PT. Kertas Blabak merupakan milik Penggugat(PT. Satya Mitra Mandiri) yang berkedudukan di Jakarta Utara;.

Kertas Blabak yang berkedudukan di MagelangKabupaten Magelang kepemilikan sahamnya seluruhnya dikuasai olehPT. Kertas Basuki Rachmad Indonesia Tbk. ;Bahwa pada tanggal 5 Januari 2010 saham PT. Kertas Blabak telah dijualbersyarat oleh PT. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. kepadaPenggugat sesuai dengan Akta Notariil Nomor 06 tanggal 5 Januari 2010yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris Jakarta Selatan;Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2010 secara keseluruhandan tunai saham PT.

KertasBlabak dengan syarat saham mayoritas harus atas nama Tergugat ;Bahwa atas permintaan tersebut maka pihak Penggugat bersedia untukmengalihkan atau menjual sahamnya sebanyak 31.767 (tiga puluh saturibu tujuh ratus enam puluh tujuh) kepada pihak Tergugat sehinggadibuat Akta Notariil Nomor 106 dan Nomor 107 tanggal 30 Juni 2010yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris Jakarta Selatan (TurutTergugat 1);Bahwa setelah permintaan Tergugat dipenuhi olen Penggugat, belumsatu minggu penyerahan saham

Nomor 274 K/Pdt/201411.12.13.14.tersebut kepada Tergugat dan Tergugat Il dengan pemilik perusahaanorangnya sama sekaligus menjabat sebagai Direktur, maka terbitlah AktaNotariil Nomor 14 dan Nomor 15 tanggal 7 Juli 2010 yang dibuat olehTurut Tergugat ;Bahwa berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 7 Juli 2010 pihak Penggugatmenjual sahamnya lagi sebanyak 31.764 saham masingmasing kepadaSMM Group Pte.Ltd. (Tergugat I) sebanyak 6.351 saham dan SMMInternational Invesment Pte.Ltd.

Nomor 274 K/Pdt/201426dengan alasan dan bukti surat T6 tidak disebutkan telah dilakukanpembayaran atas harga sahamnya pada halaman 84 putusan a quo.Bahwa hal tersebut merupakan pertimbangan yang terlalu sumir danmemihak karena sudah jelas Tergugatl, TergugatII/Pembanding/PemohonKasasi menerangkan tidak dilakukan pembayaran harga sahamsaham itukarena dalam uraian terdahulu yaitu penjualan saham ini sebetulnya secararill saham PT.

Padahal dalamgugatan PARA PENGGUGAT menyebutkan pula nilai wajarharga saham miliknya adalah sebesar Rp3.599.203.000,(tiga milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratustiga ribu rupiah) per lembar sahamnya (vide Gugatan hal.5angka 13).Selain itu PARA PENGGUGAT juga menyebutkan nilai wajarharga saham miliknya adalah sebesar Rp6.063.652.000,(enam milyar enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh duaribu rupiah) per lembar sahamnya (vide Gugatan hal. 6 angka14).Berdasarkan hal tersebut diatas

Hal ini berdasarkanalasanalasan hukum sebagai berikut:7.1127.3Bahwa dalil gugatan pada angka 13 menyebutkan nilai wajar hargasaham milik PARA PENGGUGAT adalah sebesarRp3.599.203.000, (tiga milyar lima ratus sembilan puluh sembilanjuta dua ratus tiga ribu rupiah) per lembar sahamnya.

Hal iniberbeda dengan judul gugatan yaitu penolakan untuk membelisaham dengan harga wajar sebesar Rp7.100.000.000, (tujuh milyarseratus juta rupiah) per lembar sahamnya;Bahwa dalil gugatan pada angka 14 menyebutkan nilai wajar hargasaham milik PARA PENGGUGAT adalah sebesarRp6.063.652.000, (enam milyar enam puluh tiga juta enam ratuslima puluh dua ribu rupiah) per lembar sahamnya.

(tujuh milyar seratus jutarupiah) per lembar sahamnya karenaberdasarkanasumsi sendiridengan mengabaikan metode perhitungan yang umum berlaku.

, pengambilalihan, atau pemisahanBahwa Pasal 62 UUPT telah jelas mengatur hak pemegang saham untukmenjual sahamnya kepada perseroan bukan sebaliknya mewajibkanPerseroan untuk menawar untuk membeli saham pemegang saham;Bahwa UUPT tidak mewajibkan perseroan untuk membeli saham pemegangsaham yang menolak agenda maupun hasil RUPS.

Florida Irene Toding, MARS yang juga memiliki saham terbesarkedua yaitu (16,7%) dari jumlah keseluruh saham perseroan tidakpernah diberitahu/diundang, pernah mengikuti RUPS, dan juga tidakpernah menjual sahamnya dan atau tidak pernah menerima hasilpenjualan sahamnya;Bahwa kemudian Ir.

