HAMKA HALEK, M.Si).Sekretaris : Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda (Drs.H. SUPRNYADI SEMTA, M.Si).Anggota : 1. Kepala Dinas Pemukiman dan PengembanganKota Samarinda (YOSEP BARUS, M.Eng).2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan danKehutanan Kota Samarinda (Ir. SYAIFULLAH. J,M.Si).3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (lr. MADE MANDIA).4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi danBangunan Kota Samarinda (EDY WAHYUDI,S.Hut).5. Kepala Bagian Perlengkapan Setkot SamarindaHal. 3 dari 24 hal. Put.

HAMKA HALEK, M.Si).Sekretaris : Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda (Drs.H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si).Anggota : 1. Kepala Dinas Pemukiman dan PengembanganKota Samarinda (YOSEP BARUS, M.Eng).2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan danKehutanan Kota Samarinda (Ir. SYAIFULLAH. J,M.Si).3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (lr. MADE MANDIA).4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi danBangunan Kota Samarinda (EDY WAHYUDI,S.Hut).5. Kepala Bagian Perlengkapan Setkot Samarinda(H. ABDULLAH, SE.MM).6.

Tergugat VImohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Vtelah menyangkal dalildalil gugatan tersebut, dan sebaliknyamengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut :bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemegang hakpemakai yang sah atas tempat usaha Toko/Kios/Loods denganNo.C.1.46, terletak di Pasar Mardika Ambon berdasarkan PerjanjianSewa Menyewa Tempat Usaha Toko/Kios/Loods No.511.3/275/SETKOT

Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensiadalah pemegang hak pemakai yang sah atas tempat usahaToko/Kios/Loods dengan Nomor : C.1.46, terletak di Pasar MardikaAmbon berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tempat UsahaToko/Kios/Loods Nomor : 511.3/275/SETKOT/2007 tanggal 1Oktober 2007 antara Penggugat Rekonvensi sebagai Penyewa(Pemakai) dengan Pemerintah Kota Ambon sebagai pihak yangmenyewakan (Pemilik), dan Kartu Sewa atas Izin PemakaianHal.9 dari 17 hal. Put.

Si) ;: Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda (Drs.H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si) ; olnD7Kepala Dinas Pemukiman dan PengembanganKota Samarinda (YOSEP BARUS MENG) ;Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, danKehutanan Kota Samarinda (Ir.SYAIFULLAH. J, M.Si) ; =Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda(Ir. I MADE MANDIA) ; ======Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi danBangunan Kota Samarinda (EDY WAHYUDI,5. Kepala. Kepala Bagian Perlengkapan Setkot Samarinda(H. ABDULLAH, SE, MM) ; . Camat terkait (Drs. H.

Si ) ;Sekretaris : Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda (Drs.H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si) ; Anggota1. Kepala Dinas Pemukiman dan PengembanganKota Samarinda (YOSEP BARUS MENG) ;2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, danKehutanan Kota Samarinda (Ir.SYAIFULLAH. J, M.Si) ; 3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Ir.I MADE MANDIA) ; 2=22222==4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi danBangunan Kota Samarinda (EDY WAHYUDI,5. Kepala Bagian Perlengkapan SetkotSamarinda (H. ABDULLAH, SE, MM) ; 6.

Sekretaris Daerah Kota Samarinda ;Ketua : Asisten Pemerintahan dan Hukum SetkotSamarinda (Drs.HJHAMKA HALEK,M.Si);Sekretaris : Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda(Drs. H. SUPRIYADISEMTA, M.Si) ;Anggota1. Kepala Dinas Pemukiman dan PengembanganKota Samarinda (YOSEF BARUS MENG) ;2.Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan danKehutanan Kota Samarinda (lr. SYAIFULLAHJ,M.Si) ;3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Ir. .MADE MANDIA) ;Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 193 PK/Pid.Sus/20134.

Kepala Bagian Perlengkapan Setkot Samarinda(H.ABDULLAH, SE, MM) ;6. Camat terkait (Drs. H. DIDI PURWITO,M.Si);7. Lurah terkait (Drs. AWAL HATMADI, MM) ;8. Instansi teknis terkait ;Bahwa Drs. Awal Hatmadi, MM, Lurah Pulau Atas pada tanggal 10 Mei 2007mengirimkan surat kepada Drs. H.

