No. 218PK/Pdt/2010discharge of the cargo at the port of discharge;21) During the operation of loading and discharging of thecargo, the master of the vessel shall supervised allchocking/lashing/securing/stowage of the cargo so as toavoid any damage to the cargo;26) The owner shall ensure that the road to be taken fromthe loading port to the discharge port shall be chosen bythe master on the basic of avoiding and/or minising anyrolling/pitching of the vessel during the voyage which maydamage the cargo

Bahwa hal tersebut juga dapat dilinat dari salah satu ketentuan diGeneral Terms and Conditions Services (vide Bukti T5) yang sudahdisetujui oleh HEIPLOEG, di mana Pasal 4 butir B menyatakan:4.1 The Client represents and warrants:(b) that it is securing the provision of the Services hereunder for its ownaccount and not as an agent or broker, or in any other representativecapacity, for any other person or entity;Terjemahan4.1 Klien (in casu HEIPLOEG) dengan ini menyatakan dan benanyji:(b) bahwa ia

Of Ships Plans for the Carriage of bulk Grain
25) Document of compliance with carryng Dangerous Goods
26) Statement of compliance with Reg.II-2/19 SOLAS as amended for carriage of solid dangerous goods in bulk
27) Certificate of Cargo Securing Manual approval
28) Certificate of Loading Instrument
29) Marine Pollution Prevention Certificate

mengenai kedalaman, posisi, dandimensi setiap instalasi atau bangunan yang tidak dibongkar secarakeseluruhan.Bahwa selama ini Objek Sengketa tidak pernah diberitahukan kepada PARAPENGGUGAT, sehingga Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 60 ayat(3) Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hukum Laut sebagaimanadiratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui UndangUndang Nomor 17Tahun 1985;Bahwa Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telahmenyepakati Voluntary Guidelines for Securing

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakartatentang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta Tentang PetaRencana Bentuk Pulau (fotokopi sesuai dengan fotokopi).: Slide Pengembangan Pantura Jakarta (fotokopi sesuaidengan print out).: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUUVII/2010(fotokopi sesuai dengan print out).: UndangUndang Nomor 17 Tahun 1985 tentang RatifikasiKonvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hukum Laut(ad informandum, fotokopi sesuai dengan print out).: Voluntary Guidelines for Securing

Putusan Sela Nomor 92 K/TUN/201744,45.Objek Gugatan Bertentangan dengan1995 (The 1995 Code of Conduct For Responsible Fisheries) yangkemudian berkembang dengan disepakatinya Voluntary Guidelinesfor Securing Sustainable Smallscale Fisheries in the Context of Food(VGSSF).Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengakui VGSSF danSecurity and Poverty Eradication Indonesia melaluitelah diterjemahkan sebagai Petunjuk Sukarela untuk MenjaminPerikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan dalam Konteks KetahananPangan

bangunan yang tidakdibongkar secara keseluruhan.Bahwa selama ini Objek Sengketa tidak pernah diberitahukan kepada PARAPENGGUGAT, sehingga Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 60ayat (3) Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hukum Lautsebagaimana diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui UndangUndang Nomor 17 Tahun 1985;Halaman 15 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUNJKT32.33.Bahwa Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telahmenyepakati Voluntary Guidelines for Securing

(Fotokopi);Voluntary Guidelines for Securing SustainableSmallScale Fisheries in the Context of FoodHalaman 133 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUNJKT30.31.32.33.34.35.36.Bukti P29Bukti P30Bukti P31Bukti P32Bukti P33Bukti P34Bukti P35Security and Poverty Eradication (VGSSF).(Fotokopi);Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor34/PERMENKP/2014 tentang PerencanaanPengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil.

Of Ships Plans for the Carriage of bulk Grain
25) Document of compliance with carryng Dangerous Goods
26) Statement of compliance with Reg.II-2/19 SOLAS as amended for carriage of solid dangerous goods in bulk
27) Certificate of Cargo Securing Manual approval
28) Certificate of Loading Instrument
29) Marine Pollution Prevention Certificate

Putusan Nomor 92 K/TUN/LH/201744,45.Objek Gugatan Bertentangan dengan1995 (The 1995 Code of Conduct For Responsible Fisheries) yangkemudian berkembang dengan disepakatinya Voluntary Guidelinesfor Securing Sustainable Smallscale Fisheries in the Context of FoodSecurity and Poverty Eradication (VGSSF).Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengakui VGSSF danIndonesia melaluitelah diterjemahkan sebagai Petunjuk Sukarela untuk MenjaminPerikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan dalam Konteks KetahananPangan

Membuat segala sesuatunya tercapai sesuai dengan apa yang telahditentukan sebelumnya (securing results according to predetermind objectivesstandards).Menimbang bahwa faktanya TerdakwaSARJU al WARSIDIselaku KetuaGP3A dan sekaligus sebagai Manager Ternak Sapi dan pengelolaan Unit.Pengolah Pupuk Organik (UPPO)tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorangManager, yaitu :a. tidak membuatrencana operasional danrencana pemeliharaan UPPO secara tertulisyang dapat menggambarkankesinambungan pengelolaan UPPO

Membuat segala sesuatunya tercapai sesuai dengan apa yang telahditentukan sebelumnya (securing results according to predetermindobjectives standards).Menimbang bahwa faktanya TerdakwaSARJU al WARSIDIselaku KetuaGP3A dan sekaligus sebagai Manager Ternak Sapi dan pengelolaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang Manager, yaitu :a. tidak membuatrencana operasional dan rencana pemeliharaan UPPO secaratertulis yang dapat menggambarkan kesinambungan pengelolaan UPPO

The use of the word includingindicates that this catalogue of rights was not intended to be exhaustive.The right to water clearly falls within the category of guarantees essentialfor securing an adequate standard of living, particularly since it is one ofthe most fundamental conditions for survival.