Ernest Todingyang seolaholah melepas atau menjual sahamnya sedangkan yangbersangkutan sendiri adalah sebagai pengurus dengan jabatan Komisaris, danjuga sebagai pemilik saham terbesar kedua, demikian pula dialami oleh Saudarakandungnya dr.

Florida Irene Toding, yang seolaholah juga melepas ataumenjual sahamnya sebagai pemegang saham terbesar kedua dalam perseroan;Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas berbunyi:Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan kePengadilan Negeri apabila di rugikan karena tindakan Perseroan yang tidakadil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksidan/atau Dewan Komisaris;11 Bahwa dengan Akta Perubahan Nomor

Abraham Toding S.H, dan Abraham Toding,S.H., telah menjual seluruh sahamnya dalam Perseroan tersebut kepada PaulToding, dimana penjualan saham tersebut dilakukan ketika Abraham Toding,S.H., masih hidup termasuk juga telah dijual sahamsaham dari Penggugat II danPenggugat III, sehingga dengan demikian menurut hukum adalah haksepenuhnya kepada Abraham Toding, S.H yang pada waktu itu masih hidupuntuk menggunakan haknya menjual kepada siapa saja dan ternyata seluruhsaham Abraham Toding, S.H. telah dibeli

AbrahamToding, S.H yaitu Paul Toding, demikian pula Daniel Toding yang diberi kuasaoleh Abraham Toding, S.H., untuk menjual seluruh sahamnya dalam perseroanterbatas tersebut tidak ditarik sebagi pihak dalam perkara a quo, demikian pula,Johan Toding, Musa Toding, S.H., yang bertindak sebagai Ketua merangkapsebagai Bendahara Yayasan Buntu Ambaang (YASBA), Henrik Lebang sebagisekretaris YASBA, juga tidak menarik Menteri Kehakiman RI, yangmengeluarkan Surat Keputusan tanggal 7 Oktober 1991 C2.5489.HT

atas ketidak hadiran Tergugat pada perseroan untukmelaksanakan seluruh kegiatan perseroan oleh Penggugat telahdiupayakan melakukan beberapa kali pemanggilan secara resmi ke alamattempat tinggal Tergugat yang terakhir diketahui, yaitu di Jakarta KavlingPolri CIV/842 Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010, KelurahanJelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, bahkan telah pula melakukanpemanggilan melalui surat kabar sesuai ketentuan yang berlaku, akantetap Tergugat tetap tidak pernah hadir untuk menyetor sahamnya

Bahwa terhadap ketidak kehadiran Tergugat pada perseroan baikuntuk menguruS maupun menyetor sahamnya ke dalam perseroan(inbreng) karena telah dipanggil secara patut sesuai ketentuan yangberlaku, merupakan pengabaian tanggungjawab dari Tergugat dan upayaTergugat untuk menghambat segala usaha perseroan;14.

Bahwa dengan adanya kelalaian Tergugat untuk menyetor 27lembar sahamnya sebesar Rp.27.000.000,00,(dua puluh tujuh juta rupiah)pada perseroan aquo, dengan demikian Tergugat telah berhutang sebesarRp.27.000.000,00, (dua puluh tujuh juta rupiah) pada perseroan;15.

Bahwa walaupun Tergugat (Charly Lam) tercatat memiliki 27 (duapuluh tujuh) saham, akan tetapi, oleh karena Tergugat tidak pernahmenyetor sahamnya pada perseroan, dengan demikian Tergugat (ChalyLam) tidak berhak mendapatkan bagian dari hasil penjualan aset aquo;21.

ini;Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi halhal yang akan diajukan dan mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatuyang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat danmenjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah mengenai kelalaian Tergugat tidak pernah hadir di perseroansejak tanggal 27 Mei 2013 baik untuk menyetorkan sahamnya

Penggugat dan Turut Tergugat Il s/d IV selaku penjual saham berjanjiakan menandatangani akta pelepasan kepengurusan dan diikuti denganakta Jual Beli sahamnya apabila, Tergugat sudah mendapatpendamping;c. Keputusan pada RUPS tersebut mutlak dan tidak akan dibatalkna olehsalah satu pihak.Bahwa pendapat Prof R.