Sekretaris Daerah Kota Samarinda ;Ketua : Asisten Pemerintahan dan Hukum SetkotSamarinda (Drs.HJHAMKA HALEK,M.Si);Sekretaris : Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda(Drs. H. SUPRIYADISEMTA, M.Si) ;Anggota1. Kepala Dinas Pemukiman dan PengembanganKota Samarinda (YOSEF BARUS MENG) ;2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan danKehutanan Kota Samarinda (Ir. SYAIFULLAHJ,M.Si) ;3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (lr. .MADE MANDIA) ;Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 193 PK/Pid.Sus/20134.

Kepala Bagian Perlengkapan Setkot Samarinda(H.ABDULLAH, SE, MM) ;6. Camat terkait (Drs. H. DIDI PURWITO,M.Si);7. Lurah terkait (Drs. AWAL HATMADI, MM) ;8. Instansi teknis terkait (lr. BAMBANGSUBIYANTO PT.PLNO ;Bahwa sesuai dengan SK Walikota tersebut Panitia Pengadaan Tanahmempunyai tugas sebagai berikut :1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanamandan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan ;2.

pemerintahan Sekretariat Kota Ambon tidak ada Jawaban resmi yangdi sampaikan oleh TERGUGAT IV, sebagaimana yang dijanjikan pada saatpertemuan, dan seiring berjalannya waktu TERGUGAT IV melalui SekretarisKota Ambon telah menandatangani surat klarifikasi untuk menyetujuidilakukan penetapan rancangan Peraturan Negeri tentang MatarumahParentah Negeri Nusaniwe menjadi Peraturan Negeri Nomor 4 Tahun 2020dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV yangmengeluarkan Surat klarifikasi Nomor: 141/2252/SETKOT

Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV yang telahmengeluarkan Surat Klarifikasi Nomor : 141/2252/SETKOT tanggal 26 Maret2020 melalui Sekretaris Kota Ambon adalah merupakan perbuatan melawanhukum.6.

PENGADILAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO(KOMPETENSI ABSOLUT).a.Bahwa setelah dengan cermat membaca dan mempelajari posita gugatanPenggugat, Penggugat menyebutkan Tergugat IV melalui Sekretaris KotaAmbon menerbitkan Surat Nomor: 141/2252/SETKOT, perihal : KlarifikasiTerhadap Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe, tertanggal 26 Maret2020, sehingga dengan jelasjelas merupakan perbuatan melawan hukum.Bahwa kedudukan Tergugat IV sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yangmelaksanakan urusan pemerintahan

Hamka Halek, M.Si);Sekretaris : Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda(Drs. H. Supriyadi Semta, M.Si);Anggota1. Kepala Dinas Pemukiman dan PengembanganKota Samarinda (Yosef Barus Meng);2.Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan danKehutanan Kota Samarinda (lr. SyaifullahJ,M.Si);3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (lr. .MADE MANDIA);4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi danBangunan Kota Samarinda (Edy Wahyudi,S.Hut);Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 190 PK/PID.SUS/20135.

Kepala Bagian Perlengkapan Setkot Samarinda(H.ABDULLAH, SE, MM);6. Camat terkait (Drs. H. Didi Purwito, M.Si);7. Lurah terkait (Drs. Awal Hatmadi, MM) ;8. Instansi teknis terkait ;Bahwa Drs. Awal Hatmadi, MM, Lurah Pulau Atas pada tanggal 10 Mei 2007mengirimkan surat kepada Drs. H.

Hamka Halek, M.Si);Sekretaris : Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda(Drs. H. Supriyadi Semta, M.Si) ;Anggota1. Kepala Dinas Pemukiman dan PengembanganKota Samarinda (Yosef Barus Meng);Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 190 PK/PID.SUS/20132. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan danKehutanan Kota Samarinda (lr. SyaifullahJ,M.Si);3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (lr. .Made Mandia);4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi danBangunan Kota Samarinda (Edy Wahyudi,S.Hut);5.