Notaris di Batam,telah terbit Akta Jual Beliyang dibuat dihadapan Anly Cenggana Notaris di Batam sebagai berikut:1:Akta Jual Beli Saham Nomor : 3 tanggal 02 Desember 2011 antaraHasan sebagai Penjual dengan Tjipta Fudjiarta sebagai Pembeliatasseluruh sahamnya sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) saham (bukti TT.111);Akta Jual Beli Saham Nomor : 4 tanggal 02 Desember 2011 antara WieMeng sebagai Penjual dengan Tjipta Fudjiarta sebagai Pembeli atasseluruh sahamnya sebanyak 84 (delapan puluh empat) saham(buktiTT.I12

);Akta Jual Beli Saham Nomor : 5 tanggal 02 Desember 2011 antaraSutriswi sebagai Penjual dengan Tjipta Fudjiarta sebagai Pembeliatasseluruh sahamnya sebanyak 14 (empat belas) saham(bukti TT.I13);Akta Jual Beli Saham Nomor : 36 tanggal 19 Desember 2011 antaraAndres Sie sebagai Penjual dengan Conti Chandra sebagai Pembeliatas seluruh sahamnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) saham (buktiTT.I15);Akta Jual Beli Saham Nomor : 54 tanggal 22 Desember 2011 antaraConti Chandra sebagai Penjual dengan Tjipta

Akta Jual Beli Saham Nomor : 3 tanggal 02 Desember 2011 antaraHasan sebagai Penjual dengan Tjipta Fudjiarta sebagai Pembeli atasseluruh sahamnya sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) saham (bukti TT.I11);2. Akta Jual Beli Saham Nomor : 4 tanggal 02 Desember 2011 antara WieMeng sebagai Penjual dengan Tjipta Fudjiarta sebagai Pembeli atasseluruh sahamnya sebanyak 84 (delapan puluh empat) saham (buktiTT.I12);3.

Akta Jual Beli Saham Nomor : 5 tanggal 02 Desember 2011 antaraSutriswi sebagai Penjual dengan Tjipta Fudjiarta sebagai Pembeli atasseluruh sahamnya sebanyak 14 (empat belas) saham (bukti TT.I13);4. Akta Jual Beli Saham Nomor : 36 tanggal 19 Desember 2011 antaraAndres Sie sebagai Penjual dengan Conti Chandra sebagai Pembeliatas seluruh sahamnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) saham (buktiTT.I15);5.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 650/KMK.04/1994 yang mulai berlakupada tanggal 1 Januari 1995 sampai dengan 31 Desember 2008 tentangpenetapan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri ataspenyertaan saham pada badan usaha diluar negeri selain badan usaha yangmenjual sahamnya di bursa efek, dalam Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa:untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan, saat diperolehnya dividenoleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha diluar negeri

yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, ditetapkanpada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajibanpenyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usahadi luar negeri tersebut untuk Tahun Pajak yang bersangkutan,bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 3 dalam Keputusan Menteri KeuanganNomor: 650/KMK.04/1994 menyebutkan bahwa: Badan usaha di /uar negerisebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 adalah badan usahayang bertempat kedudukan di negara atau tempat seperti

DiBursa Efek (untuk selanjutnya disebut PMK Nomor 256),antara lain menyatakan:Pasal 1Saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeriatas penyeertaan modal pada badan usaha di luar negeriselain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efekadalah :a. pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktukewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunanPajak Penghasilan badan usaha di luar negeri tersebutuntuk tahun pajak yang bersangkutan; atauHalaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 1284/B

diBursa Efek (untuk selanjutnya disebut PER59), antara lainmenyatakan bahwa:Pasal 1Saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeriatas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeriselain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efekadalah :a. pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktukewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunanPajak Penghasilan badan usaha di luar negeri tersebutuntuk tahun pajak yang bersangkutan; ataub. pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir

Audit Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) pada halaman 2/7 terterasebesar Rp115.988.000.000,00;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 PMK Nomor256/PMK.03/2008, dinyatakan bahwa saat diperolehnyadividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaanmodal pada badan usaha di luar negeri selain badan usahayang menjual sahamnya di bursa efek adalah: Pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktukewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunanPajak Penghasilan badan usaha di luar negeri

Rajawali Veneerindo bermaksud untukbekerja sama dengan investor yang sanggup untuk menambah modalkerja;Bahwa dalam keadaan seperti itu, Penggugat bermaksud untuk mengajakRiyanto, in casu Tergugat I, dan Agus Leman, in casu Tergugat Il, bekerjasama dan pada akhirnya baik Tergugat maupun Tergugat II bersediauntuk bekerja sama dengan Penggugat untuk memajukan danmengembangkan usaha PT Rajawali Veneerindo, dengan ketentuanbahwa Penggugat mengkonversi seluruh aset PT Rajawali Veneerindosebagai bagian sahamnya

Nomor 996 K/Pdt/201717.sahamnya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada tanggal18 September 2012, melalui Bityet Giro Bank Central Asia Nomor BR841518 (Bukti P19).