Kepala Bagian Perlengkapan Setkot Samarinda(H. Abdullah, SE, MM);6. Camat terkait (Drs. H. Didi Purwito, M.Si);7. Lurah terkait (Drs. Awal Hatmadi, MM);8. Instansi teknis terkait (Ir. Bambang SubiyantoPT. PLN);Bahwa sesuai dengan SK Walikota tersebut Panitia Pengadaan Tanahmempunyai tugas sebagai berikut:1.Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan;.

MH, DKK ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/2255/SETKOT tanggal 22Maret 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon denganNomor : 660/2020 tanggal 2 September 2020 ;Turut Tergugat : Hadir Kuasa Hukumnya, bernama :RATMO, DKK ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU20/DIR/2020 tertanggal 28Februari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon denganNomor : 430/2020 tanggal 15 Juni 2020 ;Menimbang, bahwa selanjutnya kepada para pihak telah diberi kesempatanuntuk berdamai

Foto copy, Surat Keterangan Nomor : 800/6566/Setkot tanggal 11November 2016, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinyadiberi tanda bukti P.7 ;Hal.22 dari 28 Halaman Putusan Sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Amb.8.Foto copy, Daftar Pembayaran Gaji Dinas Kota Ambon Dan Pertamananbulan Oktober 2016, telah bermeterai cukup dan disesuaikan denganaslinya diberi tanda bukti P.8 ;ll. BUKTIBUKTI SURAT TERGUGAT I:1.Foto copy, Pasal 1 angka 4, Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5tahun 1986 Jo.

Foto copy, Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 882.4/3204/SETKOT,perinal : Usulan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentiandengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun a.n.Ir.Roy Robert Hutubessy tanggal 7 Juni 2016 ke Bapak Presiden RepublikIndonesia C.q. Kepala Badan Kepegawaian Negara U.b. DirektoratPensiun PNS dan Pejabat Negara di Jakarta, telah bermeterai cukup dandisesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti TII.2 ;IV. BUKTIBUKTI SURAT TURUT TERGUGAT :1.

,jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183/6293/SETKOT, tanggal 7 Agutus 2019:Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

,jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183/6704/SETKOT, tanggal 22 Agustus 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

NamaWarga NegaraAlamatPekerjaanMaluku;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor:183/4424/SETKOT tanggal 10 Desember 2020,telah memberikan kuasa khusus kepada:1) Lexy M. Manuputty, S.H.;2) M. Luhulima, S.H.;3) Taty H. Rahareng, S.H.;4) M. Irwansyah, S.H.;5) Candro Aitonam, S.H.

., jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Kota Ambon, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183/6705/SETKOT, tanggal 22 Agustus 2019;Termohon Kasasi ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 455 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut :1.

., Staf pada Sub Bagian Bantuan Hukum danHAM, Sekretariat Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 183/1422/SETKOT, tanggal 5 Juni 2013;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat ;melawan:MATHEUS DIAS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani,dalam kedudukan selaku Kepala Mata Rumah Dias/Upu Koli Muri diNegeri Ema, bertempat tinggal di Negeri Ema, RT.02/RW.01,Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon,Selanjutnya memberi kuasa kepada :1 Seggy Haullussy, SH. ;2 Edward Dias, SH. ;3 Firel

,tanggal 18 April 2013 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugatpada tanggal 22 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraankuasanya berdasarkan Surat Kusa Khusus Nomor 183/1422/SETKOT tanggal 5 Juni2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 Juni 2013, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/G/2012/PTUN.ABN. yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Tata Usana Negara Ambon.

Berlakusampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;Surat Izin Tempat Usaha / SITU dari Pemkot Ambon atas nama PT.Nusa Ina Pratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggal6 Mmei 2006 berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izinsudah lewat waktu);Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT.

Nusa InaPratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yangberlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewatwaktu) ;Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari DinasPendapatan Daerah Kota Ambon atas nama PT. Nusa Ina PratamaNPWPD 2.0011398.01.15 tanggal 19 April 2006 untuk pembayaranbulan Januari sd Desember 2006 sebesar Rp. 325.050, ;Surat Keterangan dari Kantor Satuan Pemadam Kebakaran atasnama PT.