Nomor 996 K/Pdt/201723.Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per bulan, terhitung mulaibulan September 2012 sampai dengan Tergugat dan Tergugat IImenyetorkan seluruh jumlah sahamnya secara tunai dan sekaliguskepada PT Rajawali Veneerindo, kerugian tersebut timbul karenakehilangan keuntungan mana ditetapkan berdasarkan rencanabisnis (bisnis planning) yang telah disampaikan dan disepakatiPenggugat dengan Tergugat dan Tergugat II pada saat membuatPerjanjian Kerjasama Usaha Nomor 5 tanggal 7 Agustus

Dengan demikian, Tergugat dan Tergugat II wajibdihukum untuk membayar ganti rugi bunga (moratorium interesse) kepadaPT Rajawali Veneerindo sebesar 6 % pertahun x Rp4.000.000.000,00(empat miliar rupiah) nilai prestasi tidak menurut selayaknya dan tidaktepat waktu, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan NegeriJakarta Pusat sampai dengan Tergugat dan Tergugat Il menyetorkanseluruh jumlah sahamnya secara tunai dan sekaligus kepada PT RajawaliVeneerindo;Halaman 11 dari 32 hal.Put.

secaratunai dan sekaligus kepada PT Rajawali Veneerindo sesuai denganketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf (b) juncto Pasal 4 ayat (6) Akta Nomor 5tentang Perjanjian Kerjasama Usaha, tanggal 7 Agustus 2012;Menyatakan bahwa Tergugat Il telah melakukan tindakan wanprestasi(cidera janji) karena tidak menyetorkan seluruh jumlah sahamnya secaratunai dan sekaligus kepada PT Rajawali Veneerindo sesuai denganketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf (c) juncto Pasal 4 ayat (6) Akta Nomor 5tentang Perjanjian Kerjasama

Tahun 2003 tentang BadanUsaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan "UU BUMN"), yang disebutoleh BUMN adalah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnyaterbagi dalam saham yang sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnyadimiliki oleh Negara;Pasal 1 ayat (2) UU BUMN, berbunyi:"Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BadanUsaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnyaterbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluhsatu persen) sahamnya

Kepailitan & PKPU, yang berbunyi sebagai berikut:"yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerakdibidang kepentingan publik" adalah badan usaha miliki negara yangseluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham";Apabila kita melihat ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang BUMNdan Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang Undang Kepailitan & PKPU, makacukup terang dan jelas bahwa yang dimaksud dengan BUMN adalahperseroan terbatas yang modalnya sedikit 51% (lima puluh satu persen)sahamnya

Nomor 447 K/Pdt.SusPailit/201611.12.13.14.15.Sementara yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak dibidangkepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimilik olehnegara dan tidak terbagi atas saham;Bahwa PT Merpati Nusantara Airlines (selaku Termohon Kasasi) terbagiatas saham, yaitu:96,99 % sahamnya dimiliki oleh Negara;3,01 % sahamnya dimiliki oleh PT Garuda Indonesia;Sementara PT Garuda Indonesia kepemilikan sahamnya juga terdiri dari:60,5% sahamnya dimilki oleh Negara;14,9% sahamnya dimiliki

oleh Publik;24,6% sahamnya dimiliki oleh Credit Suisse AG Singapore;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Termohon Kasasi modalnyaterbagi atas sahamsaham, dan dengan mengacu pada ketentuan yangterdapat pada Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang Undang Kepailitan &PKPU maka PT Merpati Nusantara Airlines selaku Termohon Kasasibukanlah BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik;Dan dengan demikian, ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang UndangKepailitan & PKPU, yang mengatakan hanya Menteri Keuangan

Hadi Widjaja Sidharta (adik Penggugat) diwajibkanmenurunkan kepemilikan sahamnya pada Tergugat II menjadi setinggitingginya 10 % (sepuluh persen) dalam jangka waktu 1 (satu) tahunterhitung sejak tanggal 24 Desember 2001.

Artinya selambatlambatnyapada tanggal 24 Desember 2002, Penggugat harus sudah mengalihkankepemilikan sahamnya pada Tergugat II untuk menurunkan kepemilikansahamnya menjadi setinggitingginya 10 %.Namun sampai tanggal 24Desember 2002 Penggugat belum juga mengalihkan atau menurunkankepemilikan sahamnya) 272222 o ono nnn nnn nnn nnn nne nee4.

Bank Liman International AktaNotaris Setiawan, SH No. 28 tanggal 26 Nopember 2010 bahwa Penggugattelah menambah kepemilikan sahamnya sebanyak 2.137.500 saham,sehingga kepemilikan saham Penggugat menjadi 8.075.000 saham;.

Penggugat akhirnya bisa menjual sahamnya kepada pihak ketigadengan harga yang bagus; 2220 n enone nne noneTidak dapat dibayangkan jika Tergugat II menjadi BPR. Apakah masih adapihak ketiga yang berminat membeli saham Penggugat dan seandainyaadapun pasti harganya akan jauh lebih rendah.