Nusa Ina Pratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggalHal 1 dari 87 hal putusan No 4/PID.SUS.TPK/2017/PT AMB6 Mei 2006 berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izinsudah lewat waktu);4. Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT. Nusa InaPratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yangberlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewatwaktu) ;5. Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari DinasPendapatan Daerah Kota Ambon atas nama PT.

NusaIna Pratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei2006 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Suratizin sudah lewat waktu) ;Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari DinasPendapatan Daerah Kota Ambon atas nama PT. Nusa InaPratama NPWPD 2.0011398.01.15 tanggal 19 April 2006untuk pembayaran bulan Januari sd Desember 2006 sebesarRp. 325.050.Surat Keterangan dari Kantor Satuan Pemadam Kebakaranatas nama PT.

Nusa Ina Pratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggal6 Mei 2006 berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izinsudah lewat waktu); Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT. Nusa InaPratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yangberlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewatwaktu) ; Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari DinasPendapatan Daerah Kota Ambon atas nama PT.

Putusan Nomor 174 K/TUN/2013.Kesemuanya beralamat di Jalan Sultan Hairun No.1, KecamatanSirimau Kota Ambon, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:183/665/SETKOT tertanggal 27 Februari 2012 ;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di

., jabatan Kepala Sub Bagian Fasilitasi TelaahanKebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat KotaAmbon, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 183/6707/SETKOT, tanggal 22 Agustus 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.

Akta Hibah Pemberian Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 917/304/SETKOT tanggal 27 Januari 2011 (copy) ;29. Keputusan Walikota Ambon Nomor 26 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberian Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) Dikembalikan ke Pemerintah Kota Ambon ;30. Uang sebesar Rp. 400.372.200,- (empat ratus juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) Dirampas untuk negara ;7.

Kota Ambon dalam Dokumen PelaksanaPerubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor : 1.20.1.20.00.00.00.5.1Tahun Anggaran 2011, telah dianggarkan dana untuk Belanja Hibahkepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta Bidang Keamanan danPemilinan Umum Daerah senilai Rp 14.291.079.175,, dan sesuaidengan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 26 tahun 2011tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberian Hibah Kepada KomisiPemilihan Umum Kota Ambon serta Perjanjian Hibah antara KotaAmbon dengan KPU Kota Ambon Nomor : 917/304/SETKOT

Hal ini tidak sesuai dengan pasal 4 angka 2 huruf bPerjanjian Hibah antara Kota Ambon dengan KPU Kota AmbonNomor : 917/304/SETKOT tanggal 27 Januari 2011, yangmenyebutkan bahwa KPU Kota Ambon mempunyai kewejibanmenyampaikan laporan pertanggungjavaban penggunaan hibahkepada Kota Ambon melalui Badan Pengelola Keuangan KotaAmbon selambatlambatnya 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesaisesual tahapan realisasi, dan juga tidak sesuai dengan pasal 26 danpasal 28 ayat (2) dan (5) Permendagri Nomor 44 tahun

Hal ini tidak sesuai dengan pasal 4 angka 2huruf b Perjanjian Hibah antara Kota Ambon dengan KPU KotaAmbon Nomor : 917/304/SETKOT tanggal 27 Januari 2011, yangmenyebutkan bahwa KPU Kota Ambon mempunyai kewejibanmenyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibahHalaman 23 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.

Akta Hibah Pemberian Hibah kepada Komisi PemilihanUmum Kota Ambon Nomor : 917/304/SETKOT tanggal 27Januari 2011 (copy) ;29. Keputusan Walikota Ambon Nomor 26 Tahun 2011tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberian Hibah kepadaKomisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli)Dikembalikan ke Pemerintah Kota Ambon ;30.

Akta Hibah Pemberian Hibah kepada Komisi Pemilihan UmumKota Ambon Nomor : 917/304/SETKOT tanggal 27 Januari2011 (copy) ;29. Keputusan Walikota Ambon Nomor 26 Tahun 2011 tanggal26 Januari 2011 tentang Pemberian Hibah kepada KomisiPemilihan Umum Kota Ambon (asili)Dikembalikan ke Pemerintah Kota Ambon ;30. Uang sebesar Rp. 400.372.200, (empat ratus juta tiga ratustujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah)Dirampas untuk negara ;7.

hargauntuk tanah di lokasi Air Besar sebesar Rp.175.000, (Sseratus tujuh puluh limaribu rupiah) per meter persegi, sehingga nilai ganti rugi tanah seluruhnya sebesarRp.3.500.000.000, (Tiga Milyar Lima Ratus Jutta Rupiah) ; 14e Bahwa selanjutnya hasil musyawarah itu dituangkan dalam Berita AcaraMusyawarah Harga Tanah dan Daftar Nominatif Harga Tanah ; a Untuk lokasi tanah di Air Besar Kecamatan Sirimau Kota Ambon hasilmusyawarah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Nomor :59382/6877/SETKOT

pemilik tanahdan pejabat PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa serta dibuat juga DaftarNominatif Tanah sebesar Rp.3.640.000.000, (tiga milyar enam ratus empatpuluh juta rupiah) terdiri dari Harga Tanah sebesar Rp.3.500.000.000, (tigamilyar rupiah) dan biaya operasional 4% dari harga tanah sebesarRp.140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah) ; b Untuk lokasi tanah di Desa Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon, hasilmusyawarah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Nomor :59382/6876/SETKOT

pemilik tanah dan pejabat PT PLN (Persero) PikitringSulmapa serta dibuat juga Daftar Nominatif Tanah sebesarRp.3.640.000.000, (tiga milyar enam ratus empat puluh juta rupiah)terdiri dari Harga Tanah sebesar Rp.3.500.000.000, (tiga milyarrupiah) dan biaya operasional 4% dari harga tanah sebesarRp.140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah) =; b~ Untuk lokasi tanah di Desa Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon,hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah HargaTanah Nomor : 59382/6876/SETKOT

kepadakedua belah pihak yakni pemilik tanah yang diwakili oleh terdakwa Said Alkatiribermusyawarah dengan pihak PLN Pikitring Sulmapa menentukan harga tanahyang pantas ; bahwa, saksi tahu dalam rapat tersebut tercapai kata sepakat antara pihak PLNPikitring Sulmapa dengan terdakwa harga tanah di Air Besar harganyaRp.175.000/m2 dan disetujui oleh Panitia Pengadaan Tanah yang hadir saat itu ; bahwa, saksi ada menandatangani dokumen Berita Acara Musyawarah HargaTanah sesuai dokumen No. 59382/6877/ Setkot

/2008 tanggal 14 Agustus 2008 dan Berita Acara Musyawarah HargaTanah Nomor : 59382/6876/SETKOT/2008 tanggal 14 Agustus 2008 besertaDaftar Nominatif ; bahwa, saksi tahu PLN Pusat kemudian menyetujui permintaan SKI/AT sesuaisurat Nomor : 00810/520/DITKEU/2008 tanggal 26 September 2008 perihalAnggaran & Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun 2008 dan Surat56Nomor : 00809 / 520/DTKEU/2008 tanggal 26 September 2008 perihalAnggaran & Pembinaan Penetapan A.T. untuk Investasi Triwulan III/2008 ;bahwa

Sultan Hairun No. 1, Kota Ambon, ProvinsiMaluku, email: jacko123440@yahoo.com,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada PemerintahKota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor183/2479/SETKOT tanggal 8 Juni 2020;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Nama : Freddy Benjamin Waas;Kewarganegaraan : Indonesia;Alamat : Negeri Hutumury RT 001 RW 002, KelurahanHutumury, Kecamatan Leitimur Selatan, email :lidyagwaas@gmail.com;Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kepala Pemerintahn NegeriHutumuri);Selanjutnya disebut sebagai

mohon untuk ditangguhkan Pelantikan Raja NegeriHutumuri, namun sebelumnya informasi yang diterima oleh ParaPenggugat bahwa akan dilakukan pelantikan Kepala Pemerintah NegeriHutumuri pada tanggal 20 Maret 2020 maka Para Penggugat membuatsurat kepada Tergugat pada tanggal 11 Maret 2020 tentang KeberatanPengangkatan Raja Negeri Hutumuri Karena Tidak Melalui Mata RumahParentah, dan atas surat dari Para Penggugat maka Tergugat telahmenjawab melalui Sekretaris Kota Ambon dengan Surat Nomor :068/2230/SETKOT