Andre Mirza Hartawan tidak menjadi Stand by buyer dan tidakmembeli saham dalam portepel, kemudian Tergugat II menjadi BPR, makabagaimana nasib saham Penggugat pada Tergugat II dan siapa yang akanberani membeli sahamnya. Dengan demikian Penggugat telah diuntungkanoleh keputusan RUPSLB keIl tanggal 27 Desember 2010, sehinggadengan demikian akhirnya Penggugat dapat menjual sahamnya kepada Sdr.Nio Yantoni.; 220 n0o nono nnn nn ncn n nn nc ncn cnececnsDALAM REKONPENSI1.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Kalimantan Concrete Engineering;
3. Menetapkan Rapat Umum Pemegang Saham PT Kalimantan Concrete Engineering dengan agenda acara:

• Membicarakan kedudukan saham almarhum Djuhransyah pemilik dari 150 (seratus lima puluh) lembar saham dan segala ketentuannya, peralihan sahamnya kepada ahli waris atau atas kesepakatan

IMING mengalihkan seluruh sahamnya kepada :JUMINCE MAGAI : @ 125 saham (Rp. 31.250.000)DELINCE MAGAI : @ 125 saham (Rp. 31.250.000)2.

DETINA IMING mengalihkan seluruh sahamnya kepada :ALERIANA MOM : @ 125 saham (Rp. 31.250.000)2: DEMI IMING mengalihkan seluruh sahamnya kepada :ALERIANA MOM : @ 125 saham (Rp. 31.250.000)PENGURUS :Direktur : ALERIANA MOMPemilik dan Pemegang Saham 250 saham@ Rp. 62.500.000, (enampuluh dua juta limaratusribu rupiah)DEWAN KOMISARISKomisaris Utama: JUMINCE MAGAIPemilik dan Pemegang Saham 125 saham@ Rp. 31.250.000, (Tigapuluh satu juta dua ratuslima puluh ribu rupiah)Komisaris : DELINCE MAGAIPemilik dan

Paulo Liman) dan Sdri.Herry Harsini Widjaja pada saat itu yang masih dimungkinkanmenambah sahamnya dan menyelesaikan masalah permodalan,namun Keluarga Liman dan Sdri.

) tahun terhitung sejak tanggal 24Desember 2001 dan segera menyelesaikan kewajibankewajibannya yangbelum diselesaikan kepada Tergugat I.Bahwa Penggugat sebagai bekas pemegang saham Tergugat yangdahulunya pernah memiliki saham sebanyak 5.937.500 dan pernahmenambah sahamnya sebanyak 2.137.500 menjadi 8.075.000.

Nomor 201/PDT/2016/PT.DKINamun sampai tanggal 24 Desember 2002 Penggugat dan pemegangsaham Hadi Widjaja S. tidak juga menurunkan sahamnya.5. Bahwa bersamaan dengan berjalannya waktu, Bank Indonesia telahbeberapa kali mengeluarkan peraturan sebagai berikut :1.

Bahwa Penggugat dalam positanya menyatakan bahwa Penggugat telahmenghimbau Turut Tergugat selaku pengawas pasar modal agar tidakmemberikan izin kepadaTergugat untuk melakukan Pencatatanperdagangan sahamnya pada Bursa Efek, tetapi himbauan Penggugat tidakdiperhatikan oleh Turut Tergugat..

melakukan Pencatatan perdagangan sahamnya pada BursaEfek..

SBB danmengajukan agar sahamnya dikembalikan kepada Penggugat termasukmengenai perlindungan terhadap pemegang saham yang mana ditegaskandalam petitum gugatan angka 3 yang meminta Para Tergugat untukmengembalikan sahamnya sebesar 10 % (Sepuluh persen) dengan membayarsebesar USD 400.000 (empat ratus ribu Dollar Ameriksa Serikat) atau setaraRp. 5.782.100.000 (lima milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus ribuRupiah);Bahwa mengenai pembelian kembali saham milik Penggugat bukanlahmenjadi hak

SBB Penggugat lebih intens dan lebih fokus memintaPara Tergugat membeli sahamnya, yang mana atas permintaan tersebut ParaHalaman 13 dari 32 Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT DPS.10.11.12.Tergugat pun telah melakukan penawaran dan mengajukan harga, namunditolak oleh Tergugat;Bahwa penawaran atas saham yang diajukan oleh Para Tergugat pun adalahsesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat pada saatmeminjam atau menggunakan nama Penggugat atas saham tersebut, namunPenggugat merasa saham tersebut

untuk membeli atau mengembalikan saham milik Penggugat,karena Para Tergugat sama sekali tidak pernah menahan saham milikPenggugat dan lebih dari pada itu Para Tergugat telah mengajukanpenawaran untuk membeli saham Penggugat yang mana penawaran dariHalaman 14 dari 32 Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT DPS.13.14.Para Tergugat untuk membeli tersebut telah ditolak oleh Penggugat, sehinggakembali sesuai aturan hukum yang berlaku yakni 58 ayat (1) UU PerseroanTerbatas, Penggugat berhak menawarkan dan menjual sahamnya

Keberatan terhadap Pertimbangan Hakim Gugatan Obscuur LibelBahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim terhadapeksepsi Obscuur Libel yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalamPutusan perkara perdata nomor: 274/Pdt.G/2019/PN,Sgr pada halaman38, yang mana isinya adalah sebagai berikut:menimbang bahwa berkaitan dengan dalil dalam posita dan petitumgugatan Penggugat Konvensi yang meminta untuk dikembalikan 10%sahamnya tersebut sangatlah tidak relevan dengan aturan hukum yangmengatur

Bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Singaraja padahalaman 38 39 dalam putusannya yang menyatakan:Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil dalam posita dan petitumgugatan Penggugat Konvensi yang meminta untuk dikembalikan 10 %sahamnya tersebut, sangatlah tidak relevan dengan aturan hukum yangmengatur tentang Perseroan Terbatas.

Mdn15.pemegang sahamnya adalah Alm. Abdul Hadi Mutyara (Suami/ orang tua) ParaPenggugat.Bahwa sesuai Akte No: tanggal 8 September 2006 yang dibuat oleh Yanti OktaviaSavitri SH, Notaris di Medan, maka Susunan para pemegang Saham itu adalah:15.1. Asmadi Mutyara sebagai pemegang 1991 lembar Sahamdengan nilai Nominal Rp.19.910.000.000.00,15.2. Ny.Tien Zulfia Mutyara sebagai pemegang 1991 lembar Sahamdengan nilai Niminal Rp.19.910.000.000.00,15.3.

Abdul Hadi Mutyara termasuk para Penggugat yangtelah menjual seluruh sahamnya, melainkan juga para pemegang/pemilik saham lainnyaHalaman 21 dari 32Putusan Nomor 694/Pdt.G/2013/PA.

Mdnyang tertuang dalam Akta Berita Acara No. tanggal 8 September 2006 juga telahmenjual seluruh sahamnya masingmasing salah satu diantaranya Tien Zulfia Mutyarapemegang 1991 saham telah menjual seluruh sahamnya tersebut kepada Tergugatdihadapan Notaris dengan Akta Jual Beli Saham No. 01 tanggal 30 Oktober 2007.Bahwa, selain itu oleh karena seluruh saham warisan Alm.

Selain itu, oleh karena para Penggugat telah menjual seluruh sahamnya tersebut kepadapihak ke3 atau bukan kepada Tergugat, maka gugatan/tuntutan para Penggugatterhadap pribadi Tergugat sebagaimana yang telah dikemukakannya dalam petitumgugatan/tuntutannya baik Dalam Provisi maupun Dalam Pokok Perkara adalahgugatan/tuntutan yang keliru, tidak tepat dan tidak beralasan hukum.4. Demikian juga, selain para ahli waris alm.

Abdul Hadi Mutyara termasuk paraPenggugat telah menjual seluruh sahamnya kepada pihak ke3 (Yumiko) sesuaibagiannya masingmasing, juga para pemegang saham dan atau para ahli warispemegang saham sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara No. 1 tanggal 8September 2006 telah menjual sahamnya masingmasing salah satu diantaranya TienZulfia Mutyara pemegang 1.991 saham telah menjual seluruh sahamnya pada tanggal30 Oktober 2007.5.

01.2004.10.Bahwa dengan dicabutnya surat persetujuaan anggota bursa (SPAB) maka11berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.45 tahun 1995 jo PeraturanPemerintah No.12 tahun 2004 tentang Penyelenggaran Kegiatan di bidangPasar Modal yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perusahaanefek yang tidak lagi menjadi anggota bursa efek wajib mengalihkan sahambursa efeknya kepada perusahaan efek lainnya dalam jangka waktu 12 bulandan apabila dalam jangka waktu 12 bulan perusahaan efek tersebut tidakmengalinkan sahamnya

Sedangkanpada kenyataan Tergugat sebagai sebuah perusahaan telah tidak mematuhikewajiban hukum yang seharusnya dilakukan untuk melindungi kepentinganhukum pemegang sahamnya.

Tindakan Tergugat selaku perusahaan yangtidak melindungi kepentingan hukum pemegang sahamnya dapat dikategorikansebagai perbuatan melawan hukum yang telah melanggar Kewajiban HukumTergugat sebagai sebuah perusahaan.C.

, book value, liquidationvalue, going concern value dan goodwill dapat menghasilkan satu harga sahamyang tidak wajar.Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan asas appraisal rights (hakPenilaian) didalam proses pembelian saham milik Penggugat dapatdiklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah melanggar pasal55 ayat 1 Undangundang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)yang pokoknya menyatakan sebagai berikut : setiap pemegang saham berhakmeminta kepada perusahaan agar sahamnya

Bahwa berdasarkan Angka 13 dari Peraturan Bapepam Bo.Ill.A.11 disebutkanbahwa :Saham Bursa Efek yang sahamnya akan dilelang harus diumumkan di BursaEfek dan harus diberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan Efek yangtelah mendapat izin usaha dari Bapepam sebagai Perantara Pedagang Efekdan atau Penjamin Emisi Efek tersebut paling lambat 15 (lima belas) harisebelum pelelangaan dilaksanakan.d.