Bahwa Penggugat baru mendapat Objek Gugatan pada tanggal 13Maret 2020 dan kemudian Penggugat melakukan upaya administratifdengan menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal14 Maret 2020 dan dijawab melalui Sekretaris Kota Ambon denganSurat Nomor : 068/2230/SETKOT tentang Penjelasan Terkait PelantikanRaja/Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri tertanggal 18 Maret 2020yang intinya bahwa Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan KepalaPemerintah Negeri Hutumuri Masa Jabatan 20202026 akandilaksanakan

Bukti P4 : Fotokopi Sesuai dengan aslinya Surat PemerintahKota Ambon Nomor : 068/2230/SETKOT, Perihal:Penjelasan Terkait Pelantikan Raja / KepalaPemerintah Negeri Hutumuri, tanggal 18 Maret2020;5. Bukti P5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari BatsebaWaas dan Fransina Martha Waas kepada GubernurMaluku, Perihal: Penjelasan Terkait Pelantikan Raja/ Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri, tanggal 25Maret 2020;6.

HAMKA HALEK, M.Si);Sekretaris : Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda(Drs. H. SUPRYADI SEMTA, M.Si);Anggota1. Kepala Dinas Pemukiman danPengembangan Kota Samarinda (YOSEPBARUS M.ENG);2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan,dan Kehutanan Kota Samarinda (lr.SYAIFULLAH. J, M.Si);3. Kepala Kantor Pertanahan KotaSamarinda (Ir. MADE MANDIA);4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi danBangunan Kota Samarinda (EDYWAHYUDI, S.Hut);Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/20125.

HAMKA HALEK, M.Si)Sekretaris : Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda(Drs. H. SUPRNADI SEMTA, M.Si)Anggota1. Kepala Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota Samarinda (YOSEP BARUSM. ENG);2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan,dan Kehutanan Kota Samarinda (lr.SYAIFULLAH. J, M.Si);3. Kepala Kantor Pertanahan KotaSamarinda (Ir. MADE MANDIA);4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi danBangunan Kota Samarinda (EDYWAHYUDI, S.Hut);5. Kepala Bagian Perlengkapan SetkotSamarinda (H. ABDULLAH, SE, MM);6.

,MH dan Kawankawan, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah KotaAmbon, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat KotaAmbon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183/3777/SETKOT tanggal 10 Juni 2019 yang didaftarkanpada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26Juni 2019, semula sebagai Tergugat Asal Il / TergugatIntervensi IV / sekarang disebut sebagai Terbanding II ;;3.

Presiden videSurat Kementerian Sekretariat Negara RI Nomor : B4183/Kemensetneg/D2/DM.06/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal Pengaduan Masyarakat,yang intinya menindak lanjuti kunjungan Tim Kementerian SekretariatNegara ke Kantor Tergugat II pada tanggal 1 2 Maret 2017 yang antaralain diperoleh penjelasan bahwa Realisasi ganti rugi atas tanah akandiselesaikan setelah berkoordinasi dengan Tergugat . dan koordinasinyavide Surat Tergugat II kepada Tergugat tanggal 18 Oktober 2017 Nomor :592.2/7381/Setkot

perihal Mohon Bantuan yang tembusannya antara lainada disampaikan juga kepada Penggugat I.Bahwa namun karena Surat Tergugat Il Nomor : 592.2/7381/Setkot tanggal18 Oktober 2017 hal 4 butir 3 Penyediaan alokasi anggaran (sharing danaAPBD Provinsi Maluku bersama APBD Kota Ambon) untuk mengatasipermasalahan ganti rugi dan sewa tanah antara lain obyek sengketadimaksud tidak ditegaskan untuk tahun anggaran kapan, maka Penggugat Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2020/PT AMB15.16.lalu melakukan