. :019/LKBHWD/JKT1/VII/14 tertanggal 25 Agustus 2014 perihaltanggapan surat Penggugat yang isinya penunjukan selaku kuasahukum Tergugat Il (sebagai Direktur) dan akan mempelajari berkasberkas perseroan (Bukti P9);Bahwa terhadap surat pernyataan yang menyatakan Penggugatmengalihkan sahamnya kepada PT.

Panca GunaTeknik, namun tidak diakui oleh PARA TERGUGAT.Bahwa faktanya, PENGGUGAT dan TERGUGAT Il serta TuanTULUS SUWANDI telah menyatakan mengundurkan diri sebagaiDIREKTUR dan melepaskan Hak atas sahamnya dalam RapatUmum Pemegang Saham pada tanggal 20 Maret 2012 yang dihadiri100% Pemengang Saham antara lain :OO ISKANDAR (Tergugat Il)TULUS SUWANDIH. SUTARNO (Penggugat)Ir.

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 09 April 2012yang dibuat dan ditandatangani Penggugat sendiri adalah buktisurat yang menunjukkan Penggugat telah mengalihkankepemilikan sahamnya dengan kompensasi Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah), namun Penggugat masih menuntut hak ataudeviden tahun 2013?

Panca Guna Teknik dan PelepasanHak atas kepemilikan sahamnya;2) TELAH menyelesaikan hak dan kewajiban Direksi serta PemegangSaham secara tuntas.6. Bahwa Dewan Direksi telah mengundurkan diri dengan membuat SuratPernyataan sebagai berikut :1) Surat Pernyataan Tertanggal 20 Maret 2012 Perihal PengunduranDiri Saudara OO ISKANDAR dari Jabatannya sebagai DirekturUtama PT.

Menurut Para Penggugat Rekonpensi bahwa telah terjadi pengunduran diriDewan Direksi PT Panca Guna Teknik, dan pelepasan hak ataskepemilikan sahamnya, telah menyelesaikan hak dan kewajiban direksiserta pemegang saham;2.

Bahwa Tergugat Il selaku Kuasa dari Tergugat Ill dan selaku AnggotaDewan Komisaris Penggugat dan Tergugat selaku salah seorangPemegang Saham pada Penggugat menawarkan 75 (tujuh puluh lima)lembar sahamnya sebagai ganti rugi kepada Turut Tergugat apabilaPenggugat bersedia berdamai dengan Turut Tergugat dan TurutTergugat bersedia mencabut gugatannya terhadap Penggugat;7.

Bahwa Tergugat dan Tergugat Il untuk dan atas nama Tergugat Illmenyerahkan 75 (tujuh puluh lima) lembar Sahamnya kepada Turut Tergugatsebagai ganti rugi dengan perincian sebagai berikut:a. Tergugat menyerahkan 25 (dua puluh lima) lembar Sahamnya;b. Tergugat Il untuk dan atas nama Tergugat III menyerahkan 50 (limapuluh) lembar Sahamnya;Bahwa penyerahan Saham tersebut dilakukan melalui Penggugatsetelah Penggugat dan Turut Tergugat mencabut gugatan dariPengadilan;8.

(tujuh puluh lima) lembar Sahamnya di PT. Horas Insani Abadi kepadaPenggugat untuk diserahkan kepada dr.

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 25 (dua puluh lima)lembar sahamnya pada PT. Horas Insani Abadi (Penggugat) danTergugat Ill untuk menyerahkan 50 (lima) puluh lembar sahamnyapada PT. Horas Insani Abadi (Penggugat) kepada Turut Tergugatsesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;4.

Dan padakolom jumlah saham maka Pemohon Kasasi jumlah sahamnya sebesar Rp420ditambah dengan 75 saham menjadi 495 saham, dan tidak ada yang keberatantentang jumlah saham Pemohon Kasasi tersebut.

BIRAWIDHA GARDA SANTOSA beralamat di Jalan Ketintang Baru Selatan IA No. 104 RT. 000 / RW. 000, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dengan Nomor Izin AHU-02442.40.10.2014 tanggal 15 April 2014 dengan jumlah sahamnya 200 Lembar dengan nilai nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana catatkan dalam berita acara Notaris/PPAT SRI AMPENI SWANDAYANI, SH. yang berkedudukan di Jalan Pucang Anom Timur I/102 B Surabaya Nomor Akta 80, tanggal 21 Juni 2021 dihadapan Notaris

Bahwa Penggugat dalam rekonpensi telah membeli saham Henry Sutanto(orang tua Para Tergugat dalam rekonpensi ) yang ada di BengkelVaria Motors, yaitu :e Bahwa pada tanggal 20 Januari 1990 sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Henry Sutanto (orang tua Para Tergugat dalam rekonpensi ), HenrySutanto telah menjual 16 helai sahamnya yang bernomor 126 s/d 141 yang ada dibengkel Varia Motors seharga Rp. 16.000.000, (enam belas juta rupiah) kepadaPenggugat dalam rekonpensi ; (T 4)e Bahwa

Henry Sutanto (orang tua Para Tergugatdalam rekonpensi ) membuat Pernyataan menjual sahamnya di Varia Motor kepadaPenggugat dalam rekonpensi sebanyak 1 (satu saham) yang nilai saham hargaNominal sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan nomor 188; (T 5)e Bahwa pada tanggal 12 Maret 1990 Aim.

Henry Sutanto (orang tua Para Tergugatdalam rekonpensi ) membuat Pernyataan menjual sahamnya di Varia Motor kepadaPenggugat dalam rekonpensi sebanyak 40 (empat puluh saham) yang nilai sahamharga Nominal sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), jadi seluruh saham yangdijual kepada Penggugat dalam rekonpensi adalah sebesar Rp.40.000.000, (empatpuluh juta rupiah), dengan nomor 142 s/d 182; (T 6)e Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1990 Aim.

yang adadibengkel Varia Motor seharga Rp. 16.000.000, yang bernomor 126S/d 141 kepada Tergugat I.: Pada tanggal 20 Januari 1990 orang tua Para Pengugat membuatSurat Pernyataan tentang penjualan 1 sahamnya yang adadibengkel Varia Motor seharga Rp.500.000,yang bernomor 188kepada Tergugat I.: Pada tanggal 12 Maret 1990 orang tua Para Pengugat membuat SuratPernyataan tentang penjualan 40 sahamnya yang ada dibengkelVaria Motor seharga Rp.40.000.000, yang bernomor 142 s/d 182kepada Tergugat I.: Pada tanggal

15 Agustus 1990 orang tua Para Pengugat membuatSurat Pernyataan tentang penjualan 6 sahamnya yang adaHal. 13 dari 28 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst9.

Bahwa sejak perubahan Direksi dan Komisaris banyak hal yangmenjadi keganjilan bagi Penggugat, karena keinginan Penggugat tidakmenjadi perhatian oleh Tergugat II dan Tergugat Ill dalam halkeinginan Penggugat untuk menjual sahamnya kepada perseroan halini terjadi pembiaran (tidak memperdulikan) kerugian dari Penggugatdalam hal ini telah terjadi dalam beberapa kali rapat pemegangsaham;Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 383/Pat.G/2020/PN Mdn6. Bahwa pada rapat perseroan PT.

Tasik Raja dan Tergugat IV sebagaipemegang saham baru yang sangatsangat dikhawatirkan Penggugatmengakibatkan terdilusi sahamnya, maka Penggugat kembalimengajukan penjualan sahamnya tersebut kepada perseroan denganharga sebesar Rp. 7.000.000.000,(tujuh milyar rupiah) termasukpajak penghasilannya, yang mana harga penjualan ini telahbersesuaian dengan harga semestinya, hal ini tertuang dalam AkteNo. 13 tanggal 10 Desember 2019 dibuat oleh dan dihadapn Dra.Amelia Kosasih, SH, yang mana Akte tersebut

Kahayan Agro Plantation yang berkedudukandi Palangkaranya, Propinsi Kalimantan Tengah, yang pada tahun2010 menjual 95% saham, aset termasuk berbagai perizinanperusahaan kepada Anglo Indonesian Oil Palms Limited dan 5%sahamnya tetap dimiliki oleh Penggugat;Bahwa dalam perjalanannya, sebagaimana layaknya sebuahperusahaan yang ingin selalu mengembangkan usahanya, terjadilahperubahan dalam jajaran Direksi dan Komisaris.

Selanjutnya, terkaitpernyataan Penggugat perihal tidak dipedulikannya Penggugatdalam upaya menjual sahamnya kepada perusahaan adalahpernyataan sepihak dan berdasarkan penilaian subyektif dariPenggugat yang menurut para Tergugat (khususnya Tergugat , Ildan III) samasekali tidak benar dan tidak berdasar, karena seluruhdinamika persoalan ini sejatinya bermula dari niat para pemegangsaham, jajaran Direksi serta Komisaris yang berkeinginan untukmengembangkan perusahaan;Bahwa faktanya, sesuai dengan hasil

Selanjutnya, penyetoran awal dari keduaperusahaan tersebut dikonversikan ke dalam bentuk saham, denganperhitungan harga sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perlembar sahamnya;Bahwa adapun dilakukannya konversi hutang menjadi saham darikedua perusahaan tersebut di atas (PT. Bina Pitri Jaya dan PT. TasikRaja) adalah sematamata dengan pertimbangan/alasan bahwaHalaman 15 dari 27 Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PN Mdn14.15.peluang pembangunan usaha perkebunan melalui PT.